Saya sedang terganggu usai membabat habis naskah esai yang ditulis oleh Yuna Farhan berjudul Menakar Arah Politik Anggaran Nawacita. Dalam esainya, Yuna menulis begini:

"Anggaran mengekspresikan kemauan politik yang eksis dalam habitat ekonomi politik dengan serangkaian kepentingan kekuasaan yang meliputinya. Ia merefleksikan relasi kuasa antaraktor politik yang berupaya kepentingan politiknya terefleksi dalan kebijakan anggaran."

Ruang fiskal selalu menjadi warisan antarpemerintah. Ada temuan yang menarik dari tulisan Yuna, soal bagaimana pasca-reformasi ruang demokrasi yang memberikan ruang kebebasan memilih representasi politik tiap warga negara.

Tentunya kondisi ini diikuti dengan harapan para pejabat yang terpilih merealisasikan program-program pembangunan sesuai prioritas publik. Yuna menemukan, bahwa pendekatan anggaran yang jadul alias lama dianut oleh rezim bahkan sampai 21 tahun setelah reformasi.

Yuna menilai, tidak ada perbedaan kebijakan antarrezim dalam menyantuni rakyatnya. Pendekatan macam apakah itu?

Pendekatan incremental sebutannya, tentang bagaimana anggaran terlihat sebagai hasil negosiasi antarkelompok secara rutin setiap tahunnya dengan menggunakan anggaran sebelumnya sebagai basis perhitungan (Wildavsky, 2017). Kondisi ini jelas membubuhkan pertanyaan soal peran demokrasi yang termanifestasi dalam wujud Pemilu.

Saya teringat tatkala melihat grafik pertumbuhan ekonomi. Secara lebih sempit, saya membandingkan pertumbuhan ekonomi 2014 usai Pemilu dan pertumbuhan ekonomi kuartal I dan kuartal II pada 2019 ini. Setiap pemilu, ada satu kontraksi yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi. Akan saya paparkan lebih rinci hasil temuan saya.

Sebenarnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2019 sebesar 5,05% memang cukup mengkhawatirkan karena melambat dari kuartal sebelumnya sebesar 5,07%. Usai pesta demokrasi dan Lebaran tahun ini, terbukti tak mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Biang keladinya disebut-sebut adalah investasi yang tumbuh melambat.

Kondisi perlambatan ini seolah mengulang sejarah. Pasalnya, pencatatan ekonomi kuartal III/2014 bersamaan dengan Lebaran dan Pemilu juga tak memberi stimulus ekonomi.

Pada sebuah kesempatan, Wakil Direktur Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menyatakan sepanjang kuartal II/2019, konsumsi rumah tangga yang dominan saat Lebaran terbukti tak selalu mendongkrak kinerja perekonomian.

Alasannya, ada banyak potensi perekonomian yang tak diakselerasi. Misalnya, niat mendorong konsumsi, namun tidak diimbangi produksi. Sementara pada kuartal II, tampaknya sisi produksi menurun akibat melambatnya investasi.

Pelemahan Setiap Pemilu, Kok Bisa?

Saya mencatat, jika berkaca pada 5 tahun lalu, kuartal III/2019 bersamaan dengan Lebaran dan usai Pemilu ekonomi Indonesia juga mengalami pelambatan. Adapun pada kuartal III/2019, tercatat sebesar 4,93% (y-o-y), turun tipis dari sebelumnya 4,94% (y-o-y).

Menanggapi kesamaan pola tersebut, Eko menyebut ada beberapa faktor yang membedakan konteks zaman SBY kala 2014 dan 2019.

"Waktu itu, salah satunya berakhirnya booming komoditas karena waktu era Pak SBY memangkas dan ingin memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan selanjutnya," terang Eko.

Perlambatan ekonomi khususnya yang diakibatkan oleh pelemahan investasi memang sangat dipengaruhi oleh sentimen wait and see pada investor.

"Di Indonesia, walaupun ekonomi dan politik terpisah, namun pengusaha rata-rata menunggu hasil Pemilu dulu," jelas Eko.

Dalam konteks kuartal II/2019 ini, kecenderungan perlambatan ekonomi sebenarnya sudah terasa sejak dua triwulan sebelumnya. Tren pelambatan investasi itu sudah terasa sejak akhir  2018 tersebut.

"Dua kuartal sebelumnya investasi melambat, dan kuartal II ini masih terkena imbasnya," ungkap Eko.

Kondisi ini menyebabkan rencana pembangunan kerap terkendala. Misalnya, untuk membangun pabrik saja,dibutuhkan waktu yang lama dan kepastian dalam pembangunan.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi periode Semester I (Januari-Juni) tahun 2019 yang mencapai Rp395,6 triliun. Pencapaian ini terdiri atas realisasi PMDN sebesar Rp182,8 triliun atau naik 16,4%, dan realisasi PMA sebesar Rp112,8 triliun atau naik 4,0% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Adapun total penyerapan tenanga kerja mencapai 490.715 tenaga kerja Indonesia yang terserap. Sementara realisasi investasi periode Januari-Juni 2019 masih didominasi sektor infrastruktur, seperti transportasi, telekomunikasi, pembangkit listrik, dan konstruksi.

Baru-baru ini, BKPM juga menyatakan realisasi investasi sepanjang tahun hingga kuartal III/2019 tercatat meningkat tumbuh 12,3% (yoy) dengan nominal mencapai Rp601,3 triliun. Pada Januari hingga September, realisasi investasi tercatat mencapai Rp535,4 triliun.

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat tumbuh mencapai 17,3% (yoy) dengan nominal mencapai Rp283,5 triliun. Adapun penanaman modal asing (PMA), tercatat mencapai Rp317,8 triliun sepanjang Januari hingga September 2019 dan tumbuh 8,2% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan itu juga masih bisa diperdebatkan seiring dengan perbedaan nilai tukar rupiah dalam tiga bulan terakhir. Pasalnya, jika nominal PMA mulai Januari hingga September 2019 dan dibandingkan dengan periode yang sama 2018 dikonversikan ke dolar AS, maka terlihat PMA yang masuk sejak Januari hingga September 2019 US$21,18 miliar, lebih rendah dibandingkan realisasi PMA pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mampu mencapai US$21,92 triliun.

Oleh karena itu, meski dalam hitungan rupiah PMA Januari hingga September 2019 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018 tercatat tumbuh hingga 8,2% (yoy), namun dalam hitungan dolar AS realisasi PMA justru tercatat mengalami kontraksi hingga 3,34% (yoy).

Oleh sebab itu, Eko mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi tren pergeseran investasi. Khususnya dari investasi yang primer seperti padat karya ke tersier seperti jasa. Apalagi sektor yang tersier itu belum tentu menyerap tenaga kerja yang banyak.

Jika secara lebih rinci lagi kita membahas momentum Pemilu, investasi melambat memang terjadi akibat wait and see pelaku usaha. Kondisi tersebut hanya akan diimbangi oleh pertumbuhan Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT).

Hal ini terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan tertinggi selama semester I/2019 dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 16,09%, diikuti komponen PK-P sebesar 6,93%, dan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,10%.

"Karena LNPRT ini melayani kebutuhan politik. Nanti Pilkada Serentak juga sama LNPRT ini bisa tumbuh 15% dampai 16%. Momen biasa hanya 8%. Ini jelas tidak berdampak secara makroekonomi," pungkasnya.

Untuk menggenjot satu kuartal kuartal yang tersisa, Eko mengusulkan agar pemerintah dan pelaku usaha bisa mengandalkan upaya menggenjot konsumsi pada momen Natal dan Tahun Baru serta Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas). Prasyaratnya, kata Eko, perlu dipastikan produk konsumsi tersebut harus berkonten lokal bukan konten impor.

Berkaca dari dinamika ini, saya justru tertarik untuk menunggu adalah disrupsi anggaran dan pengelolaan fiskal dalam lima tahun ke depan. Maklum, disrupsi adalah sebuah diksi yang sedang laris manis dalam alam pikir manusia Indonesia.

Mungkin disrupsi anggaran dari yang biasanya incremental ini bisa diawali dengan perubahan secara lebih reformis dalam rencana penganggaran. Apalagi, dengan jargon SDM Unggul, rasanya tidak cukup untuk sekadar menambah porsi anggaran kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Tak hanya pemerintah, tren disrupsi atau perubahan kebiasaan juga perlu dimulai para pelaku usaha. Misalnya dengan berani berekspansi di tengah ketidakpastian kondisi politik. Sehingga jebakan kontraksi lima tahunan setiap Pemilu tak mesti terjadi.

Sumber:

  • Erani Yustika, Ahmad & dkk, 2019, Berselancar di Atas Ombak: Refleksi Ekonomi Indonesia (2015-2018), Malang, Intrans Publishing
  • Wildan, Muhammad,  REALISASI INVESTASI: Minat Investor Bergeser ke Sektor Jasa, Bisnis Indonesia, Oktober 2019