Sepanjang Desember 2018 hingga Januari 2019, salah satu lembaga negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang konon mendapat kekuasaan tertinggi dari masyarakat, melakukan satu tindakan–untuk tidak menyebut “kepahlawanan”–yang justru mengundang respons negatif dari masyarakat yang sebelumnya memberikan peringkat tertinggi mengenai rasa puas atasnya. Jangan malu untuk menyebut ini sebagai kelucuan.

Pada tanggal 26 Desember, TNI bersama aparat dari kepolisian serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri merazia buku-buku yang diduga sebagai buku-buku terlarang; yang bermuatan PKI dan komunisme, yang dianggap sebagai langkah propaganda.

 Lalu pada 8 Januari, hal senada terjadi pula di kota Padang, Sumatra Utara. Dan sialnya lagi, di Tarakan, Kalimantan Utara mendapat giliran sehari setelah razia di Padang, Sumatera Utara. Saya takut, media Qureta dan serupanya sebentar lagi dapat bagian.

Sebetulnya, ini bukanlah hal baru di negara, yang dari zaman saya duduk di Sekolah Dasar disebut sebagai negera berkembang. Penyitaan serta pelarangan buku-buku yang dianggap “kiri” itu sudah kerap terjadi.

Saya menganggap ini sebuah warisan yang tengah dijaga. Sebab sebelum republik ini pun berdiri, atau sepanjang masa pemerintahan kolonial Belanda, pelarangan terhadap buku-buku “yang begitu” sudah terjadi. “Bacaan liar” adalah hasil dari kategorisasi pemerintahan Belanda terhadap buku atau tulisan-tulisan yang dilarang.

Dari sanalah lembaga Balai Pustaka dilahirkan, dengan nama Commissie voor de Inlansche School en Volkslectuur, atau ‘Komisi untuk Bacaan Rakyat’ tak lain sebagai upaya untuk menghasilkan pemikiran tandingan. Sebab kala itu perjuangan melawan Belanda begitu intens melaui tulisan di koran-koran daerah.

Pada era Soekarno, pelarangan terhadap buku-buku “yang begitu” disahkan melalui Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1963. Dan pada era Soeharto atau yang lebih dikenal dengan sebutan ‘Orba’ alias ‘Orde Baru’, pelarangan itu semakin mengerikan. Terutama pasca meletusnya tragedi Gerakan Tiga Puluh Sepetemper (G30S).

Masalahnya tidak menjadi sederhana kalaupun ada permohonan maaf terbuka dari pihak penyita buku-buku “yang begitu”. Masalahnya menjadi lucu benar apabila pihak penyita ini tidak tahu atau barangkali belum mengetahui mengenai apa yang diungkapkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2010 silam.

Bahwa pengamanan barang-barang cetakan secara sepihak yang termaktub dalam UU no 4/ PNPS/1963 bertentangan dengan UUD 45. Maria Farida, salah satu hakim MK kala itu mengatakan, bahwa tanpa melalui proses peradilan, merupakan proses eksekusi ekstra judisial yang tentu saja sangat ditentang di sebuah negara hukum.

Saya tidak hendak melabeli para penyita buku-buku itu adalah orang-orang yang buta informasi, atau membangun satu kesimpulan bahwa aparat negara bertindak terhadap sesuatu yang mereka tidak ketahui, atau menyebut mereka tidak terdidik sama sekali, atau secara eksplisit meyakini bahwa mereka adalah orang-orang bodoh, sebab jika publik sudah menganggapnya begitu, saya bisa apa?

Apalagi, terutama, sebati dengan data yang dikeluarkan UNESCO, bahwa dari 1000 orang Indonesia, hanya 1 orang saja yang rajin membaca, yang disesuaikan dengan 0,001 persen mengenai minat untuk membaca, apa yang bisa diharapkan dari penyitaan buku-buku itu?

Mari Belajar dari Mereka!

Sebagaimana yang dilakukan pemerintahan Belanda dengan mendirikan Balai Pustaka, sebagai upaya untuk melahirkan bacaan-bacaan tandingan untuk kemudian menghasilkan pemikiran tandingan–untuk tidak menyebut sebagai strategi terselubung­–mestinya pemerintahan saat ini turut serta melakukan hal demikian. Sebab jika tidak begitu, mencerdaskan kehidupan bangsa hanya akan menjadi embel-embel semata.

Tapi yang paling utama, sebab para penyita itu nyatanya tak tahu apa-apa soal buku-buku yang disita itu, para penyita mestilah benar diajar dulu. Sebab harusnya, jika pihak berwenang ada rencana untuk mengedukasi publik, saya takutnya publik yang akan mengajar mereka. Malu jadinya.

Atau apabila pihak berwenang ada cara beda, ya silakan dijalankan. Hal ini tak lain untuk meredam stigma buruk terhadap pihak yang baru-baru ini merampas kemerdekaan rakyatnya. Karena jika pihak berwenang tak ambil langkah, kemungkinan yang menyusul di belakangnya hanya ada dua soal:

Pertama, psikologis publik terutama generasi baru, secara tak sadar tengah dipancing untuk tahu mengenai isi buku-buku serupa yang disita itu. Publik akan bertanya-tanya. Persis dengan didikan orang tua konservatif kepada anak-anaknya. Semakin dilarang, anak itu tak akan mendengar jika larangannya tak diiringi dengan penjelasan yang mendidik.

Kedua, kebencian publik. Kebencian publik akan terus menular dari generasi ke generasi atas buku-buku serupa itu. Sebab percakapan untuk menjadi tahu telah dihentikan atas pelarangan dan penyitaan yang secara serampangan tanpa mengimbangi dengan edukasi dari para penyita.

Berangkat dari dua kemungkinan di atas, saya tak begitu mengimani kemungkinan pertama. Artinya, saya lebih setuju atas kemungkinan kedua. Sebab setahu saya, masyarakat di negara ini lebih suka memelihara benci ketimbang cinta untuk menyudahinya.

Saya ingin ambil contoh atas apa yang terjadi mengenai film Pengkhianatan G 30 S PKI. Kita tahulah benar bahwa film itu dibuat dari kacamata pemerintah kala itu. Poinnya hanya soal kebencian terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) sebab mendalangi penculikan dan pembunuhan terhadap enam Jenderal. Adapun darah dan pembunuhan adalah bagian untuk memuluskan kebencian itu.

Bayangkan, setelah beberapa tahun lewat, kebencian kepada PKI terus dipelihara. Bukan apa-apa, sebab sejauh ini tak ada versi yang beda atas peristiwa beberapa tahun silam itu.

Memang benar, kebencian terhadap PKI bukanlah semata-mata disebabkan kehadiran film tersebut. Ada pula yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut. 

Tetapi masalahnya, kehadiran film itu telah menjadi legitimasi tunggal, dan sepertinya, seterusnya akan begitu hingga PKI benar-benar bangkit kembali. Bukan apa-apa, PKI bangkit untuk menghentikan legitimasi tunggal itu.

Akhirnya, kebencian itu menjalar bak virus mematikan. Apa pun yang berbau PKI dan komunis seolah wajib diperangi. 

Sejujurnya, saya tak memikirkan buku-buku itu, sebab ada banyak situs yang bisa diakses dalam dunia maya mengenai PKI dan komunis. Tapi saya memikirkan bagaimana nasib para pemilik toko yang buku-bukunya disita itu.

Saya juga menyesalkan, jika para penyita itu benarlah adil, seharusnya tak hanya buku-buku mengenai PKI dan komunis saja yang disita. Saya pikir perlu selembaran-selembaran serta buku-buku mengenai gagasan-gagasan khilafah yang juga bebas diperjual-belikan itu turut disita. Jangan pandang bulu, Jenderal!

Yang Terakhir!

Dahulu, ketika Soeharto masih terjaga oleh kekuasaan otoriternya, ada slogan dari Warkop-DKI yang sebetulnya syarat akan makna di baliknya. Sebentuk “protes” yang ditutupi dengan kelucuan. Protes itu sebetulnya singkat, tapi cukup menggambarkan bagaimana sebuah kekejaman itu terpelihara.

Saya menduga, sebentar lagi slogan semacam itu akan ramai, jika pihak yang berwenang tetap begini-begini saja; tetap diam-diam saja. Tak ada yang spesial, mereka yang kemerdekaanya direbut, akan berkata: Menulislah! Sebelum menulis itu dilarang.