Perdebatan tentang bentuk negara yang cocok untuk Republik Indonesia masih menarik didiskusikan, apakah Indonesia cocok menjadi negara kesatuan atau negara federal. Tentu sudah banyak masyarakat Indonesia yang lebih paham tentang negara kesatuan daripada negara federal. Jargon “NKRI harga mati” seperti mempertegas pemahaman tentang negara kesatuan.

Negara serikat (federal) adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat. Bedanya dengan negara kesatuan, pemerintah pusat hanya bertugas mengurusi hal-hal yang mempunyai sifat nasional saja, seperti politik luar negeri, fiskal, pertahanan dan keamanan.

Negara bagian diberikan kewenangan lebih untuk mengurusi masalah dalam negerinya sendiri, seperti hukum, keuangan, politik, dan kebijakan publik.

Memilih Negara Kesatuan

Pada masa awal pembentukan Republik Indonesia, terjadi perdebatan antara Bung Karno dan Bung Hatta. Bung karno menginginkan Indonesia berbentuk kesatuan, sedangkan Bung Hatta lebih menginginkan Indonesia berbentuk federal. 

Bung Hatta dalam wawancara bersama Solichin Salam mengatakan, “Saya cenderung kepada bentuk negara federal karena melihat contoh negara-negara besar waktu itu, seperti Amerika Serikat atau Uni soviet yang semuanya berbentuk federal.”

Setelah kekalahan Jepang dalam perang dunia 2, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pendiri bangsa waktu itu lebih banyak memilih negara kesatuan. Akhirnya Indonesia menjadi negara kesatuan, terdiri dari 8 provinsi, yaitu Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Borneo, Sulawesi, dan Maluku.

Walaupun Indonesia sudah menyatakan sebagai negara merdeka, seluruh negara di dunia belum semuanya mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Indonesia, tercatat baru beberapa negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yaitu Mesir, Suriah, Lebanon, Yaman, Arab Saudi, Iran, Irak, Afganistan, dan Vatikan. 

Pihak sekutu belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekutu sebagai pemenang perang dunia 2 mengklaim memiliki hak atas kekuasaan Jepang, termasuk Indonesia.

Indonesia Menjadi Negara Federal

Sekutu masuk ke Indonesia diboncengi Netherlands Indies Civil Administration (NICA) yang mewakili pemerintah Belanda. Kedatangan kembali Belanda bertujuan untuk menjajah kembali Indonesia. Untuk merebut kembali Indonesia, Belanda melancarkan agresi militer 1 dan 2.

Belanda juga membuat negara-negara bagian di wilayah Indonesia, seperti negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Sumatra Timur, negara Madura, negara Sumatra Selatan, dan beberapa daerah otonom. Dibentuknya negara-negara bagian tersebut untuk membuat negara Republik Indonesia Serikat yang tergabung dalam persemakmuran Belanda.

Agresi militer 2 yang dilakukan Belanda gagal menghancurkan Republik Indonesia. Militer Belanda memang berhasil merebut ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta, namun tidak berhasil menghancurkan kekuatan TNI yang melawan secara gerilya. Dunia internasional mengecam agresi militer Belanda, sehingga memaksa Belanda melakukan perundingan dengan pihak Republik Indonesia.

Kemudian, diadakan Konferensi Meja Bundar antara perwakilan Belanda, Indonesia, dan Majelis Permusyawaratan Federal (BFO). Hasil dari Konferensi Meja Bundar mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat, pada 27 Desember 1949 secara resmi diakui menjadi negara merdeka dan berdaulat oleh Belanda. 

Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berbentuk federal. RIS terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonom, Republik Indonesia menjadi negara bagian RIS.

Kembali ke Negara Kesatuan

Namun, Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama. Desakan untuk kembali ke bentuk kesatuan terjadi di negara-negara bagian RIS. Negara-negara bagian RIS satu per satu membubarkan diri dan memutuskan bergabung dengan Republik Indonesia. Hal tersebut memicu kekecewaan kubu yang sepakat negara federalis. Muncullah pemberontakan APRA, Andi Azis, dan RMS.

Pemimpin partai Masyumi, Muhammad Natsir, merasa hasil Konferensi Meja Bundar seperti langkah Belanda untuk memecah Indonesia. Maka, Muhammad Natsir menyampaikan gagasan di DPRS RIS untuk kembalinya sistem pemerintahan Indonesia ke bentuk kesatuan. Gagasan Natsir dikenal sebagai Mosi Integral Natsir.

Parlemen menerima mosi integral Natsir dan meminta pemerintah segera melakukan langkah untuk kembali membentuk Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akhirnya, Presiden Sukarno membubarkan RIS pada 17 Agustus 1950 dan secara resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kritik terhadap NKRI

Dalam praktik bentuk negara kesatuan, pembangunan di Indonesia belum merata. Pembangunan masih terpusat di Jawa, sehingga pemerintah belum maksimal membangun daerah di luar Jawa. Setelah Indonesia memasuki masa Reformasi, muncul kembali gagasan untuk kembali menjadi negara federal.

Romo Y.B Mangunwijaya dalam bukunya Menuju Republik Indonesia Serikat mengungkapkan, pada 2045 , Indonesia secara mental siap menjadi negara federal. Seratus tahun setelah kemerdekaan, Indonesia seharusnya sudah mendewasakan diri sebagai negara. 

Romo Mangun menganggap bahwa dominasi sentralistik oleh kekuasaan negara dan elite penguasa sudah tidak lagi relevan. Sentralisasi seperti di Serbia Raya akan berpotensi melahirkan gerakan separatis ala Yugoslavia yang justru akan membahayakan negara itu sendiri.

Dalam bukunya, Romo Mangun menulis suatu bangsa yang berjumlah 200 – 250 juta mustahil diatur efektif dengan damai oleh suatu sistem sentralistik. Kecuali bila ada diktatorial bertangan besi, dan dibayar dengan darah dan air mata para tumbalnya. 

Menurut Romo Mangun, Bhinneka Tunggal Ika merupakan definisi paling tepat dari negara federal. Karena perbedaan dan keragaman yang ada di Indonesia mesti menjadi negara federal yang mampu mengakomodasi berbagai kebudayaan yang terpancar di wilayahnya.

Menurut Prof. Mahfud MD dalam akun Twiternya @mohmahfudmd, “Perubahan NKRI ke negara federal sebenarnya sah-sah saja, kalau rakyat sepakat melalui wakil-wakilnya di DPR/DPD/MPR, mengapa tidak? Tinggal membuat resultante saja."

Menuju Negara Federal

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri, dalam Lentera Timur Channel mengatakan, “Indonesia sudah menjadi seperti negara federal, terdiri dari 5 daerah otonomi khusus, yaitu Aceh, Papua, Yogyakarta, Bali, dan DKI Jakarta. Sebenarnya semua daerah punya kekhususan masing-masing dan harus diatur dengan cara yang khusus, Itukah hakikat federalisme.”

Otonomi daerah itu semu. Walaupun setiap daerah sudah diberi otonomi, kewenangan yang dimiliki setiap daerah masih terbatas dan dikontrol pemerintah dalam mengelola segala aspek keuangan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hukum, dan sebagainya. 

Kebijakan Indonesia masih dibuat sama dari Sabang–Merauke, padahal setiap daerah punya masalah sendiri. Sebagai contoh, kebijakan pemerintah membuat sawah baru dengan alih fungsi hutan di Papua. Hal tersebut mematikan pangan lokal orang Papua, yaitu sagu.

Faisal Basri mengkritik jika kita mendiskusikan dan mewacanakan negara federal, kita akan dicap anti UUD 45, anti Pancasila, anti NKRI, dan dianggap sebagai pemberontak. Dalam format negara kesatuan, kemungkinan bubarnya lebih besar, karena perekat kita makin rapuh.

Ayo kita usung kembali, kita rancang, kita buat draftnya. Keadilan akan terwujud karena otonomi. Otonomi yang setinggi-tingginya adalah federalisme.