Keresahan. Itulah yang penulis rasakan belakangan ini. 

Bagaimana tidak? Hari-hari menyaksikan bagaimana masyarakat kita menuju kepada distopia. Demokrasi kita kian hari hanya sebatas formalitas, hanya sekadar mekanisme pengangkatan. Demokrasi kita tidak menuju pada hakikatnya yang sejati, yakni kebebasan dan keadilan. 

Sudah seharusnya, dalam masyarakat yang demokratis, kebebasan dan keadilan menjadi jaminan. Demokrasi haruslah menjadi alat untuk mencapai kebebasan sipil dan keadilan hukum bagi masyarakatnya.

Reformasi yang terjadi lebih dari 20 tahun lalu sudah mampu mengembalikan demokrasi Indonesia ke dalam struktur politik kita. Pemilihan dengan banyak calon dan banyak partai sudah menjadi norma. 

Namun, realitasnya hanya sebatas itu. Demokrasi kita telah ditunggangi oleh banyak kepentingan egoistis. Ujungnya, banyak kepentingan kita yang tidak terwakili suaranya di Istana dan di Senayan.

Mungkin masih banyak dari kita yang terlalu apatis. Masih banyak yang terbiasa melakukan pemilihan sebagai suatu ritual seperti yang dilakukan saat Orde Baru. Masih banyak yang terlalu malas untuk menggunakan demokrasi sebagai alat mereka untuk menyuarakan kebebasan lewat saluran-saluran yang ada. 

Tapi ini perkara lain, yang bisa diselesaikan melalui pendidikan, yang sayangnya justru masih jauh untuk dicapai objektifnya.

Tapi yang pasti, kita sedang menghadapi parlemen yang tidak mengerti apa yang diinginkan masyarakatnya dan pemerintah yang gandrung pembangunanisme. Seperti yang dikatakan anggota DPR “yang terhormat” dari fraksi PKS, Nasir Djamil, perundangan kita, dalam hal ini RUU KUHP, disusun dengan “mengira-ngira” dan “berdasarkan perasaan”. 

Menggelikan. Suatu testimoni yang konyol yang seakan mengatakan bahwa “kami bodoh, termasuk saya”.

Kemudian, pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengaku tidak memahami tujuan protes yang dilakukan mahasiswa adalah testimoni yang lain. Ia kekeuh dengan pandangannya bahwa dua RUU yang dimasalahkan saat ini, RUU Pemasyarakatan dan RUU KUHP, sebenarnya, tidak ada masalah. 

Fahri berkelak bahwa keduanya sudah sangat “demokratis”. Padahal RUU Pemasyarakatan berusaha memudahkan terpidana korupsi untuk mendapat remisi dan RUU KUHP adalah usaha memidanakan masyarakat secara instan.

Jadi, siapa yang sebenarnya bodoh? Mengapa justru anggota DPR “yang terhormat” justru menganggap kita yang bodoh seakan kita tidak paham konsekuensi dari perundangan yang akan diketok palu? 

Kita tidak senaif itu, tuan-tuan. Hentikan dengusan elitis kalian yang menganggap kami hanya “anak-anak ingusan”! Kami tahu jika RUU KUHP akan membuat kami masuk penjara dengan mudah. Urusan-urusan yang pribadi akan dicampuradukkan dengan yang publik.

Akan mudah sekali bagi kita untuk mendapatkan status terpidana nantinya, apalagi yang lemah dan yang tak berpunya. Salah sedikit, kami akan didenda. Tak punya uang bayar denda, bisa dipenjara. 

Korban pelecehan dan pemerkosaan bisa jadi pelaku dan alih-alih mendapatkan keadilan masuk penjara. Sementara, penjara berusaha dikosongkan dari napi korupsi karena mereka makin mudah dapat remisi dan sebagai gantinya masyarakat biasa yang mengisi sel-sel koruptor.

Apa mungkin negara makin rewel untuk masuk ke ranah pribadi karena agama mulai main ke ranah publik dan takut jika “lahan” mereka diambil? Geli. 

Ambisi elite-elite agama untuk masuk ke ranah publik justru dilawan dengan ambisi elite-elite negara dengan masuk ke ranah pribadi. Sementara, rakyat harus menderita di tengah-tengah karena kedua ambisi tersebut. 

Hentikanlah. Suara kami bukan untuk melanggengkan kedudukan kalian.

Pemerintah sendiri juga kurang lebih bedebahnya. Diskusi-diskusi mereka di hotel-hotel mewah dengan ditemani air mineral mahal yang wadahnya seperti botol sampanye tentunya bukan membicarakan kedaruratan akan terampasnya hak-hak sipil. Malah mungkin mereka senang bukan main saat kebebasan itu dirampas dari masyarakat dan diberikan pada pelaku dan calon-pelaku korupsi. 

Penulis menduga, ini semua berakar dari mentalitas pembangunanisme yang dimiliki elite politik kita saat ini.

Lihat pemilihan beberapa waktu lalu. Yang diomongkan hanya kemakmuran, pembangunan dan keamanan. Kedua calon presiden, semua calon anggota legislatif, semua berbicara itu. 

Bagi elite-elite yang menjadi peserta pemilihan, keberhasilan pembangunan dan kemajuan ekonomi adalah tolok ukur yang mereka miliki saat ini untuk kemajuan suatu bangsa. Kadang, penegakan hukum dan kebebasan sipil perlu dikorbankan demi pembangunan.

Seperti “yang mulia” Moeldoko sabdakan bahwa “KPK menghambat investasi”, kita paham bahwa pola pikir itu masih kuat dan tidak hilang pasca-Orba. Orde Baru masih menjadi romantisisme bagi kemakmuran dan kemajuan ekonomi, zaman di mana harga murah dan pabrik-pabrik mudah dibangun. 

Tapi, kita tidak lupa harga dari “harga murah” itu. Berapa banyak yang dipenjara atau menjadi persona non grata karena tidak sepakat dengan strategi pemerintah? Berapa banyak permasalahan sosial diselesaikan secara koersif?

Cerita guru penulis mengenai mayat-mayat yang tergeletak di pinggir jalan setiap pagi di masa Orba masih membekas di ingatan. 

Jokowi mungkin bukan Soeharto. Tapi jika pemerintah saat ini bergeming mengenai kebebasan yang kian menghilang, bagai terkena jentikan Thanos, bukan tidak mungkin ia akan melanggengkan Soeharto-Soeharto baru di masa depan. 

Bisa saja kita akan seperti Widji Thukul yang hilang atau Munir yang diracun nantinya hanya karena kita “tidak setuju”. Tato atau anting bisa saja membuat nyawa kita melayang dengan mudahnya.

Kita saat ini menyaksikan bahwa negara tengah memudahkan pelaku korupsi untuk bebas, mungkin karena “rasa iba” mereka melihat rekan-rekannya yang dipermalukan dan menderita di tahanan. 

Kita saat ini menyaksikan bahwa negara tengah memudahkan masyarakat biasa untuk masuk penjara karena tidak dapat bayar denda karena hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kita saat ini menyaksikan bahwa negara tidak melindungi mereka yang lemah, khususnya perempuan, saat mengalami pelecehan dan penganiayaan.

Jika ini semua tidak berhenti atau dihentikan, maka gunung-gunung kita yang tinggi, sungai-sungai kita yang deras mengalir, dan lautan kita yang biru tidak hanya menjadi perbatasan negara kita dengan negara lain. Pemandangan yang indah ini akan menjadi dinding-dinding penjara yang baru yang mencakup seluruh tanah air Indonesia. Kita sedikit demi sedikit menuju distopia yang nyata. 

Persiapkan diri kita. Jika tidak melawan lewat aksi atau lewat gagasan, maka kita menuju suatu negara di mana kita rakyat adalah tahanan dan pemerintah adalah sipir-sipirnya.

Saat ribuan atau mungkin jutaan rakyat bisa dengan mudahnya masuk penjara, mungkin pemerintah kita dan DPR kita dapat bersuka cita. Mereka akan berdansa-dansi karena hambatan atas pembangunan sudah tidak ada lagi. 

Dan, setelah kemajuan ekonomi itu tercapai, mereka akan mengharapkan “terima kasih” dari “para tahanan mereka” yang sudah mereka beri makan tiga kali sehari dan mampu ke pasar untuk membeli barang dengan murah.

Atau mungkin, perlukah kita untuk berterima kasih terlebih dahulu atas “kemurahan hati” tuan-tuan sipir kita karena akan memberikan kita makanan yang berlimpah dan kamar tidur yang nyaman, meski tanpa “sekat dan dinding” yang memadai, dalam suatu negara penjara bernama Indonesia? 

Jika begitu, izinkan saya penulis mewakili “rasa terima kasih” itu lewat menutup tulisan ini dengan: “Terima kasih, tuan-tuan sipir!”