Di tengah-tengah masifnya aktivitas konsumsi masyarakat perkotaan, hal ini tentu berbanding lurus dengan peningkatan volume sampah yang diproduksi: sebuah implikasi langsung yang tidak dapat terhindarkan.

Jumlah sampah yang makin menggunung banyaknya memaksa pemerintah kota untuk mampu mengelola sampah-sampah tersebut dengan baik. Agar nantinya tidak berisiko menimbulkan dampak negatif, baik itu pencemaran terhadap lingkungan dan gangguan atas estetika serta tampilan dari kota itu sendiri. Sehingga pengelolaan sampah mutlak diperlukan.

Demi mengatasi problem itu, banyak kota di dunia saat ini berkomitmen mengimplementasi program yang dikenal dengan Zero-Waste City atau Kota Bebas Sampah. Program ini menitikberatkan pada model pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, prinsip berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat.

Sebuah kota nantinya tidak lagi memproduksi sampah ke tempat pemrosesan akhir di dalam sistem pengelolaannya; sampah mampu tertangani secara 100% sehingga tidak lagi dibakar maupun ditimbun seperti yang lazim dilakukan saat ini. Lebih tepatnya, konsep ini berfokus pada upaya reduksi dan penggunaan kembali produk-produk yang ada, baru sisanya dilakukan daur ulang. Kegiatan ini berupaya untuk turut serta mendorong partisipasi warga secara aktif.

Zero-Waste Cities di Indonesia

Berbicara perihal Zero-Waste City, beberapa kota di Indonesia pun saat ini sebenarnya mengadaptasi langkah serupa dalam menghadapi masalah sampah. Yang pertama ada Kota Bandung. Kota ini menamai ulang gerakan Zero-Waste dengan istilah Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan).

Memulai inisiatifnya sejak tahun 2018, upaya ini dilakukan kota Bandung sebagai wujud kepedulian terhadap problem sampah dengan merubah pengelolaan sampah dengan end-pipe menjadi budaya pengurangan sampah di sumbernya (Zero Waste Life style). Kegiatan ini adalah bentuk kolaborasi antara pemerintah, warga dan pihak swasta.

Selanjutnya, baru-baru ini pemerintah provinsi NTB juga tengah mengusung program serupa, dengan nama NTB Zero Waste 2023. Tidak main-main, dana yang digelontorkan pemerintah provinsi menyentuh angka Rp15 miliar.

Tidak jelas secara pasti rincian dananya seperti apa, namun secara garis besar anggaran tersebut nantinya dialokasikan untuk mengelola kegiatan kampanye, penguatan regulasi, Satgas Penanganan Sampah, bantuan ke bank sampah, dan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional. Poin terakhir ini lebih diutamakan pemerintah oleh karena alokasi dananya yang paling besar.

Dalam rencana program, pemerintah terlihat berupaya untuk melakukan pembenahan dan penguatan di beberapa sektor terkait pengelolaan persampahan. Akan tetapi, yang cukup menarik untuk diperhatikan bahwa pemerintah tidak terlalu menitikberatkan pada aspek kelembagaan di dalam perencanaan tersebut.

Sebaliknya, pemerintah justru lebih menggarisbawahi pada persoalan teknis belaka: memilah dan mengurangi sampah; meningkatkan pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Oleh karena TPA menjadi tempat bermuaranya sampah, pemerintah mengasumsikan bahwa  sektor ini perlu dianggarkan lebih besar dari sektor lainnya.

Persoalan sampah direduksi hanya seputar, meminjam istilah Li (2007) dalam bukunya The Will to Improve, teknikalisasi permasalahan (rendering technical). Seharusnya pengelolaan sampah perlu dilihat sebagai sebuah sistem yang mana di dalamnya terdapat sekelompok masyarakat dari berbagai lapisan.

Sayangnya, pemerintah justru absen dalam membicarakan hal ini lebih jauh. Karena ini menyangkut sejauh mana kemudian pemerintah mampu menginklusi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Peran Informal di Dalam Sistem Pengelolaan Sampah

Ada kelompok lain di lapisan masyarakat paling bawah yang juga bersentuhan langsung dengan persampahan, yaitu sektor informal (Pemulung dan Pengepul Sampah). 

Memulung dan menjadi pengumpul sampah selama ini menjadi sebuah pekerjaan bagi mereka yang terpinggirkan atau termarjinalkan dalam ekosistem kerja sebuah kota. Kebanyakan dari mereka pun adalah masyarakat yang relatif miskin. Oleh karena tidak adanya pilihan lain untuk akses pekerjaan yang lebih layak, maka memulung dan mengumpulkan sampah untuk dijual menjadi cara untuk bertahan hidup.

Di satu sisi, Colombijn dan Morbidini (2017) dalam studi kasusnya mengenai peran pengelolaan sampah sektor informal di Surabaya menyebutkan bahwa selain pemulung memiliki status sosial rendah di masyarakat akibat tampilan rupa yang kotor, tetapi juga menjadi pihak yang terpinggirkan dalam sistem pengelolaan sampah di sebuah kota karena keberadaannya dianggap ilegal. Sehingga, pengelola sampah di sektor informal seperti pemulung dianggap punya posisi yang begitu rentan.

Akan tetapi, di sisi lainnya, dari hasil penelitian yang sama, meskipun sulit untuk menguantifikasi secara rigid mengenai berapa jumlah volume sampah yang mampu tertangani, sektor informal sendiri sebenarnya memainkan peran yang substansial di dalam pengelolaan sampah di negara-negara berkembang (Medina, 1997; Wilson, Velis, & Cheesemen, 2006; Asim, Batool, & Chaudhry, 2012).

Hal itu menunjukkan bahwa sektor informal menjadi bagian integral di dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan. Sehingga keberadaannya tidak bisa diabaikan begitu saja.

Sebaliknya, pemerintah semestinya bisa melihat ini sebagai peluang yang potensial dalam kaitannya mendukung program Zero-Waste Cities. Dengan melibatkan serta mengintegrasikan pengelolaannya dengan jaringan di sektor formal, upaya ini justru mendatangkan keuntungan bagi kedua sektor.

Pertama, menyediakan lapangan pekerjaan dan menjamin keamanan bagi pekerja sektor informal; kedua, pemerintah juga tetap mampu mereduksi jumlah volume sampah yang telah ditargetkan dalam rancangan aksinya. Sehingga, tidak hanya pemerintah nantinya mampu mewujudkan kota yang bebas dari sampah, tetapi juga mampu membuat kota yang berkeadilan sosial.

Akan tetapi, selama pemerintah tidak mengetahui potensi dari sektor informal dan, justru sebaliknya, masih menganggap sektor informal sebagai ancaman dan gangguan bagi tatanan dan keindahan perkotaan, selama itu pula sektor ini akan tereksklusi dalam sistem pengelolaan sampah yang ada. 

Seperti halnya sampah itu sendiri yang kehadirannya mengganggu mata, maka pengelola sampah di sektor ini dianggap sebagai ancaman bagi sebauh kota. Atau jangan-jangan sebenarnya dengan program zero-waste cities ini pemerintah tidak hanya ingin membuat kota bebas dari sampah, tetapi juga bebas dari pemulung dan pengepul sampah? Semoga dugaan ini salah.

Referensi

Asim, M., Batool, S. A., & Chaudhry, M. N. (2012). Scavengers and their role in the recycling of waste in Southwestern Lahore. Resources, Conservation, and Recycling, 152-162.

Colombijn, F., & Morbidini, M. (2017). Pros and cons of the formation of waste-pickers’cooperatives: a comparison between Brazil and Indonesia. Decision, 91-101.

Li, T. M. (2007). The Will to Improve. North Carolina: Duke University Press.

Medina, M. (1997). Informal Recycling and Collection of Solid Wastes in Developing Countries: Issues and Opportunities. Tokyo: United Nations University/Institute of Advanced Studies.

Sembiring, E., & Nitivattananon, V. (2010). Sustainable solid waste management toward an inclusive society: Integration of the informal sector. Resources, Conservation, and Recycling, 802-809.

Wilson, D. C., Velis, C., & Cheeseman, C. (2006). Role of informal sector recycling in waste management in developing countries. Habitat International, 797-808.