Penikmat Kedai Tempo
10 bulan lalu · 430 view · 4 min baca menit baca · Politik 74191_39132.jpg

Menuju Demokrasi Konsosiasional

Pemahaman demokrasi acap menempatkan aspek prosedural berbasis elektoral sebagai bentuk ideal atau berbasis legal formal maupun institusional dalam partisipasi politik ataupun suksesi pemerintahan. Perspektif tersebut kemudian berkembang menjadi nilai universal.

Nilai universalitas dalam demokrasi seakan menjadi satu-satunya acuan penerapan demokrasi di setiap negara. Segala pranata, sistem dan prosedural mendasar pada prinsip tersebut. Padahal, Afan Gaffar (1994) pernah menegaskan bahwa demokrasi yang bersifat prosedural sebagaimana berkembang di negara-negara barat sangatlah berbeda dengan penerapan demokrasi di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Jaminan hak warga negara dan kewajiban negara ditempatkan pada posisi yang saling terhubung. Namun, prinsip resiprokal itu hanya bisa diterapkan pada kondisi ideal karena ukuran idealitas dalam demokrasi di setiap negara tidak bisa disimpulkan dalam kondisi dan indikator yang sama.

Sangat penting melihat demokrasi dari perspektif sosio-kultur. Jauh sebelum demokrasi diperkenalkan dalam institusi formal, institusi informal yang bertindak sebagai “negara” dalam melayani masyarakat telah lebih dulu eksis. 

Keduanya kemudian membentuk dual polity, yakni relasi antara institusi formal dan informal bisa berlangsung secara harmonis, tetapi juga terlibat kontestasi satu sama lain. Artinya, demokrasi juga perlu membaca konteks untuk menghindari kealpaan makna demokrasi yang hanya dibaca secara umum dan prosedural.

Posisi masyarakat adat sebagai demos (rakyat) menjadi krusial untuk melihat derajat demokrasi dalam berbagai macam karakteristik masyarakat yang heterogen di Indonesia. Struktur masyarakat yang multikultur menuntut demokrasi perlu mengakomodir setiap keberagaman dan menjamin keberlangsungannya dalam rangka mewujudkan kesetaraan politik. 


Namun, pertanyaan tentang apakah, dan bagaimana, demokrasi dapat bertahan di negara multikultur masih menjadi sumber perdebatan dalam Ilmu Politik.

Narasi Universalitas dan Partikularitas dalam Noken

Dalam satu dekade ini, berkembang kompetisi antara narasi universalitas dan narasi partikularitas dalam demokrasi di Indonesia. Dapat kita lihat pada perdebatan mengenai penerapan sistem noken dalam pemilu. 

Satu sisi, ada keinginan untuk kembali membangkitkan sistem tradisional dalam demokrasi. Namun, sisi lain, sistem tradisional ini dipandang tidak cukup legitimate untuk disebut sebagai demokrasi karena dianggap tak selaras dengan nilai universalitas.

Sebelumnya, satu langkah kemajuan pada proses demokratisasi di Indonesia dapat kita lihat dalam Putusan MK nomor 47-81/2009 yang mengesahkan sistem noken sebagai budaya asli Papua diterapkan ke dalam sistem pemilu nasional. Ini merupakan upaya harmonisasi dari penerapan demokrasi di negara multikultur. Tak dapat kita nafikan bahwa ragam sistem tradisional serupa seperti noken berkembang di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Noken digunakan sebagai simbol kebudayaan dalam pemilu untuk memilih calon kepala daerah atau anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Sebelum menentukan pilihan, mereka bermusyawarah dan saling membagi informasi tentang sepak terjang setiap calon yang hendak dipilih.

Setelah pemilih di kampung mulai mengambil keputusan tentang calon yang akan dipilihnya, kemudian calon yang dipilih para pemilih akan diuji kelayakannya oleh rakyat dengan menggunakan kriteria kultural. Pengujian melalui musyawarah berlangsung hingga para pemilih di suatu desa mencapai kesepakatan dan menggunakan noken sebagai simbol dalam memilih.

Namun, belum lama noken berjalan sebagai sistem pemilihan di Papua, beberapa pihak menuntut untuk sistem ini dihapuskan. Noken dinilai tidak legitimate, karena tidak sejalan dengan asas individualistik dalam nilai universalitas demokrasi.

Seharusnya, dengan menjamin legitimasi sistem noken dapat dilihat sebagai tindakan dalam mengakomodir nilai-nilai politik yang berkembang di luar arus utama wacana demokrasi. Konsep deliberatif demokrasi dalam noken adalah interpretasi yang lebih menarik dari ide dasar demokrasi, karena menekankan karakter kolektif dari keputusan politik.

Namun, kompetisi antara narasi universalitas dan partikularitas tersebut tak akan berujung jika diperdebatkan. Perlu membangun jalur alternatif untuk tetap menganggap demokrasi relevan diterapkan di negara multikultur.

Jalur Alternatif

Secara teoritis, solusi bagi negara-negara yang memiliki pluralisme sosial, budaya, dan politik yang tinggi adalah dengan mengetengahkan konsep alternatif. Sebab, dibanding dengan negara demokrasi barat, unsur-unsur primordial sangat kental dalam kehidupan berdemokrasi di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. 


Dengan kata lain, pembangunan demokrasi di negara-negara berkembang adalah sebagai demokrasi yang tidak lazim (uncommon democracy). Pendapat ini merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Arent Lipjhart yang berhasil merumuskan konsep alternatif sebagai corak demokrasi di negara-negara dunia ketiga.

Konsep alternatif ini harus dilihat sebagai upaya para pakar untuk menjawab pelbagai keterbatasan dan keunikan sistem politik di negara-negara yang sedang berkembang. Konsep Lipjhart (1996) dapat dikatakan sebagai suatu kombinasi antara unsur tradisional-primordial dengan nilai demokrasi modern. 

Konsep ini dibangun atas realitas masyarakat yang pluralis dan multikultur dengan mengaitkan keberadaan institusi demokrasi. Konsep ini kemudian dikenal dengan istilah demokasi konsosiasional, dengan mengamodir aspirasi kelompok-kelompok agama dan etnis, adanya otonomi budaya setiap kelompok, perimbangan dalam perwakilan politik dan perlindungan kelompok minoritas (Lipjhart, 1996:258-268).

Pada umumnya, ciri-ciri demokrasi yang dikemukakan Lijphart dipraktikan oleh beberapa negara di Asia. Dalam istilah lain, demokrasi konsosiasional juga dinamakan sebagai demokrasi permusyawaratan atau permufakatan yang lebih mengutamakan nilai konsensus untuk menjaga keutuhan bangsa yang plural. 

Bagi bangsa dan negara yang sedang berkembang, pluralitas sosial dan keragaman budaya yang tinggi dapat menjadi ancaman dan tantangan yang sangat serius terhadap integrasi bangsa. Kebebasan di luar kontrol berkemungkinan akan menimbulkan banyak bahaya bahkan disintegrasi bangsa.

Di sisi lain, tuntutan demokratisasi juga tidak mungkin dielakkan, dan harus mampu memberikan ruang terhadap keanekaragaman kehidupan sosial, budaya, dan unit politik lokal. Tegasnya, model demokrasi konsosiasional dapat dikembangkan lebih jauh sebagai bentuk pengakuan terhadap politik lokal dengan masyarakat yang memiliki ciri-ciri kekhususan seperti Papua dengan nokennya.

Realitasnya, selain noken, ada banyak sistem politik berdasarkan nilai-nilai adat yang berkembang, seperti di Komunitas Adat Kajang, Sulawesi Selatan dan Komunitas Adat Kasepuhan di Banten. Mereka punya cara sendiri dalam memilih pemimpin mereka berdasarkan musyawarah adat dan pranata adat yang berkembang.

Noken dapat menjadi manifestasi dari posisi ideal terlembaganya praktik dan tradisi demokrasi lokal dalam relasinya dengan demokrasi liberal. Hal ini juga turut membuktikan bahwa sebetulnya nilai-nilai partikularitas tetap bisa sejalan dengan prinsip demokrasi di Indonesia.

Kehadiran demokrasi seharusnya dapat beradaptasi dengan nilai yang telah eksis terlebih dahulu di Indonesia. Redefinisi demokrasi perlu dilakukan untuk kembali membaca nilai partikularitas tersebut, sisi lain guna menghindari makna demokrasi yang hanya dipahami secara umum dan prosedural. 

Ide demokrasi tidak dapat sepenuhnya diterapkan di dalam masyarakat yang berkarakter heterogen. Ada perbedaan nilai yang seharusnya dapat diakomodir oleh demokrasi. Demokrasi konsosiasional adalah jalur alternatif untuk menjawab kebuntuan tersebut.


Artikel Terkait