Zonasi tak pernah gagal menarik perhatian para orang tua. Banyak kasus menunjukkan ketidakcocokan antara sistem ini dengan keinginan mereka. Banyak pihak merasa dirugikan dan salah satu alasan yang paling umum adalah karena anaknya gagal masuk sekolah yang mereka inginkan.

Menariknya, meski ada banyak pro-kontra, sistem zonasi ini tak pernah dicabut sejak diterapkan pertama kali pada tahun 2016, saat jabatan Mendikbud Muhadjir Effendy.

Mendikbud yang baru, Nadiem Makarim, yang sempat viral karena memiliki latar belakang pebisnis, ttampaknya harus berpikir dengan hati-hati dan mengambil langkah yang tepat atas kebijakan menteri sebelumnya ini. Nadiem sendiri belum berbicara banyak tentang zonasi. Dia mengatakan masih akan mempelajari seluk-beluk Kementrian yang dipimpinnya. 

Jadi, jika dipikirkan tentang kekurangan zonasi dan protes-protes di periode-periode sebelumnya, maka masih perlukah Nadiem Makarim melanjutkan zonasi, kebijakan Muhadjir yang menuai pro-kontra ini? Apakah sebenarnya PPDB ini penting untuk dilanjutkan atau tidak?

Kemendikbud menyatakan bahwa tujuan utama dibuatnya sistem PPDB zonasi adalah untuk meratakan kualitas pendidikan, menciptakan banyak sekolah favorit, dan meningkatkan kualitas guru. Nyatanya, banyak orang tua dan siswa berpendapat bahwa sistem PPDB zonasi tidak adil dan merugikan karena beberapa alasan.

Salah satu alasan utamanya adalah sistem ini dianggap merugikan siswa yang lebih niat belajar. Sebelum musim pendaftaran ke jenjang pendidikan lebih tinggi, seperti lulus SD mendaftar SMP, tentunya masing-masing siswa telah memiliki persiapan terbaik mereka untuk bisa diterima di sekolah tujuan, seperti belajar untuk mendapatkan nilai UN yang baik, belajar sebelum tes masuk, dan memperbanyak sertifikat kejuaraan lomba.

Sayangnya, karena sistem zonasi, usaha siswa ini jadi tak dapat berbuah manis. Mereka yang memiliki nilai bagus dan bahkan sertifikat akan kalah dengan siswa yang jarak rumahnya dekat dengan sekolah, dalam tanda kutip meski nilai mereka pas-pasan atau bahkan di bawah standar.

Lantas apa bedanya siswa yang belajar dan tidak belajar jika tolok ukur penerimaan bukan dari nilai? Apa reward yang akan diterima siswa yang belajar lebih giat? Apa makna "usaha tak akan mengkhianati hasil"?

Fenomena yang seperti ini jelas tidak adil di mata para siswa dan orang tua yang sudah bekerja keras. Alhasil, hal ini membuat banyak siswa dan orang tua kecewa. Kemungkinan buruknya adalah hal ini bisa membuat motivasi belajar siswa turun karena merasa sudah pasti akan diterima di sekolah tersebut. Juga, kejadian ini bisa menurunkan indeks prestasi sekolah.

Alasan lainnya adalah anak perlu bergaul dan bersosialisasi lebih luas. Mengutip dari laman pontianak.tribunnews.com, anak perlu bergaul dengan lingkungan yang beragam untuk menumbuhkan perasaan “terpacu” dalam dirinya.

Jika anak bersekolah SD, SMP, dan SMA dalam lingkungan yang sama, mereka akan kehilangan kesempatan bertemu orang-orang baru. Padahal ini adalah hal yang sangat penting untuk melatih jiwa sosial mereka supaya berkembang dan mendapatkan banyak pengalaman baru, belajar dari keberagaman dan pengalaman orang-orang yang belum pernah mereka temui sebelumnya.

Alasan lainnya adalah kuota penerimaan siswa. Berdasarkan data PPDB, sebanyak 90% siswa diterima berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Sementara itu, masih banyak terjadi kesalahan ketidakakuratan data, sehingga meski rumah siswa dekat dengan sekolah, mereka bisa mengalami kegagalan administrasi dan ditolak sekolah tujuan.

Sedangkan, dari sudut pandang lain, kuota 90% ini merupakan jumlah yang sangat besar karena hanya tersisa 10% kuota untuk siswa yang benar-benar bersaing dengan nilai.

Mestinya, dalam 3 tahun ini, server sudah diperbaiki sehingga kesalahan administrasi yang membuat siswa gagal tidak terjadi berulang kali, karena ini mempersulit mereka sebab harus mencari sekolah lain.

Lalu di mana letak keberhasilan 'tujuan zonasi' jika masih tetap tidak efisien bagi masyarakat? Juga, pemerintah seharusnya memberikan sedikit kelonggaran kuota, sehingga siswa diterima dengan zonasi dan tes masing-masing memiliki jatah masuk yang adil.

Alasan terakhir yang banyak dikritik adalah sistem zonasi ini masih belum bisa mencapai tujuannya. Tujuan zonasi adalah menyamaratakan kualitas semua sekolah. Sekolah-sekolah diharapkan memiliki kualitas guru dan murid yang sama dan menghilangkan sebutan “sekolah favorit”.

Nyatanya, tujuan ini menjadi makin sulit dicapai karena sekolah yang terletak di tengah kota akan mengalami ledakan jumlah pendaftar sementara sekolah di daerah terpencil yang jauh dari pemukiman akan makin kekurangan siswa pendaftar.

Ide untuk menghilangkan sebutan “sekolah favorit” juga akan menurunkan kualitas-kualitas calon penerus bangsa. Karena guru favorit yang berpengalaman lebih banyak, sedikit banyak juga akan mengalami degradasi pada semangatnya, begitu pula dengan siswa pintar yang dicetak untuk lomba-lomba.

Selain itu, sarana dan prasarana di sekolah favorit juga tidak bisa disamakan dengan sarana di sekolah biasa. Bukankah akan lebih sayang jika prasarana yang sudah ada turun keoptimalan fungsi pakai belajarnya karena sistem ini, yang mana juga menurunkan output siswa?

Atas banyaknya protes yang muncul ,Menteri Nadiem Makarim sepertinya harus memiliki pertimbangan yang matang tentang zonasi untuk mengoptimalkan manfaat untuk semua masyarakat jika akan dilanjutkan, dan mengurangi protes jika masih akan terus digunakan. Mengingat setiap orang tentu menginginkan yang terbaik.