Kabinet Indonesia Maju sudah diumumkan oleh Presiden Jokowi. Dari jumlah tiga puluh delapan menteri yang dipilih, ada beberapa orang yang menuai kekecewaan publik. Ada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkumham Yasona Laoli, Menteri KKP Edi Prabowo, Menteri Kominfo Jhoni Plate, dan Menteri Agama Fahrul Razi. 

Kekecewaan publik didasari oleh track record para menteri yang tidak ‘bersih’ dan tidak memiliki kompentesi di bidangnya.

Dari beberapa menteri yang mendapatkan penolakan dari publik, yang paling mengkhawatirkan untuk masa depan Indonesia lima tahun ke depan adalah dipilihnya menteri agama yang berlatar belakang militer. Entah pertimbangan apa yang membuat Jokowi memilihnya. Kalau hanya kompromi para elite politik, tentu ini kesalahan fatal dan kita akan menjadi saksi sejarah bahwa negara ikut andil dalam terkoyaknya keutuhan NKRI.

Kegagalan negara dalam sepuluh tahun terakhir menghadapi gerakan radikalisme dan intoleransi di tanah air merupakan bukti tidak berfungsinya perangkat dan alat negara. Lebih memalukan lagi, gerakan ini berhasil menginvasi lembaga-lembaga negara dan mencuci otak aparaturnya. Dengan uang rakyat, mereka telah memberi panggung kepada gerombolan ini untuk menghantam kebinekaan di jantung kekuasaan.

Lalu dengan kondisi negara tumpul menghadapai gerombolan radikalisme agama, menyerahkan urusan agama kepada orang berlatar belakang militer yang tidak punya basis kultural keagamaan sama saja negara telah menggali kuburannya sendiri. Menghadapi gerombolan intoleran dengan cara-cara keras ala militer justru akan menambah semangat perlawanan dari mereka.

Monopoli kebenaran dan ancaman kekerasan sudah menjadi menu setiap hari yang disuguhkan dalam kehidupan berbangsa saat ini. Ormas-ormas intoleran makin mendapatkan tempat di masyaraka karena tidak berdayanya pemerintah. Simpul-simpul anti-kebhinekaan terus tumbuh subur di seluruh Indonesia.

Tidak hanya itu saja, pelarangan pembangunan tempat ibadah, pembubaran kegiatan keagamaan, perusakan makam beda agama, dan pengusiran warga yang berbeda keyakinan masif dilakukan. Tidak hanya itu, kampanye penggantian ideologi negara terus dilakukan secara terbuka melalui berbagai media, rapat terbuka, media sosial, dan penggalangan massa. Tidak ada perlawanan sama sekali dari negara.

Kembalikan ke NU

Di tengah pesimisme dan keputusasaan akibat alat negara tidak berfungsi menghadapi kelompok-kelompok radikal, kita masih bisa berharap kepada NU sebagai benteng terakhir untuk menjaga kebinnekaan yang sudah diperjuangkan dengan darah dan air mata.

Kenapa NU? Inilah satu-satunya ormas yang memiliki keberanian untuk melawan kelompok-kelompok radikal dan intoleran yang mengganggu kebersamaan dan kebinekaan Indonesia. NU berdiri paling depan di saat ormas Islam lain dan kaum nasionalis diam dan takut mengambil tindakan untuk melawan.

NU tidak hanya siap melawan secara fisik, perlawanan di mimbar-mimbar masjid, surau, forum diskusi, pengajian akbar, dan media sosial terus dilakukan untuk melawan ideologi yang memonopoli kebenaran, anti-perbedaan, merusak tradisi lokal,  dan mengancam kedaulatan negeri.

Tidak hanya kaum intelektual NU dan para ulama karismatik yang melakukan perlawanan, para kiai kampung di pelosok desa pun tanpa lelah membentengi umat dari racun pemikiran kelompok radikal melalui majelis-majelis taklim dan pengajian. Perlawanan inilah yang tidak bisa dilakukan oleh negara, sekalipun bersenjata.

Indonesia tanpa NU akan menjadikan negara ini kehilangan fondasi kehidupan berbangsa. Kelompok-kelompok intoleran akan merayakan kemenangannya saat NU tidak lagi mengambil peran dalam kehidupan berbangsa. Tanpa melebih-lebihkan, Indonesia tanpa NU adalah negeri tanpa benteng yang bisa diserang dari segala penjuru.

Kita patut bersyukur benteng tersebut masih kokoh berdiri dan tanpa lelah melindungi Indonesia yang penuh kebinnekaan. Melalui gerakan kultural yang dilakukan oleh NU terbukti bisa menahan laju ideologi kekerasan. 

Inilah yang dilupakan Jokowi dan para elite politik di Jakarta dalam menyusun kabinet. Mereka mengabaikan NU. Sejarah panjang pembelaan dalam melindungi NKRI dilupakan begitu saja demi syahwat politik.

Keputusan Jokowi mengangkat Menteri Agama berlatar belakang militer sangat mengecewakan Nahdliyin. Jokowi telah mengkhianati pengorbanan NU. 

Jokowi amnesia, lupa siapa yang menjadi tameng dan melakukan pembelaan kepada Jokowi saat gerombolan 212 menyerangnya. Bukan tentara, bukan juga partai politik pendukungnya, tetapi NU. Di akar rumput, seluruh elemen NU tanpa pamrih membendung gerakan ini.

Menjadikan NU sebagai pemadam kebakaran saja tentu sebuah tindakan bodoh, dan ini yang sekarang dilakukan oleh Jokowi dan para pengusungnya. Bukan soal jabatan, tetapi menyerahkan sebuah lembaga yang menjadi benteng serangan radikalisme kepada orang yang tidak punya kontribusi apa pun terhadap keutuhan kebinekaan itulah yang diprotes warga NU.

Kementerian agama dalam kondisi negara saat ini yang sedang digerogoti penyakit radikalisme menjadi sebuah lembaga yang sangat penting dan strategis. Ia menjadi tumpuan keutuhan bangsa ini. Mengembalikan posisi kementerian agama kepada organisasi yang memahami permasalahan keagamaan, baik secara ideologi maupun kebangsaan, adalah pilihan tepat, dan itu ada pada NU.

Alangkah baiknya Jokowi menganulir keputusannya mengangkat Fahrul Razi sebagai Menteri Agama dan menyerahkan kembali kepada orang NU. Jangan sampai warga NU berhenti menyanyikan Yaa Lal Wathon. Kalau sampai lagu wajib warga NU itu tidak terdengar lagi di penjuru negeri, berarti alarm bagi keutuhan NKRI.