Menanggapi tulisan sang Gusdurian, Didik Fitrianto, berjudul Menteri Agama dari Militer, Jokowi Mengkhianati NU, saya berpendapat bahwa tak masalah menteri agama dari kombatan atau militer. Sebab, Indonesia juga pernah memakai Menteri Agama dari kalangan kombatan. 

Saya pikir juga itu bukan bentuk pengkhianatan terhadap NU. Yang secara kultural, memang tak perlulah NU berurusan dengan hal-hal yang berbau "pengkhianatan" atau sejenisnya, dalam kaitannya dengan tampuk kekuasaan.

Lagian ngapain juga pakai menteri-menteri agama segala, yang selama ini sangat terkesan dominan diwakili oleh satu agama saja. Bahkan oleh satu kelompok keagamaan saja.

Kementerian agama, sebuah lembaga yang dari dulu hanya dimenangkan oleh kelompok mayoritas atau dikuasai oleh kelompok tertentu saja atas dasar sebuah pertimbangan yang mayoritas.

Kementerian agama seharusnya juga tidak didominasi oleh agamawan saja, sebab agama di Indonesia majemuk. Agamawan yang seperti apa? Dari dulu ya itu-itu saja.

Agama yang dimenteri-menterikan pastilah sangat dekat dengan apa yang disebut sebagai bagian dari "delegasi kekuasaan".

Sebagaimana sejarah awalnya, dengan melihat runut sejarah dalam pembentukan Kementrian Agama, terlihat adanya pertarungan dominasi dan keengganan yang terjadi pada rapat besar (sidang) pada BPUPKI yang tertanggal 11 Juli 1945 itu.

Ketika dominasi Muhammad Yamin yang mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama, yakni Kementerian Islamiyah yang menurutnya memberi jaminan kepada umat Islam.

Kemudan berlanjut hingga sidang PPKI, hanya enam dari 27 Anggota PPKI yang setuju didirikannya Kementerian Agama. Beberapa anggota PPKI yang menolak antara lain: Johannes Latuharhary mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diuruskan pada Kementerian Pendidikan yang lebih sekuler.  

Kemudian Abdul Abbas, seorang wakil Islam dari Lampung, mendukung usul agar urusan agama ditangani Kementerian Pendidikan. Ada lagi Iwa Kusumasumantri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, yang mengatakan bahwa pemerintah itu sifatnya nasional dan agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. 

Dan lebih menarik lagi, Ki Hadjar Dewantara dari Taman Siswa lebih suka urusan-urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri.

Dengan penolakan beberapa tokoh penting ini, usul pembentukan Kementerian Agama akhirnya ditolak.

Pada dasarnya agama yang privasi itu tak perlu dijamin. Sebab dengan jaminan pun, mereka para penjamin akan cenderung bebas merusak jaminannya sendiri. Hal itu terjadi selama agama dijadikan tunggangan politik dan kekuasaan.

Ranah privasi yang dimenteri-menterikan tentunya akan menghasilkan banyak aturan dari sebuah kesepakat mayoritas yang sepihak.

Dulu, keputusan untuk tidak membentuk Kementerian Agama dalam kabinet Indonesia yang pertama, menurut B.J. Boland, telah meningkatkan kekecewaan orang-orang Islam yang sebelumnya telah dikecewakan oleh keputusan yang berkenaan dengan dasar negara, yaitu Pancasila, dan bukannya Islam atau Piagam Jakarta.

Sama halnya yang terjadi sekarang, Menteri agama tidak dijabat oleh kalangannya yang tertentu itu. Dan, itu akan terus berputar-putar hingga akhir zaman untuk mengurusi heterogenitas agama dalam sebuah kementerian yang berbasis kenikmatan pendanaan dan anggaran.

Belum lagi unit kerja di bawah Kementerian yang berjilid-jilid, mulai dari Direktorat yang mengurusi agama resmi (berarti ada juga agama yang tak resmi), hingga urusan produk halal-haram dan staf ahli tetek bengek lainnya.

Menteri Agama dari kalangan kombatan, menurutku, juga tak berpengaruh apa-apa dalam urusan pemberantasan kelompok radikal yang hanya itu-itu saja lingkupnya. Menteri Agama dari kalangan kombatan tidaklah mengkhawatirkan untuk masa depan Indonesia lima tahun ke depan, sebagaimana yang penulis di atas takuti, pada paragraf 3.

Apanya yang dikhawatirkan? Dari dulu ya gitu-gitu saja kepemimpinan dan fungsi Kementerian Keagamaan. Ini tak lebih dari urusan kekuasaan dan jabatan.

Terkoyaknya NKRI itu hal biasa dalam sebuah perkembangan berbangsa dan negara. Tidak seperti yang ditakutkan penulis di atas, bahwa ini kesalahan fatal dan kita akan menjadi saksi sejarah bahwa negara ikut andil dalam terkoyaknya keutuhan NKRI (paragraf 3).

Kemudian pada paragraf 4:

Kegagalan negara dalam sepuluh tahun terakhir menghadapi gerakan radikalisme dan intoleransi di tanah air merupakan bukti tidak berfungsinya perangkat dan alat negara. Lebih memalukan lagi, gerakan ini berhasil menginvasi lembaga-lembaga negara dan mencuci otak aparaturnya. Dengan uang rakyat, mereka telah memberi panggung kepada gerombolan ini untuk menghantam kebinekaan di jantung kekuasaan.

Apakah yang di atas juga karena Menteri Agama-nya orang NU?

Menurut saya juga tidak. Baik kombatan, agamawan, rohaniawan, ataupun malaikat sekalipun, urusannya ya cuma satu, yaitu melanggenggakan apa yang telah nyaman dan apa yang telah berkuasa.

Paragraf 5:

Lalu dengan kondisi negara tumpul menghadapai gerombolan radikalisme agama, menyerahkan urusan agama kepada orang berlatar belakang militer yang tidak punya basis kultural keagamaan sama saja negara telah menggali kuburannya sendiri. Menghadapi gerombolan intoleran dengan cara-cara keras ala militer justru akan menambah semangat perlawanan dari mereka.

Menurutku, apa hebatnya kemampuan basis kultural keagamaan jika dihadapkan dengan sebuah konspirasi politik tingkat tinggi yang penuh dengan talenta-talenta luar biasa dan mahir berkecimpung di ranah taktis dan realis?

Kultural keagamaan itu cocoknya berada di ranah pendidikan, agar pemakainya mempunyai akhlak yang baik dan terhindar serta malu untuk korupsi. Itu lebih tepat bagi kemampuan berbasis kutural keagamaan.

Yang paling ngeri tulisan pada paragraf terakhir, ini tak kalah radikalnya dengan kelompok yang sudah radikal:

Alangkah baiknya Jokowi menganulir keputusannya mengangkat Fahrul Razi sebagai Menteri Agama dan menyerahkan kembali kepada orang NU. Jangan sampai warga NU berhenti menyanyikan Yaa Lal Wathon. Kalau sampai lagu wajib warga NU itu tidak terdengar lagi di penjuru negeri, berarti alarm bagi keutuhan NKRI.

So what? Hanya karena tidak meluluskan sebuah pengharapan klasik, akan berakibat fatal seperti itu? Sektarian sekali.