Peneliti
2 tahun lalu · 576 view · 4 menit baca · Politik 5795f026600b2-ahok-bersaksi-tentang-reklamasi-di-tipikor_663_382.jpg
Foto: jurnalpatrolinews.com

Menonton Siaran Langsung Pengadilan Ahok

Hari ini, Selasa (13/12/2016) kasus Ahok yang diduga menistakan agama akan segera disidangkan. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Jakarta Utara. Bagaimana putusan pengadilan? Itulah saat-saat paling menegangkan yang akan selalu dipantau dan ditunggu khalayak ramai, baik oleh para penista Ahok maupun pengidola beratnya.

Pemirsa televisi di seluruh Indonesia akan sangat terbantu mendapatkan informasi langsung jika lembaga penyiaran menyiarkan langsung persidangan kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaya Purnama tersebut.

Apakah ada indikasi tertentu, jika persidangan di atas disiarkan secara langsung? Menurut Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) siaran langsung yang berlebihan berpotensi besar memecah belah publik (Kompas, 10/12). Dengan demikian, kedua lembaga tersebut mengimbau kepada stasiun-stasiun televisi agar tidak menyiarkan langsung persidangan tersebut.

Dengan adanya potensi perpecahan horizontal sesama publik yang akan terjadi, Dewan Pers dan KPI membuat surat edaran bersama tentang potensi negatif siaran langsung tersebut. Surat edaran bersama tersebut berisi tiga buah imbauan, antara lain; Pertama,  lembaga penyiaran (stasiun televisi) tidak menyiarkan langsung persidangan secara terus-menerus dari ruangan sidang saat tahap pemeriksaan saksi dan pada sesi keterangan ahli.

Kedua, laporan langsung secara berkala dimungkinkan dalam breaking news atau hanya sebatas laporan situasi terkini. Ketiga, stasiun televisi diimbau untuk tidak membuat talk show atau diskusi live  yang melibatkan tokoh atau ahli yang membahas jalannya proses persidangan. Acara seperti itu sangat berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah pula memancing terjadinya pengadilan oleh pers secara sepihak.

Pro dan Kontra Siaran Langsung Persidangan

Pernyataan khusus yang dilontarkan Yosep Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers, membuat wartawan harus berhati-hati. “Wartawan boleh saja masuk ke ruang persidangan tetapi tidak diperkenankan menyorot terus menerus kesaksian para saksi dan saksi ahli,” ungkapnya (9/12).

Ia pun menambahkan pernyataan untuk memperkuat argumennya: “Pasal 15 KUHP mengatur agar saksi tak berhubungan dengan saksi lain sebelum memberikan keterangan di persidangan.” Sangat logis, seandainya pemeriksaan terhadap satu saksi disiarkan live maka akan menjadi celah bagi saksi lawan.        

Mantan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, ikut berpendapat soal di atas. Ia mengatakan bahwa kasus Ahok tersebut mengandung dimensi yang kompleks: satu sisi kasus tersebut adalah ranah hukum, sisi lain ia juga kental dengan nuansa politisnya. Kondisi demikian berpotensi menciptakan perdebatan sekaligus konflik di tengah masyarakat yang heterogen.

Momen yang sangat riskan adalah saat televisi menyuguhkan siaran langsung (live) para saksi ketika mereka bersilang pendapat di hadapan hakim. Kondisi demikian, dipastikan akan menuai perdebatan di masyarakat.

Masyarakat secara tidak langsung akan memihak kepada keterangan saksi yang ia kehendaki, dan sebaliknya, akan menolak walau keterangan saksi lain, yang berbeda dengannya, adalah benar. Artinya unsur subjektifitasnya lebih dominan, ketimbang menerima keterangan yang objektif sesuai dengan nalar dan nuraninya.  

Dan yang paling penting lagi, akan memengaruhi hakim dan putusan pengadilan. “Alangkah baiknya, siaran langsung hanya saat pembacaan dakwaan dan vonis saja.” Demikian saran Bagir Manan saat diskusi di Kantor Dewan Pers, Jakarta (9/12).

Lain halnya dengan pendapat dari perwakilan Muhammadiyah, Mustafa Nahrawardaya. Ia mengkhawatirkan jika persidangan tertutup bagi umum, justru massa akan datang menggeruduknya. Ia juga menambahkan; “masyarakat hendaknya mendapat keadilan untuk melihat langsung persidangan tersebut.”

Saya kira sangat wajar dan rasional ketika Muhammmadiyah, secara organisatoris, menginginkan persidangan Ahok disiarkan live, karena PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, juga pernah melaporkan Ahok menjadi tersangka kasus penistaan agama. Muhammadiyah tak ingin sedikit pun kehilangan momentum persidangan. Kekhawatirannya, jika tidak disiarkan live kasusnya akan "masuk angin".

Pandangan umum Muhammadiyah di atas, diamini oleh beberapa ormas atau kalangan tertentu. Saya pastikan, seluruh elemen masyarakat yang tergabung dalam organisasi Gerakan Nasional Pendukung Fatwa-Maajlis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), yang beberapa waktu lalu mengikuti Aksi Bela Islam II (411) dan III (212), menginginkan sekaligus mendorong pengadilan untuk membuka persidangan tersebut selebar-lebarnya, sehingga mereka bisa mengakses dan menyaksikannya langsung di stasiun televisi atau streaming tanpa ada sedikitpun yang terlewatkan.

Harus diakui bahwa kepercayaan massa terhadap lembaga hukum, baik pengadilan, kejaksaan atau bahkan kepolisian, sangat rendah. Sebagai indikatornya adalah sejumlah kasus yang ditangani mereka hanya tajam ke bawah, dan selalu tumpul ke atas.

Ini adalah fakta yang yang tak terbantahkan, yang seharusnya dijadikan media introspeksi (otokritik) bagi beberapa lembaga hukum tersebut untuk menjadi lebih baik dan berwibawa sehingga mendapat kepercayaan kembali dari masyarakat yang haus akan keadilan.   

Perbedaan opini soal dampak positif dan negatifnya siaran langsung persidangan kasus penistaan agama Ahok, hingga masuk ke dalam perdebatan publik  adalah sesuatu yang sangat wajar dalam konteks berdemokrasi.   

Tapi yang jelas, terbuka atau tertutupnya persidangan sangat ditentukan oleh ketua majelis persidangan. Hak otoritas ada padanya. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa dalam persidangan, ketika terbuka untuk umum, dikhawatirkan ada bagian tertentu yang tidak bisa dipahami masyarakat (akan) membuat kegaduhan sehingga jalannya persidangan terganggu. Hal tersebut berimplikasi terhadap kesakralan lembaga peradilan itu sendiri.

Oleh karena itu dibutuhkan sebuah kearifan bagi seluruh media, khususnya televisi, dalam menyiarkan siaran langsung (live). Yang paling penting lagi adalah objektivitas televisi dalam melakukan tugasnya sebagai media pencerahan bagi masyarakat. Dan tak kalah pentingnya juga, siaran televisi dalam konteks siaran persidangan kasus Ahok dapat melindungi publik dari perpecahan atau konflik horizontal sesama anak bangsa.

Mari kita percayakan kasus Ahok di atas kepada lembaga peradilan, terlepas nanti terbuka atau tertutup pelaksanaan sidangnya. Apapun putusan majelis hakim, kita terima sebagai fakta dan realitas. Mereka yang telah berjuang dan bekerja keras secara profesional sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya, harus kita apreseasi dan hargai. Sangat naif, hanya karena kasus tersebut, perahu bangsa dan negeri ini porak poranda dan kemudian tenggelam tak terselamatkan. Tunggu dan saksikan !