Pengujung tahun 2019 menjadi saksi bisu kemunculan virus corona di Wuhan, China. Kemunculannya sontak menimbulkan kegemparan semua orang di seluruh belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Gejala-gejala dan reaksi-reaksi akibat virus itu mulai dialami oleh sebagian warga negeri macan asia. Ada yang pingsan di jalan, sesak napas, hingga lemas dan tak sadarkan diri. Penularannya yang begitu cepat tak pelak membuat semua orang panik dan rusuh hati.

Beberapa bulan berlalu, solusi demi solusi mulai bermunculan. Serangkaian tes dan pembatasan di berbagai wilayah mulai mewarnai jagat surat kabar, termasuk penerapan protokol kesehatan. Tiga M, mulai digaungkan dan diterapkan. Akan tetapi, efektivitasnya pun mulai dipertanyakan. Penularannya masih belum reda, bahkan terus menanjak hingga angka satu juta. Lantas langkah apa yang perlu dilakukan selanjutnya?

Vaksin, menjadi salah satu solusi mutakhir. Pemerintah Indonesia kini massive menggaungkan penyuntikkan vaksin walau rakyatnya masih lama berpikir. Namun hal tersebut tidak mengurangi usaha dan semangat pemerintah untuk mengatasi pandemi yang tidak segera berakhir. “Wajib vaksin”, menjadi senjata untuk mengajak masyarakat berani divaksin. Mulai dari Sabang sampai Merauke, ajakan untuk vaksin covid-19 terus disuarakan.

Akan tetapi, permasalahan ini belum selesai. Berdasarkan Survei Penerimaan Vaksin Covid-19 di Indonesia yang dilakukan pada bulan September oleh Kementerian Kesehatan, ITAGI, UNICEF, dan WHO, terdapat perbedaan persentase penerimaan vaksin covid-19. Penerimaan tertinggi didapat dari Provinsi Papua Barat dengan persentase sebesar 74%. Sedangkan penerimaan terendah didapat dari Provinsi Aceh, dengan persentase sebesar 46%.  Melihat hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis kemungkinan alasan dibalik rendahnya kesediaan penerimaan vaksin covid-19 di Provinsi Aceh. Kita akan meninjau alasan-alasan itu dalam tiga skop, yakni material, kodrati-kultural, dan sosial. Lantas apa saja kemungkinan alasan itu?

Material: Efektivitas Vaksin

Dewasa ini, banyak hoaks tentang vaksin beredar. Tidak mengherankan apabila banyak orang yang khawatir dan meragukan efektivitas vaksin covid-19. Keraguan itu bukan hanya soal keberhasilan dan efisiensinya, tetapi juga soal keamanan dan konsekuensi atau efek samping dari vaksin covid-19. Muncul ketakutan dalam diri mereka, terutama akan efek samping yang ditimbulkan. Apabila terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, tanggungan biaya untuk pengobatan menjadi sebuah beban. Alasan inilah yang mungkin menyebabkan rendahnya penerimaan vaksin di Provinsi Aceh, dan mungkin juga demikian di provinsi-provinsi lainnya.

Keraguan dan kekhawatiran yang muncul juga menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas vaksin. Sikap pesimistis ini menjadi suatu problem yang perlu dituntaskan. Apalagi, sikap tersebut didukung kuat dengan alasan keagamaan, yakni terkait kehalalan vaksin yang diberikan. Alasan ini nampaknya cukup kuat menjadi penyebab mengapa tingkat penerimaan vaksin di Provinsi Aceh adalah paling rendah, mengingat mayoritas penduduk wilayah tersebut beragama Islam. Namun ini merupakan hal yang wajar, sebab semua orang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kodrati Kultural: Sebuah Keterlemparan

Hidup di dunia adalah sebuah hadiah yang luar biasa dari Sang Pencipta. Tinggal di suatu wilayah, bersosialisasi di tengah masyarakat, dan menjadi bagian dari komunitas, merupakan suatu “panggilan” bagi setiap manusia. Akan tetapi, kita tidak bisa menentukan di mana dan kapan kita akan lahir. Semua itu telah menjadi takdir. Situasi yang demikian nampaknya menjadi fakta keterlemparan bagi setiap insan.

Situasi keterlemparan memunculkan keadaan kodrati-kultural. Keadaan kodrati-kultural ini tidak lepas dari kondisi lingkungan yang membentuk kehidupan vital. Hal ini nampaknya bisa menjadi alasan mengapa masyarakat masih menolak vaksin. Keadaan kodrati-kultural mereka mengharuskan mereka untuk mengambil aksi.

Dalam analisis yang telah penulis lakukan, keadaan kodrati-kultural masyarakat Aceh tidak terlepas dari alasan keagamaan dan perda yang diberlakukan. Oleh karena banyak masyarakat Aceh yang beragama Islam, maka tidak mengherankan apabila penerimaan vaksin cukup rendah. Hal ini dikarenakan alasan keagamaan akan kehalalan dari vaksin dari pemerintah. Syariat Islam yang harus mereka pegang, dan peran dari beberapa tokoh keagamaan menjadi kemungkinan alasan mendasar rendahnya penerimaan.

Selain itu, pemberlakuan perda Aceh yang tidak terlepas dari syariat agama juga menjadi alasan. Sebagai warga dan umat beragama, wajar jika mereka taat dan tidak ingin melakukan kesalahan. Kepastian akan kehalalan dan keamanan menjadi kunci utama rendahnya penerimaan.

Kedua situasi di atas menunjukkan situasi keterlemparan yang mereka alami. Ketaatan pada agama dan peraturan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Mereka tidak bisa memilih apa yang sungguh cocok di hati. Mereka harus mengamini peraturan agama dan daerah yang mereka tinggali. Oleh sebab itu, penerimaan vaksin tidak akan terlepas dari alasan kodrati-kultural ini.

Sosial: Bayang-bayang Lingkungan Sekitar

Situasi keterlemparan juga tidak terlepas dari bayang-bayang lingkungan sekitar. Lingkungan ini bukan hanya soal masyarakat sekitar, tetapi juga tokoh yang berpengaruh, penggaungan wacana yang sedah riuh, hingga informasi yang tak tersentuh. Semua itu menjadi alasan sosial terkait penerimaan vaksin yang telah berlangsung tiga paruh.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, lingkungan masyarakat sosial di Aceh nyatanya masih dipengaruhi oleh nilai-nilai religius. Keutamaan dan nilai-nilai yang dijunjung mengharuskan mereka untuk memastikan bahwa apa yang mereka konsumsi dan apa yang masuk ke dalam tubuh mereka aman bagi hidup jasmani dan hidup untuk menjadi kudus. Maka tak heran jika tingkat penerimaan vaksin di Aceh masih rendah, sebab ada hal-hal yang memang harus dituntaskan secara halus.

Keterbatasan informasi juga menjadi alasan lainnya. Beberapa masyarakat di daerah menolak vaksin karena mereka tidak tahu banyak tentang vaksin yang akan mereka terima. Mereka seakan-akan buta, tak tahu harus memilih yang mana. Keterbatasan informasi ini juga menjadi senjata bagi para penyebar wacana-wacana yang beredar di dunia maya. Wacana-wacana, baik positif maupun negatif, telah menjadi konsumsi masyarakat yang terkadang tidak tahu mana yang bisa dipercaya.

Beredarnya wacana di masyarakat menjadi alasan ketiga dalam faktor sosial. Wacana yang tersebar melalui televisi, internet, surat kabar, dan “apa kata orang” memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pola pikir masyarakat Aceh. Tak pelak sedikit dari mereka yang bersedia menerima vaksin, sebab belum tentu wacana yang beredar sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mengatasi pandemi. Penyebaran wacana itu nantinya juga tidak terlepas dari kendali tokoh-tokoh yang berpengaruh, termasuk tokoh agama.

Kesimpulan

Demikianlah analisis sosial terkait rendahnya penerimaan vaksin di Provinsi Aceh. Rendahnya tingkat penerimaan ini nyatanya disebabkan oleh banyak faktor, baik material, kodrati-kultural, maupun sosial. Melihat semua itu, kepastian akan keamanan, kehalalan, dan kejelasan informasi merupakan beberapa hal yang diperlukan. Oleh sebab itu, rendahnya tingkat penerimaan vaksin memang menjadi problem yang perlu dituntaskan sejak faktor yang mendasar.

Terlepas dari itu semua, analisis ini tidak berusaha menyalahkan atau menyudutkan salah satu pihak saja. Diperlukan sebuah keterbukaan rasional dalam melihat berbagai peristiwa dalam kacamata yang lebih luas, meskipun harus merambah ke hal yang sensitif. Keterbukaan itu nantinya akan sungguh membantu untuk melihat permasalahan secara lebih mengakar.