Sebelum gaduh dengan usul mengganti kata “radikalisme” menjadi “manipulator agama”, Kementerian Agama (Kemenag) rupanya sudah mengajukan perubahan ejaan pada beberapa kata serapan, utamanya yang berasal dari bahasa Arab. 

Meski pengajuan perubahan ejaan ini tak memiliki efek gaduh yang sama dengan kata "radikalisme" yang diusulkan menjadi "manipulator agama", namun usulan ini tetap layak untuk diperhatikan, khususnya bagi pencinta tata bahasa.

Melalui Latjnah Pentashihan Mushaf Alquran (LPMQ), Kementerian yang kini dipimpin oleh jenderal TNI ini mengajukan permohonan perubahan ejaan pada 12 kata yang berasal dari serapan bahasa Arab kepada Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Belum diketahui secara pasti alasan permohonan ini diajukan. Namun, salah satu anggota LPMQ, Bagus Purnomo, sebagaimana diberitakan oleh islami.co, menyebut alasan pengajuan permohonan ini adalah karena terasa kurang pas di telinga santri. Entah santri yang mana.

12 kata tersebut adalah:

  1. Salat
  2. Alquran
  3. Kakbah
  4. Zat
  5. Hak
  6. Istikamah
  7. Ruhulkudus
  8. Baitulmaqdis
  9. Lailatulqadar
  10. Maqam
  11. Masjidilaqsa
  12. Riya


Melalui surat resmi Nomor: B-25/LPMQ01/TL.02.01/2019, LPMQ meminta agar 12 kata di atas diubah ejaannya. Tak lagi “salat”, tetapi “sholat”. Bukan lagi “Alquran”, tetapi “Al-Qur’an”, dan seterusnya. 

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan menanggapi permohonan ini dengan mengabulkan sebagian, yakni dengan melakukan perubahan ejaan pada beberapa kata, tak semua.

Di antara kata yang disetujui untuk diubah ejaannya adalah; “Alquran” menjadi “Al-Qur’an” dan “Kakbah” menjadi “Ka’bah”.

Pada keterangan yang diberikan di surat balasan Nomor: 1513/62/BS/2019, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan memberikan tujuh poin penjelasan. Tentang penyerapan huruf “q” misalnya, tetap ditulis dengan huruf “q” jika digunakan untuk merupakan nama, seperti; ruhulqudus, baitulmaqdis, masjidilaqsa, dan lailatulqadar.

Huruf “q” hanya akan ditulis dengan “k” apabila digunakan untuk merupakan nama umum, seperti; “istikamah”, bukan “istiqamah”.

Sampai di sini, saya sependapat. Tak semestinya kata yang menunjukkan nama diubah ejaannya hanya demi mengikuti standar kita. Meski untuk urusan ini, kita masih sering melakukannya. Tak hanya mengubah ejaan, kita bahkan menamai ulang kata yang menunjukkan nama, contoh: “Netherland” menjadi “Belanda”, “France” menjadi “Prancis”, dst.

Coba bayangkan, bagaimana perasaan kita jika orang luar melakukan hal yang sama pada kita? Mereka ubah “Boyolali” menjadi “Crocodile Forget”. Pedih!

Yang tak saya sepakati adalah kesetujuan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan terhadap penggunaan kembali apostrof seperti yang kini menimpa kata “Al Qur’an” dan “Ka’bah”. Pedoman penyerapan kata-kata dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia sudah menghapus penggunaan apostrof (koma atas), terutama jika hal itu hanya dimaksudkan untuk mengikuti model pengucapan.

Itu sebabnya, kata “Jumat” misalnya, tetap ditulis tanpa apostrof (bukan “Jum’at”). Sebab tanpa apostrof sekalipun, orang akan tetap mengucapkannya seolah kata tersebut memiliki koma atas.

Bahasa Indonesia punya banyak sekali kata yang diucapkan seolah ada tanda apostrof di dalamnya, antara lain; manfaat (bukan “manfa’at”), pertanyaan (bukan “pertanya’an), kebersamaan (bukan “kebersama’an”), dst.

Lihat tabel di bawah ini (lebih lengkap tentang ini lihat: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan):

Tanpa apostrof sekalipun, orang sudah tahu bagaimana cara mengucapkan kata secara benar. Tak akan ada orang Indonesia yang mengucapkan kata “kebahagiaan” dengan “a” panjang di bagian akhir. “Memilikimu adalah kebahagiaaaaaan (dengan “a” panjang) yang tak pernah kubayangkan”. Tak akan ada!

Karenanya, apostrof tak memiliki guna sama sekali. Ia sama tak bergunanya dengan huruf “k” pada kata “knowledge” di bahasa Inggris. Benar-benar tak berguna.

Lagi pula, jika bahasa tulis harus disamakan dengan bahasa lisan, maka kita sendiri yang akan repot. Sebabnya, kita punya banyak sekali ragam pengucapan akibat keragaman budaya.

Orang-orang Sunda, misalnya, mereka memiliki gaya ucap yang tak akan bisa ditampung dalam bahasa tulis dengan rapi dan mudah dipahami oleh orang lain.

Bahasa tulis mereka lebih ribet daripada bahasa lisan. Perhatikan contoh berikut: ceunah, nanaonan leu, dangukeun, geleuh, kadieu, hereuy, dst. Di Bogor, ada kota kecil dengan nama yang mudah diucapkan namun sulit dituliskan; Citerep (ucap), Citeureup (tulis).

Demikian pula dengan orang-orang Madura. Sebagus dan sebaku apa pun kata yang ada, orang-orang Madura akan tetap mengucapkan kata-kata tersebut sesuai dengan kebiasaan yang ada, tentu dengan tanpa maksud meledek kata baku.

Nama Abdul Rohim, misalnya, akan tetap saja dipanggil “Durrahem” oleh orang Madura. Nenek saya, orang Madura pula, punya nama Munawaroh, tetap saja dipanggil "Nabereh". Begitu pula untuk kata-kata lain, contoh: Surabaya – Sorbejeh, Bondowoso – Mandebesah, Munkar dan Nakir – Benakeran, dst.

Kembali ke soal penggunaan apostrof, LPMQ dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan seharusnya tak usah terlalu kaku dalam memahami ragam bahasa. Sebab, bahasa ucap lebih beragam dan asyik daripada bahasa tulis. Silakan tulis apa pun, orang akan tetap mengucapkannya sesuai dengan kebiasaan yang ada.

Ini belum termasuk usulan untuk kembali memisahkan "Al" dengan "Quran". Jika memang serius memisahkan semua kata sandang "Al" dengan kata yang menyertainya, siap-siap saja. Ada banyak sekali kata berawalan "Al" yang sudah nyaman ditulis tanpa spasi namun kini harus dipaksa berpisah hanya karena "terasa tak nyaman di kuping santri".

Karenanya, apa guna mengembalikan apostrof dan memisahkan "al" jika ia tetap saja tak memiliki guna pada pengucapan kata? Ini lebih buruk daripada berusaha kembali ke mantan yang sudah bahagia dengan pasangan barunya!