Daripada Prabowo menolak penghitungan suara KPU, mendingan Prabowo yang ditolak. 

Soal Pilpres, ia punya perhitungan sendiri. Sebelumnya, klaim kemenangannya adalah 62%, mendorongnya untuk segera sujud syukur. Dalam pidatonya di Hotel blablabla, angka itu berubah menjadi 54,24%. Dari mana data itu diperolehnya? Pokoknya mereka punya data.

Bukan hanya klaim kemenangan yang disampaikannya, mereka kukuh menuduh KPU melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Di media sosial, hampir setiap hari kita disuguhkan ragam data C1 diposting. Sebagian sudah disanggah dan terbukti adalah editan. Sebagian lagi benar-benar karena terjadi kesalahan teknis, human error. 

Terkait human error, bahkan beredar kabar tak masuk akal, adanya racun yang menjadi penyebab kematian ratusan penyelenggara Pemilu.

Untuk indikasi kecurangan, bisa saja Prabowo cs menolak keputusan KPU, namun mereka seharusnya punya cukup bukti. Kalaupun klaim bukti kecurangan sudah mereka kantongi, mereka tak perlu melakukan konferensi pers bernada provokasi. Menuduh curang sebelum data-data terverifikasi adalah bentuk provokasi yang berpotensi menimbulkan chaos.

Apakah Prabowo cs memang menginginkan chaos?

Tahapan Pilpres masih berjalan. Hingga tanggal 22, hanya KPU yang memiliki otoritas dan diakui oleh negara sebagai penyelenggara Pemilu. Hanya data KPU yang bisa dijadikan rujukan sebagai hasil Pemilu. Komplain dan aduan terkait kesahalan maupun kecurangan memiliki mekanisme tersendiri.    

Menolak hasil KPU (khusus Pilpres) dan tak percaya MA, namun mengajak turun ke jalan, melakukan provokasi, menggiring opini publik untuk melakukan penolakan adalah pemaksaan kehendak. Ujungnya adalah chaos. 

Tapi, apa yang menggiring Prabowo senekat itu membuat provokasi?

Data masuk di Situng KPU sudah mencapai 80%+. Prabowo sudah tertinggal 15 juta lebih suara. Bahkan, sejak suara Jokowi-Amin mencapai 80 juta, sudah dirayakan oleh TKN (Tim Kampanye Nasional) Jokowi-Amin. TKN tahu dan punya kalkulasi, angka 80 juta sudah mencapai 50%+1. Mustahil Prabowo bisa mengejar ketertinggalannya.

Tak ada cara lain, masifkan tuduhan curang ke KPU, kerahkan massa untuk melakukan demo, buat kondisi kacau, demi target delegitimasi kerja KPU.

Sementara, kubu internal BPN (Badan Pemenangan Nasional), setidaknya mereka yang masih rasional, pasti tahu, data di Situng KPU menunjukkan kemenangan Jokowi, tak berbeda dengan data real yang akan dibacakan tanggal 22 Mei nanti.

Chaos nyaris menjadi jalan satu-satunya untuk tetap membuka peluang Prabowo menjadi presiden.

Playing Victim

Mereka sedang bermain playing victim. Menuduh KPU curang. Sayangnya, deligitimasi KPU hanya mungkin jika terjadi praktik kecurangan terstruktur, masif, dan sistematis. Tuduhan-tuduhan di media sosial sama sekali tak bisa dijadikan bukti, hanya menggiring opini.

Meski kenyataannya, beberapa tetangga benar-benar percaya kalau Prabowo adalah pemenangnya. Mereka terhasut oleh postingan-postingan Facebook dan broadcast masif via WA.

Kalau benar kubu Prabowo punya data valid untuk melegitimasi kemenangannya, seharusnya tak diumumkan di Hotel Grand Sahid Jakarta Pusat, Selasa, 14 Mei 2019. Apalagi, proses perhitungan masih berjalan. Mereka punya saksi yang seharusnya ditempatkan di setiap TPS, tentu mereka punya data valid, blangko C1.

Jika yakin dengan klaim kemenangannya, BPN tak perlu membuat provokas. Mereka hanya perlu menunggu pleno rekapitulasi dan menguji data yang diklaimnya. Tapi, mereka tak berani melakukan itu. Mereka tahu kalau mereka sudah kalah. Mereka tahu kalau data yang mereka punyai tak cukup untuk mendeligitimasi KPU.

Demokrasi yang Permisif 

Bahkan, sudah lama Prabowo seharusnya ditolak. Demokrasi kita terlalu terbuka untuk membiarkan orang-orang yang tak ingin kalah namun ngotot ikut berkompetisi. Negara ini sudah di jalur yang benar. Sayang sekali, jika langkah besar ini kembali harus tergerus oleh tingkah para politisi yang hanya peduli dengan ambisi kuasanya.

Jadi, jika hari ini kita menyaksikan propaganda Prabowo dan kubunya yang dengan lantang menentang KPU dan mendelegitimasi hasil Pemilu, sebenarnya ini bukan hanya kesalahan mantan jenderal pecatan. Ini adalah kesalahan bersama dalam menerjemahkan demokrasi.

Demokrasi kita telan mentah-mentah. Nyaris tanpa alat penyaring. Demokrasi permisif. Kita lebih sering mematuhi hukum positif sebagaimana apa yang tertulis, tapi mengabaikan aspek normatif, moral, dan etika, hanya karena itu tidak dituangkan dalam aturan.

Di Pileg April kemarin, kita juga menyaksikan deretan Caleg yang secara kapasitas sangat diragukan untuk duduk di kursi parlemen, mewakili rakyat. Mereka lolos menjadi Caleg hanya karena partai menginginkannya. Sementara partai sama sekali tak memiliki mekanisme yang tegas untuk menjaring Caleg, alih-alih mempromosikan kader-kadernya. 

Memang demokrasi ini adalah sistem yang tak sempurna. Semua orang punya posisi yang sama untuk memberikan suaranya. Namun persoalannya bukan pada keadilan dalam menuntut hak. Yang paling penting adalah atas dasar apa suara itu diberikan?

Ironi. Demokrasi liberal menghendaki rasionalitas menjadi dasar dari mekanisme yang berjalan. Namun, ia mengabaikan fakta bahwa orang-orang dalam menentukan pilihan tak semua menggunakan rasionalitasnya. Mereka lebih cenderung menimbang rasa suka atau tidak suka untuk menentukan pilihannya.

Menolak Prabowo

Prabowo seharusnya sudah ditolak sejak pendaftaran Capres, bahkan sejak 2014 lalu. Mengapa tidak? Prabowo belum cukup membersihkan namanya dalam daftar hitam kasus pelanggaran HAM, Mei 1998 silam. Terlalu naïf membiarkan negara dikuasai oleh maniak kuasa.  

Lagi pula, Prabowo bukan satu-satunya untuk sekadar menantang Jokowi. Untuk urusan negara, masih banyak orang yang berdedikasi dan memiliki latar belakang yang bersih, hanya saja tak populer dan tak dekat dengan partai politik. 

Menerima pencalonan Prabowo adalah kesalahan yang seharusnya tak perlu dilakukan. Jika dasarnya adalah semua, siapa pun, boleh mencalonkan diri menjadi presiden, maka rumus selanjutnya adalah apa pun akan ditempuh agar bisa menang.

Ini adalah kecelakaan yang seharusnya bisa diantisipasi. Sayangnya, kita semua seperti membiarkan kesalahan itu berlarut-larut.

Saya menolak Prabowo dengan segala agendanya mendelegitimasi KPU. Saya pun menolak orang-orang yang berdiri bersamanya, yang telah mendeklarasikan kemenangan semu. Mereka sudah mencederai pesta demokrasi yang seharusnya menjadi ajang pembelajaran bangsa ini.

Kita menolak mereka agar ke depan pesta demokrasi tidak lagi diikuti oleh mereka yang hanya ingin menang dan akan menempuh cara apapun demi berkuasa. Bisa saja mereka tetap ikut dalam Pemilu nanti, tapi sebagai konstituen. Negara ini pun tidak akan menyesal jika nanti mereka memilih golput.

Mereka yang tak mau kalah adalah contoh buruk demokrasi. Mereka seharusnya sudah dimasukkan dalam daftar hitam pengkhianat demokrasi.