Dosa-Dosa Orde Baru

Setelah 20 tahun reformasi, masih berkeliaran narasi-narasi yamg menunjukan kerinduan terhadap rezim Orde Baru. Dalam ruang publik kita, lebih khusus lagi dalam social media kita, kerap kali bermunculan wajah Pak Harto sambil tersenyum dengan caption “Piye, enak jamanku toh?”.

Selain itu, bahkan muncul juga wacana yang menyebutkan jika penantang petahana terpilih sebagai presiden, maka Indonesia akan kembali lagi seperti zaman Orde Baru. Tentu saya sendiri tidak mau gegabah dengan melakukan generalisasi bahwa statement publik tersebut merepresentasikan sikap politik dari penantang petahana, tetapi yang lebih akan saya soroti adalah narasi-narasi kerinduan terhadap rezim Orde Baru tersebut.

Pertama, rezim Orde Baru yang diidentikan dengan Orde Pembangunan, tetap saja kekuasaannya mengandung permasalahan yang amat serius. Karena serentetan pembangunan tersebut harus dibayar mahal dengan serangkaian pelanggaran HAM yang bertujuan untuk mengokohkan kekuasaan Pak Harto.

Kedua, bukan hanya bermasalah di HAM, korupsi pun menjadi permasalahan yang amat serius dalam rezim Orde Baru ini. Dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad yang berjudul “Menolak Lupa Korupsi di Era Orba”, berbagai narasumber yang berlatar belakang akademisi hingga aktivis menyebutkan jika praktik korupsi yang dilakukan oleh Orde Baru memang merupakan hal yang niscaya.

Apa yang saya tangkap dari salah satu narasumber dalam diskusi tersebut, yakni Firman Manan, yang pada intinya menyebut korupsi besar-besaran pada rezim Orde Baru terjadi karena memang praktik korupsi tersebut diberi ruang secara sistematis. 

Menurut saya, hal tersebut tentu sangat beralasan. Praktik otoriterisme yang diperagakan oleh Soeharto tentu tidak memungkinkan adanya suatu counter hegemony yang sepadan dengan pemerintah. Tidak adanya counter hegemony tersebut jelas semakin bisa melanggengkan kebobrokan-kebobrokan yang diperagakan oleh rezim Soeharto. Belum lagi kebebasan pers yang diberangus oleh otoritas penguasa.

Narasumber lain, yakni Yhodisman Soratha, seorang aktivis 98, mengatakan yang pada intinya bahwa kebobrokan Orde Baru memang nyata, dan hal tersebut terekam dalam memori kolektif masyarakat kita. Beliau pun mengimbau, terutama untuk orang-orang yang menafikan kebobrokan Orde Baru, untuk membaca ulang poin-poin tuntutan reformasi, yang di antaranya adalah untuk mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, beserta tuntutan untuk menghapus KKN. 

Untuk itu, berdasarkan refleksi singkat di atas, saya dengan tegas mengatakan tidak pada Orde Baru!

Menumbuhkan Demokrasi Substansial untuk Indonesia Lebih Baik

Salah satu narasumber lain dalam diskusi yang diadakan oleh Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad tersebut, yakni Leo Agustino. Ia mengiyakan bahwa memang benar jika dikatakan reformasi berjalan tidak sepenuhnya baik, tetapi yang harus dilakukan adalah berusaha agar sistem demokrasi sekarang bisa semakin baik, bukan kembali lagi pada sistem yang diperagakan oleh Orde Baru. Beliau memaparkan bahwa saat ini perubahan kita baru di struktur, belum mengakar dalam kultur.

Saya mencoba menerjemahkan itu. Yang dimaksud kultur di sini adalah kultur dalam demokrasi yang belum sepenuhnya menjadi sebuah kesadaran dalam masyarakat kita. 

Dalam sistem demokrasi tentu menghadirkan permasalahan juga. Sistem elektoral seperti sekarang memberi suatu konsekuensi ongkos politik yang mahal, sehingga memungkinkan pejabat publik atau politisi yang terpilih untuk melakukan kecurangan seperti praktik korupsi. Bukan hanya itu, Jancues Ranciere, seorang filsuf Prancis, memaparkan jika penyakit dalam demokrasi adalah saat demokrasi tersandera oleh oligarki.

Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan demokrasi substansial atau menumbuhkan kesadaran berdemokrasi? Untuk mewujudkan demokrasi yang substansial itu, kita perlu mengasah apa yang disebut etos politis dalam demokrasi. 

Budi Hardiman dalam bukunya Demokrasi dan Sentimentalitas menjelaskan yang dimaksud etos politis dalam demokrasi, yakni energi atau mentalitas yang menggerakkan individu-individu untuk menjalankan demokrasi. Satu kepala tentu tidak cukup untuk membangun suatu demokrasi yang substansial, diperlukan suatu kesadaran kolektif untuk menyikapi hal ini.

Barangkali kita perlu mengikutsertakan apa yang disebut oleh Adorno, salah satu tokoh teori kritis (Mazhab Frankfurt) sebagai Erziehung zur Mundigkeit, yakni pendidikan untuk kedewasaan dalam penerapan demokrasi. Tidak hanya di sekolah-sekolah, melainkan di keluarga-keluarga. Salah satu yang dikemukakan oleh Adorno dalam pendidikan untuk kedewasaan ini adalah melatih diri dalam argumentasi rasional daripada membiarkan diri diseret oleh sentimen-sentimen primordial.

Etos politis tersebut perlu menjadi kesadaran dari para elite politik juga, sehingga bisa berpolitik dengan akal sehat/rasional dan tidak menyalahi etika politik dalam demokrasi modern maupun konstitusi yang ada. Contoh sederhananya, tidak menggunakan logika orang dagangan yang harus balik modal, dan menyadari sepenuhnya jika politik adalah sarana untuk mendistribusikan keadilan sosial.

Generasi kita bisa memulai ini dengan mencoba menerapkannya ke diri kita sendiri, sehingga kita terbiasa dengan hal itu. Hingga kelak, ketika kita memegang kepemimpinan, pun ketika kita sudah berkeluarga, kita bisa menerapkan ini dalam keluarga kita, dengan harapan generasi kita dan generasi selanjutnya bisa memperbaiki budaya politik kita dan bisa menciptakan apa yang disebut sebagai demokrasi substansial. 

Tentunya hal tersbut perlu dilembagakan atau diterapkan secara sistematis dalam kurikulum pendidikan, untuk budaya politik dan Indonesia yang lebih baik.