Pada masa rezim Orde Baru, mahasiswa Indonesia merasakan bagaimana pembungkaman kebebasan akademik membelenggu pemikiran kritis dan kreatif. Meskipun demikian mahasiswa dan akademisi sering kali mampu menemukan ruang yang relatif bebas dari kontrol negara otoritarian tersebut.

Pasca reformasi gelombang neoliberalisasi univesitas semakin tidak terhindarkan sehingga universitas-universitas masuk ke dalam ruang persaingan yang ketat. Persaingan memang menghasilkan survival of the fittest dan mereka yang menang merayakannya di atas kesengsaraan orang lain yang gagal. 

Solidaritas sesungguhnya jauh lebih penting untuk membangun dunia akademik Indonesia melalui universitas sehingga kita semua dapat bangkit secara serentak dan berkedilan.

Neoliberalisasi universitas menjadikan investasi pendidikan mahal bagi rakyat, dan setelah lulus perlu waktu yang lama untuk mengembalikan modal yang telah mereka investasikan. 

Penghasilan setelah lulus yang tidak mengalami kenaikan yang berarti dan kecilnya penghargaan akan investasi dan pengalaman seseorang dalam keilmuan merupakan perhitungan tersendiri bagi sejumlah orang untuk menginvestasikan modalnya di luar pendidikan tinggi, karena yang penting adalah memperoleh penghasilan yang layak. Dalam konteks ini negara tidak mendorong rakyatnya untuk menginvestasikan kemampuan manusianya dalam dunia pendidikan.

Dalam situasi itu, universitas lebih dituntut untuk menghasilkan kuantitas lulusan yang kemudian sulit untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Belum lagi kuantitas biaya yang terus meningkat dan menyebabkan kelas menengah ke bawah berfikir 100 kali untuk menyekolahkan anaknya. 

Dalam situasi itu universitas dalam konteks neoliberalisasi hanya menghasilkan calon-calon prekariat yang rentan secara sosial ekonomi. Aksi demonstrasi mahasiswa melawan universitas menolak kenaikan biaya perkuliahan sering bermunculan dalam tekanan ekonomi.

Fenomena tersebut bagian dari puncak gejala neoliberalisme yang sudah lama menjangkiti universitas yang memberikan dampak serius bagi perkembangan universitas, baik secara institusi, civitas, maupun ideoloogis. Atas dasar itu Asah Kritis Indonesia (ASKI) menggelar diskusi virtual seri kedua bertajuk “Against The Death of University”.

Adapun pembicara tunggal dalam diskusi ini adalah Aris Arif Mundayat, seorang dosen yang sudah malang melintang menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi negeri, maupun luar negeri. Tulisan ini mencoba mengurai kompleksitas problem yang dihadapi universitas saat ini.

Tingginya Biaya Kuliah dalam Bingkai Neoliberalisme

Aris Arif Mundayat membuka pemaparannya bahwa ketika neoliberalisme masuk ke universitas, respons yang muncul adalah dengan cara menetapkan status universitas sebagai Perguruan Tinggi Negeri berbadan Hukum (PTNBH). Artinya universitas diberikan keleluasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun biaya pendidikan yang dibebankan kepada rakyat.

Dalam situasi ini pemerintah hanya bertanggungjawab atas sebagian dari proses mencerdaskan bangsa, dan sebagian lainnya harus ditanggung oleh rakyatnya. Persoalan tersebut menurut Aris berpotensi untuk menyalahi mandat pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) alinea keempat tentang “mencerdaskan kehidupan bangsa”. 

Artinya, UUD mengamanatkan kepada negara untuk bertanggung jawab penuh atas pendidikan rakyatnya. Misi mencerdaskan bangsa perlu dilihat sebagai investasi negara pada modal manusia untuk masa depan bangsanya.

Anggaran pendidikan di Indonesia besarannya sekitar 20% dari total APBN. Pada tahun 2020 total APBN adalah Rp 1.865,7 Triliun Rupiah, maka 20% nya untuk pendidikan tinggi yaitu sebesar Rp 373,14 Triliun yang harus dibagi kepada 47 universitas negeri sebesar 95% dan yang 5% untuk 1.631 universitas swasta. Artinya satu universitas kurang lebih memperoleh sekitar Rp 7 Triliun dan yang terkecil Rp 300-an Miliar per tahun.

Biaya tersebut mungkin tidak cukup untuk membiayai pendidikan di tingkat universitas. Oleh karena itu universitas harus memperoleh dana dari masyarakat untuk menopang biaya operasional pendidikan perguruan tinggi. Dalam konteks itulah penerimaan mahasiswa dalam jumlah yang terus ditingkatkan termasuk biaya belajar mereka.

Diperkirakan dana masyarakat mungkin mencapai 60% dari biaya pendidikan sebuah universitas. Dari perolehan dana masyarakat tersebut, mahasiswa yang orangtuanya berpenghasilan tinggi harus membayar lebih mahal daripada mahasiswa yang orang tuanya berpenghasilan rendah. 

Subsidi silang pun dilakukan, orang yang berpenghasilan tinggi membiayai mereka yang berpenghasilan rendah. Negara yang semestinya menanggung amanah mencerdasakan kehidupan bangsa tidak sepenuhnya dapat dipenuhi. Akibatnya sebagian besar harus ditanggung oleh rakyat sendiri.

Contoh konkret yang paling nampak ketika penerimaan mahasiswa baru. Perekrutan jalur mahasiswa berprestasi, dapat masuk dengan mudah tanpa tes masuk dan tanpa biaya gedung. Ada pula uang gedung yang dibuat terbuka dari angka nol hingga tidak terhingga.

Orang kaya pun menyumbang dari ratusan juta hingga miliaran untuk menyekolahkan anaknya ke universitas. Kemudian untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) mereka membayar biaya berdasarkan penghasilan (yang diukur dari luas tipe rumah, besaran biaya listrik perbulan, penghasilan kedua orang tua, dan nilai kekayaan lain yang dapat diperhitungkan) orang tua mereka, sehingga memiliki keragaman dan dari merekalah subsidi silang dilakukan melalui universitas. Lain cerita soal mahasiswa yang melalui jalur mandiri, yang besaran biaya pendidikan di atas rata rata UKT per semester.

Defisit Empati Universitas

Neoliberalisme yang bergerak cepat membentuk sistem pendidikan PT yang menuntut mahasiswa untuk menyelesaikan waktu pendidikan dengan cepat. Lalu yang terpikirkan kemudian adalah bagaimana secepatnya mendapatkan pekerjaan dan memperoleh banyak uang. 

Demikianlah paradigma yang terbangun dalam kultur universitas, sehingga yang menjadi korban adalah matinya empati mahasiswa kepada situasi sosial di sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh sistem akademik yang tidak mambangun karakter empati mahasiswa.

Fakultas Kedokteran misalnya, yang ketika masuk sampai lulus bisa menghabiskan biaya pendidikan mencapai Rp 1 Miliar bahkan bisa lebih. Yang terbayangkan kemudian adalah setelah lulus selama empat tahun, beban biaya kesehatan di Indonesia akan semakin mahal. 

Para dokter baru cenderung berfikir bagaimana membalikkan modal yang selama ini dikeluarkan oleh orangtua mereka. Sedikit dokter yang memiliki empati yang tinggi terhadap ketimpangan fasilitas kesehatan di Indonesia.

Aris menyebut Kuba, negara sosialis yang memberikan pendidikan gratis ilmu kedokteran yang ditanggung oleh negara kepada calon mahasiswa. Kebijakan tersebut secara tidak langsung membentuk sikap empati yang luar biasa kepada dokter muda untuk berbondong-bondong membantu penanganan virus Ebola di Afrika Selatan dan turut berpartisipasi menurunkan jumlah penderita Covid-19 di Italia.

Dari koleganya seorang dokter, Aris menceritakan selama pandemi korona—tidak sedikit dokter yang mengalami ketakutan yang luar biasa dan berharap tidak ditempatkan di unit yang menangani langsung Covid-19.

Perpecahan hubungan sosial masyarakat selama pandemi korona juga mencerminkan perpecahan universitas. Lihatlah bagaimana justifikasi dan label “bandel” yang disematkan kepada orang-orang yang secara ekonomi lemah. 

Cerita dalam konteks dua tempat berbeda tersebut, semacam menunjukan perbedaan semangat empati kemanusiaan yang berbeda dari sistem pendidikan yang berbeda pula. “Universitas gagal membangun empati kepada  kelompok sosial tertentu yang mengalami masalah sosial ekonomi,” ujarnya.

Matinya Permikiran Kritis Universitas

Aris mengutip pada tahun 2011 Terry Egalton mengatakan bahwa di Eropa—khususnya Inggris banyak universitas mengalami kematian yang disebabkan oleh privatisasi dan kecenderungan melayani status quo, dalam hal ini melayani kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, universitas negeri sudah sejak awal melayani status quo dan turut berdampak pada meredupnya ruang kritis staf akademik di dalamnya. Berdasarkan pengalamannya Aris memberikan contoh, ini bisa dilihat ketika ada aksi demonstrasi mahasiswa di universitas negeri yang mendapatkan dukungan dosen-dosen tertentu yang tergerak karena hati nuraninya.

Yang terjadi kemudian, dosen pendukung gerakan mahasiswa tersebut mendapatkan tudingan negatif mencari keuntungan politik. Stigma lain yang kemudian muncul adalah, “Kamu memperoleh uang dari universitas tempat kerjamu tapi kok mendukung mahasiswa demonstrasi universitasnya sendiri.” 

Padahal, universitas memperoleh uang melalui pajak rakyat dan biaya dari masyarakat, uang untuk penggajian bukanlah milik universitas tetapi milik rakyat yang diamanahkan universitas untuk dikelola.a

Bagi Aris, tidak menjadi soal bila kritik tidak dilakukan dengan memaki-maki, selama kritik tersebut berbasis faktual dan bisa dibuktikan secara empiris dan divalidasi melalui proses trianggulasi. Bila hal itu kuat, maka sah untuk melakukan kritik. Bila akademisi hanyut dalam kondisi tersebut, akan menjadi potret penipuan akal akademik. “Kita sebagai dosen di PT menolak kematian universitas,” pungkasnya.

Ironi Kesejahteraan Dosen

Neoliberalisme yang merembes di universitas juga memberikan dampak serius kepada pengajar atau dosen di universitas yang ada di Indonesia. Menurut Aris, berdasarkan informasi dari kolega dosen, di salah satu universitas negeri yang termasuk lima besar di Indonesia terdapat lebih dari 50% dosen yang berstatus dosen tetap kontrak.

Ini menunjukkan bahwa universitas cenderung lebih tertarik memperbanyak dosen kontrak tetap yang diperpanjang setiap tahun daripada dosen PNS. Tanpa disadari model ini menyerupai perusahaan yang memproduksi barang komoditas. Dalam praktiknya sistem ini hanya menghasilkan kelas prekariat akademik yang terus meningkat jumlahnya seiring dengan meningkatnya PTNBH.

Selain persoalan tersebut adalah beban kerja dosen. Seorang dosen Strata 3 (S-3) ada yang mengampu enam mata kuliah (matkul) dari program S-1 sampai S-3 dengan masing-masing dua matkul. Bahkan dapat ditemui seorang dosen mengampu 8-11 matkul selama satu semester. Situasi ini bukan hanya memerosotkan kualitas pengajaran namun juga kualitas kesehatan dosen yang akhirnya menjadi beban kesehatan yang harus ditanggung oleh negara.

Hal tersebut menjadi paradoks universitas yang berujung pada kematian universitas. Barack Obama merumuskan ide cost effective, quality, dan productivity untuk mempertahankan kualitas universitas di Amerika. 

Di Malaysia, universitas mengikuti standard ISO yang hanya memperbolehkan dosen hanya mengajar dua mata kuliah dalam satu semester dengan total kredit sebesar 6. Untuk memenuhi beban kerja dosen maka ditambahkan dengan 3 kredit penelitian dan 3 kredit pengabdian.

Di Australia pun dosen universitas maksimum mengajar dua mata kuliah per semester untuk mempertahankan kualitas. Untuk menjaga kemerosotan universitas perlu untuk strategi pengajaran, penelitian, pengabdian yang cost effective. Bila hal tersebut terpenuhi maka kualitas (quality) pendidukan dan kualitas hidup dosen lebih terjamin, sehingga akan berdampak dengan produktivitas (productivity) penelitan yang bermutu.

Kondisi yang kita diskusikan menurut Aris, dapat menyebabkan dosen dalam kondisi kerentanan (precarious) secara ekonomi dan sosial. Mereka demi menyambung hidup, banyak dosen yang mencari pekerjaan sampingan dengan bekerja di tempat lain.

Mereka menjadi “pengasong intelektual” seperti yang disebut oleh Heru Nugroho dalam pidato inagurasinya sebagai profesor Sosiologi UGM. Secara tidak langsung aktivitas mengajar juga tergerus menjadi pekerjaan sampingan karena mereka tidak fokus. Akibatnya universitas beresiko untuk terus merosot dan akhirnya menggali kuburnya sendiri

Dehumanisasi Universitas

Kuatnya dominasi neoliberalisme di tubuh universitas, pada sektor kemanusian menimbulkan resiko yang cukup besar dan dapat dirasakan sampai saat ini. Beberapa universitas di Indonesia terpaksa menutup sejumlah fakultas penting seperti filsafat karena kekurangan mahasiswa. Padahal ilmu filsafat merupakan induk pengetahuan lainnya termasuk ilmu sosial di dalamnya.

Aris mencermati, turunnya popularitas ilmu sosial disebabkan sejak awal universitas mendesain terjadinya keterpisahan ilmu sosial dengan ilmu eksakta—dan berakhir pada keterpisahan fakultas. Keterpisahan itu memiliki keterkaitan dengan kerelaan universitas mengikuti pola industrialisasi yang didukung penuh oleh neoliberalisme.

Misalnya pemanfaatan ilmu kimia pada sektor industri berbasis kimia sangat diperlukan dengan melibatkan ilmu sosial secara kolaboratif, sehingga permasalahan lingkungan yang berdampak pada sosial akibat limbah industri yang memiliki kandungan zat kimia dapat diminimalisir.

Bagi Aris, persoalan kontemporer yang semakin kompleks, diperlukan ilmu pengetahuan yang dioperasionalkan secara multidisipliner yang dapat terintegrasi dan terinterkoneksi satu sama lain. Hal tersebut sudah lama diterapkan universitas di negara maju. Ketertinggalan ini memiliki kekhawatiran seperti yang diungkapkan Egalton di tulisannya pada 2015 yang mengungkapkan The Slow Death of University.

Dalam euforia industrialisasi seperti saat ini, universitas di Indonesia terkesan menyesuaikan diri dengan neoliberalisasi. Secara spesifik universitas kini lebih terpacu dengan standar ranking nasional dan internasional dari lembaga pemeringkatan.

“Persoalannya birokratisasi kampus semakin mensyaratkan linieritas ilmu pengetahuan, itu yang tidak saya paham. Linieritas justru menghambat dan menjadi ancaman yang serius bagi kebutuhan pendidikan ke depan yang semakin multilinier,” terangnya.

Birokratisasi dan Gejala Feodalisme Universitas

Neoliberalisme yang berakibat pada tingginya biaya pendidikan salah satunya juga disebabkan dengan karakter birokrasi universitas saat ini. Aris menegaskan bahwa sejak awal desain birokrasi universitas dibangun berdasarkan jalur akademik dengan melibatkan akademisi terlalu jauh pada posisi managerial turut memberikan ekses mundurnya peran universitas.

Di Indonesia, seorang profesor dapat menjadi seorang rektor pada suatu universitas.  Padahal profesor merupakan jabatan akademik yang memiliki tugas utama sebagai pengajar. Ini sejalan dengan nilai yang diinvestasikan negara untuk seorang menjadi profesor bernilai tidak sedikit. Namun yang terjadi selama ini, akademisi malah terjebak pada lingkaran struktural.

Berbeda halnya dengan universitas di Australia. Aris yang merupakan lulusan salah satu universitas Australia menyebut bahwa universitas di negara tersebut dipimpin oleh seorang rektor yang bukan berasal dari kalangan akademisi, melainkan berasal dari seorang pebisnis. 

Tugas utama rektor yang diemban mencakup aspek managerial, administrasi, dan bisnis. Adapun seorang akademisi atau profesor, jabatan maksimal yang diembannya sebagai wakil rektor di bidang akademik.

Langkah tersebut dinilai tepat, karena selama ini biaya pendidikan selain mendapatkan subsidi dari negara, universitas di Australia dapat mencukupi dirinya dengan kerja sama yang dilakukan oleh rektor di lingkaran pebisnis dengan memanfaatkan jaringan industri yang selama ini sudah terintegrasi dengan universitas.

Jabatan struktural universitas di Indonesia yang selama ini diperebutkan akademisi meninggalkan jejak-jejak kultural untuk pemenuhan kebutuhan pribadi akan feodalisme melalui sistem universitas. Pengabaian feodalisme yang terbangun sejak lama ini memberikan ekses ekonomi-politik yang memiliki potensi membawa universitas dalam kematiannya. “Neoliberalisasi sebentar lagi mematikan universitas di Indonesia dan kita harus melawan itu,” pungkasnya.

Mengintegrasikan Universitas pada Sektor Industri

Menjamurnya universitas di Indonesia sampai berlombanya universitas merebut posisi terbaik dalam pemeringkatan universitas merupakan bagian dari terdiktenya universitas dalam suasana neoliberalisme saat ini. Akibatnya, seusai menyelesaikan masa studinya di universitas, banyak ditemukan lulusan universitas masih mengalami kebingungan luar biasa saat mencari pekerjaan. Di waktu bersamaan, angka pengangguran semakin meningkat karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan.

Dalam kondisi tersebut, Aris menyebut perlunya universitas mengintegrasikan diri dengan sektor-sektor strategis seperti pertambangan, pertanian, kelautan, dan industri. Hal ini harus ditopang sejak awal, bahwa sebuah universitas memiliki karakteristik khusus dengan kebutuhan daerah di sekitarnya.

Dalam hal penelitian, Aris mencontohkan seorang dosen di Jepang dapat memperoleh hibah penelitian sebesar Rp 1 miliar yang dibiayai langsung dari sektor industri. Proses penelitian tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dan kolektif dengan hasil yang bisa diterapkan langsung pada sektor industri terkait.

Beda halnya di Indonesia, dana penelitian yang diperoleh seorang dosen berkisar Rp 15-20 juta dengan melibatkan banyak orang dalam sebuah tim. Yang jamak terjadi, dosen sering kali memberikan tugas penelitian kepada mahasiswa, namun kualitas data tidak terukur dan tervalidasi dengan baik.

Akibatnya hasil penelitian tersebut, hasil validitasnya berpotensi sangat lemah. Dosen lebih banyak disibukan dengan urusan laporan pertanggungjawaban keuangan daripada kualitas penelitian. Hal ini pernah disinggung dalam pidato Cornelis Lay ketika ia diinagurasi sebagai profesor bidang politik di UGM. Situasi ini memrihatinkan tetapi terbiarkan terus berjalan puluhan tahun.

Dalam hal lapangan pekerjaan, seorang mahasiswa yang di kelas hanya mendapatkan teori, di luar kelas saat praktek dapat langsung dipekerjakan di sektor indutri terkait dengan sistem kredit yang bisa dinilai langsung dari perusahaan. 

Ketika keduanya terintegrasi dengan baik, problem anggaran yang berimbas pada tingginya biaya pendidikan di universitas dapat ditekan melalui anggaran yang berasal dari jaringan perusahaan. Selain pemasukan lain sebesar 20 persen dari APBN.

“Yang perlu kita lakukan logika neoliberal digeser menjadi logika gotong royong. Negara harus bertanggung jawab pada proses desain ke depan untuk proses pengintegrasian tersebut,” ujarnya.