Situasi politik Jakarta menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 19 April 2017 mendatang menunjukkan ketegangan yang terus meningkat. Penggunaan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dalam kampanye telah menciptakan polarisasi yang tajam di tengah masyarakat.

Pada saat bersamaan, kita menyaksikan munculnya kembali isu pri/non-pri, Islam/non-Islam, bahkan tindakan saling mengkafirkan sesama Muslim yang berbeda pilihan politik. 

Ruang publik demokrasi menjadi rusak karena ukuran seseorang layak atau tidak menjadi gubernur bukan lagi dinilai berdasarkan kapabilitas melainkan karena pertimbangan ras dan agama, yang diikuti dengan tindakan intimidasi kepada warga yang mendukung pasangan calon (paslon) tertentu.

Maka kompetisi para paslon dalam Pilkada Jakarta berubah menjadi horor yang menakutkan warga. Berbagai kasus bermunculan seperti: pemasangan spanduk di masjid-masjid yang berisi penolakan menyalatkan jenazah orang Islam yang diketahui sebagai pendukung salah satu paslon. Beredar pula surat-surat pemecatan para pengurus masjid di sejumlah wilayah DKI karena mereka mendukung paslon tertentu.

Bersamaan dengan itu, muncul sejumlah baiat (janji setia) di masjid-masjid oleh mereka yang bersumpah atas nama Allah untuk mendukung salah satu paslon, sambil mengacung-acungkan golok. Sungguh mengerikan.

Ruang kompetisi Pilkada DKI sejatinya adalah ruang demokrasi dimana rakyat akan memilih pemimpinnya berdasarkan pertimbangan program kerja masing-masing calon dan visi mereka dalam menata Jakarta menjadi lebih baik. Namun, ruang demokrasi ini sekarang diubah menjadi medan “perang suci” di mana Allah dilibatkan di dalamnya dengan cara-cara yang sangat kasar.

Politisasi masjid dilakukan secara terang-terangan bahkan menjadi program para tim sukses (timses). Masjid yang seharusnya menjadi tempat menyerukan perdamaian kini digunakan untuk menyebarkan permusuhan dan kebencian. Ada tim sukses yang menyerukan untuk meniru cara-cara partai Islam di Aljazair (Front Islamique du Salute  atau FIS) yang menggunakan masjid-masjid sebagai tempat kampanye politik.

Kelompok-kelompok Islam radikal yang bersatu dalam FIS menggunakan masjid sebagai pusat konsolidasi dan sepakat menggunakan sarana demokrasi untuk meraih kekuasaan demi penegakan daulah Islami (negara Islam). FIS berhasil memenangkan pemilu tahun 1991.

Di Indonesia pun saat ini kelompok-kelompok garis keras menggunakan demokrasi untuk mencapai tujuan-tujuan mereka, salah satu caranya dengan mendompleng Pilkada. Namun, Indonesia bukanlah Aljazair. Masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta, niscaya memahami apa jadinya jika kelompok-kelompok Islam garis keras berkuasa, dimulai dari Jakarta sebagai ibu kota negara, dan merambah ke daerah-daerah lain.

Kondisi ini sangat berbahaya bagi kebhinekaan, berbahaya bagi NKRI, berbahaya bagi Pancasila, berbahaya bagi kita semua sebagai bangsa. Dan potensi bahaya itu tidaklah main-main. Kelompok-kelompok garis keras telah memanfaatkan arena Pilkada DKI Jakarta untuk menyulut sentimen anti-pemerintah, anti-China dan anti-Kristen.

Kelompok-kelompok Islam garis keras sangat memahami bahwa mereka tidak mungkin berhadapan secara frontal dengan pemerintah. Namun mereka berpikir bisa menggalang dukungan rakyat dengan menggunakan sentimen agama. Kali ini mereka masuk melalui Pilkada DKI dengan mendukung salah satu paslon sambil mengusung program Jakarta Bersyariah.

Tujuan jangka panjangnya bukan hanya Jakarta tapi Indonesia; mengubah NKRI menjadi NKRI Bersyariah, dan Negara Pancasila menjadi Daulah Islamiyah (Negara Islam). Berbagai atribut bendera, spanduk, kaos, yang memuat simbol-simbol tersebut tidak ragu-ragu lagi mereka demonstrasikan dalam berbagai aksi.

Kondisi ini tentulah sangat berbahaya bila sampai terulang kembali sekarang. Kerusakan yang akan ditimbulkan bagi bangsa jauh lebih besar daripada maslahat yang dibawa oleh kelompok-kelompok ini. Dalam hal ini berlakulah prinsip ushul fikih: dar’ul mafasid muqaddam ala jalbil mashalih (mencegah/menolak kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengambil maslahat).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kami menyatakan:

Pertama, menyerukan kepada semua pihak untuk mendahulukan keutuhan bangsa daripada kepentingan kelompok dan menjaga kebinekaan sebagai anugerah terbesar dari Tuhan. Janganlah demi Pilkada sendi-sendi kehidupan berbangsa dirusak, kebhinnekaan dihancurkan.

Kedua, mengimbau semua pihak, khususnya para paslon, tim sukses paslon, simpatisan dan para pendukung mereka, agar menghindari cara-cara intimidasi, tekanan, dan ancaman kepada warga DKI Jakarta yang berbeda pilihan politik. Biarkan warga memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani mereka. Ketiga, menyerukan semua pihak agar menghentikan politisasi agama yang jelas-jelas telah menciptakan perpecahan di tengah masyarakat.

Keempat, mari kita kawal, dukung, dan sukseskan Pilkada DKI Jakarta pada 19 April 2017 dengan segenap daya upaya agar berlangsung jujur, adil, bebas, rahasia, serta melahirkan pemimpin yang mampu bekerja melayani warga secara adil dan bijaksana, tanpa melakukan diskriminasi satu kelompok atas kelompok yang lain.

Jakarta, 12 April 2017

Wassalam

NCMS, WI, MI, ICIP, ANBTI, ICRP, AMAN