36972.jpg
sumber: kompasiana
Politik · 5 menit baca

Menjawab Tweet Fahri Hamzah Soal KPK dan Hak Angket

Korupsi merupakan musuh bersama yang seharusnya diawasi bersama. Kita semestinya merasa beruntung sudah ada KPK yang mengawasi kinerja lembaga-lembaga negara yang menggunakan uang rakyat. Kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK mencapai ratusan mulai yang melibatkan uang puluhan juta hingga bilangan triliyun.

Karena tugas utama KPK adalah memerangi koruptor, tidak mengherankan jika ada pihak-pihak yang merasa risih dengan kinerja KPK. Tidak mengherankan juga jika beberapa kali wewenang KPK coba untuk dilemahkan. Tidak hanya itu, pimpinan & penyidik KPK tidak luput dari proses kriminalisasi dan mendapatkan ancaman fisik maupun teror. Yang terakhir menjadi korban sampai saat ini adalah Novel Baswedan. Ini menjadi tanda bahwa memerangi korupsi tak pernah mudah dan selalu ada pihak yang ingin melemahkan kinerja KPK.

Belakangan, terdapat kasus mega skandal  E KTP yang disebut-sebut melibatkan banyak anggota DPR termasuk pimpinannya. Yang ganjil dari permasalahan ini adalah sikap DPR yang mengeluarkan hak angket.

 Salah satu anggota DPR sekaligus pimpinan DPR yang  mencurigai penanganan kasus E KTP oleh KPK adalah Fahri Hamzah. Fahri dikenal sering men-tweet beberapa statement mengenai KPK dan hak angket. Karena KPK melalui juru bicaranya enggan membuang energi menanggapi pernyataan Fahri Hamzah(1) , maka saya sebagai rakyat yang uang pajak-nya telah diselewengkan ingin menjawab beberapa tweet Pak Fahri Hamzah soal KPK dan Hak Angket.

1. A. Sekarang @DPR_RI berkesimpulan bahwa jangan2 di dalam KPK ada skandal juga...

07.15 - 17 Jun 2017 

(Sumber: https://twitter.com/Fahrihamzah/status/876080882699837440)

1. B. Saya termasuk yang percaya bahwa kpk bisa menjadi skandal...karena itu pansus angket harus turun tangan kembali...

 07.16 - 17 Jun 2017  

(Sumber:https://twitter.com/Fahrihamzah/status/876081086349967360)

Jawaban:

KPK didirikan pada tahun 2002. Tahun ini, hampir 15 tahun KPK bekerja melaksanakan tugasnya. Masa kepemimpinan Pak Fahri Hamzah di DPR sudah 3 tahun (terhitung mulai tahun 2014). Pertanyaannya, mengapa inisiatif untuk mengawasi kinerja KPK baru muncul belakangan ini khususnya setelah kasus E-KTP yang disebut menyeret nama-nama politisi besar anggota DPR terbongkar? Ratusan kasus korupsi mulai tingkat daerah hingga pusat sudah ditangani oleh KPK, mengapa baru mencium adanya skandal dalam tubuh KPK setelah kasus E-KTP mencuat?

Jika DPR menyatakan diperlukan pengawasan terhadap KPK seharusnya ini dilakukan sebelum adanya  kasus E KTP demi menegaskan bahwa hak angket DPR bukan sebagai upaya pelemahan KPK melainkan sebagai fungsi pengawasan terhadap KPK.

Kalau mau menelisik lebih jauh, hak angket DPR terhadap KPK disahkan dalam sidang setelah KPK menolak membuka membuka BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Miryam S. Handayani.(2) Penolakan KPK beralasan jika BAP Miryam dibuka, maka proses penanganan kasus hukum akan terhambat baik bagi tersangka Miryam maupun perkara e-KTP sendiri.(3) Alasan yang cukup logis mengingat DPR sebenarnya tidak memilki wewenang mengintervensi kasus hukum dalam KPK yang sedang berjalan.

Membicarakan tentang hak angket sendiri rasanya perlu merujuk pada definisi hak angket dewan perwakilan rakyat.

“Hak Angket Dewan Perwakilan dalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”(4)

Apakah dalam pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2002 mengenai KPK ada penyelewenangan atau kinerja KPK yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?

Dalam pelaksanaan tugas KPK, KPK bertanggung jawab melaporkan hasil kerjanya secara transparan kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden, DPR dan BPK.(5) 

 Jika dalam tubuh KPK terdapat skandal sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Fahri Hamzah di atas, bukankah itu juga menunjukkan ketidaktelitian (kalau tidak boleh dikatakan keteledoran) pihak-pihak yang menerima laporan KPK termasuk di dalamnya DPR sendiri?

2. A.  Maka mengapa KPK perlu membuat jarak dengan hak pengawasan DPR dan penggunaan hak angket yg konstitusional?

03.07 - 22 Jun 2017 (sumber https://twitter.com/Fahrihamzah/status/877830359236231169)

2. B. Kenapa KPK malam menggalang perlawanan kepada DPR dan bahkan mempersoalkan penggunaan hak konstitusional?

22 Jun 2017  (sumber https://twitter.com/Fahrihamzah/status/877832087914422272)

2.C  Ini yang mencurigakan... Sikap melawan dan menolak pengawasan ini mencurigakan.. Ada apa dengan KPK?

06.20 - 22 Jun 2017 (sumber: https://twitter.com/Fahrihamzah/status/877878982561062913)

Jawaban: Hak angket memang konstitusional namun dalam kasus E KTP dan penggunaan hak angket terhadap KPK masihkah itu konstitusional atau justru bertentangan dengan konstitusi?

Apa yang dilakukan oleh DPR dalam kasus E KTP ini lebih mirip intervensi daripada menjalankan fungsi pengawasan.  Terlebih lagi angket DPR terbentuk setelah KPK menolak membuka BAP Tersangka Miryam. Ini yang mencurigakan dari DPR, sikap defensif dan menggunakan hak angket dalam lingkup yang sebenarnya di luar wewenang DPR sendiri. Tidak membiarkan kasus E KTP  berjalan dengan tenang dalam proses pengadilan adalah sikap yang tidak menghormati konstitusi.

Jadi siapa yang menolak untuk patuh pada konsitusi dan siapa yang mencurigakan?

Terlebih baru-baru ini, pansus hak angket DPR  kunjungi Lapas Sukamiskin,Bandung, Jawa Barat untuk meminta keterangan para naraipada kasus korupsi.(6) Banyak pengamat hukum yang menilai hal ini sebagai tindakan yang tidak etis dan melecehkan pengadilan. Bukankah seseorang yang sudah melewati proses peradilan dan menjalankan hukuman penjara sudah pasti dinyatakan bersalah. Apa yang dilakukan oleh pansus hak angket DPR  bukan mencerminkan fungsi pengawasan terhadap KPK tetapi malah melindungi koruptor yang sudah dinyatakan bersalah. Semacam aji mumpung yang justru menunjukkan ada muslihat di balik hak angket DPR.

Argumen KPK dalam menolak membuka BAP Miryam sangat jelas yaitu tidak ingin kasus E KTP terhambat. Selain itu, tidak ada sangkut pautnya dan tidak ada kewajiban KPK harus membuka itu kepada DPR.

Ini mencurigakan

Ada apa dengan Hak Angket DPR?

3. Pertanyaannya kok #15TahunKPK OTT makin banyak? Bukankah ini pengakuan korupsi tambah banyak? Lalu sukses KPK di mana?

04.55 - 20 Jun 2017

(Sumber: https://twitter.com/Fahrihamzah/status/877132894728105985)

Jawaban: Ini adalah tweet paling hebat yang dituliskan oleh seorang anggota DPR sekelas Fahri Hamzah. Seorang yang masuk dalam unsur pimpinan lembaga perwakilan rakyat membuat tweet semacam ini. Logika yang ajaib ketika dirumuskan dalam kalimat

“Makin banyak OTT, korupsi makin banyak, KPK gagal”

Bukankah semakin banyak OTT, korupsi makin sedikit karena banyak koruptor yang ditangkap? Jika koruptor tidak ditangkap, kasus korupsi tidak terkuak, maka korupsi akan semakin mengakar dalam semua lembaga pemerintahan, lembaga perwakilan rakyat dan lembaga-lembaga lain baik di tingkat pusat sampai tingkat daerah.

KPK sudah menangani kasus recehan sampai kasus yang melibatkan politisi kelas kakap, jenderal bintang 3 dan seharusnya itu menjadi pertanda kesuksesan KPK bahwa KPK mampu memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Bisa dicek kasus-kasus yang ditangani KPK.

 KPK tidak tunduk pada pemerintahan melainkan bekerja secara independen. KPK menangkap koruptor dari partai pendukung atau oposisi dari pemerintah serta menangkap pula mereka yang terbukti memiliki hubungan darah dengan petinggi pemerintahan termasuk presiden sekalipun.

Sukses KPK justru terletak pada banyaknya kasus korupsi yang berhasil diungkap.

We Stand With KPK


 Referensi:

  1. http://nasional.kompas.com/read/2017/07/04/23033131/kpk.tak.ingin.buang.energi.untuk.tanggapi.pernyataan.fahri.hamzah
  2. http://nasional.kompas.com/read/2017/04/26/16023831/hak.angket.mengawasi.atau.mengancam.kpk.
  3. http://news.okezone.com/read/2017/04/21/337/1673285/ini-pertimbangan-kpk-tolak-buka-bap-miryam
  4. UU RI No. 6 Tahun 1954 Tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilam Rakyat
  5. UU RI No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  6. http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40520325