Mahasiswa
2 minggu lalu · 28 view · 3 min baca menit baca · Politik 29101_98316.jpg
Foto: Portalsejarah.id

Menjaga Persatuan Usai Pemilu

Berbeda pilihan dalam demokrasi adalah warna tersendiri. Tetapi hal itu bukan alasan untuk memecah belah bangsa Indonesia.

Para pendiri bangsa sejak masa Orde Lama hingga Orde Baru sudah menerapkan sistem demokrasi, meski dengan versi yang berbeda. Demokrasi terbuka yang diterapkan sejak pascareformasi merupakan anugerah bagi rakyat untuk bisa memilih langsung calon pemimpinnya.

Dalam menghadapi kontestasi pemilihan umum, kedewasaan berdemokrasi juga sangat dibutuhkan. Para elite politik pun harus mencontohkan kepada masyarakat tentang berdemokrasi yang baik, salah satunya dengan menghargai calon yang mendapatkan perolehan suara terbanyak.

Demokrasi tentu ada aturan mainnya. Terdapat lembaga yang ditunjuk sebagai pengadil penyelenggara pemilu. Lembaga yang berhak untuk memutuskan pemenang dalam pemilu ini ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Demokrasi tentu tidak bisa menjamin seseorang akan memenangkan pemilu. Itu lantaran semuanya melewati proses yang terbuka, transparan, dan akuntabel.

Masa kampanye yang berlangsung mulai 23 September 2018 sampai 13 April 2019 tentu cukup menyita perhatian. Idealnya, pada massa kampanye, para kontestan saling beradu program.


Kenyataannya, black campaign terus ada. Bahkan tempat ibadah pun tak luput menjadi ladang kampanye berkedok ceramah. Sehingga muncul polarisasi antarpendukung. Hal inilah yang memunculkan bibit-bibit perpecahan di masyarakat.

Pada masa penghitungan, KPU juga tidak imun terhadap berbagai tuduhan akan adanya kecurangan, isu akan sistem perhitungan, dan lain sebagainya. Hal ini pun makin memperluas polarisasi sampai pada masyarakat akar rumput yang mudah terprovokasi.

Pada tanggal 21 Mei 2019, KPU telah menyampaikan hasil rekapitulasi dan mengumumkan siapa yang layak menjadi pemenang. Namun ironisnya, perpecahan masih kental terasa. Ada saja tokoh yang menyerukan demonstrasi melawan ketidakadilan. Seruan people power makin menguat. Hingga akhirnya kericuhan di gedung Bawaslu tidak terelakkan.

Apa pun dalilnya, para tokoh yang tidak menerima kekalahan ini menunjukkan ketidakdewasaan dalam berdemokrasi. Provokasi untuk menurunkan massa menjadi nyata. 

Mulai 21 - 22 Mei 2019, massa demo yang awalnya damai, tetapi setelah salat tarawih, para peserta unjuk rasa membuat kerusuhan dan menyerang aparat. Banyak korban terluka. Ada pula yang meninggal. Ada yang ditahan aparat, bahkan ditemukan pula batu dalam mobil ambulance.

Pemilu yang merupakan rematch antara Prabowo vs Jokowi ini memang cukup panas. Tidak sedikit pendukungnya yang buta hati membela jagoannya, hingga dengan ringan melontarkan fitnah agar jagoannya bisa mendapatkan kekuasaan tanpa memilikrkan rasa kemanusiaan.

Yang disayangkan pada saat kerusuhan itu adalah kenikmatan bulan Ramadan yang seharusnya diisi dengan beribadah, namun di Jakarta menjadi ajang demonstrasi massa brutal. Padahal massa aksi tersebut mayoritas beragama Islam.

Kondisi yang memprihatinkan ini tentu perlu akan adanya pengkajian terhadap pelaksanaan demokrasi tahun ini. Mulai dari pengkajian peserta pemilu, pelaksana pemilu, dan pengawas pemilu.

Sportivitas dilakukan, yaitu dengan cara yang kalah mengakui kekalahan dan yang menang merangkul yang kalah. Sportivitas inilah yang nantinya akan mendewasakan demokrasi bangsa Indonesia.

Selain itu, persentase berita terkait hoaks politik di media sosial juga cukup besar. Maka masyarakat perlu waspada agar tidak menelan mentah-mentah informasi yang didapat berkaitan dengan politik dan pemerintahan. Apalagi bagi pegiat media sosial, mesti hati-hati dalam beraktivitas di jagat digital, karena lahan inilah yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan hoaks.


Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa memviralkan pesan perdamaian dan persatuan di media sosial menjadi kian penting untuk dilakukan oleh setiap pengguna media sosial. Hal ini karena apabila kebenaran telah karam ditelan oleh benturan keyakinan pribadi masing-masing orang di era post-truth, maka mendahulukan semangat kedamaian, persatuan, dan kesatuan merupakan hal utama.

Tanpa hal tesebut, media sosial hanya akan penuh dengan narasi saling menyalahkan dan saling menghujat atas opini yang bisa jadi bersumber dari penyebaran berita hoaks.

Gerakan memviralkan pesan perdamaian tentu harus digerakkan secara masif oleh komunitas yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran kolektif yang memerangi segala konten yang berpotensi memicu perpecahan dan pertengkaran satu sama lain.

Artikel Terkait