Secara jujur, sebagai bagian dari kaum mayoritas, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada umat agama lain atas sikap segolongan umat Islam yang kini tengah getol menyuarakan pemberlakuan aturan Islam sebagai hukun positif NKRI. Perlu saya klarifikasi juga, agama kami memiliki asas "tidak ada paksaan dalam beragama".

Dalam kitab suci dan sabda nabi kami juga tidak sedikit pun menerangkan tentang kewajiban menegakkan negara Islam. Bila muncul intoleransi, yang salah adalah segelintir pemeluknya yang keliru memahami teks Alquran, bukan ajaran agamanya. Agama kami berdiri atas dasar cinta kasih, sama halnya dengan Kristen, Buddha, Hindu atau Konghucu.

Apalah dikata. Kini, hampir di setiap kota dengan mayoritas Islam, gegap gempita menyuarakan Perda syariat, atau kalau dapat sedikit nyinyir, tengah berlomba menisbahkan diri sebagai barigade tuhan yang hanif. Di ruang publik, baik melalui media cetak dan daring, demontrasi, hingga aksi fisik, bergemuruh riuh akan penegakan syariat Islam secara formal melalui institusi negara.

Bahkan menjadi terperangah, karena wacana ini justru menguat setelah reformasi, di mana kebebasan informasi diharapkan dapat membentuk keterbukaan pandangan dan penghargaan atas keragaman.

Memang dalam sejarah perpolitikan Indonesia modern, Islam mengalami peminggiran politik. Misal, pada 1959 Masyumi dibubarkan. Sebagai kekuatan Islam terbesar, seabrek harapan dan cita-cita kebangsaan modern yang telah berkembang sejak 1908 hancur tidak karuan. Pada 1966, rezim orde baru memegang tampuk kekuasaan atas kerja sama golongan Islam dan militer.

Pada 1980-an, asas tunggal Pancasila diberlakukan yang mengakibatkan banyak organisasi dibubarkan atau berfusi menjadi satu. Kekalahan demi kekalahan yang dialami membuat umat Islam Indonesia melihat kembali ramuan lama ketatanegaraan era pertengahan di mana kejayaan Islam gilang gemilang untuk dijadikan contoh bangun ketatanegaraan modern yang dicita-citakan.

Dalam penelitian beberapa analis, ketidakmampuan manusia dalam menghadapi realitas, rasa traumatik berlebih, yang terpinggir dari kontestasi realitas, secara sporadik mencari ide imajinatif yang darinya dibangun suatu ruang ekspresi bagi dirinya sendiri. Semua yang ada dalam ruang tersebut adalah ilusi, baik itu musuh atau sarana-prasan bagi perubahan yang imajinatif itu sendiri.

Dalam psikologi, gejala ini menyebabkan Skizofrenia. Terlalu lama berada dalam imajinasi menyebabkan ketidakmampuan penderita tidak dapat membedakan yang realita dan yang imajinasi. Imajinasi ia hidupkan menjadi suatu realitas baru. Akibatnya, hiperrealitas. Paling tidak, gejala ini menguat setelah reformasi. Era ini dianggap sebagai momentum kebangkitan politik Islam.

Kita perlu mengapresiasi langkah ini. Paling tidak agama telah memindahkan ruang lingkupnya tidak hanya di rumah ibadah, tapi berani merangsek masuk ke dalam jantungnya tatanan masyarakat. Kita tidak bisa menyangkal, bahwa perjuangan suatu agama dalam kontestasi perpolitikan modern mendorong terciptanya kebebasan, keterbukaan, dan kesetaraan.

Sebagai moral force, perjuangan suatu agama dalam arus perpolitikan menjadi alternatif ampuh penyelamat kondisi bangsa yang carut marut. Itu terjadi jika nilai imateril agama dikonversi kedalam gerakan-gerakan emansipatif yang menyejahterakan. Namun, ketika nilai immateril agama itu dipindahkan secara mentah ke dalam tata ruang publik, agama menjadi kekuatan otoriter yang memberangus ruang kebebasan publik.

Ini karena agama menyentuh bagian terkecil manusia yaitu keyakinan. Untuk umat Islam Indonesia yang masih terjerat skizofrenia, ini menjadi berbahaya. Jika kita buka lembar sejarah, memang peradaban-peradaban besar lahir atas kerja keras agama.

Darinya muncul negara sebagai penjamin keamanan. Keamanan sendiri berdiri atas asas toleransi. Darinya lahir pengetahuan. Hanya dengan kondisi yang penuh toleransi pengetahuan dapat berkembang hingga berbuah peradaban.

Amrtya Sen, peraih nobel perdamaian, menyatakan bahwa syarat utama kesejahteraan masyarakat adalah toleransi dan pluralitas. Ini juga menjadi syarat utama Indeks Pembangunan Manusia. Maka tuntutan formalisasi syariat agama menjadi hukum positif adalah keliru atau lebih sedikit halus, belum tepat.

Alih-alih demi kebaikan, yang muncul adalah kenestapaan. Tugas terbesar agama tidak seremeh itu. Peran agama secara dominan membentuk nalar kritis manusia melalui pola eksternalisasi-objektivikasi-internalisasi (mengutip Peter L. Berger). Jadi, untuk saat ini, Sekuler bukanlah pilihan, tetapi kewajiban.