Persoalan penggerebekan kepada 56 kelompok gay pada 29 Agustus 2020 yang dilakukan oleh kepolisian di Apartemen Kuningan, Jakarta Selatan, pekan lalu mengingatkan kembali luka sejarah diskriminasi yang kian terus diulang di benak pikiran masyarakat kita.

Kasus tersebut seolah-seolah memberikan model pendisiplinan terhadap orientasi seksual yang berbeda dibenturkan dengan persoalan moralitas yang menyimpang. Pendisiplinan tubuh dan seksualitas atas nama moralitas tidak begitu relevan dalam perbincangan di negara demokratis saat ini.

Bagi Foucault (1997), moralitas saat ini tidak ubahnya seperti moralitas Victorian pada abad ke-17, di mana dianggap segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuh dan seksualitas disamarkan. Bahkan ditarik dalam-dalam ke dunia privat.

Karena itu, segala sesuatu yang tidak diatur untuk membangun keturunan tidak boleh disuarakan. Dari sini seksualitas menjadi norma, yang disodorkan oleh sistem patriarki agar kelompok minoritas gender tetap dapat dikontrol dengan baik dengan ukuran standar moralitas individu atau kelompok tertentu .

Apa yang menjadi kelompok minoritas gender selalu dalam posisi yang terentankan? Adalah karena konsep dikotomik? Konsep ini selalu mengontraskan dual hal yang berbeda, seperti baik/buruk, hitam/putih, halal/haram, normal/tidak normal dan sebagainya. Posisi kelompok minoritas gender dalam perbincangan publik selalu ditempatkan yang negatif.

Letak persoalannya dari konsep ini adalah diyakini sebagai sesuatu yang alamiah, sesuatu yang given. Ketika konsep dikotomik diyakini sebagai suatu given, maka keberadaannya bersifat tetap. Celakanya, konsep ini dari hasil kontruksi dan proses-proses sosial yang terus diulang dan melahirkan ketidakadilan yang akut.

Sama halnya dengan kasus penggerebakan kepada kelompok Gay tersebut. Pasca pemberitaan konferensi pers dari kepolisian, berbagai cemooh, stereotip negatif tak luput dari cuitan dan meme-meme bias gender dari warganet kepada kelompok ini.

Lagi-lagi menurut versi warganet ketika saya baca komentar di media sosial khususnya di Twitter dengan #LGBT, kelompok minoritas gender ini dianggap sebagai kelompok yang menyimpang, tidak normal, melawan kodrat, penyebar virus HIV/AIDS dan kelompok yang suka jail melakukan pelecehan seksual.

Bermula dari Pemberitaan yang Diskriminatif

Publik kembali dihebohkan dengan kajadian penggerebakan kelompok Gay karena dipantik oleh berita-berita dari media sosial maupun stasiun televisi yang tidak berimbang. Jika kita lihat dari pemberitaan yang muncul, berbagai istilah yang digunakan telah mencederai rasa kemanusiaan.

Media lebih memilih framing satu arus narasi yang dibuat oleh pihak kepolisan tanpa mengonfirmasi dari pihak korban maupun aktivis gender tentang kasus ini. Beberapa istilah yang diskriminatif yang di-blow up oleh aparat kepolisian maupun media adalah seperti menggunakan istilah Pesta Gay, Kaum LGBT, Sesama Jenis dan membeda-bedakan Top, Bottom, Vers kepada kelompok orientasi seksual.

Kenapa istilah tersebut cenderung diskriminatif? Pertama, misalkan memakai istilah pesta gay, hal ini akan menjadi bahan stereotip negatif kepada kelompok LGBT dan sesuatu aktivitas pesta gay bukanlah tindakan yang kriminal di negara ini. Maka apabila istilah ini diframing, maka sangat berpotensi kelompok LGBT selalu terkena sasaran kebencian oleh masyarakat. 

Jika memang aktivitas tersebut terbukti melanggar hukum, maka tidak menjadi soal aparat untuk memprosesnya. Tapi melakukan framing yang mendeskreditkan kepada kelompok minoritas gender terlalu berlebihan, itu yang tidak etis.

Jika kita mau jujur dan mau membandingkan lebih banyak mana antara kelompok hetero dengan kelompok LGBT yang melakukan perbuatan cabul, kekerasan seksual dan kejahatan lainnya, saya yakin perbuatan kekerasan seksual akan didominasi oleh kelompok hetero dibanding pada kelompok LGBT. Tapi yang menarik adalah ketika kelompok hetero melakukan perbuatan yang sama misal “pesta hetro” di diskotik A, maka berita tidak akan seheboh ini. 

Kedua, terkait pemakaian istilah kaum LGBT. Penggunaan itilah tersebut tidak jauh buah dari konsep dikotomik, hasil kontruksi sosial yang secara terus-menerus diulang. Penggunaan istilah ini sering digunakan oleh kelompok homofobik untuk menyebut kelompok LBGT, yang berasal dari sebutan Kaum Luth atau Kaum Sodom, sehingga kata ini memiliki pergeseran makna yang buruk. 

Bangsa Indonesia sangat plural sehingga setiap orang tidak bisa dipaksa dengan standar norma yang diyakini oleh kelompok tertentu. Meskipun dalam demokrasi suara terbanyak menjadi acuan tapi demokrasi yang baik adalah demokrasi yang kemudian tidak abai terhadap hak-hak minoritas.

Ketiga, penggunaan istilah sesama jenis kepada kelompok LGBT. Secara harfiah, sebutan sesama jenis berati homoseksual. Istilah ini sering dilembagakan dalam ingatan masyarakat kita, digunakan untuk merujuk kepada kelompok LGBT, karena mengira kelompok LGBT adalah homoseksual.

Istilah ini tidak tepat karena LGBT tidak hanya homoseksual tapi juga ada biseksual, transgender, aseksual dan lain sebagainya. Kata ini yang kemudian potensi mengeksklusi ke kelompok LGBT.

Pada akhirnya framing yang timpang tersebut menjadi modal bagi publik untuk gemar menghakimi kepada kelompok minoritas gender. Posisi kelompok minoritas gender selalu dirugikan karena faktor ketidakmampuan penegak hukum dan aktor media sosial kita dalam memahami keadilan minoritas gender.

Jangan Pidanakan Hasrat Orentasi Seksual Seseorang

Dari penggerebekan 56 kelompok Gay di Apartemen Kuningan tengah menyeret 9 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Mapolda Metro Jaya, sedangkan untuk 47 lainnya dijadikan sebagai saksi dalam dugaan kasus tersebut.

Kepada 9 orang tersebut, pihak kepolisian telah menahan dan mengenakan ke para terangka dengan pasal 296 KUHP dengan ancaman 1 tahun penjara dan/atau pasal 33 Jo Pasal 7UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana paling singkat 2 tahun dan maksimal 15 tahun penjara dan/atau pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak tujuh miliar lima ratus juta rupiah.

Sebelum beranjak pada antitesis terhadap pasal yang dituduhkan, alangkah baiknya kita tahu bunyi pasal-pasal tersebut. Pertama, pasal 296 KUHP yang berbunyi “Barang siapa yang mata percahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan dan memudahkan perbuatan cabut dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Yang menarik dalam kaitannya kasus penggrebekan tersebut adalah inti dari unsur pasal ini adalah terkait istilah “mata pencahariannya atau kebiasaannya”  melakukan cabul dengan orang lain. Pasal ini sangat kontras bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh setiap orang dapat dijerat pidana apabila perbuatan tersebut ada mens rea untuk mencari kebutuhan perekonomian yang dilakukan dengan cara pembayaran. 

Sedangkan sebelumnya melalui konpres Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa perbuatan dilakukan oleh para Terangka bukan untuk mencari keuntungan tapi hanya semata untuk mencari kesenangan.

Kemudian meskipun jika dugaan tersebut telah terbukti melakukan perbuatan cabul dengan motif sebagai mata pencaharian, maka tidak kemudian secara serta merata dapat disangkakan apabila perbuatan tersebut bukan merupakan suatu “kebiasaan”.

Frasa kebiasaan ini harus dimaknai melakukan perbuatan melebihi dari satu kali. sedangkan pihak kepolisian tidak memberikan fakta-fakta hukum yang mengarah ke unsur subtansi norma tersebut. 

Begitu pun dengan subtansi pada pasal atau pasal 33 Jo Pasal 7 UU No. 44 tahun 2008 yang mengatakan: Pasal 7 “Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4”.

Pasal 33 “ Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) dan paling banyak Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliyar lima ratus juta rupiah)”.

Acuan pasal 7 didasari pada rezim pasal 4, dalam penjelasannya tidak termasuk kategori membuat tindak pidana pornografi apabila perbuatan tersebut untuk kepentingan dan konsumsi dirinya sendiri. Jika dilihat secara mengakar UU Pornografi ini bernapaskan prinsip-prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam naskah akademik, UU Pornografi dijelaskan pada halaman 18 bahwa “Meskipun dalam kehidupan masyarakat pendefinisian pornografi berbeda satu sama lain, pembuatan, penyerbarluasan dan penggunaan pornografi di ruang publik di Indonesia dianggap sebagai suatu perbuatan kriminal”.

Sehingga sebagaimana naskah akademi pengaturan pornografi dibentuk, dikatakan sebagai unsur mengkriminalisasi pornografi hanya apabila dilakukan di ruang publik, padahal dalam kasus tersebut kepolisian melakukan pengerebekan di dalam gedung dan belum terbukti para tersangka telah melakukan perbuatan berupa pembuatan, penyerbarluasan, dan penggunaan pornografi.

Kendatipun dalam rezim perbuatan tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak dapat menjerat perbuatan karena atas dasar kesadaran dan konsensual antara orang dewasa di ranah privat.  

Narasi pemidanaan kepada kelompok minoritas gender merupakan bentuk diskriminasi, tidak hanya persoalan paradigma penerapan pasal terhadap perbuatan saja, tapi keganjilan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian tanpa menghindahkan prinsip fair trial karena selama pengrebekan sampai penyidikan aparat polisi tidak memberi tahu kepada kerabat maupun keluarganya. Polisi baru memberikan tahu penggrebekan lima hari kemudian saat jumpa pers.

Dalam menyikapi kasus ini, publik tidak perlu sewot dengan alih-alih menstigma kelompok LGBT dan mendukung kembali upaya kriminalisasi berbasis perbedaan orientasi seksual. Upaya kriminalisasi ini tentu bertentangan dengan penghormatan hak asasi manusia. Begitu pun dengan putusan Mahkamah Koonstitusi No.46/PUU-XIV/2016 yang telah menolak permohonan perluasan kriminalisasi perbuatan cabul sesama jenis.  

Persoalan ini mesti harus kita tarik pada sisi perdebatan tentang penghormatan dan kesetaraan hak-hak kelompok LGBT sebagai manusia di hadapan hukum, bukan soal perdebatan upaya pelegalan LGBT di Indonesia dalam kerangka standar moralitas kelompok tertentu.