1 tahun lalu · 165 view · 8 menit baca · Sejarah 66577.jpg
twicsy.com

Menjadi Kuli Indonesia Merdeka

Review Buku Mochammad Tauchid Bagian IV

Kelanjutan review ini sekaligus akan jadi akhir dari keseluruhan bahasan saya tentang Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia karya Mochammad Tauchid (2009).

Selain akan menghadirkan problema perebutan tanah pasca-Proklamasi Kemerdekaan, yang ternyata ending-nya tak membuahkan hasil manis, tulisan ini juga akan menyajikan sejumlah kesimpulan, termasuk atas tiga tulisan yang sebelumnya mendahului. Dan di akhir, akan disertakan pula daftar bacaan yang selanjutnya bisa pembaca jadikan rujukan guna memperkaya wawasan tentang sejarah agraria di Indonesia dari masa ke masa.

Pasca-Proklamasi Kemerdekaan

Rakyat Indonesia boleh sedikit berbangga diri atas perampasan senjata oleh rakyat dari tangan Jepang. Masa itu dibarengi dengan kekalahan Jepang atas kekuatan Sekutu (Perang Dunia II). Saat itulah, tahun 1945, rakyat Indonesia merebut kemerdekaannya dengan mudah.

Kini, Indonesia merdeka, zaman merdeka bagi rakyat—setidaknya dalam pengertian hukum nasional, dan kini menghadapi prospek menentukan masa depannya sendiri. Di zaman ini, harapan akan terbebas dari penindasan, kemiskinan, dan ketakutan, menjadi impian terbesar, terutama pada rakyat tani.

Ya, inilah tujuan utama sejak rakyat Indonesia berjuang merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah, sekaligus mempertahankannya. Bagi mereka, merebut dan mempertahankan kemerdekaan tak lain adalah perjuangan merebut dan mempertahankan setiap jengkal tanah yang menjadi sumber dan tiang penghidupan seluruh rakyat di bangsa ini.

Maka tak heran ketika pembongkaran hutan-hutan dan onderneming tetap diteruskan di zaman ini. Selain rakyat begitu haus akan tanah, ingin makan kenyang dari tanahnya sendiri, rasa dendam kepada para penjajah yang dulu merebutnya tanpa prikemanusiaan menjadi faktor utama mengapa hal ini tetap diteruskan.

Aset-aset yang tadinya dikuasai modal asing, kini “di-Indonesia-kan”, dikuasai orang-orang Indonesia dengan memberinya merk “Milik Republik Indonesia”. Hal ini yang pernah dilakukan oleh Soekarno.

Tahun 1948, Soekarno membentuk sebuah Panitia Agraria Yogyakarta yang visinya adalah merumuskan program agraria bagi Republik Indonesia. Tahun 1958, mulailah terjadi nasionalisasi aset-aset seperti perusahaan-perusahaan swasta Belanda yang ada di Indonesia.

Akan tetapi, pembaharuan UUPA yang dibentuk di Yogyakarta ini, yang seharunya berasas pada hukum yang hidup dalam masyarakat, nyatanya sulit untuk dibumikan. Hal ini dikarenakan beragamnya pandangan dan corak mengenai hukum dan politik agraria dari masing-masing partai politik yang ada.

Di satu sisi, ada yang menganggap bahwa tanah yang dikelola oleh modal asing tidak boleh terjadi dan harus diusir sejauh mungkin dari negeri ini, tanpa atau dengan ganti rugi, seperti pada nasionalis sayap kiri (kaum Marxis). Di sisi lain, bahkan ada yang mendukung untuk tetap menghadirkan pengelolaan tanah oleh pihak asing sebagai pengumpul devisa Negara.

Akan tetapi, kekayaan berlimpah segera setelah penguasaan tanah-tanah yang dilabeli dengan merk tersebut, nyatanya tidak menjamin juga akan keikut-sertaan rakyat tani mendapatkan bagian dari kekayaan itu. Rakyat tani di perkebunan-perkebunan tetap saja menjadi buruh, penjual tenaga murah, sebagai kuli dengan penghidupan yang tetap seperti sebelumnya. Mungkin hanya gelarnya yang berbeda, dari kuli Hindia Belanda menjadi kuli Indonesia Merdeka.

Di zaman Orde Baru misalnya, program Repelita yang katanya akan menjamin kehidupan rakyat Indonesia (kemakmurannya), salah satunya dengan swasembada beras, nyatanya hanya sebagai politisasi pemerintah semata. Ini jelas menunjukkan bahwa kebijakan agraria yang harusnya berjalan menurut kepentingan rakyat, selalu sulit untuk diperhatikan.

Bagaimana tidak, beragam corak dan pandangan tentang pengelolaan tanah-tanah di Indonesia oleh anak negeri, kerap dijadikan sebagai ajang beradu kepentingan, yang cenderung kepada “asal bapak senang”. Bahwa tanah yang nota bene milik petani, tidak pernah ada kebijakan yang benar-benar berpihak terhadapnya. Seolah-olah, semua kebijakan yang dibuat pemerintah, ternyata hanya melahirkan kebijakan yang baru yang tetap saja merugikan pihak petani serta menyengsarakannya.

Rakyat tani Indonesia tetap rakyat tani Indonesia dengan nasib yang tidak berubah. Hanya beberapa orang saja yang menguasasi hidup, sedang beberapa lainnya yang lebih besar menjadi objek yang dikuasai.

“Hak historis” orang-orang asing atas perkebunan-perkebunan diteruskan oleh orang Indonesia, sedang “kewajiban historis” tetap ditanggung oleh orang yang sama: kaum miskin, buruh, dan tani. Hematnya, hak dan kewajiban kolonial masih tetap berlaku. Pemilik hak sejarah memang berganti, dari tangan kulit putih kepada orang Indonesia, tetapi beban sejarah tetap pada pemikulnya yang dulu.

Mengalami kesimpangsiuran kemerdekaan ini, ditempuhlah beberapa jalan untuk menyelesaikannya. Dan akhirnya, diadakan persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar) sebagai hasil “Konferensi Damai” atas Belanda dengan Republik Indonesia, terutama yang paling pokok dibahas adalah soal ekonomi yang bersumber pada tanah-tanah perkebunan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bagi rakyat, tanah adalah sumber penghidupan, kekayaan bagi bangsa dan Negara, serta pokok kemakmuran. Lain halnya dengan Belanda. Baginya, tanah Indonesia adalah sumber keuntungan yang selama ini menjadi gantungan hidupnya. Karena itu, momentum KMB dijadikan oleh Belanda sebagai momentum paling penting untuk membela dan mempertahanan sumber keuntungan tersebut.

Dalam upayanya, selain melancarkan agresi militernya di bulan Juli 1947 dan Desember 1948, Belanda  juga menuntut diadakannya “jendarmeri bersama”, yakni menjadikan tentara Belanda dan TNI sebagai alat Negara untuk menjaga keamanan kebun-kebun dan onderneming­-onderneming-nya. Tapi oleh Indonesia, tuntutan ini ditolak.

Meski demikian, tak tahu kenapa, modal asing tetap saja berkuasa atas sebagian besar tanah-tanah milik rakyat. Bukti tersebut bisa dilihat dalam Persetujuan Keuangan dan Perekonomian dari KMB mengenai soal tanah dan bagaimana pengelolahannya.

Apa yang menjadi tuntutan Belanda dalam KMB, jelas menunjukkan bahwa bagi Belanda, mempertahankan jajahan di Indonesia adalah mempertahankan perkebunan-perkebunan dan tanah-tanah yang menjadi sumber kekayaan kaum modal yang utama. Bahwa tanah dan perkebunan adalah urat nadi penghidupan negeri Belanda sendiri. Itulah yang menjadi pokok perebutan dari dulu sampai setelah Indonesia Merdeka ini.

Meski secara politik Belanda telah kehilangan hak kekuasaannya atas Indonesia, tetapi secara ekonomi, Belanda dan pihak swasta asing lainnya, masih mendapatkan sisa hak yang besar itu. Domisasi ekonomi pihak asing atas Indonesia masih sangat nampak di depan mata. Bagi para pengamat yang tahu, tampak jelas bahwa Indonesia secara ekonomi sungguh tidak merdeka (M.C. Rikclefs, 2008).

Tentulah bahwa kembalinya kekuasaan orang-orang asing atas eksploitasi tanah, berarti diambilnya isi kemerdekaan yang terpenting bagi rakyat. Bahwa hukum tanah di masa lampau (masa Hindia Belanda) jelas melanggar hukum keadilan dan kemanusiaan. Karena itu, kemerdekaan tiada berarti apa-apa selama sumber penghidupan rakyat (tanah) tetap menjadi hak besar para pemodal.

Kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi janji kemerdekaan, hanyalah bualan belaka. Merdeka tetapi bumi dan alamnya masih dikuasai orang asing, jelas bukanlah kemerdekaan yang diharapkan rakyat Indonesia. Rakyat tetap miskin di atas tanahnya yang subur dan kaya raya.

Kondisi di atas, tentu saja semakin melahirkan beban berat bagi rakyat. Sengketa tanah terjadi di mana-mana. Saling rebut-merebut tanah, antar-satu dengan lainnya, antar-rakyat dengan pemodal, antar-rakyat dengan rakyat sendiri, menjadi pemandangan yang tak asing lagi dipertontonkan pada khalayak.

Janji kemerdekaan yang katanya akan menjamin kemakmuran rakyat, terlihat begitu hampa dalam hal perealisasiannya. Usaha-usaha pemerintah (Negara) dalam mengatasi keadaan atas masalah tanah ini, belumlah melahirkan langkah konkrit, bahkan kepada penyelesaian prinsipil yang menjadi pangkal sengketa dan penyelesaiannya.

Pemerintah hanya terlihat bersibuk diri dalam gelanggang politik tanpa sedikit menengok persoalan-persoalan pokok yang harus dipecahkan terlebih dahulu. Hematnya, pemerintah terlalu mementingkan jabatan/kedudukannya, sedang kemakmuran rakyat dikesampingkan.

Selain pemerintah menomor-duakan persoalan pokok ini, terlihat juga bahwa pemerintah memang tidak tahu-menahu tentang bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi, bukan masalah ketidakmauan saja yang menjadi soal utama dalam hal ini, tapi juga masalah ketidaktahuan.

Kesimpulan

Sejarah tidak sekadar memberikan kita gambaran tentang peristiwa masa lalu. Sejarah menceritakannya lebih daripada itu. Sebagaimana Taufiq Abdullah beranggapan, sejarah adalah alat wacana teoritis untuk merekonstruksi dan memahami dinamika kehidupan, hingga dijadikan sebagai landasan berpijak hari ini.

Sejarah panjang Indonesia – dalam hal agraria, memang tak bisa diabaikan. Soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan rakyat Indonesia. Setidaknya itu yang mesti menjadi landasan kita dalam memahami dinamika persoalan tanah hari ini.

Tanah pada hakikatnya adalah milik semua bangsa, terutama rakyat Indonesia sendiri. Akan tetapi, di dalam setiap perjalanan dan kenyataannya, tanah tidak pernah diperuntukkan bagi si pemilik sahnya (rakyat). Bahkan, tanah kerap dijadikan alasan untuk melanggengkan penindasan serta kekuasaan para penguasa (pemerintah dan pemodal).

Pada rakyat, segala tanggungan yang berat-berat, mesti selalu menjadi korban. Apa sebenarnya tanah itu? Mengapa ia begitu penting bagi kehidupan umat manusia? Mengapa perebutan tanah kerap diwarnai dengan konflik-konflik yang jarang memakan korban?

Di atas, penulis sudah memaparkan secara sederhana. Tanah adalah satu-satunya sumber makanan bagi manusia. Karena itu, perebutannya pun tentu merupakan perebutan tiang hidup dan penghidupan manusia.

Tak ada konflik tanpa dilandasi dengan upaya penguasaan atas tanah. Konflik yang berbau SARA sekalipun, sejatinya adalah konflik sengketa tanah, yang kemudian diarahkan menjadi konflik yang jauh dari semestinya.

Di zaman raja-raja, tanah diklaim sebagai milik raja. Rakyat hanya sebagai pemaroh (peminjam/penyewa). Kondisi semacam ini dikenal sebagai kondisi masyarakat feodal. Atas landasan inilah, para penjajah kemudian dengan mudahnya masuk dan menguasai tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai oleh raja.

Berlandas pada kebijakan feodal, pihak kolonial kemudian menguasai tanah sebagaimana raja menguasai sebelumnya. Tanah milik pemerintah, dan rakyat adalah peminjam/penyewanya. Dalam pengelolahannya pun, rakyat kerap menjadi penanggung utamanya. Alhasil, penguasa hidup sejahtera, sedang rakyat hanya bisa hidup di dalam kemelaratannya.

Pada kemerdekaan, kondisi perbudakan yang dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya, baik raja atau pun pihak kolonial serta Jepang, kehidupan rakyat Indonesia tetap tak berubah. Malahan, perbudakan secara langsung disahkan melalu Undang-Undang yang lahir dengan sepihak.

UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) yang semestinya menjamin kemakmuran rakyat, nyatanya hanya berjalan sebagai upaya perbudakan yang sudah lama terealisasi.

Hari ini, apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi di atas? Belajar pada sejarah, hanya itu yang bisa kita lakukan. Lebih daripada itu, kebijakan untuk kemakmuran rakyat hari ini, harus terus mengingat pada sejarah.

Daftar Bacaan

A. Daliman, Sejarah Indonesia Abad XIX – Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda, Yogyakarta: Ombak, 2012.

Ahmad Nashih Luthfi, Melacak Sejarah Pemikiran Agraria; Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor, Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2011.

Gunawan Wiradi, Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir, Yogyakarta: Insist Press, 2000.

Gunawan Wiradi, Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria, Yogyakarta: STPN Press, 2009.

J.S. Furnivall, Hindia Belanda: Studi Tentang Ekonomi Majemuk, Jakarta: Freedom Institute, 2009.

Karl Marx, Kapital: Sebuah Kritik Ekonomi Politik; Buku I: Proses Produksi Kapital, Jakarta: Hasta Mitra, 2004.

M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.

Mochammad Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, 2009.

Pramoedya Ananta Toer, Jalan Raya Pos, Jalan Daendels, Jakarta: Lentera Dipantara, 2012 (cet. 9).