Apa yang Anda ingat jika mendengar Yogyakarta? Bisa jadi berkisar antara Otonomi Khusus, Budaya, Pendidikan, Sejarah, dan seterusnya. Yogya memang berbeda dari kebanyakan provinsi di Indonesia.

Yogyakarta memiliki kekhususan, nama lengkapnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Khusus karena sejarahnya yang panjang, berkaitan dengan sejarah berdirinya Republik ini. Wajah dari kekhususan itu paling mudah kita tanda adalah Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dipilih sebagaimana lazimnya di provinsi lain.

Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam secara ex officio menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Ketentuan itu diatur melalui UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketika Undang-undang tersebut mau disahkan, saya berada di Yogyakarta. Saya menyaksikan spanduk di setiap sudut kota, isinya meminta Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan, tidak dipilih. 

Saya juga tidak melihat adanya penolakan secara terang-terangan dari masyarakat dan pegiat Demokrasi. Bahkan, beberapa aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sepakat dengan aturan itu.

Sebagai daerah yang kesultanannya masih berdiri kokoh, baik dari sisi bangunan maupun kepengurusan, Yogyakarta memiliki Budaya yang kuat. Lihat saja bagaimana seorang awam memperlakukan Sultannya. Yogyakarta juga memiliki situs sejarah yang berharga.

Yogyakarta memiliki institusi pendidikan bergengsi, salah satunya adalah Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, Universitas Nahdatul Ulama, Universitas Muhammadyah, dan puluhan Perguruan Tinggi lainnya.

Ada satu lagi yang menurut saya layak disematkan kepada Yogyakarta. Daerah ini tidak pernah habis menghasilkan generasi kreatif, bagai mata air mississippi yang menghidupkan penghuni Benua Amerika dan sekitarnya.

Kreativitas anak-anak Yogya ini jauh sebelum pemerintah menggalakkan ekonomi kreatif atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif masih berada di langit tingkat ke tujuh yang ditutupi awan pekat, sehingga belum tampak.

Saya ingat sekali bagaimana Dagadu menguasai pasar kaos oblong sampai ke pekan mingguan di kampung saya Aceh Selatan. Dagadu bergelantung di Pasar Minggu, pasar Sabtu, Pasar Rabu, dan pasar-pasar yang lain.

Dagadu menjadi keren, selain desainnya yang mantap juga kata-katanya yang kreatif. Melampaui imajinasi banyak orang pada saat itu.

Sekarang, Yogyakarta memiliki 172 ribu pelaku ekonomi kreatif. Beberapa sektor yang dominan adalah kuliner, kriya, fashion, penerbitan, fotografi, industri kreatif digital.

Setidaknya saya melihat beberapa contoh industri kreatif itu tumbuh dan berkembang di Yogyakarta. Baru-baru ini, saya mengikuti kursus menulis online yang dikelola oleh Iqbal Aji Daryono, dari Bantul.

Dalam hal digital platform produk desa, Yogyakarta juga sudah memilikinya. Saya membaca redaksinya beralamat di Sleman. Beberapa toko buku online langganan saya juga beralamat di Yogyakarta.

Terakhir, Yogyakarta juga memiliki manusia kreatif pembuat film. Baru-baru ini, sebuah film pendek, berdurasi sekitar setengah jam, menjadi trending topic di beberapa media sosial. Judul fim itu Tilik. Tilik berarti Jenguk. Film itu mengisahkan sekelompok ibu-ibu pergi menilik Bu Lurah yang sedang dirawat di Rumah Sakit.

Saya bukah ahli atau pengamat film. Namun, ramainya warganet yang merespons film pendek itu mendorong saya untuk ikut-ikutan menontonnya dan mencari tahu seputar film itu.

Banyak yang menggugat, film itu dituduh menjelek-jelekkan perempuan. Tokoh Bu Tejo dalam adegan itu sepanjang jalan merepet dan menggibah—membicarakan tokoh Dian yang tidak ikut dalam rombongan itu—dianggap membenarkan stereotip yang selama ini dialamatkan kepada perempuan.

Tidak sedikit pula yang membela. Mulai dari penonton awam seperti saya, sampai pengamat perfilman ikut memberi komentar. Saya sendiri melihat film itu sebagai sebuah karya.

Karya—dalam hal dan bentuk apa pun—pasti menyisakan dua sisi mata uang. Tidak mungkin sama. Ada yang sepakat dan ada juga yang memilih kontra. Tanpa itu, justru sebuah karya belum menemukan jati dirinya.

Jika sudah diperdebatkan, itu tandanya sebuah karya sudah dinikmati banyak orang. Dari sisi marketing, itu tentu sangat menguntungkan. Tanpa modal besar, sebuah karya bisa sampai kepada masyarakat luas. 

Yang lebih menggelitik dan membuat bulu kuduk saya berdiri adalah keterlibatan Pemerintah DIY dalam hal pendanaan. Apalagi, keterlibatan itu bukan untuk mengampanyekan program pemerintah, sebagaimana sering terjadi.

Tidak ada satu dialog pun yang bersentuhan dengan program pemerintah, kecuali adegan polisi lalu lintas yang meminta Gotrek, sopir Truck untuk mematuhi aturan. Selebihnya hanya berisi celotehan khas ibu rumah tangga nusantara.

Keterlibatan pemerintah semata untuk mendorong industri kreatif tumbuh dan berkembang. Itu dugaan saya. Kalau itu benar, maka tidak salah Yogyakarta menjadi lahan subur bagi industri kreatif.

Yogyakarta bersama delapan daerah lain telah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan industri kreatif di Indonesia. Sudah sepantasnyalah sesekali Pemerintah Daerah yang lain, terutama yang belum kreatif, main-main ke daerah istimewa itu, siapa tahu ada ide yang bisa dicuri.

Jangan hanya menghabiskan biaya perjalanan dinas. Tirulah bagaimana Pemerintah di sana mendorong industri kreatif tumbuh dan berkembang. Ini bagus buat pemerintah daerah, dapat dijadikan program pengurangan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan ujung-ujungnya bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.