Konsultan
3 tahun lalu · 19769 view · 6 menit baca · Politik women_0.jpg

Menikmati Hasil Propaganda Liberal

Tulisan ini sepenuhnya merespons pernyataan Fahira Idris, seorang perempuan politisi anggota DPD dari DKI Jakarta, yang disampaikan melalui akun twitternya 18 Maret 2016. Beberapa twitnya yang berhestek #propagandaliberal sudah ia hapus, namun di era digital, jejak digital masih terlacak.

Beberapa twit yang dihapus, tanpa pertanggungjawaban, menyiratkan kekacauannya berpikir dalam memahami makna liberal. Menulis soal politik, yang hanya boleh dimasuki ulama mulia, lalu bicara soal target kelompok liberal. Satu contoh saja: 12. Target liberal untuk membolehkan orang Kafir memimpin di wilayah mayoritas umat Muslim #propagandaliberal

Kelihatan sekali ia membuat label liberal secara serampangan tanpa sungguh-sungguh paham maknanya. Jadi melalui tulisan ini saya hendak sedikit saja menceritakan mengenai perempuan politik dan agenda kaum liberal.

Saya akan memulai tulisan saya dengan sebuah cerita di tahun 2003. Saya ingat satu waktu saya harus menghadiri sebuah diskusi publik di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Saya diminta menjadi narasumber, mewakili CETRO. Saat itu saya bukan staf CETRO, namun saya bersama Nurul Arifin terpilih menjadi ikon perempuan potensial untuk parlemen versi CETRO. Pada saat itu usia saya masih dua puluhan.

Saya dijemput di stasiun Kereta Api oleh dua panitia, mahasiswa laki-laki yang ramah. Mereka santun dan menyalami tangan saya. Saya lupa tepatnya siapa penyelenggara diskusi publik tersebut, tapi kegiatannya dikelola oleh himpunan mahasiswanya.

Mereka ingin saya membagi informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok perempuan dalam advokasi keterwakilan dan kepemimpinan perempuan. Satu panelis lainnya adalah guru besar dari UPI, seorang laki-laki yang memberikan perspektif hukum dan konstitusi. Paparannya sangat baik, sayang saya lupa namanya.

Hingga tiba sesi tanya jawab. Ingat, ini kejadian 13 tahun lalu, mungkin ada detail yang saya lewati. Bukan hendak melakukan profiling, namun satu orang mahasiswa dengan baju koko, celana cingkrang dan berjenggot tiba-tiba bertanya “Apakah mbak beragama Islam?”

Belum sempat saya berhenti melongo dengan pertanyaannya, ia menyambung, “saya yakin Anda beragama Islam. Tahukah Anda bahwa Islam sudah mengatur segalanya? Saya menyayangkan Anda tidak menggunakan jilbab, dan saya juga hendak mengingatkan Anda bahwa dalam Islam semua sudah jelas!.

Dalam surat An-Nissa (ia mengatakan sesuatu dalam bahasa Arab), kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita”. “Semua ini adalah agenda liberal yang harus kita lawan”. Semua kalimat yang ia ucapkan dengan lantang dan meledak-ledak.

Saya terkejut. Namun sang guru besar, panelis dari UPI lebih terkejut. Ia berkata soal keharusan menghargai tamu, menghargai orang dengan mengajukan pertanyaan yang lebih baik, karena ini forum diskusi ilmiah, berbasis kebijakan, berbasis konstitusi.

Belum selesai saya menyadari situasi yang terjadi, sang guru besar yang berkali-kali minta maaf kepada saya, meminta mahasiswa itu keluar. Namun mahasiswa itu tak mau keluar. “Jika Anda tak meminta maaf kepada tamu, Anda silahkan keluar atau saya yang keluar”.

Mahasiswa tersebut tetap duduk dan berteriak soal aturan-aturan Islam yang sudah dilanggar. Beberapa mahasiswa lainnya seolah mendukung teriakan mahasiswa tadi. Sang Guru Besar berdiri dari tempat duduknya, berdiri menyalami saya dan memutuskan pergi meninggalkan diskusi.

Suasana menjadi kian gaduh. Saya coba meredamnya dengan memberikan jawaban. Bahwa pertanyaan soal agama dan permintaan agar saya menggunakan jilbab tidak relevan dengan materi diskusi. Saya juga dengan singkat menceritakan bahwa perdebatan dengan menggunakan ayat, kurang tepat untuk dilakukan di forum semacam ini. Saya juga mengatakan bahwa dengan jawaban ini, baiknya tidak ada lagi perdebatan, dan diskusi bisa diakhiri.

Moderatornya yang kebetulan salah satu penjemput saya di stasiun kemudian dengan tergesa menutup diskusi. Seperti biasa saya hendak menyalami tangannya. Namun ajaib, tiba-tiba ia menolak dan hanya menaruh tangannya di dada. Saya hanya bisa tersenyum lebar. Dua panitia perempuan mendekati saya, meminta maaf.

Saya yang tadinya akan diantar ke stasiun, akhirnya harus pulang sendiri. 13 tahun yang lalu, saya buta Bandung. Sepanjang perjalanan kereta dari Bandung ke Jakarta, saya cuma bisa mengutuki diri sendiri, kenapa tidak dengan tegas melawan propaganda anti kepemimpinan perempuan tadi. Padahal saya punya semua senjata penangkis argumennya.

Perjuangan mendesakkan representasi perempuan dalam politik bukan hal mudah. Pada tahun 1999 menjadi sulit karena pada saat itu politisi pengguna dalil agama sedang kerasnya menentang Megawati sebagai pemimpin perempuan. Semua ayat mereka sampaikan. Mulut mereka berbuih demi menjegal Megawati menjadi Presiden.

Meski demikian, ada juga dukungan yang mengedepankan ayat-ayat. Dari kelompok yang sama, ayat-ayat agama digunakan lagi, untuk menjustifikasi kepemimpinan perempuan (NU Politik: Analisis Wacana Media, LKIS 2004).

Para politisi mengutip ayat dari kitab suci, tanpa keahlian dan keilmuan yang cukup, lalu membuat tafsir barunya sendiri, sesuai kepentingannya. Biasanya bagi kelompok penolak, yang dipakai adalah cuplikan-cuplikan ayat dari QS Al Anam: 9, QS Yusuf: 109, QS Al Anbiyaa: 7, QS An Nisaa: 34, dll, belum lagi berbagai hadits. Kenapa saya hapal? Karena sebagai perempuan aktivis yang berjuang untuk isu kepemimpinan perempuan, kami mempelajari semua argumen penentang sebelum menjawabnya.

Itulah salah satu contoh saja yang saya dan kawan-kawan hadapi semenjak lima belas tahun lalu saat kami berupaya memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan dan kepemimpinan di negeri ini. Ada masa di mana kami diundang dengan terhormat, ternyata hanya untuk diceramahi oleh ulama atau ustad cum politisi. Dituduh gerombolan feminis liberal tak beragama, antek Amerika.

Bahkan ada masa di mana kami harus menghadapi fatwa haram perempuan jadi pemimpin yang dikeluarkan sejumlah ahli agama. Tapi kami jalan terus, kami berhasil mendapatkan dukungan dari ulama lainnya. Kami sadar betul, ini semua tak ada urusan sama agama. Ini murni politik, jadi semua harus dihadapi dengan strategi politik. Sampai akhirnya agenda politik afirmasi keterwakilan perempuan berhasil diloloskan.

Perempuan Politisi Instan

Saat kami mempromosikan representasi politik dan kepemimpinan perempuan, kami sadar betul potensi pembajakannya. Oleh karenanya pada saat itu kelompok perempuan membuat daftar perempuan potensial. Para perempuan aktivis dari berbagai sektor yang sudah menyediakan diri untuk bekerja dalam partai dan menjadi pemimpin politik tidak dilirik sedikitpun. Jika ada yang dilirik, biasanya cuma untuk menggenapi 30 persen keterwakilan perempuan.

Hanya sedikit perempuan politisi organik yang ada sekarang ini berasal dan tumbuh dari pengorganisiran rakyat dan paham persoalan mendasar yang dialami oleh perempuan. Kebanyakan perempuan politisi yang ada bisa bertahan dan mendapat dukungan, karena ia tunduk pada kehendak politisi laki-laki. Mengikuti langgam politisi patriarki pada umumnya. Hanya sedikit sekali perempuan politisi yang berani mendobrak kemapanan sistem sosial dan patriarki dalam politik.

Bisa jadi saya terlalu prematur dalam mengambil kesimpulan ini, sebagian agenda kami sudah dibajak oleh perempuan politisi yang tidak punya akar, tidak punya sensitifitas dan mengerti kebutuhan dasar hak-hak perempuan, namun mendapatkan keuntungan dari kampanye kami terkait hak politik. Maka tak heran jika kita bertemu dengan perempuan politisi instan (meski harus pula diakui bahwa banyak juga laki-laki politisi cepat saji yang memimpin dengan modal uang/trah).

Mereka ini yang tak punya pemahaman ilmu sosial sedikitpun, tak mengerti mengenai program kerakyatan, tak paham isu klas apalagi gender sehingga terus menerus menggunakan sentimen sentimen atau isu berbasis SARA dalam kerjanya. Itu keahlian yang mereka miliki. Periksa saja bagaimana mereka sudah memainkan isu itu sejak saat berkampanye. Menyedihkan.

Namun kalau boleh, sekali lagi saya hendak tegaskan, ini akhirnya bukan perkara agama, melainkan perkara politik. Begitu pula jika ada politisi mulai menabuh gendang bicara soal politik, agama dan aturannya. Bagi saya, itu murni politik. Dan jika masih ada perempuan politisi yang terjebak dengan permainan tersebut, saya hanya bisa berharap ia cukup cerdas dalam memilih.

Mau menjadi pemain politik yang tunduk pada irama yang tetabuhannya dimainkan oleh orang lain, atau menjadi pemenang dengan irama yang ditabuh sendiri? menolak tunduk pada kuasa apapun, kecuali kejernihan hati nurani, membela yang liyan?.

Bagi Fahira Idris, kelihatannya saya sudah tahu jawabannya. Sebagai pembonceng gratisan agenda perjuangan perempuan politik, yang pasti ia sedang asyik dengan kepopuleran semu. Karena tanpa sadari, secara sistematis ia sedang melemparkan dirinya sendiri keluar dari ruang publik. Silahkan menikmati.