2 tahun lalu · 1142 view · 3 menit baca · Politik giant-zipper-warna-merah-1.jpg

Mengusulkan Usulan Cania

Dini hari tadi, saya sempat membaca kolom menarik dari Cania Citta Irlanie. Dengan judul Menteri Khofifah, Seks Bebas, dan Asrama Tanpa Pintu, dia mencoba memberi usul yang sepatutnya. Usulan ini adalah kelanjutan dari usul Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa terkait upaya preventif perilaku seks bebas di kalangan mahasiswa.

Sebelum ke arah usul Cania, kita memang harus merefleksikan kembali pernyataan Menteri Sosial kita ini. Dengan refleksi, seperti Cania juga tunjukkan, setidaknya kita bisa membaca isi otak dan cara pandang pejabat publik terhadap masyarakat.

Bertajuk Mensos Sarankan Kamar di Asrama Mahasiswa Tak Berpintu untuk Atasi Seks Bebas, Kompas.com mengutip pernyataan Mensos bahwa seluruh kamar asrama mahasiswa, khususnya di perguruan tinggi, harus dibikin tanpa pintu. Hal ini bertujuan untuk mengatasi “bahaya” seks bebas yang menurutnya sebagai kondisi yang memprihatinkan.

“Yang lebih bahaya lagi (hubungan) laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan,” ujarnya.

Membaca pesan atau semacam rekomendasi Khofifah di atas, sikap saya tegas bahwa saya tak suka dengan cara berpikir Mensos RI semacam ini. Sebab memang, seperti juga yang Cania ungkapkan, cara berpikir pejabat negara ini sama sekali tak berdasar. Tak ada bukti yang melandasinya. Argumentasinya tak jelas. Faktualitas dan signifikansi dari rekomendasi yang dia tawarkan terbilang cukup mengenaskan, setidaknya sebagai pejabat yang terdidik.

Dasar Ketidaksukaan

Mengapa saya tak harus suka? Bukankah itu upaya preventif demi kebaikan bersama dan karenanya harus didukung?

Berangkat dari refleksi yang sudah diberikan Cania lewat kolom menariknya itu, yang tadinya saya ragu-ragu, justru saya berbalik yakin bahwa Mensos ini, juga sebagian besar pejabat negara, selalu merasa ke-pede-an. Sering sekali mereka menganggap diri sebagai pihak yang paling benar juga yang paling suci.

Mentang-mentang punya kedudukan strategis dalam badan pemerintahan, seolah mereka punya kuasa berlebih. Isi otak dan cara pandang mereka cenderung selalu dinilai superior dari isi otak dan cara pandang kita sebagai warga masyarakat. Top-down, begitulah.

Kembali ke upaya yang katanya preventif itu, untuk apa coba? Jika ini memang menjadi satu upaya preventif perilaku seks bebas, pertanyaannya kemudian, benarkah perilaku yang demikian itu punya bahaya yang memang signifikan? Jika ya, apa buktinya? Kalau tidak? Ah, buang-buang energi saja Mensos kita ini.

Terkait bahaya atau tidaknya seks bebas bagi kalangan mahasiswa, bukankah si pelaku sendiri yang dapat merasakan? Jika itu memang berbahaya, saya tak bisa yakin jika mahasiswa akan mau melakukan, meskipun karena dipaksa. Sebab mahasiswa adalah golongan terdidik yang tentu akan senantiasa berpikir untuk melakukan hal-hal baik bukan yang buruk-buruk.

Sebagai mahasiswa (golongan terdidik), mana mungkin mereka akan melakukan hal-hal yang dirasa dapat mengancam atau yang dapat mendatangkan bahaya bagi dirinya sendiri. Positive thinking sajalah. Karena memang adanya demikian.

Lagi pula, sebagai pejabat negara, hal-hal semacam itu sama sekali bukan wilayah kerja yang harus dipertanggungjawabkan. Ingat, Menteri Sosial atau siapapun yang punya jabatan dalam pemerintahan, tugasnya ya sebatas regulator saja. Ia mengatur sirkulasi kepentingan tiap-tiap individu (warga), tanpa harus memberi batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan.

Soal Keterbukaan

Saya kira usulan Cania lebih relevan daripada rekomendasi yang disampaikan oleh Khofifah ini. Pertama, bagaimana jadinya seseorang bisa melakukan dan menikmati seks tanpa kebebasan. Kedua, negosiasi culas berupa korupsi jelas terbukti berbahaya daripada sekadar seks bebas. Dan ketiga, berangkat dari argumentasi Khofifah yang tanpa dasar di atas, urgensi mengatur pemerintah memang sudah terasa sangat mendesak.

Terutama yang terakhir, dan karena itulah usulan Cania ini patut untuk saya usulkan kembali ke khalayak penulis dan pembaca Qureta. Tujuan saya hanya satu, bagaimana usulan ini menjadi usulan yang benar-benar harus ditindaklanjuti secara serius dari banyak kalangan.

Dengan mengusulkan kebijakan asrama mahasiswa tak berpintu agar juga diterapkan untuk kantor pemerintahan, terang bahwa yang hendak diseru adalah soal keterbukaan. Sebab memang, di ruang-ruang tertutup seperti gedung DPR, bukan rahasia lagi bahwa di sana juga banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh para pejabat publik.

Cania menulis, “Di ruang-ruang itu, mungkin dilakukan berbagai negosiasi yang culas (korupsi), juga berbagai skandal yang panas. Bukan hanya mahasiswa yang doyan seks bebas, anggota parlemen juga, kok. Kita sudah menyaksikan beberapa rekaman yang bocor, kan?”

Dan demi optimalnya kebijakan “buka-bukaan” ini, Cania lalu mengusulkan kembali agar dibuatkan sebuah mekanisme surveillance secara menyeluruh. Mobil dan rumah-rumah dinas para pejabat harus dipasangi CCTV, yang dapat diakses oleh seluruh warga masyarakat melalui live streaming. Jika ini disetujui, kata Cania, dia ikhlas jika asrama mahasiswa tidak dikasih pintu.

Sungguh, dibanding usulan Khofifah, usulan Cania justru jauh lebih mencerminkan usulan seorang Menteri Sosial daripada si Menteri Sosial itu sendiri. Karena memang, yang paling patut sebenarnya dibuka itu adalah perilaku bersifat publik, bukan perilaku individu yang sifatnya pribadi.