Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada awal Januari 2020 telah mengeluarkan kebijakan baru keberlanjutan dari program Merdeka Belajar yang disepakati pada Desember 2019, yakni Kampus Merdeka. Meminjam istilah Derrida, metafora “Kampus Merdeka” hanya akan bisa dipahami jika kita melihat lebih dulu konsep Merdeka Belajar. Meski pada akhirnya, term Kampus Merdeka adalah teks yang benar-benar baru dan berdiri sendiri pada konteksnya sendiri.

Gebrakan Merdeka Belajar dimaksudkan agar arah pendidikan fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia. Konsep Merdeka Belajar menurut Kemendikbud, berusaha untuk menghilangkan proses belajar monoton dalam ruang kelas. Namun, yang menarik bagi saya gagasan Merdeka Belajar seperti diungkapkan oleh Nadiem merupakan program yang mendorong kemerdekaan berpikir. Kalimat ‘kemerdekaan berpikir’ ini justru menyingkap makna-makna yang selama ini diabaikan dunia pendidikan. 

Baik siswa maupun mahasiswa telah lama berada dalam kungkungan institusi pendidikan dalam relasi kekuasaan dan pengetahuan menurut Foucault (Ball, 2012). Kekuasaan dijalankan dalam institusi pendidikan agar subyek dapat disiplinkan melalui mekanisme-mekanisme seperti, Ujian Nasional, penilaian, absensi kehadiran, bahkan belenggu dalam berpikir kritis menjadi alat kekuasaan terhadap subyek tanpa terasa menekan, oleh sebab karakter ilmiahnya. 

Relasi pengajar di Perguruan Tinggi juga tidak lepas dari mekanisme relasi kuasa. Jadi, begitu menariknya wacana kemerdekaan berpikir yang diusung oleh Kemendikbud era Nadiem menjadi kontradiksi yang patut dibongkar.

Lahirnya kebijakan Kampus Merdeka merupakan keberlanjutan dari program Merdeka Belajar, namun lingkupnya Perguruan Tinggi. Terdapat empat pokok dalam program Kampus Merdeka (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Pertama, Pembukaan program studi baru. Kedua, Sistem akreditasi Perguruan Tinggi. Ketiga, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Keempat, Hak belajar tiga semester di luar program studi. 

Membongkar Kontradiksi Politik Teks “Kampus Merdeka”

Pembacaan Derrida pada tulisan ini membantu untuk mengidentifikasi kontradiksi dalam politik teks “Kampus Merdeka” sehingga membantu kesadaran lebih tinggi akan adanya bentuk-bentuk inkonsistensi dalam teks (Haryatmoko, 2016). Selain itu, menurut Haryatmoko (2016), Pemilihan kata, penyusunan kalimat, cara memilih representasi atau kecenderungan ideologis secara sadar atau tidak sudah memberikan warna tertentu pada teks.

Gagasan dasar Kampus Merdeka seolah-olah berusaha mengkonstruksi sistem kebenaran dan pemaknaannya. Ia abai terhadap kemungkinan pertentangan-pertentangan yang diciptakan oleh teks itu sendiri. Bagaimana mungkin berbicara tentang ‘merdeka’ kalau kemerdekaan itu dimaknai dalam teks kebijakan Kemendikbud justru pembalikan (differance) dari makna merdeka sesunguhnya. Teks kebijakan Kampus Merdeka menciptakan dunianya sendiri, dengan istilah-istilah dan premis-premisnya sendiri (Klages dalam Haryatmoko, 2016).

Melalui konsep pembalikan (differance) Derrida, saya coba menunjukan hubungan penanda (teks Kampus Merdeka) dan petanda (konsep Kampus Merdeka) mengalami pemaknaan yang berbeda dengan yang dipahami sebelumnya. Kita biasanya memaknai kemerdekaan sebagai sebuah kebebasan memilih, terlepas dari tekanan kekuasaan dalam bentuk apapun. 

Sebaliknya, makna Merdeka dalam teks Kampus Merdeka justru mengamini secara tidak sadar relasi kekuasaan menurut konsep Marxis. Terdapat tenaga kerja murah yang disediakan oleh Universitas untuk dieksploitasi oleh industri sebagai mitra Perguruan Tinggi. Jadi, kita dapat memahami petanda (konsep Kampus merdeka) memiliki makna berbeda jika berada dalam konteks kebijakan ini.

Oleh sebab itu kekhawatiran saya sangat beralasan karena pelaksanaan kekuasaan tidak terlepas dari wacana Kampus Merdeka dengan dalih kebenaran melalui teks kebijakan Kampus Merdeka. Haryatmoko (2016) secara jeli menjelaskan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi atau jembatan antara pengalaman dan dunia, namun bahasa itu ideologis. 

Lanjutnya, bahasa menyiratkan ideologi yang beroperasi pada waktu tertentu dan dalam budaya tertentu. Misalnya term “Kampus Merdeka” digunakan untuk menyampaikan gagasan bahwa institusi Perguruan Tinggi harus memerdekakan mahasiswanya melalui klaim kebenaran kata ‘Jam Kegiatan’. Penggunaan kedua kata tersebut menyingkap atau mengabadikan keyakinan Perguruan Tinggi tak lain adalah pabrik penghasil tenaga kerja bagi industri.

Derrida (dalam Haryatmoko, 2016) menawarkan metode untuk mencairkan ideologi yang melekat pada teks “Kampus Merdeka.” Pertama, dengan mengidentifikasi kata ‘Merdeka’ dan ‘Terjajah’ sebagai dua kutub kata yang mengalami kontradiksi. Maka diperlukannya konsep lain yang tidak dapat dimasukan ke dalam dua kutub kata tersebut. 

Konsep yang saya tawarkan adalah ‘Pengetahuan’. Pengetahuan akan memiliki arti ‘merdeka’ jika ia benar-benar terlepas dari relasi kekuasaan yang ada dalam institusi dan memberikan individu kemerdekaan yang sesungguhnya dengan memiliki pengetahuan. Sebaliknya, pengetahuan mengandung kata ‘terjajah’ jika pengetahuan tidak dapat terlepas dari relasi kekuasaan menurut Foucault (Ball. 2012

Setelah menyingkap ‘undecidabilitas’ teks dalam bahasa Derrida, menunjukan bahwa makna teks tersebut saling bertentangan. Sebagaimana dipahami, kata ‘pengetahuan’ tidak mungkin dimasukkan dalam oposisi biner kedua kutub ‘merdeka’ dan ‘terjajah’. Karena ia menunjukan kemungkinan keduanya berada. Pemaknaan selalu menunggu konteks atau dihubungkan dengan situasi tertentu (Haryatmoko, 2016). 

Munculnya konsep pengetahuan sebagai teks ‘undecidabilitas’ berfungsi untuk menetralisir kedua kutub kata. Pada akhirnya yang terjadi adalah penyebaran makna (diseminasi) dengan hasil dekonstruksi pertentangan logika biner dalam teks “Kampus Merdeka.” 

Tekstualitas teks “Kampus Merdeka” berkaitan dengan organisasi retorika Kemendikbud seperti sintaksis yang muncul dalam kalimat “Kemerdekaan Berpikir” yang disampaikan Nadiem. Retorika kalimat itu mengandaikan penataan prosedur-prosedur pilihan kata, gaya bahasa, penataan urutan dan logika (Derrida dalam Haryatmoko, 2016).

Tawaran Derrida dalam memperhatikan pada sintaksis sebuah teks menekankan bahwa metafora “Kampus Merdeka” harus dipahami dalam daya penyebarannya yang tidak stabil sebagai teks, sehingga ia menimbulkan perbalahan wacana bagi para akademisi. Sangat tidak mungkin metafora ‘merdeka’ bertentangan dengan teks kebijakan yang termaktub dalam empat poin kebijakan Kemendikbud. 

Merdeka dalam dunia pendidikan seharusnya dipahami sebagai kemerdekaan berpikir serta tindakan dan upaya melepaskan dari berbagai kungkungan relasi kuasa (industri) terhadap anak didik (buruh magang). Selain itu, potensi potensi komersialisasi pendidikan dengan memudahkan banyak Perguruan Tinggi membiayai dirinya sendiri bertentangan dengan konsep kemerdekaan (jika masih terikat dan bergantung pada kebutuhan ekonomi). 

Kesimpulan

Intelektual adalah benteng akal sehat bagi sebuah bangsa (Said, 2020). Tugas dasar intelektual adalah mencari kebebasan relatif dari tekanan. Tekanan melalui kekuasaan berupa sistem yang membelenggu peran kaum intelektual. Dengan munculnya kebijakan Kampus Merdeka justru mendorong pelemahan fungsi fundamental Perguruan Tinggi sebagai tempat lahirnya kaum intelektual. 

Kemerdekaan belajar seharusnya dipahami sebagai terselenggaranya pencarian akan pengetahuan dan kebenaran yang matang, bukan sekedar menjejali kompetensi individu agar cepat terserap dunia kerja. 

Dengan logika kapitalis tersebut, kita telah mengabaikan aspek pengembangan ilmu pengetahuan yang mendalam dan proses berpikir kritis intelektual muda. Salah satu fungsi berpikir kritis tentu saja dengan mendorong para akademisi mencari kebenaran, bukan kebenaran menurut kacamata industri dan kapitalis.

Kebijakan baru Kampus Merdeka hendaknya mendorong institusi Pendidikan Tinggi bersiap menghadapi kenormalan baru. Keunggulan Kemendikbud yang dipimpin oleh Menteri Muda berprestasi di bidang teknologi, seharusnya memberi perspektif kebaruan. Perspektif kebaruan itu bukan dalam aspek model bisnis Perguruan Tinggi untuk ‘menggoda’ industri dalam kerja sama menampung para lulusan. 

Sebaliknya, Kemerdekaan Belajar adalah mempersiapkan kelihaian Sumber Daya Manusia dalam kompetensi abad 21 berupa kematangan memanfaatkan teknologi. Sehingga, terbebas dan terlepas dari jajahan birokrasi rumit dan metode pengajaran yang memakan proses administrasi yang njlimet. Bukankah kebaruan pemanfaatan teknologi mampu mendisrupsi Perguruan Tinggi dari kekakuan, ketidakefektifan, dan kemerdekaan sesungguhnya dari kebebasan mencari pengetahuan serta kebenaran.

Kepustakaan

Ball, S.J., 2012. Foucault, power, and education. Routledge.

Haryatmoko, M.R.K., 2016. Pemikiran Kritis Post-Strukturalis. Yogyakarta: Kanisius.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., 2020. Merdeka Belajar: Kampus Merdeka. 

Said, E., 1998. Peran Intelektual: Kuliah-kuliah Reith Tahun 1993. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Prabowo, Haris., 2020. Pro dan Kontra atas Kebijakan “Kampus Merdeka” Nadiem. Diakses 1 Juli 2020, dari https://tirto.id/pro-dan-kontra-atas-kebijakan-kampus-merdeka-nadiem-evs2

Sallis, J. ed., 1987. Deconstruction and philosophy: The texts of Jacques Derrida. University of Chicago Press.