Pertarungan Prabowo dan Jokowi pada pemilu 2014 lalu berpotensi kembali terjadi pada pemilu 2019 nanti. Sedangkan partai Demokrat—yang pada pilpres 2014 lalu memilih tidak mendukung salah satu di antara dua kubu tersebut—tengah menggulirkan isu pembentukan poros baru dengan Jusuf Kalla dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ujung tombak. Pasangan JK-AHY diharapkan mampu menjadi penantang serius di tengah rivalitas Prabowo-Jokowi.

Sementara itu, Prabowo dan Gerindra tengah sibuk mencari partner koalisi dalam kontestasi pemilu nanti. PKS, yang menjadi partai pendukung Prabowo pada pemilu sebelumnya, belum juga mendeklarasikan dukungan ke Prabowo secara resmi. Pasalnya, PKS mensyaratkan calon wakil presiden pendamping Prabowo harus berasal dari internal mereka.

Jika masalah itu tidak cepat diselesaikan, bisa jadi PKS berpaling dan Gerindra akan gagal mencalonkan Prabowo menjadi presiden karena terhalang oleh aturan Presidential Threshold.

Tidak kalah repot, Jokowi dan PDI-P tengah dipusingkan dengan nama bakal calon pendamping Jokowi di pilpres 2019 nanti. Meski demikian, mereka sudah mengantongi nama-nama yang siap dipasangkan dengan Jokowi.

Beberapa lembaga survei memunculkan nama-nama yang berpotensi mendampingi Jokowi di pilpres 2019 berdasarkan pilihan masyarakat. Nama-nama beken seperti Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dari PKB dan Romahurmuziy dari PPP bahkan telah terang-terangan ingin menjadi calon wakil presiden mendampingi jokowi.

Namun, Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno menegaskan bahwa penentuan calon wakil presiden sepenuhnya ada pada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, bukan pada lembaga survei ataupun partai pendukung. Siapa pun yang menjadi calon wakil presiden Jokowi di pilpres nanti tentu harus memiliki kemampuan mengisi kekurangan pemerintahan Jokowi sebelumnya.

Jika melakukan flashback, di samping berbagai capaian keberhasilan, tentu masih banyak persoalan yang belum mampu diselesaikan pemerintahan Jokowi. Beberapa media internasional telah mengabarkan hal tersebut. Sorotan paling banyak diberikan pada bidang ekonomi.

Keputusan Jokowi memilih para teknokrat di jajaran Kementerian Keuangan, seperti Sri Mulyani dan jajarannya, nyatanya mampu meningkatkan prosentase pertumbuhan perekonomian Indonesia di saat perekonomian internasional melemah. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dan paling stabil di dunia.

Bahkan Indonesia diprediksi akan menembus lima besar sebagai negara dengan perekonomian terbaik dunia. Tak ayal, presiden Jokowi banyak mendapat pujian dari para pemimpin dunia atas capaian tersebut.

Namun tak sedikit media internasional melihat hal-hal negatif yang terjadi di Indonesia selama pemerintahan Jokowi. Di antara hal itu adalah suhu politik yang tidak kondusif dan pertikaian bermuatan SARA. Dua masalah ini tentu telah disadari bersama dan penyelesaiannya mutlak segera dibutuhkan. Jika tidak, kondisi seperti ini akan semakin membuat negara menjadi gaduh.

Kondisi seperti ini sangat rawan untuk dimanfaatkan oleh (sekelompok) orang yang ingin memecah Indonesia atau sekadar melengserkan kekuasaan pemerintah yang sah, baik dari dalam ataupun luar negeri. Jika itu terjadi, tentu akan menjadikan citra buruk bagi negara dan pemerintah Indonesia.

Menghadapi masalah tersebut, tentu tidak cukup ditempuh melalui jalur hukum, memberikan sanksi, hingga efek jera. Selain tidak efektif, tindakan hukum juga berpotensi membuat kegaduhan semakin berlarut. Hal itu terbukti dengan masih adanya sisa-sisa ideologi agama berpaham radikal berkeliaran, walaupun organisasinya (HTI) telah dibubarkan.

Jadi, Jokowi sebenarnya tidak membutuhkan seorang profesional dalam bidang hukum untuk mendampinginya, melainkan sosok yang mampu merangkul setiap golongan dengan pendekatan-pendekatan kultural. Sosok yang mampu menghadirkan solusi dengan pendekatan yang sopan dan komunikasi yang bersahabat.

Begitulah gambaran sosok yang kiranya layak untuk menjadi pendamping Jokowi kelak. Sosok yang berkharisma, disegani kawan atau rival, dan tentu memahami ihwal politik.

Penyalahgunaan ayat Alquran yang marak terjadi belakangan ini akan tetap menjadi bumbu penyedap di tengah pertarungan politik di pilpres 2019 nanti. Untuk itu, dibutuhkan sosok yang mengerti tentang perkara agama, agar mampu meluruskan dan memberi pemahaman kepada suara mayoritas negeri ini. Bahkan akan ada nilai tambah jika sosok itu memiliki gelar kehormatan agama. Selain disegani sebagai orang yang berilmu, juga dihormati sebagai tokoh agama.

Muhammad Zainul Majdi, contohnya. beliau adalah sosok pemilik gelar ‘Tuan Guru’, suatu gelar keagamaan (Islam) yang diberikan oleh masyarakat.

Muhammad Zainul Majdi akrab disapa Tuan Guru Bajang (muda) atau disingkat TGB. Sosok TGB. Dr. H. Muhammad Zainul Majdi merupakan doktor di bidang tafsir Alquran lulusan Universitas Al-azhar, Kairo, Mesir. TGB adalah penghafal Alquran (hafizh) dan ulama kharismatik di masyarakatnya.

Dengan bekal ilmu agama dan (untungnya) memiliki gelar Tuan Guru serta pengalaman dua tahun di DPR, pada akhirnya memberanikan dia maju menjadi calon gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2008. Benar saja, dia terpilih menjadi gubernur di usianya yang masih sangat muda (gubernur termuda waktu itu), yaitu 36 tahun. Sebuah teladan bagi anak-anak muda, serta sebuah prestasi bagi NTB dan Indonesia.

Tak butuh waktu lama, kharisma TGB dan keberanian yang dimilikinya membuatnya mampu mendamaikan suasana ‘panas’ antara umat Hindu dan umat Islam di bagian barat pulau Lombok. Pertikaian yang telah lama terjadi antara dua unsur agama ini berhasil diredam hingga 10 tahun kepemimpinannya.

Tidak ada konflik, tidak ada sentimen, dan tidak ada suasana ‘panas’. Hanya ada persaudaraan. Dengan segala atribut dan pengalamannya, serta mempertimbangkan kelemahan pemerintahan sebelumnya, Jokowi-TGB akan sangat ideal untuk pilpres 2019.

Jika masih belum terlalu ideal, mari lihat prestasi lain TGB yang akan sangat mampu menguatkan pemerintahan Jokowi di periode keduanya. Pertama, pengalaman sebagai anggota DPR dan Gubernur dua periode.

Pengalaman ini tidak dimiliki oleh para bakal calon wakil presiden lain yang dimunculkan lembaga survei atau partai. Pengalaman memerintah TGB di NTB akan memudahkan Jokowi mengambil keputusan dengan cepat. Sebagai Gubernur NTB dua periode, tentu pengambilan keputusan TGB terkait kebijakan pemerintah nantinya akan dapat lebih cepat, bijak dan efisien.

Kedua, pembangunan Indonesia bagian timur. Kita sama-sama tahu bahwa TGB berasal dari Indonesia bagian timur. Sudah pasti pemerintahan Jokowi-TGB akan memiliki perhatian lebih, dalam usaha melakukan pemerataan pembangunan di pelosok timur Indonesia.

Pembangunan jalan raya, bandara, pelabuhan, pusat perbelanjaan tradisional dan modern, serta fasilitas pendukung di dalamnya telah berhasil memperbaiki iklim investasi di NTB. Ekonomi dan rating standard and poor masyarakat NTB meningkat drastis dibandingkan sebelum TGB memerintah.

Ketiga, pengembangan pariwisata. Di bawah pemerintahan TGB, pulau Lombok menjadi destinasi wisata halal terbaik dunia. Peningkatan fasilitas pada setiap destinasi wisata di NTB mampu menarik turis lokal hingga internasional.

Target yang dibebankan pemerintah pusat terkait jumlah minimum pengunjung yang datang ke NTB berhasil dilampaui dengan sangat signifikan. Lombok International Airport, ruas jalan raya yang diperbaiki, dan berbagai infrastruktur yang dibangun telah berhasil menyerap wisatawan untuk datang ke NTB.

Penyerapan tenaga kerja dari program peningkatan pariwisata juga telah mengurangi pengangguran di NTB. Selain sebagai karyawan, banyak masyarakat di sekitar tempat wisata memaksimalkannya dengan berjualan berbagai souvenir, makanan, dan minuman.

Di satu sisi meningkatkan pendapatan daerah, secara tidak langsung pariwisata juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat NTB di sisi lain. Dengan pengalaman ini, bukan tidak mungkin pariwisata di seluruh penjuru Indonesia akan disulap oleh TGB untuk menarik minat wisatawan mancanegara. Dengan begitu, pendapatan negara akan semakin tinggi.

Keempat, pengalaman mengurus tambang. PT. AMNT (dulu PT. Newmont) yang ada di NTB merupakan perusahaan tambang emas terbesar kedua di Indonesia setelah Freeport. Pengalaman mengurusi regulasi perusahaan tambang emas tersebut akan sangat bermanfaat bagi pemerintah pusat dalam usaha mengambil alih mayoritas saham di Freeport.

Kelima, kemampuan diplomasi. Penguasaan bahasa Arab yang dimiliki TGB akan sangat berguna bagi pemerintahan saat bertemu dengan wakil-wakil negara Arab. Itu akan sangat penting di tengah usaha Indonesia membawa perdamaian, terutama di negara-negara Timur Tengah. Dengan begitu, peran Indonesia akan semakin maksimal di tingkat Internasional yang akan menjadikan Indonesia semakin diperhitungkan di mata dunia. 

Selain bahasa  Arab, TGB juga fasih berbicara bahasa Inggris. Jadi, jika Jokowi tidak dapat hadir dalam forum internasional, maka TGB akan tampil mewakili Indonesia.

Semua capaian tersebut sebagian besar merupakan turunan dari program-program pemerintah. Jadi, TGB tidak akan butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan beban yang menjadi visi-misi Jokowi-TGB kelak.

Selain lima hal tersebut, tentu masih banyak pengalaman dan kemampuan yang dimiliki TGB selama memerintah di NTB. Keberanian dan tekad kuat yang dimilikinya, dalam menegakkan kebenaran yang dipegangnya, menjadikan TGB pemimpin yang kuat dan disegani.

Kritik ke Jokowi di depan awak media beserta pemilik dan jajarannya tak segan dilontarkannya demi rakyat dan kebenaran. Yang terbaru, TGB rela disindir dan bahkan dihujat oleh para pasukan anti-Jokowi karena menyatakan dukungannya pada Jokowi. Semua hujatan tak diperdulikan, demi kebenaran yang dipegang.

Satu keuntungan di hari ketika pemilu diselenggarakan nanti adalah TGB memiliki basis massa yang banyak. Para Nahdliyin (NU dan NW) dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia, dan umat Hindu di NTB, akan dengan senang hati bersatu untuk memberikan suaranya pada seorang TGB. Jika pasangan Jokowi-TGB benar-benar terwujud, maka limpahan suara Nahdliyin akan memenangkan mereka. Inilah yang paling penting.

Jika prestasi, pengalaman, keilmuan, persaudaraan (massa), dan karakter serta segala atribut yang melekat pada TGB sudah ada, lantas apalagi yang harus dipertimbangkan? Keluarkanlah TGB dari Demokrat, sambut dia, dan segeralah deklarasikan Jokowi-TGB demi Indonesia yang lebih sejahtera.