Ada perasaan campur-aduk antara jengkel, geram hingga gregetan saat penulis mendapati data teranyar Net Interest Margin (NIM) perbankan Indonesia masih sangat tinggi. Data terakhir yang penulis dapatkan dari sumber media cetak NIM lima bank besar pada kuartal I 2017 masih di 5,96%.

Memang persentase ini sudah turun dari NIM perbankan akhir 2016 lalu yang bertengger di level 6,83%.  Penurunan pada periode yang sama di 2016 tercatat sebesar 17,6 bps yoy.

Dari lima bank besar (BRI, BCA, BNI, Permata dan BTN) rata-rata penurunan NIM 39,8 bps secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi 5,56%.  Penurunan tajam NIM berturut-turut dialami BCA, BNI dan Bank Permata masing-masing 72 bps, 50 bps dan 49 bps menjadi 6,32%, 5,62% dan 3,45%.

Adapun penyebab penurunan NIM yaitu kenaikan beban bunga yang belum diimbangi dengan pendapatan bunga dan bunga kredit yang anjlok seiring dengan bunga dana yang stagnan.

Meski perbankan ketar-ketir dengan penurunan NIM yang bakal berimbas pada penurunan laba bersih, toh persentase NIM perbankan Indonesia ini masih tergolong tinggi.

Bahkan hanya untuk konteks regional atau ASEAN saja, NIM perbankan Indonesia masih sangat tinggi. Bandingkan saja NIM Indonesia pada 2016 lalu yang mencapai 5,39%, terbentang jauh dengan Thailand yang hanya 2,60%,  Filipina  3,35% dan Malaysia 2,35%.

Masih terpatri di benak pikiran kita wacana dan ambisi pemerintah yang ingin menurunkan NIM yang dalam hal ini digaungkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Upaya kolaboratif 2016 lalu itu hingga kini belum banyak hasilnya.

NIM Indonesia masih sangat tinggi alias terpaut jauh dari target di kisaran 3-4%. NIM yang tinggi menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan indikasi persaingan yang tidak sehat dimana bank benar-benar mendikte masyarakat (nasabah) karena nasabah tidak memiliki bargaining power.

Pertanyaan awalnya tentu saja kenapa NIM harus ditekan. NIM perbankan harus ditekan karena berkaitan erat dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. NIM perbankan Indonesia merupakan salah satu indikator, di luar indikator lain seperti pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan inflasi yang rendah, sehingga perekonomian Indonesia membaik. Untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat, tentu saja NIM harus ditekan.

Pertanyaan selanjutnya kenapa NIM sulit ditekan? Menekan NIM memang tidak semudah membalik telapak tangan. Ada dua jalan untuk menurunkan NIM:

Pertama, menekan suku bunga dan BI Rate. Akan tetapi, langkah ini membutuhkan waktu yang lama. Penurunan suku bunga dan BI Rate ke posisi serendah mungkin tentu dibutuhkan syarat situasi ekonomi yang sudah efisien yaitu dengan inflasi yang rendah.

Kedua, menekan perbankan. Kita tahu Net Interest Margin (NIM) di perbankan digunakan untuk menilai kemampuan manajemen sebuah bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Bank-bank di Indonesia tentu akan selalu fokus pada upaya untuk meningkatkan pendapatan dan pada saat yang sama menekan biaya langsung.

Kalau sukses dalam kalkulasi pendapatan dan pengeluaran, bank akan membuat NIM lebih tinggi dibanding bank lain. Semakin tinggi NIM sebuah bank, semakin efisien bank dalam operasinya dan mengerek laba.

Demi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pendapatan bunga bank harus ditekan. Solusi semacam ini tentu akan diprotes keras dunia perbankan. Mana mau bank menurunkan laba. Namun, melawan “kerakusan” perbankan memang tidak mudah.

Bayangkan saja, bunga tabungan dan deposito kecil, tapi begitu kita mengajukan pinjaman ke bank yang notabene bank tempat kita menabung, bunganya selangit. Pihak perbankan bisa saja berdalih biaya operasionalnya sangat tinggi. Tapi ini pun langsung terbantahkan dengan fakta bahwa laba bank-bank di Indonesia selalu triliunan.

Kerakusan perlu dimaknai sebagai ketidakadilan pihak bank yang hanya memberikan bunga kecil untuk tabungan dan deposito, tetapi pada saat yang sama menawarkan uang kita ke peminjam dengan bunga selangit.

Memang harus diakui NIM mengikuti perkembangan ekonomi fundamental. Namun kesadaran untuk menurunkan NIM untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat Indonesia, tentu akan disambut dengan tangan terbuka dan angkat topi.

Toh, tatkala NIM bisa ditekan di kisaran 3-4%, tak akan berdampak secara negatif pada kinerja bank. Bank seperti biasa mematok tinggi bunga pinjaman entah untuk modal usaha, KPR, kredit pemilikan motor atau mobil. Tak tanggung-tanggung, bunga selangit dan mencekik.

Dalam koteks ini pula, bank pun sudah terbiasa membebankan bunga yang sangat tinggi pada debiturnya yang otomatis membebani bisnis dan ujung-ujungnya menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akhir kata, untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang akan makin moncer, bank-bank di Indonesia harus mau berbagi dengan cara tidak semakin “rakus” dalam mengeruk laba.