Presiden Soekarno menetapkan UU Pokok Agraria Tahun 1960. Semangat dari Undang-Undang ini adalah untuk menghantam sistem agraria yang menjadi warisan kolonial Belanda dan menjawab ketimpangan agraria di perdesaan yang masih dikuasai oleh kalangan tuan-tuan tanah besar warisan feodalisme. 

Sehingga lahirnya Undang-undang ini menjadi tonggak awal perjuangan kaum Tani di Indonesia yang terus dikumandangkan setiap tanggal 24 September dan ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional.

Sayangnya, keberadaan UUPA ini justru belum menjawab ketimpangan agraria hingga saat ini. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang dirilis tahun 2018 lalu, konflik agraria mencapai 244 kasus. Konflik yang terjadi ini masih didominasi persoalan agraria di sektor perkebunan sawit. Dari konflik ini, terdapat 364 orang yang telah menjadi korban.

Konflik agraria ini terjadi juga dilingkar sawit PT. Agro Nusa Abadi di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Konflik yang sudah berlarut-larut ini belum juga terselesaikan hingga sekarang. 

Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah yang belum meletakkan persoalan petani sebagai persoalan paling fundamental dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Ditambah lagi negara yang masih meletakkan kepentingan investasi di atas kepentingan rakyat. Alhasil, situasi ini telah melahirkan banyak persoalan.

Tulisan di bawah ini akan menjelaskan soal kasus agraria di Morowali Utara antara warga masyarakat dengan PT. Agro Nusa Abadi (Astra Agro Lestari) yang hingga saat ini belum terselesaikan.

-------------------------------------------------------------------------------

Pagi itu, pukul 07.00 WITA, Arsad (34) sudah menunggu di depan rumah tempat kami menginap. Dia sudah lengkap dengan baju persatuannya, “Forum Komunikasi Pemuda Molino Bersatu” (FKPMB). 

Hari ini kami akan melakukan aksi terkait perampasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit PT. Agro Nusa Abadi (ANA) di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Massa dari lima desa (Tompira, Bungintimbe, Toara, Molino, dan Bunta) sudah berkumpul dan siap melakukan aksi. Puluhan warga dengan perangkat masing-masing, seperti spanduk, pengeras suara, pamflet, dan sebagainya. 

Arsad tampil sebagai koordinator aksi. Dia sudah terbiasa menjadi koordinator sejak tahun 2012 untuk melawan keserakahan PT. ANA yang melakukan penyerobotan lahan warga di daerahnya.

PT. Agro Nusa Abadi adalah anak perusahaan Astra Agro Lestari yang memiliki jejaring bisnis begitu luas. Secara jejaring bisnis Astra Agro Lestari tergabung Astra Internasional, Tbk dan memiliki relasi bisnis dalam Jardine Matheson Grup yang dimiliki oleh Henry Keswick, bermarkas di London (Inggris). 

Di Sulawesi Tengah sendiri, Astra Agro Lestari memiliki 5 Perusahaan yang tersebar di Kabupaten Donggala dan Morowali Utara, yakni PT. Cipta Agro Nusantara , PT. Rimbunan Alama Sentosa, PT. Sawit Jaya Abadi, PT. Agro Nusa Abadi, dan PT. Lestari Tani Teladan.

Jejaring bisnis yang cukup besar ini menempatkan Astra Agro Lestari sebagai perusahaan perkebunan sawit di urutan pertama yang menguasai lahan cukup besar di Sulawesi Tengah. Tercatat saat ini Astra Agro Lestari telah menguasai lahan di Indonesia sebesar 290,9 ribu Ha dan di Sulawesi Tengah sendiri dengan luas 98, 177 Ha.

Kembali ke PT. ANA. Masuknya perusahaan ini dimulai sejak tahun 2006 ketika Pelaksana Tugas Bupati, Datlin Tamalagi, mengeluarkan Izin Lokasi Nomor: 188.45/0706/UMUM/2006 tertanggal 08 Desember 2006 kepada PT. ANA di Kecematan Petasia Timur dengan luas 19,675. 

Pada tanggal 27 April 2007, Datlin kembali mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) bagi PT. ANA dan diikuti rekomendasi Pembangunan Perkebunan Sawit PT. ANA oleh Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 26 September 2008.

Rentang waktu 2007-2008, PT. ANA telah melakukan land clearing di Desa Bunta, Tompira, Bungintimbe, Molino, Toara Kecamatan Petasia Timur. Aktivitas ini belum secara pasti diketahui oleh masyarakat sebab pihak perusahaan belum pernah melakukan sosialisasi terhadap warga terkait kegiatan itu. 

Pemerintah berdalih bahwa tujuan kegiatan land clearing untuk membuat saluran air untuk mencegah terjadinya banjir.

Pada tahun 2009, PT. ANA telah melakukan penanaman sawit di lokasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tanpa didahului dengan sosialisasi serta penyelesaian hak masyarakat yang memiliki SKPT, SPPT, serta Sertifikat. Alhasil, situasi tersebut melahirkan perlawanan masyarakat yang juga memiliki hak atas tanah di daerah tersebut.

Gerakan Rakyat

Perlawanan rakyat di lingkar sawit PT. ANA ini sudah dimulai sejak awal masuknya perusahaan. Namun dalam catatan kasus, baru di tahun 2012, gerakan yang lebih tersistematis dilakukan oleh warga. Warga melakukan pemblokiran terhadap akses perusahaan terhadap lahan milik mereka, agar tidak ada aktivitas di atas tanah rakyat tersebut.

Aksi blokade lahan yang mulai marak ini membuat pemerintah daerah dan aparat keamanan mengambil langkah-langkah persuasif dengan menjanjikan lahan warga akan dibagi kepada pemilik-pemilik lahan. Namun langkah-langkah tersebut justru diwujudkan dengan mengirimkan aparat TNI/ Polri untuk melakukan penjagaan di lokasi PT. ANA. 

Alhasil, tindakan-tindakan represif dan intimidatif yang terjadi terhadap warga yang menuntut hak-hak mereka hingga saat ini.

Tindakan intimidatif terhadap warga yang membekas dalam ingatan kita ketika pada tanggal 17 Mei 2018, terjadi pertemuan antara Aliansi Lingkar Sawit Petasia Timur dengan pihak PT. ANA dan pemerintah daerah yang digagas oleh Dandim 1311 Morowali Letkol Inf. Sabariyandu Kristian Saragih.

Dalam pertemuan itu, terjadi intimidasi yang dilakukan Dandim terhadap warga masyarakat yang menuntut hak atas tanah mereka. Inilah buntut dari aksi pemalangan pintu perusahaan oleh warga saat melakukan aksi sehari sebelum pertemuan.

Panjangnya perjuangan rakyat selama ini dijawab oleh Bupati Morowali Utara, A. Tripell Tumimomor dengan mengeluarkan Deskresi Bupati Nomor 590/0445/ADPUM/IX/2016 tentang Pengaturan Atas Lahan Izin Lokasi PT. Agro Nusa Abadi (Astra Agro Lestari).

Menurut Arsad (10/4/2019), Deskresi Bupati Nomor 590/0445/ADPUM/IX/2016 tentang Pengaturan Atas Lahan Izin Lokasi PT. Agro Nusa Abadi (Astra Agro Lestari) tidak jelas. Karena bila melihat diskresi ini, diperuntukkan untuk desa Bungintimbe, tapi dalam praktiknya diperuntukkan untuk desa-desa lain yang ada di lingkar PT. ANA di seluruh wilayah Kabupaten Morowali Utara.

Hal senada juga dijelaskan oleh Irhash Ahmady dari Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria-Kantor Staff Kepresidenan (TPPKA-KSP) ketika melakukan verifikasi lapangan pada tanggal 10 April 2019. Menurut dia, Diskresi Bupati ini tidak jelas dan harus batal demi hukum.

Tidak adanya langkah tegas dari pemerintah terkait persoalan PT. ANA ini terus melahirkan perjuangan di rakyat untuk mendapatkan lahan mereka kembali.

Terakhir, pada tanggal 25 Juli 2019 kemarin, warga lima desa kembali melakukan aksi yang kesekian kalinya untuk menuntut hak mereka yang hingga saat ini masih diklaim oleh PT.ANA, anak dari perusahaan Astra Agro Lestari.