Kolumnis
2 bulan lalu · 69 view · 4 min baca menit baca · Lingkungan 76250_56611.jpg

Mengolah Limbah APK Pascapemilu

Puncak Pemilihan Umum (Pemilu) sudah usai. Meskipun tahapan masih panjang dan panas, tetapi salah satu produk negatif kampanye yang memerlukan pemecahan adalah terkait limbah alat peraga kampanye (APK). 

APK memang sebagian besar sudah bersih dari jalanan. Namun limbah APK masih ada dan hanya berpindah tempat. Limbah APK kini menumpuk di Bawaslu/Panwaslu, kantor partai, rumah caleg, rumah timses, dan lainnya. 

Pengelolaan limbah APK pascapemilu ini juga dapat diadopsi pengaturannya untuk pemilu dan even pesta demokrasi lainnya ke depan. Selain mematuhi aturan formal, penyelenggaraan Pemilu mestinya dituntut juga menjunjung norma, etika, dan estetika.

Prinsip kampanye yang harus disadari dan dijunjung tinggi kontestan, salah satunya, adalah ramah lingkungan. Kampanye hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat serta tidak merusak lingkungan. 

Di tengah persaingan berebut suara di Pemilu 2019 lalu, masing-masing kandidat berlomba tidak terbatas dalam menyebar atribut. Fenomena ini menunjukkan iklim positif dalam kacamata politik, tetapi juga mengkhawatirkan secara ekologis.

Limbah APK


Atribut kampanye yang umum digunakan adalah bendera, baliho, umbul-umbul, rontek, spanduk, leaflet, stiker, kaos, dan lainnya. Kebutuhan yang besar akan atribut tentu akan berdampak positif pada gerak roda ekonomi masyarakat. Harapannya, semua kandidat akan melakukan pemesanan kepada UMKM. 

Tetapi, di sisi lain, muncul kekhawatiran dampak negatif berupa potensi limbah yang dihasilkan, baik fisikal maupun visual. Misalkan saja, setiap pasangan kandidat memasang semua atribut di tiap kampung, maka ruang yang ada pasti tidak akan mampu menampungnya.

Keterbatasan ruang atau jalan akan berdampak pada semrawutnya pemasangan atribut. Sangat mungkin pemasangan akan berjejal rapat dan 1 titik dapat menumpuk banyak atribut. Belum lagi, pemasangan masih berebut lokasi strategis dan tempat legal. Wajar jika hasilnya atribut di jalan akan berpotensi menjelma jadi sampah visual.

Potensi atribut atau alat peraga lain yang bisa menjadi limbah adalah stiker dan kaus. Jangkauan atribut ini adalah rumah bahkan individu. 

Satu rumah atau individu bahkan dapat menumpuk atribut dari semua parpol. Stiker yang terpasang sembarang berpotensi menjadi sampah visual. Kaus yang umumnya berkualitas buruk akan cepat rusak dan lagi-lagi berpotensi menjadi limbah di rumah.

Berdasarkan bahannya, secara umum, terdapat potensi limbah pemilu berupa kertas, kain, dan plastik. Kebanyakan atribut kampanye adalah berbahan plastik. 

Atribut seperti baliho atau banner spanduk yang diproses dengan digital printing menggunakan bahan dasar plastik polietilena dan polipropilena. Selain hasilnya bagus dan prosesnya cepat, harganya pun terjangkau.

Yang perlu diwaspadai dari bahan plastik adalah kurang ramah lingkungan, karena tidak bisa terurai oleh alam. Namun sampah plastik dapat ditangani dengan pemakaian kembali (reuse) maupun daur ulang (recycle). 

Reuse sampah plastik umumnya pada skala rumah tangga, misalnya tempat cat plastik digunakan kembali untuk pot atau ember. 80% jenis sampah plastik juga dapat diproses kembali atau daur ulang (Syafitrie, 2001). 

Syarat agar sampah plastik dapat didaur ulang, antara lain: sampah harus dalam bentuk tertentu sesuai kebutuhan (biji, pellet, serbuk, pecahan), harus homogen, tidak terkontaminasi, serta diupayakan tidak teroksidasi. 


Agar syarat tersebut terpenuhi, sebelum digunakan, sampah plastik haruslah diproses melalui tahapan sederhana, yaitu pemisahan, pemotongan, pencucian, dan penghilangan zat-zat yang ada (Sasse dkk.,1995).

Manajemen Terpadu

Ramah lingkungan bukan hanya tanggung kontestan, tetapi juga penyelenggara pemilu dan pemerintah. 

Pertama, kontestan sudah saatnya menjadikan desain ramah lingkungan sebagai jurus kampanye. Dimulai dari hal-hal sederhana, seperti minimalisasi atribut berbahan plastik, tidak memasang atribut di pohon dengan paku, tidak mengganggu lalu lintas, minimalisasi sampah di setiap kegiatan, serta melakukan pengelolaan, baik pra, saat, maupun pascakampanye.

Kedua, bagi penyelenggara pemilu perlu mengatur, mengawasi, hingga memberi sanksi atas pelaksanaan kampanye agar ramah lingkungan. KPU diharapkan dapat mengatur agar pemasangan atribut dapat dilakukan kolektif dari seluruh peserta pada titik-titik yang ditentukan. 

Perlu koordinasi dengan peserta agar esensi kampanye sebagai pendidikan politik tidak terkurangi. Sedangkan Panwaslu memiliki ranah kontribusi pada pengawasan dan evaluasinya.

Ketiga, pemerintah juga punya ruang tanggung jawab dan wewenang berkontribusi. Pemerintah daerah melalui peraturan bupati/walikota dapat mengatur lokasi pemasangan alat peraga kampanye. 

Agar optimal dan tidak terkesan membatasi hak kandidat berkampanye, maka perlu koordinasi intensif antara pemerintah daerah, KPU, dan peserta Pemilu. Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan dapat memberikan bimbingan teknis dan jika perlu memfasilitasi peralatan tentang bagimana memilih bahan atribut hingga mekanisme memelihara, mendaur ulang, serta mengelola limbah pemilu yang ramah lingkungan. 

Satpol PP, bekerja sama dengan Bawaslu, dapat menjadi ujung tombak dalam mengawasi hingga mencabuti atribut yang terbukti melanggar aturan dan menimbulkan sampah visual.

Strategi dan orentasi upaya penanganan mesti berpihak pada masyarakat. Usaha kreatif dapat ditumbuhkan pada produksi berbasis pemakaian kembali. Keberlanjutan usaha ini juga masih dapat dikembangkan pascapemilu, yaitu untuk menangani sampah iklan di jalanan. 


Limbah memang berbahaya. Namun, jika dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin akan berbalik menjadi berkah. Artinya, penanganan limbah APK jika dilakukan secara terpadu dan serius justru dapat menguntungkan secara ekonomis, ekologis, hingga politis.

Secara substansial, kampanye juga dituntut menjadi media pendidikan lingkungan masyarakat. Ke depan, visi-misi kontestan kaitannya dengan pengelolaan lingkungan diharapkan dapat mewarnai proses kampanye.

Artikel Terkait