Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menduga Aplikasi PeduliLindungi melanggar HAM, karena telah mengganggu privasi pergerakan  dan mengambil data masyarakat. 

Hal ini yang memunculkan beberapa respon dari berbagai aktor di Indonesia, mulai dari aktor negara sampai non negara. Sebagian aktor negara Indonesia mengatakan bahwa tuduhan yang diberikan oleh Amerika Serikat itu tidak mendasar. 

Sebagian aktor yang lain mengatakan bahwa Aplikasi PeduliLindungi justru melindungi masyarakat dari penularan Virus COVID-19. Dengan ini secara langsung Indonesia telah memberi respon keras terhadap tuduhan Amerika Serikat. 

Dari Kementerian Kesehatan Indonesia, mengatakan bahwa Aplikasi PeduliLindungi turut berkontribusi dalam penurunan jumlah penularan COVID-19 di Indonesia. Aplikasi ini memiliki peranan yang besar dalam melawan lajunya tingkat penularan Delta dan Omicron. 

PeduliLindungi juga sangat membantu dalam pencarian vaksinasi terdekat serta memiliki beberapa fitur yang dapat membantu penyembuhan pasien COVID-19, seperti adanya layanan telemedisin, dompet digital sertifikat Indonesia dengan standar World Health Organization (WHO) dan masih banyak pelayanan yang lain.

Dalam mengembangkan Aplikasi PeduliLindungi ini tertuju pada kesepakatan global, yaitu dalam Joint statement WHO on data protection and privacy in the Covid-19 respons pada tahun 2020, yang mana ini sebagai tumpuan praktik negara dalam pemanfaatan teknologi prokes COVID-19. 

Oleh karena itu, pemerintahan Indonesia berani menjamin keamanan data pengguna aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi ini juga telah melewati rangkaian pemeriksaan secara teknis dan legalitas pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

Dengan demikian, Aplikasi PeduliLindungi adalah sistem elektronik yang sangat aman dan dinilai sangat bertanggung jawab. Dalam hal ini penulis mengkritisi tuduhan yang diberikan oleh Amerika Serikat adalah sebuah intervensi.

Amerika Serikat terlalu mencampuri urusan negara lain terkait permasalahan HAM, padahal di negaranya sendiri masih banyak pelanggaran HAM yang  belum terselesaikan.

Ditengah-tengah konflik ini, muncul pertanyaan "Mengapa Amerika Serikat tidak memperhatikan permasalahan Hak Asasi Manusia di negara nya sendiri ?" Amerika Serikat merasa bahwa mereka adalah negara adikuasa, yang berhak menilai negara lain bila tidak sejalan dengan parameter yang mereka ciptakan. 

Mereka  menilai segala sesuatu harus sesuai dengan perspektif nya sendiri, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat seperti ingin negara lain memiliki pemikiran yang sama dengan mereka.  

Terkait pertanyaan di atas, Amerika Serikat sempat mengatakan bahwa mereka pasti akan memperhatikan permasalahan HAM di negara mereka sendiri, mungkin bukan sekarang tetapi nanti namun pasti. Dari perkataan itu terkesan mereka tidak menganggap penting pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya.

Seharusnya pertanyaan yang dilontarkan itu dapat membuat Amerika Serikat membuka mata terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya sendiri dan tidak lagi mencampuri urusan rumah tangga negara lain.

Seharusnya, Amerika Serikat lebih tanggap dan peduli terhadap permasalahan HAM di Negaranya. Begitu miris dan sangat disayangkan bahwa sebuah negara yang memiliki hak veto tidak semaksimal mungkin menyelesaikan permasalahan di negaranya terkait HAM. 

Padahal mereka memiliki banyak sekali relasi yang dekat dengan negara-negara lain, yang di mana mereka dapat bekerjasama untuk menjunjung tinggi keadilan HAM di negaranya sendiri. Apalagi Amerika Serikat terkenal dengan negara yang berpower.

Ini yang menyebabkan munculnya beberapa pertanyaan di kalangan masyarakat. “Bagaimana suatu Negara yang berpower memiliki permasalahan yang tinggi terkait HAM di negaranya?”, “Permasalahan terhadap HAM saja belum dapat diselesaikan, bagaimana dapat dikatakan sebagai negara yang berpower?” 

Permasalahan mengenai HAM bukanlah suatu permasalahan yang sederhana, dan tidak dapat dikatakan sebagai hal yang sepele dan yang dapat diselesaikan nanti-nanti.     

Mengenai hal ini, sebenarnya Amerika Serikat sudah membuat berbagai macam upaya untuk mengurangi tingkat pelanggaran HAM. Namun, sangat disayangkan upaya ini tidak efektif dijalankan. Padahal Amerika Serikat termasuk negara yang pertama kali menetapkan dan melindungi HAM di dalam konstitusinya. 

Seperti yang diketahui, Amerika Serikat memiliki pernyataan kemerdekaan (Declaration of Independence) yang di dalamnya berisi perlindungan dan jaminan HAM. Namun, pada kenyataan nya deklarasi tersebut seperti hanya formalitas saja. 

Pelanggaran HAM masih banyak ditemui di sana dikarenakan kurangnya ketegasan hukum dan aparat pemerintah yang seakan-akan menyepelekan permasalahan ini.  

Jika dikaitkan antara pernyataan di awal mengenai tudingan Amerika Serikat terhadap Aplikasi PeduliLindungi dengan pernyataan di atas tadi, tanpa disadari Amerika Serikat telah memperlihatkan bagaimana jati dirinya.  

Amerika Serikat terlalu ikut campur atas urusan Negara lain, tanpa memperhatikan permasalahan di negaranya sendiri. Seharusnya Amerika Serikat sedikit malu terhadap perlakuannya tersebut. 

Tetapi, sebenarnya Indonesia juga tidak begitu merespon tudingan mereka. Indonesia tidak begitu peduli terhadap tuduhan Amerika Serikat. Justru Indonesia memberi respon positif dan merasa bangga dalam menggunakan Aplikasi PeduliLindungi. 

Indonesia bersikap santai dan biasa dalam menghadapi tudingan-tudingan yang Amerika Serikat berikan. Bahkan, Indonesia membuktikan bahwa dengan menggunakan Aplikasi PeduliLindungi dapat membantu menghentikan penyebaran COVID-19.