Peneliti
1 tahun lalu · 1655 view · 4 min baca · Agama 33403_13509.jpg
Foto: bbc.com

Mengkritik Poligami, Salahkah?

Seorang ustaz yang dikenal lewat jejak keselebritisannya meng-upload foto bersama tiga istrinya. Dari situ akhirnya diskursus tentang poligami kembali lagi untuk kesekian kalinya menjadi pembincangan publik, terlebih di medsos.

Poligami di Indonesia sejak dulu tidak pernah benar-benar redam jadi pro-kontra. Isu ini sebenarnya tidak terlalu penting, namun ia selalu memancing riuh dikarenakan agama selalu diseret-seret ke dalam perdebatan tersebut. Itu yang membuat kenapa isu ini selalu menjadi isu publik yang cukup memantik perdebatan.

Banyak yang bilang, “Eh, kenapa sih kamu ngurusin urusan pribadi orang? Lha, orang mau istrinya berapa kek, itu kan urusan orang masing-masing? Bukan kau yang biayai!” Hehe. Bisa dikatakan, orang yang berpikiran tersebut ada benarnya. Namun, tentu saja ada salahnya. Kenapa? Karena urusan poligami yang dibawa ke ranah publik sebenarnya tidak lagi bisa disebut benar-benar urusan privasi.

Saya justru melihat bahwa ini telah menjadi ideology campaign untuk mengkampanyekan suatu hal ideologis dalam ranah publik. Terlebih lagi ketika ia menggunakan agama yang notabene milik publik (agama bukan milik privasi satu-dua orang) untuk melegitimasi diskursus ideology campaign tersebut.

Urusan poligami yang dibawa ke ruang publik sebagai seperangkat ideologi, tidak bisa disebut sebagai urusan privasi lagi. Mengkritik praktik poligami demikian bukanlah suatu bentuk intervensi privasi orang terhadap orang lain.

Sebab, ketika seorang selebritas pemuka agama yang notabene tokoh publik memvisualisasikan simbol-simbol poligami tersebut, dalam arti mengkampanyekan hal tersebut ke ranah publik, maka ini sudah bukan urusan privat lagi.

Karena itu, kita yang menolak diskursus tersebut punya hak untuk melakukan counter campaign dengan mengkritisi diskursus poligami itu sendiri. Pertanyaan sederhana saya begini, kalau Anda ingin memperbanyak istri, kenapa mesti mengkampanyekan hal tersebut kepada publik sebagai sesuatu yang benar? Kalau toh ingin berlindung dalam kredo ranah privasi.

Sama halnya kalau kita mengatakan, kenapa hasrat seseorang ingin memperbanyak istri selalu membawa-bawa nama agama untuk hal itu? Lha, Anda kan bisa saja beristri berapa pun tanpa harus membawa-bawa nama agama untuk melegitimasinya?

Agama itu milik publik, itu berarti Anda telah menggunakan milik publik untuk kepentingan pribadi. Kalau saja sang empu poligami tidak mengkampanyekan di ruang publik, terlebih tidak membawa-bawa agama, saya rasa barulah benar ketika kita mengatakan adalah privasi yang bersangkutan. Terlepas dari perdebatan seputar perspektif gender. 

Jika dilihat dari perspektif gender, kita akan menemukan celah untuk mengkritik praktik tersebut, kendati dikurung dalam argumen ranah privasi. Kalangan aktivis perempuan punya banyak argumentasi mengapa poligami perlu ditolak secara tegas.

Argumentasi itu misalnya, bahwa atas nama apa pun, praktik poligami adalah bentuk dominasi lelaki terhadap perempuan, cenderung diskriminatif. Ia tidak hanya merepresentasikan budaya patriarki, tapi juga budaya feodal yang anti-kesetaraan, dengan segenap ancaman akan dampak-dampak yang destruktif yang ditimbulkannya, baik itu secara psikologis maupun sosiologis.

Sejak munculnya “Poligami Award” yang disponsori oleh Puspo Wardoyo 2003 yang lalu, kita melihat bahwa diskursus poligami tersebut belumlah benar-benar padam, meski penolakan datang dari berbagai kalangan.

Saya justru melihat bahwa selain dari ada sekelompok orang yang berkeinginan untuk menjadikan diskursus tersebut sebagai suatu tata nilai yang ingin ditanam dalam masyarakat, hal lain bahwa terdapat dominasi tafsir agama yang dipaksakan untuk melegitimasi diskursus tersebut. Suatu pemaknaan teks atas ayat suci yang kehilangan konteks, namun dipaksakan untuk diejawantahkan dengan cara melabrak akal sehat dan realitas sosial yang ada.

Satu-satunya ayat yang dijadikan acuan adalah QS. Annisa [4]: 3, yang berlisan:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Bagi para pro-poligami, ayat tersebut justru dianggap perintah. Padahal sungguh cukup jelas secara analisa semiotika bahasa bahwa ayat tersebut sebenarnya justru lebih menekankan, memperlihatkan larangan, ketimbang perintah. Proposisi bersyarat pada ayat tersebut menandakan bahwa hal tersebut bermakna lebih bersifat larangan ketimbang perintah.

Dan hal tersebut tervalidasi kalau kita melihat konteks sosial di mana dan bagaimana Islam turun di Arab pada saat itu. Poligami pada awalnya adalah kebiasaan buruk masyarakat Arab yang sangat patriarki semakin dikikis sejak Islam turun. Saking patriarkinya, tidak ada batasan seorang laki-laki dalam beristri. Seorang laki-laki bahkan bisa beristri hingga 10, bahkan justru dianggap simbol keperkasaan.

Nah, ketika ayat tersebut turun dengan membatasi jumlah istri sampai (jumlah) empat ditambah lagi dengan ciri proposisinya yang bersyarat, ini justru bertanda kemajuan bagaimana Islam perlahan ingin memutus kebiasaan hidup patriarki masyarakat Arab pada saat itu. Dan kita tahu bahwa tafsir demikian juga sudah lazim oleh para pemuka agama Islam yang lain, bukan tafsir baru.

Jadi, kalau ada sekelompok kecil orang terlalu ingin mengejewantahkan tafsir memperbanyak istri di zaman ini, itu berarti semestinya mereka hidup jauh puluhan ribu abad yang lampau, bahkan lebih cocok hidup jauh sebelum Islam datang.

Dominasi tafsir seperti ini mesti dilawan dengan tafsir alternatif. Banyak yang latah menerjemahkan ayat secara tekstual, tapi kehilangan kontekstual. Manusia terlalu sombong untuk bermain-main dalam lingkar-lingkar ayat suci untuk menyembunyikan alibi atas hasrat.

Bukankah tugas pemuka agama yang saya tahu selama ini adalah mengkampanyekan pengendalian atas hasrat (nafsu)? Saya bahkan hampir tiap hari mendengar bagaimana nafsu itu “dikutuk” tiada habisnya lewat mulut para pemuka agama. Apakah tidak ada sesuatu yang kontradiksi dalam hal ini ketika nafsu “dikutuk” di atas mimbar, namun juga tetap berhasrat untuk mengkampanyekan diskursus memperbanyak istri?

Kalau saja siapa pun benar-benar alim, taat beragama, saya rasa ada banyak ayat yang mesti ditegakkan dalam Al Quran ketimbang satu ayat yang hanya berbicara poligami. Perintah menegakkan keadilan, melawan kezaliman, dan perintah-perintah pembebasan bagi orang tertindas, saya rasa itu jauh lebih subtantif ketimbang berdiskursus tentang memperbayak istri.

Artikel Terkait