Kritik telah menjadi bagian dari kehidupan di negeri ini. Semenjak  bergulirnya era reformasi, kritik bukan hanya salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat di alam demokrasi, melainkan telah menjadi budaya masyarakat, baik sebagai warga negara, sebagai anggota kelompok, maupun sebagai individu dalam lingkungan sosial sehari-hari.

Karena telah membudaya, kritik-mengkritik terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Tidak hanya kepada pemerintah, orang merasa leluasa mengkritik pimpinan perusahaan tempatnya bekerja, pimpinan dan pengurus lembaga sosial yang menaunginya, ketua Rukun Tetangga (RT) tempat tinggalnya, bahkan guru-guru, orangtua, tetangga dan rekan sejawatnya.

Konon, istilah “kritik” berasal dari kata Yunani Kuno “krinein” yang berarti mengupas, membelah, menggali dan lain sebagainya sampai menemukan akar suatu permasalahan. Berdasarkan makna etimologis ini kritik tidaklah semata-mata mengandung unsur menyalahkan atau mencari kesalahan.

Dalam bahasa Arab kontemporer, kritik disebut “naqd” yang artinya kurang lebih serupa dengan kata Yunani itu. Istilah “naqd” populer berkat karya Muhammad Abid al-Jabiri Naqd al-‘Aql al-‘Arabiy (Kritik Nalar Arab). Karya tersebut berusaha mengurai pola pikir keilmuan Islam-Arab di era tradisional.

Ada tiga metode kritik menurut al-Jabiri (dalam al-Turats wa al-Hadatsah: Dirasah wa Munaqasyah, 1991): (1) analisa struktur pemikiran dalam tubuh pikiran itu sendiri, atau dalam kata lain, “bagaimana alur berpikirnya?”, (2) analisa historis pemikiran atau “apa latar belakang yang mempengaruhi munculnya suatu pemikiran”, (3) analisa ideologis nalar atau pengaruh ideologis yang menyelimuti suatu pemikiran, atau “apa tujuan di balik pemikiran itu?”.

Berdasarkan pandangan al-Jabiri ini, kritik bahkan bukanlah mencari kesalahan, melainkan mengurai struktur nalar dari suatu pengetahuan. Namun demikian, fenomena kritik-mengkritik di dalam masyarakat kita menunjukkan sebaliknya. Mengkritik berarti mengungkap kesalahan dalam perkataan, perbuatan atau kebijakan suatu pihak dan mengutarakannya, baik secara langsung kepada yang bersangkutan maupun tak langsung.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sepertinya memotret budaya kritik di tengah masyarakat kita ini. KBBI menyatakan kritik adalah “kecaman atau tanggapan, atau kupasan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik-buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat dan sebagainya”.

Kritik-mengkritik kini telah menjadi budaya kita. Semakin intens saling mengkritik satu sama lain dengan berbagai caranya, semakin membuat kita merasa kritik tidak lagi bertujuan untuk perbaikan. Kritik-mengkritik justru mengandung aroma persaingan, permusuhan, upaya memojokkan bahkan menjatuhkan.

Lebih-lebih, ketersedian media sosial yang menjadi saluran komunikasi tanpa batas membuat orang saling lempar-melempar kritik secara membabi-buta – jika itu masih bisa disebut kritik. Kebebasan berpendapat yang dialirkan oleh semangat reformasi malah menghasilkan suasana bermasyarakat yang tidak sehat, sebagaimana adagium yang baru-baru ini populer: sekali merdeka, merdeka sekali.

Terlepas dari itu, nampaknya sudah menjadi tabiat manusia untuk mencari kebenaran dan menghindari kesalahan. Jika kritik dimaknai sebagai mencari kesalahan, seseorang sedapat mungkin menghindari kritik. Karena itu, dalam suasana kritik-mengkritik orang acapkali bersikap kritis terhadap kritik. Dalam kata lain, orang mencari kesalahan dalam suatu kritik.

Tatkala menghadapi kritik, biasanya orang menanyakan solusi. “Lalu apa solusi yang anda tawarkan?”, begitu seringkali respon terhadap suatu kritik. Tanpa menyertakan solusi, kritik seringkali dianggap hanya sebagai gumaman. Apakah kritik harus selalu menyertakan solusi? Menurut salah seorang pakar komunikasi politik, ya. Tapi bagi sebagian kalangan hal itu adalah buah kegagalan.

Pihak yang mendapat kritik kadang juga menyerang balik pengkritik dengan mengatakan: “jika kinerja saya kurang baik, bisakah anda melakukan sendiri pekerjaan yang benar?”. Atau seperti kritik balik Pasha “Ungu” kepada Giring “Nidji” yang mengkritik Gubernur Jakarta baru-baru ini: “mengelola Jakarta tak semudah bro mengkritik di Medsos”.

Hal ini mengandaikan hanya orang yang memiliki kemampuan atau keahlian yang berhak melontarkan kritik. Bila demikian, kritik-mengkritik akan sangat terbatas hanya bagi kalangan elit dan kritik hanya berlaku dari atas ke bawah.

Kebanyakan kritik tidak diterima begitu saja. Orang kadang menanggapi sinis atau mencurigai suatu kritik yang terlontar padanya. Pihak terkritik curiga bahwa pengkritik punya motif atau motivasi tertentu dalam menyampaikan kritik. Karena kritik difahami secara emosional pihak terkritik lantas memandang dan menanggapi kritik secara emosional pula.

Itulah mengapa teman saya yang seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS, sekarang ASN) tatkala menanggapi kritik khalayak umum terhadap kinerja para abdi negara mengatakan: “Ah, para pengkritik itu adalah mereka yang gagal lulus jadi PNS”. Itulah pula mengapa kiranya seorang yang saya kenal memiliki tingkat ekonomi mapan berkata: “gerakan-gerakan kiri adalah kumpulan orang-orang yang malas bekerja”.

Kritik terhadap kritik semacam ini tentu saja tidak membuat keadaan lebih baik. Namun di sisi lain, meminjam analisis wacana ala Foucault, dengan memandang kritik sebagai wacana kita bisa memahami, misalnya, mengapa kecil kemungkinan santri mengkritik kyainya atau mengapa yang secara terbuka mengkritik pemerintah bukan seorang abdi negara.

Dengan itu kita juga dapat memahami mengapa para pendukung tokoh politik tertentu punya standar ganda dalam menilai tokoh dukungannya vis a vis lawan politiknya. Dukungannya selalu benar, lawannya selalu salah. Juga, kita dapat mengerti mengapa kebenaran hanya berlaku bagi kelompok sendiri tapi tidak bagi kelompok lain. Jadi, kritik pun tak lepas dari relasi kuasa.

Hanya saja, jika kritik dapat dikritik dan kritik terhadap kritik juga dapat dikritik, lalu kritik terhadap kritik yang mengkritik kritik juga dapat dikritik, maka kita akan berkutat di situ-situ saja tanpa langkah maju untuk perbaikan. Pada akhirnya kita harus terus mengembangkan etika kritik dan membangun hati yang tulus dalam memberi dan menerima kritikan.

Bagaimanapun, kritik dan kebebasan berpendapat adalah landasan demokrasi. Sekalipun manusia bertabiat selalu mencari kebenaran dan menghindari kesalahan, bukankah dengan kritik yang melegakan jiwa kita akan mencapai kebenaran meski melewati banyak kesalahan?

Untuk meraih kebenaran itu, sekali lagi, kritik memang memerlukan etika dan sikap bertanggungjawab. Saya teringat ujaran Almarhum Jalaluddin Rakhmat ketika suatu waktu beliau menyampaikan ceramah di IAIN Antasari Banjarmasin: “Kritiklah orang lain dengan kata kerja. Jangan kritik dia dengan kata sifat”.

Semua pihak harus menyampaikan, menerima dan menanggapi kritik dengan cara-cara yang beradab. Asalkan, kebutuhan akan kritik yang sopan dan bertanggungjawab itu bukan sekedar dalih tidak mau dikritik.[]