18142_70360.jpg
Ilustrasi: cartoonmovement.com
Politik · 3 menit baca

Mengkaji Globalisasi melalui Perspektif Modernitas

Sebagai studi yang dinamis, pengantar globalisasi tentunya memiliki berbagai pandangan teoretis sebagai suatu landasan, acuan, serta alat yang digunakan untuk meninjau suatu fenomena dan isu yang berkembang secara global.

Globalisasi sebagai suatu fenomena dipetakan ke dalam tiga konteks waktu, yaitu penganut modernis, kontemporaris, dan historisis. Ketiga perspektif tersebut memiliki pandangan yang berbeda mengenai awal mula kemunculan adanya interdependensi yang menjadi ciri utama globalisasi. 

Kaum modernis berpendapat bahwa globalisasi diperkirakan berkembang sejak tahun 1700-an, yang pada awalnya ditandai dengan lahirnya Perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Perjanjian Westphalia sendiri merupakan perjanjian yang mengubah konsep city-state menjadi nation-state. 

Semenjak konsep tersebut diterapkan, perkembangan globalisasi terus meluas hingga menyentuh aspek yang berhubungan dengan urusan kenegaraan. 

Munculnya perkembangan serta fenomena-fenomena baru yang terjadi dalam globalisasi dianggap dapat mereduksi keberadaan dari kedaulatan negara. Hal ini yang kemudian menimbulkan suatu penyimpangan atas tradisi yang telah ada sebelumnya (Giddens, 2002: 66). 

Menurut David Held (2000: 399), terdapat empat indikasi atas fenomena-fenomena baru yang dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang dari tradisi. Pertama, efektivitas kekuatan politik bukan hanya milik pemerintah seutuhnya, melainkan dibagi pada tingkat nasional, regional, serta internasional. 

Kedua, ide kolektivitas self-determining tidak dapat muncul jika hanya dalam batas-batas suatu negara saja, tetapi akan muncul dan lebih bermakna apabila nation-states sedang menjalin suatu ikatan. Ketiga, operasi negara dalam sistem global serta regional semakin kompleks dan turut memengaruhi otonomi serta aspek kedaulatan. 

Keempat, periode ini ditandai oleh serangkaian tipe baru yang signifikan mengenai permasalahan batas yang menentang perbedaan antara urusan dalam dan luar negeri, isu-isu internal politik, serta pertimbangan internasional (Held, 2000: 389-400). 

Penyimpangan atas tradisi juga terjadi dalam bidang informasi dan komunikasi. Selain mengikis nilai budaya dan politik lokal, arus informasi dan komunikasi juga membuka gerbang terhadap masuknya nilai-nilai yang tidak sesuai kedalam suatu negara. Hal ini yang kemudian menimbulkan pergeseran budaya yang telah lama dianut di negara tersebut (Giddens, 2013: 61). 

Giddens (2002: 60) menyatakan bahwa terdapat tiga hal yang mencirikan masyarakat modern, yakni globalisasi, detradisionalisme, dan social reflexivity.

Detradisionalisme bukan semata-mata melupakan atau meninggalkan tradisi. Tetapi, lebih tepatnya ialah tradisi bukan lagi satu-satunya dasar pembuatan keputusan, menurutnya tradisi pada masa ini lebih pada status baru. 

Sedangkan social reflexivity berarti manusia bebas menyeleksi informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Proses-proses tersebut dipandang oleh kaum modernis telah berlangsung sejak ditemukannya telegraf pada tahun 1840 silam. Perkembangan tersebut telah mendukung kelancaran arus informasi yang pada akhirnya berimbas pada perubahan masyarakat secara menyeluruh. 

Maka dapat dikatakan bahwa walaupun memiliki pengertian yang berbeda, globalisasi menurut kaum modernis merupakan kosekuensi dari proses modernisasi itu sendiri (Giddens, 2002: 60-64). Atas dasar tersebut para pemikir modernis sepakat bahwa perubahan yang dibawa oleh globalisasi telah berkembang di luar batas kendali. 

Giddens (2002: 8) mengungkapkan bahwa negara telah kehilangan hampir seluruh kedaulatan yang awalnya mereka miliki, serta para politikus kehilangan kapabilitas mereka dalam memengaruhi suatu partai. Hal ini yang kemudian melahirkan ungkapan bahwa era dari negara bangsa telah berakhir. Globalisasi dinilai tidak hanya mendorong perkembangan yang bersifat konstruktif, tetapi juga membawa tekanan yang bersifat destruktif terhadap otonomi lokal. 

Seorang sosiolog Amerika, Daniel Bell (dalam Giddens, 2002: 13) mengungkapkan bahwa negara menjadi tidak hanya terlalu kecil untuk menyelesaikan suatu masalah yang besar, tetapi juga menjadi terlalu luas untuk menangani masalah yang sederhana.

Selain itu, Giddens (2002: 18) juga berpendapat bahwa kebijakan ekonomi nasional tidak akan berjalan dengan efektif seperti sebelumnya akibat adanya geliat perekonomian global. Ia juga berpendapat bahwa yang paling utama adalah negara harus kembali memikirkan konstruksi identitas mereka karena konsep-konsep lama dalam geoplotik telah hilang atau obsolete.

Melalui pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kaum modernis memandang globalisasi sebagai sebuah fenomena perubahan yang bersifat luas dan sukar untuk dibendung. Kendati demikian, perubahan dalam globalisasi dikatakan sebagai sebuah penyimpangan atas tradisi yang telah ada sebelumnya, karena dianggap dapat mereduksi kedaulatan serta nilai-nilai tradisi yang dianut oleh suatu negara. 

Globalisasi juga dipercaya oleh kaum modernis sebagai kosekuensi dari adanya modernisasi pemikiran dan tingkah laku manusia yang terejawantahkan dalam bentuk inovasi yang berkelanjutan. Dengan adanya realitas tersebut, sebuah nation-state memerlukan bentuk identitas kebangsaan yang solid, namun memiliki fleksibilitas serta mampu menyesuaikan diri dengan tantangan zaman, agar dapat bertahan dalam arus globalisasi yang pesat,

Referensi:

  • Giddens, Anthony. 2002. “Globalisation”, dalam Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives, London: Profile Books Ltd.,
  • Giddens, Anthony. 2013. “The Institutional Dimensions of Modernity”, in the Consequences of Modernity. John Wiley & Sons, pp. 55-78.
  • Held, David. 2000. Regulating Globalization? The Reinvention of Politics, International Sociology, Vol. 15, No. 2, pp. 394-408.