Artikel ini akan membahas masalah upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengikis berbagai penyakit birokrasi Weberian Plus guna tercapainya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Ketertarikan penulis ingin meneliti lebih dalam lagi kualitas pelayanan publik yang ada di Pemprov DKI Jakarta, yang mana selama ini di masyarakat beredar ketika berhadapan dengan urusan pelayanan publik tidak efektif dan efisien, serta membutuhkan rentetan panjang untuk mendapatkan sebuah dokumen resmi.

Misalnya saja dalam mendapatkan visa dan pasport. Masyarakat dihadapkan dengan prosedur dan juklak pelayanan yang panjang dan berbelit sehingga menguras waktu dan tenaga dalam pengurusannya. 

Sebagai ibu kota negara, sudah seharusnya Pemprov DKI Jakarta menyediakan kualitas pelayanan publik yang baik guna menunjang tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan hadirnya MPP (Mall Pelayanan Publik) ini mampu apakah menjawab semua harapan warga DKI Jakarta dalam mendapatkan pelayanan publik yang transparan, efektif dan efisien.

Payung hukum Mall Pelayanan Publik di Jakarta di atur dalam PERGUB No 142 Tahun 2017 tentang Mall Pelayanan Publik. MPP adalah suatu aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dimana pelayanan satu sama lain saling terintegrasi dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa atau ekonomi lainnya.

Mall Pelayanan Publik di DKI Jakarta terletak di Jalan Rasuna Said Kav. C 22, Setia Budi Jakarta Selatan. MPP ini diresmikan oleh Gubernur Djarot Syaiful Hidayat (pada saat itu) bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PAN-RB Asman Abnur, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil hadir untuk bersama-sama meresmikan MPP pada Hari Kamis, 12 Oktober 2017.

Saat ini usia Mall Pelayanan Publik (MPP) di DKI Jakarta telah berusia satu tahun. Dikatakan oleh Wakadinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bapak Denny Wahyu Haryanto menyebutkan bahwa terdapat layanan yang ada di MPP yang paling diminati diantaranya adalah layanan keimigrasian. Selain keimigrasian, layanan yang selalu ramai pengunjung adalah layanan Samsat Polda Metro Jaya dan BPJS Kesehatan.

MPP terdapat 18 lembaga dengan 330 jenis layanan perizinan dan non perizinan yang membuka pelayanan di MPP DKI Jakarta. Selama setahun ini diketahui ada 47.163 pemohon yang dilayani, 27.588 merupakan layanan DPMPTSP dan 19.575 layanan dari lembaga lain. Dengan hadirnya MPP, masyarakat tidak perlu antre panjang untuk mengurus sesuatu karena pengunjung di MPP tidak seramai ketika kita datang ke kantor kelurahan untuk membuat KTP misalnya.

MPP tidak hanya memberikan layanan terhadap warga DKI Jakarta saja, akan tetapi, dengan hadirnya MPP juga memberikan pembelajaran bagi instansi pemerintah maupun swasta baik di tingkat provinsi/ kabupaten dalam menyediakan pelayanan publik yang terbaik untuk warganya. Kemudian dengan adanya multi channel public service delivery menjawab ekspektasi masyarakat akan pelayanan publik yang prima di Jakarta. 

Untuk menyasar meningkatnya pengusaha muda di DKI Jakarta, MPP juga menyediakan layanan starting bisnis corner. Ini sebagai indikator untuk peringkat bisnis serta untuk mempermudah mengurus izin usaha terdapat fasilitas Jakarta Virtual Consultan For Bisnis. Dengan adanya berbagai fasilitas yang cukup memadai dan design ruangan yang cukup nyaman, diharapkan semakin banyak warga yang memanfaatkan MPP di Jakarta ini.

Birokrasi Weberian mengajarkan tipe birokrasi yang ideal. Hal ini mengakibatkan kebiasaan membangun hubungan yang vertikal, keseragaman formalisasi dan spesialisasi terjadi pada sebuah instansi pemerintah dan dianggap itu seolah-olah begitulah seharusnya birokrasi pemerintah dikelola. Ketika di suatu instansi pemerintah menerapkan pola yang berbeda dengan tipe birokrasi Weberian dianggap sesuatu yang keliru dan meski harus dihindari.

Ideologi Weberian Plus menginternalisasi nilai keseragaman, kekuasaan dan kontrol, formalisasi dan kepatuhan pada prosedur dan juklak. Nilai yang perlu dikritik ialah kecenderungan birokrasi terperangkap dalam formalisasi yang berlebihan. 

Weber mengajarkan formalisasi untuk memastikan adanya standar pelayanan. Ia juga mengajarkan ketika ada orang yang datang supaya diperlakukan sebagai kasus sehingga jika ada warga yang berhubungan dengan kasus yang sama mereka akan mendapatkan perlakuan yang sama.

Kritik keras terhadap birokrasi Weberian pernah muncul dari pengikut teori public choice dan New Public Managemen (NPM) yang menjadi inspirasi dari gerakan Reinventing Government. Gerakan Reinventing Government di negara barat telah mendorong pengembangan birokrasi pemerintah yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsep tipe ideal birokrasi Weberian. 

Reinventing Government mendorong adanya desentralisasi kekuasaan, inovasi, standart operasi yang lentur, kreativitas dan sistem kepegawaian yang lebih terbuka dan kompetitif. (Osborne dan Gabler,1992; Osborne dan Platrik,1997).

Tipe birokrasi ideal Weberian ketika diterapkan di Indonesia akan sangat berbeda dan jauh dari harapan pencetus teori itu sendiri. Seharusnya dengan diterapkan tipe birokrasi ideal Weber mempermudah dalam mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, akan tetapi di Indonesia jauh dari kenyataan yang diharapkan. 

Terkadang sebuah gagasan yang wajar dan masuk akal ketika berinteraksi dengan kepentingan lain seperti formalisasi kebijakan yang cenderung hanya ingin mencari rente, maka formalisasi kebijakan tersebut menghasilkan birokrasi paper work dan rule driven.

Kehadiran MPP memberikan jawaban atas keresahan warga dalam mendapatkan pelayanan publik yang terjangkau, mudah dan cepat disaat penyakit birokrasi weberian plus hampir menjangkit pada seluruh pelayanan publik di Indonesia. Berbagai layanan terintegrasi dalam satu lokasi mempermudah warga dalam mendapatkan berbagai dokumen penting, sehingga semua lapisan masyarakat bisa mengakses layanan publik dengan mudah tanpa khawatir dengan adanya pungli.

Reinventing Government sebagai upaya pengikis penyakit birokrasi Weberian plus. Kehadiran MPP telah mengubah wajah Pemprov DKI Jakarta sebagai ibu kota negara semakin gemilang. Birokrasi yang rigid kini berubah dengan penuh warna yang berbeda, penuh dengan pelayanan publik yang selama ini diharapkan masyarakat.

Daftar pustaka

  • Agus dwiyanto,dkk. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. ( Yogyakarta : Gajahmada University Press,2012),
  • Kompas.com tanggal 15 Oktober 2018
  • Osborne dan Gabler,1992; Osborne dan Platrik,1997