"Menghitung hari, detik demi detik..." alun Krisdayanti indah dari gawai pintar penulis. Mengapa menghitung hari? Sebab setiap detik berjalan menandakan Brexit semakin dekat. Setelah tiga tahun bertengkar, parlemen akhirnya meratifikasi Withdrawal Agreement yang diusulkan pemerintahan Boris Johnson. Keberhasilan ini jelas berkat mayoritas besar Beliau di House of Commons.

Memang kapan Brexit terjadi? 31 Januari 2020. Tepatnya Jumat minggu ini. Lantas, berbagai perayaan pun direncanakan untuk menyambut hari yang bersejarah ini. Wacana yang muncul pun beragam.

Bank Sentral Inggris sendiri mengeluarkan uang logam 50 pence (1/2 Poundsterling) baru untuk merayakan Brexit. Dalam koin tersebut, terukir pesan berikut, "Peace, prosperity and friendship with all nations." Pesan yang bagus, bukan? 

Namun, masih ada saja hard remainers yang baper dengan koin ini. Lord Heseltine menganggap koin ini mengingatkan remainers akan kekalahan mereka. Bahkan, ada beberapa yang menyatakan enggan menggunakan koin tersebut (Helm dalam theguardian.com, 2020). 

Selanjutnya, pemerintah Inggris juga berencana mengadakan pameran lampu di Downing Street. Lantas, pada jam 10 malam, sebuah jam akan dibentuk dari pameran lampu tersebut. Kemudian, hitung mundur akan dilakukan menjelang pukul 11 malam waktu London. In this hour, Brexit is officially happening

Perayaan ini diadakan untuk mendorong selebrasi di antara masyarakat Inggris. Lagi-lagi, para hard remainers masih saja berkicau soal terbelahnya masyarakat Inggris karena Brexit. “The prime minister should be seeking to pull the country together, not gloat with an expensive party on the public purse,” tandas Ed Davey, pemimpin sementara Partai Liberal Demokrat. 

Selain perayaan dari pemerintah, kelompok pro-Brexit juga merencanakan perayaan di luar Istana Westminster (Parlemen) pada 30-31 Januari 2020. Perayaan ini diorganisasi oleh Leave Means Leave. Rangkaian perayaannya sendiri belum jelas. Namun, pasti ada berbagai pidato berapi-api dari para ardent Brexiteers. Mulai dari Nigel Farage, Ann Widdecombe, sampai Richard Tice (bbc.com, 2020).

Berhubugan dengan Istana Westminster, kelompok pro-Brexit meminta agar lonceng Big Ben dinyalakan pada pukul 11 malam. Bahkan, PM Boris Johnson mendukung wacana ini. Akan tetapi, banyak pihak yang mengecam wacana ini. Mengapa? Sebab biaya perbaikan lonceng Big Ben agar bisa menyala mencapai US$ 650.000. Ini dianggap sebagai pemborosan uang publik jika dibiayai negara.

Sehingga, diadakan penggalangan dana untuk mendanai perbaikan tersebut. Namun, masih ada saja pihak yang tidak setuju dengan wacana ini. Mereka merasa bahwa Brexit terlalu divisive untuk dirayakan seperti itu.

Melihat hal ini membuat penulis miris. Merasa miris terhadap hard remainers yang belum move on dari kekalahan mereka. Mereka sudah ketinggalan jauh dengan konstituen mereka. Ini terbukti dengan hasil sebuah survey dari ComRes yang menyatakan bahwa 35% dari pemilih remain kini ingin Brexit dieksekusi (Day dalam express.co.uk, 2019).

Artinya, sudah banyak remainers yang ingin bergerak melangkahi Brexit. Sementara, orang-orang ini masih saja ribut soal Brexit sebagai ancaman yang harusnya tidak terjadi. Semakin hari berlalu, kicau mereka semakin keras. Pantas saja PM Boris Johnson memanggil mereka doomsters and gloomsters. They deserve that.

Selanjutnya, respons yang diberikan para hard remainers juga bernada preachy. Kesannya, hanya mereka yang mampu mempersatukan Inggris dengan mencegah Brexit. Apakah kesan itu benar? Yes, for the wrong reason.

Tindakan mereka menyatukan rakyat Inggris dalam rasa amarah dan gemas. Lebih jauh lagi, mereka marah dan gemas terhadap Parlemen yang tidak mampu mengeksekusi mandat rakyat dalam Referendum 2016. Deadline yang diberikan pemerintah terus saja tertunda. Mulai dari 29 Maret 2019 sampai 31 Oktober 2019. Penundaan ini terjadi karena Parlemen didominasi oleh orang-orang yang anti-Brexit. 

Singkatnya, kalau boleh menyadur sebuah punchline dari serial Yes, Prime Minister:

"To witness the clash between the people's will and the parliamentary won't."

Keengganan inilah yang membuat Withdrawal Agreement Bill PM Theresa May ditolak tiga kali. Selain itu, ia juga memunculkan Benn Act, sebuah legislasi yang menutup opsi No Deal untuk Brexit. 

Akhirnya, kombinasi penolakan dan larangan No Deal inilah yang memicu kejatuhannya sebagai PM Inggris. Kali ini, parliamentary won't memenangkan pertarungan. Hasilnya? Kebuntuan politik tetap bercokol di Westminster.

PM May keluar, PM Johnson masuk. Awalnya, PM Johnson juga dijerat oleh kebuntuan ini. Pada Desember 2019, Beliau pun tidak tahan dan melakukan apa yang dilakukan PM May pada tahun 2017; Mengadakan pemilihan umum. 

Bedanya, kampanye Theresa May berfokus pada Strong and Stable Leadership. Sementara, kampanye Boris Johnson berfokus untuk Get Brexit Done. Melalui pemilu tersebut, PM Johnson mengajak rakyat Inggris untuk mewujudkan the people's will dengan memilihnya kembali sebagai PM.

Ternyata, strategi ini sukses. Sejak 12 Desember 2019, PM Johnson memiliki mayoritas 78 kursi di Parlemen. Kebuntuan politik seketika berhenti. Withdrawal Agreement Act resmi menjadi hukum pada 23 Januari 2020. Brexit yang sebelumnya dianggap jebakan betmen, kini menjadi kebijakan historis yang nyata dalam waktu 3 hari lagi.

Jadi, mari kita menghitung hari. Tinggal sedikit lagi, Brexit akan terjadi. Semoga banyak kesempatan baru akan terbuka bagi hubungan Inggris-Indonesia dengan terjadinya hal ini.