Saya berharap Maman sepakat dengan alam pikir saya bahwa Indonesia sedang mengalami sebuah kondisi gawat. Sebabnya adalah negara kita kini kosong melompong. Berdinding tapi tak punya ranjang hingga tak bisa memberikan kenyamanan lahir-batin. Indonesia kini adalah bangunan tanpa landasan transenden.

Saya sepakat dengan Samuel P. Huntington. Ia berpendapat bahwa seagung-agungnya peradaban adalah yang berbasis keyakinan atau ketuhanan. Tocqueville juga mengakui bahwa nilai-nilai keagamaan sangat mempengaruhi demokrasi. Keyakinan menjadi salah satu faktor yang memberi kontribusi dalam proses demokrasi—bahkan ia mempengaruhi aspek-aspek demokrasi.

Mempesona (Enrapture) dan Membinasakan (Annihilate)

Dalam tulisannya, Maman menyebutkan bahwa “Pergulatan liberalisme selamanya harus kita pandang sebagai proses pematangan daya berpikir… Dengan liberalisme, kini orang mampu menjadikan daya berpikirnya sendiri sebagai satu batu loncatan paling mendasar.” Standar. Saya kira, semua ide besar dalam bernegara juga idealnya merupakan sebuah proses pematangan daya pikir. Bahkan dalam beragama dan bertuhan pun, kematangan itu perlu.

Itu yang mungkin sama-sama tidak kita temukan dalam berbagai aksi tanggal cantik. Meski disebut aksi damai, saya melihat “bela Islam” itu merupakan ketakutan terhadap ketidakpastian alias misteri dalam hidup. Akibatnya, segerombolan orang memaksakan absolutisme.

Saya rasa Maman gagal paham tentang penampakan wajah agama yang seram akibat dari pengucilan peran agama. Pada pokoknya, ketersudutan agama mesti dipahami sebagai sebab dari munculnya ekspresi spiritualitas personal yang terputus dari kehidupan publik. Jangan-jangan, justru hal ini yang menyebabkan hakim memvonis Basuki. Spiritualitas individu sang hakim jadi tidak nyambung dengan tanggungjawab sosial-politiknya.

Argumen di atas bukan berarti saya sepakat bahwa misalnya, untuk mengantisipasi menjamurnya tawuran, maka jam pelajaran agama di sekolah harus ditambah semaksimal mungkin. Supaya anak-anak didik jadi rajin mengaji atau berdoa di gereja. Itu konyol. Sama seperti aksi “bela Islam”, ide penambahan jam pelajaran agama adalah kemandekan pikir.

Hemat saya, dalam dua kasus itu, modus beragama hanya terpatok pada pemujaan eksterioritas formalisme ritual-ritual. Tidak ada pencarian tentang kedalaman spirit dan moral. Ya, mirip dengan ujaran Machiavelli: formal dan ritual beragama dipandang lebih sakral dibandingkan dengan pengembangan hakikatnya; pengembangan daya mencintai sesama.

Harusnya, seluruh masyarakat Indonesia sama-sama sepakat bahwa keterlibatan agama di ruang publik bukanlah alasan untuk melakukan politisasi agama. Seolah Tuhan berada di pihak sekelompok orang. Meminjam istilah Yudi Latif, Tuhan toh tidak pernah partisan. Apapun ideologi kita; kanan atau kiri, moralitas adalah landasan kita. Sebab—bukan hanya kebersihan—moralitas adalah sebagian dari iman.

Agama memang ambivalen. Ia mempesona sekaligus membinasakan. Saya menduga Maman—dan liberalismenya—tidak melihat kedua sifat itu dengan adil. Kita harus membawa misi profetik agama ke ruang publik. Bersamaan dengan itu, kita juga sama-sama harus menolak kalau agama dijadikan kepentingan politik yang partisan.

Terus, Pancasila?

Mungkin Maman harus melihat tulisannya kembali. Mungkin Maman lupa tentang dukungannya terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Bukankah Pancasila sesungguhnya adalah sebuah gagasan transenden? Pancasila telah membekukan nilai-nilai universal keagamaan untuk dijalankan dalam kehidupan publik. Mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kebijaksanaan konsensus, dan keadilan sosial. Lha, itu semua apa? Bukankah itu adalah bentuk transendensi agama dan ketuhanan?

Bung Hatta dalam Kongres Kesatuan Pemuda Kristen Indonesia pernah bilang bahwa Ketuhanan yang Maha Esa itu memimpin kepada kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan. See, itu menunjukkan bahwa dasar moral kemudian jadi dasar politik. Jangan ahistoris, ah!

Pancasila telah melampaui segala perbedaan agama maupun kultural hingga (harusnya) tercipta toleransi. Melampaui berarti bukan lagi merupakan representasi agama yang ala kadarnya. Saya sih sepakat bahwa perkara agama dan keyakinan spiritual tidak hanya sebatas menaruh percaya, tapi pun menempatkan komitmen-komitmen etis yang rasional.

Omong-omong Relevansi…

Menurut saya, problem kita sekarang adalah politik dan etika saling mengasingkan. Spiritualitas dan moral bukannya tidak sanggup masuk ke ruang publik di Indonesia, melainkan itu tadi, kita terlalu banyak mempolitisasi agama. Sejak komunitas agama nusantara bersentuhan dengan kolonialisme, politisasi itu memang sudah terjadi. Namun bukan berarti kita harus menyerah pada nasib itu.

Komunitas agama bisa dipersatukan oleh minat dan kepedulian bersama dalam persoalan yang menyangkut keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan, dan keberadaban. Kita harus mencari titik temu untuk mengelola ruang publik bersama. Ruang publik itu tidak sekadar institusi dan kolektivitas sosial yang kaku, melainkan juga sarana komunikasi yang lentur.

Kita sudah punya titik temu itu. Pancasila, salah satunya. Pancasila adalah agama kita—dalam arti membawa nilai-nilai transenden ke tengah-tengah kita. Ini urgensinya. Lalu, apa yang bisa menyelamatkan kita dari bibir jurang kehancuran? Ialah sebuah kebangkitan spiritual baru. Sebuah kondisi ketika dada kita tersulut hingga hati nurani sosial kita bangkit.

Monopoli tafsir—seperti yang terjadi dalam kasus Basuki—tidak akan terjadi lagi bilamana terbuka deliberasi publik. Rawls atau Ackerman sebagai seorang liberalis sepakat bahwa konsensus hanya bisa dicapai jika individu mampu mengembangkan argumen dengan kemandirian konsepsi keadilan (freestanding conception of justice). Bagi mereka, agama sangat pantang digunakan dalam konsensus.

Tak usahlah kita muluk-muluk pada idealisme itu. Mari kita pandang realitas bernegara kita. Dalam realitas empiris, konflik politik (sederhana) lebih banyak diselesaikan dengan cara negosiasi. Konflik agama di Indonesia yang sering kali merupakan konflik paling genting, dapat diselesaikan melalui persetujuan bersama antarkomunitas beragama. Sebut saja itu democratic bargaining.

Maka saya harus bilang, liberalisme tidak relevan dengan kita. Ia—meminjam quote keren kawan saya, bang Benni Sinaga—bisa jadi mengobati, namun tidak menyembuhkan. Mungkin ia mengobati kebebasan manusia yang terkekang di sana-sini, namun ia tidak dapat menyembuhkan kerinduan dasariah individu terhadap segala sesuatu yang bersifat agung dan mentok—termasuk ideologi.

Bahkan, liberalisme—dalam konteks alam pikir seorang Maman Suratman—bisa jadi kontradiktif. Di satu sisi, dukungannya terhadap apa yang disebutnya sebagai PBNU sangat pol, namun di sisi lain ia menyeret-nyeret gagasan yang cukup fundamental tentang liberalisme.

Liberalisme tidak dapat seutuhnya memahami masyarakat yang menempatkan kewajiban agama dan bertuhan sebagai unsur utama. Padahal kita harus paham bahwa hal itu dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah sosial serta menyokong solidaritas masyarakat. Pancasila dan perangkat negara Indonesia lainnya bagi saya adalah agama. Ia mengandung transendensi yang tidak berarti absolutisme, sebab memang tak melulu larinya harus ke situ.

“Kebebasan individu, demokrasi, kapitalisme, sekularisme, liberalisasi pendidikan, hingga emansipasi perempuan” yang disebut Maman saya tidak sangkal memang merupakan dinamika yang niscaya. Tapi, janganlah kita abai terhadap agama, kebertuhanan, dan segala keagungannya. Hal-hal seperti itu harus dibawa secara bijak ke ruang publik; diajak berproses, dimasak hingga matang bersamaan dengan daya pikir kita.

Jadi—dalam rangka menolak mengagung-agungkan liberalisme—apa yang sebenar-benarnya saya inginkan? Sederhana, sebuah ruang tempat kemanusiaan yang tak mengabaikan transendensi nilai-nilai.