Bicara radikalisme sebenarnya sudah terjadi sejak manusia berada di dunia ini. Adanya pertentangan yang tajam menyebabkan konsep radikalisme selalu dikaitkan dengan sikap dan tindakan yang radikal, yang kemudian dikonotasikan dengan kekerasan secara fisik.

Gerakan radikalisme yang belakangan ini merasuk ke dalam kalangan masyarakat, tak terkecuali ke dalam kalangan mahasiswa, membuat kalangan akademisi tergerak untuk membendung gerakan itu dengan mendeklarasikan Gerakan Akademisi Pengawal Pilar Bangsa (APPi Bangsa).

Radikalisme atau kekerasan walaupun itu tidak persis dengan arti sesungguhnya, namun saya memilih kata kekerasan karena mudah dipahami oleh orang awam. Kekerasan bisa bermacam-macam bentuknya, bisa berbentuk lisan atau kata-kata,  tulisan, perbuatan, dan bahkan pemikiran.

Kekerasan terbagi dalam tiga jenis. Pertama, kekerasan yang di lakukan secara individual. Contohnya lihat saja cerita Putra Nabi Adam yang diceritakan dalam Al Qur’an ketika berebut perjodohan. Tidak saja pemaksaan kehendak namun hingga terjadi awal pembunuhan di alam ini pada saat itu.

Kekerasan jenis ini bisa terjadi disebabkan beberapa hal :

(1) Tidak ada kepuasan dalam diri ( batin) yang bisa terjadi karena keinginannya tidak tercapai baik berupa benda atau kepuasan batin.

(2) Pengaruh lingkungan. Lingkungan yang sering menghadirkan kekerasan  bisa mempengaruhi seseorang untuk meniru melakukan tindakan kekerasan.

(3) Menjadi korban kekerasan dan ketidakadilan. Seseorang korban kekerasan yang tidak berani melawan bisa jadi akan meluapkan perlawanannya ditempat lain ketika dia menjadi korban, bahkan emosinya lebih dahsyat dari apa yang telah dia rasakan.

(4) Karena doktrin kekerasan. Seseorang yang selalu mendapat pengetahuan yang bergaris keras misalnya dari guru, ustadz, atau teman dekat bisa mendapatkan pengaruh yang kemudian mengklaim dirinya paling benar sehingga melihat orang lain yang tidak sependapat dengannya dianggap musuh bahkan sampai menghalalkan darahnya.

Kedua, kekerasan yang dilakukan secara jamaah/bersama-sama. Kekerasan jenis ini bisa terjadi dikarenakan:

(1) Ada aktornya artinya ada penggeraknya baik dalam kriminal murni atau kekerasan yang dibungkus atau mengatasnamakan agama.

(2) Pemaksaan kehendak terhadap kelompoknya untuk melakukan kekerasan yang tidak memperdulikan akibatnya.

Ketiga,  kekerasan yang dilakukan oleh penguasa. Kekerasan ini bisa berakibat dahsyat dalam masyarakat. Coba kita ingat kembali bagaimana kejinya penguasa terhadap rakyatnya yang tidak mau mengikuti kehendaknya. Penguasa tidak hanya memaksakan kehendaknya tapi pembataian fisik terhadap rakyatpun dilakukan.

Misalnya penguasa yang memperintahkan pada rakyatnya supaya bayi laki-laki tidak boleh hidup dalam masa kekuasaannya. Ada juga penguasa yang membantai rakyatnya yang tidak sekeyakinan seperti yang terjadi di Belanda pada tahun 1940-an. 

Para perempuan diperkosa di tempat –tempat ibadah seperti yang terjadi di Bosnia pada tahun1990-an. Begitu juga yang terjadi di Indonesia pada tahun 1960-an, terjadi pembunuhan masal yang tidak selektif.


Persoalan Rasa Aman yang Terusik

Dalam pandangan agama khususnya Islam, semua kekerasan berbentuk apapun tetap tidak dibenarkan baik berupa ancaman teror secara lisan, tulisan , atau dalam bentuk ancaman fisik . Kekerasan bisa menjadikan rasa aman masyarakat terusik.

Bahkan sekarang terjadi fenomena baru, justru yang sedang terusik adalah petugas pengayom masyarakat yaitu polisi. Seperti kejadian di tahun 2011 ini kita melihat ada bom di lingkungan kepolisian, atau penembakan terhadap polisi.

 Pada tahun 1998 diawal era reformasi, seorang Da’i atau mubaligh juga pernah terusik keamanannya ketika ada isu Ninja atau isu dukun santet. Penculikan seorang ustadz juga pernah terjadi seperti yang telah dialami seorang ustadz dari Grobogan diculik dan dihajar di dalam mobil kemudian dibuang di daerah Gemolong- Sragen, yang kasusnya sampai sekarang tidak terbongkar.


Menghambat Laju Radikalisme dan Solusinya

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Said Aqil Siraj menyatakan, gerakan radikalisme di Indonesia sudah sampai pada tingkat "lampu merah" yang membahayakan.

Pernyataan tersebut tidak mengada-ada. Gerakan radikalisme, terutama yang dibungkus dengan semangat agama, sekarang memang sudah sampai pada tahap membahayakan, bukan saja mengancam pondasi kebangsaan, tapi juga mengancam kemanusiaan.

Terjadinya serangkaian kekerasan agama terhadap kelompok minoritas, tindakan terorisme yang tak pernah berhenti, terbongkarnya jaringan teroris baru, kelompok pengusung ideologi Negara Islam Indonesia (NII) yang disinyalir terus melakukan rekruitmen anggota dengan melakukan cuci otak, menjadi ancaman serius bagi bangsa ini. Hal ini berarti, harus ada upaya yang sangat serius dari seluruh eksponen bangsa untuk membendung dan menghambat laju radikalisme.

Semua pejabat pemerintah, mulai dari presiden sampai gubernur memberi pernyataan-pernyataan yang menandakan bentuk permusuhan pada gerakan radikal, baik yang terang-terangan maupun gerakan radikal "bawah tanah". Pernyataan pejabat-pejabat Negara menunjukkan adanya perhatian terhadap isu ini.

Namun, tampaknya pernyataan-pernyataan yang muncul masih sekedar respon politik dan belum menunjukkan adanya keseriusan untuk membuat langkah-langkah taktis-strategis. Presiden menyatakan, jangan biarkan radikalisme.

Di samping bisa mengancam rasa aman masyarakat, radikalisasi bisa mengancam karakter dan perilaku masyarakat yang sejatinya toleran, mencintai kerukunan dan suka ketentraman.

Menkopolhukan, Djoko Suyanto mengatakan, gerakan NII saat ini belum menjadi ancaman serius terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski demikian, seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat harus tetap waspada.

Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh, tak mau kalah. Dia mengatakan, Kemendiknas akan melakukan revitalisasi Pelajaran Agama. Pendidikan Agama tak akan ditekankan pada hafalan semata, tapi juga diterjemahkan dalam perilaku. Menurutnya, pemikiran radikal hanya bisa dilawan dengan pemikiran.

 Demikian pula dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Pulau Jawa mulai memperketat pengawasan terhadap para mahasiswanya yang disinyalir terlibat dalam gerakan radikal, terutama gerakan NII. Bahkan sejumlah Perguruan Tinggi sudah membuat NII Crisis Center untuk membantu korban "cuci otak" yang dilakukan NII.

Pernyataan-pernyataan tersebut sudah cukup untuk menunjukkan adanya kesadaran bahwa radikalisme (agama) merupakan musuh bersama. Sayangnya, pernyataan-pernyataan seperti ini masih sekedar sebagai pernyataan politik yang hangat pada saat-saat tertentu, dan akan segera hilang jika sudah muncul isu politik yang lain. Kita masih harus menunggu keseriusan dari pemerintah untuk membuktikan "Negara tak boleh kalah dengan radikalisme".

Melihat kenyataan tersebut, memang tidak ada obat mujarab untuk menghentikan radikalisme. Namun saya melihat, lembaga pendidikan seharusnya mempunyai peran yang besar. Dalam kaitan inilah ada beberapa hal penting yang layak mendapat perhatian bersama.

Pertama, dunia pendidikan dalam berbagai tingkatan sudah saatnya memberi kewaspadaan tinggi terhadap berkembangnya ideologi intoleran dan radikal. Harus diakui, selama ini lembaga pendidikan tidak cukup sensitif dengan isu-isu seperti ini, bahkan di beberapa tempat tidak sedikit tenaga pendidik yang justru menjadi sponsor ideologi radikal.

Dengan demikian, sudah saatnya dilakukan penataan cara pandang tenaga-tenaga pendidik agar mereka bisa menjadi bagian dari upaya deradikalisasi, bukan justru berperan sebaliknya.

Kedua, sudah saatnya pendidikan keagamaan di sekolah (dan juga Perguruan Tinggi) harus selalu dikaitkan dengan persoalan kebangsaan, tentu tidak menghilangkan pemahaman agama untuk menguatkan akidahnya dan ajaran yang bisa menyejukan lingkungannya.

Hal ini penting dilakukan agar pendidikan agama tidak justru dijadikan sebagai ladang penanaman intoleransi dan radikalisme. Hal ini hanya bisa dilakukan jika guru-guru agama mempunyai wawasan kebangsaan yang baik, terutama terkait dengan empat pilar bangsa: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Ketiga, sudah saatnya dipikirkan kembali agar Pancasila menjadi bahan pelajaran di sekolah. Tanpa harus terjebak pada model indoktrinasi Pancasila sebagaimana pernah dilakukan pemerintah Orde Baru. Perlu dipikirkan upaya-upaya kreatif untuk menanamkan kembali Pancasila sebagai ideologi berbangsa.

Harus diakui, setelah 11 tahun reformasi ini, sebagai bangsa kita nyaris kehilangan pegangan. Pancasila yang menjadi fondasi kebangsaan juga nyaris dilupakan. Bila hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia akan kehilangan sendi-sendi kebangsaanya. Apa yang terjadi sekarang ini dengan menguatnya intoleransi, radikalisme dan terorisme merupakan indikator ke arah sana.

Keempat, sudah semestinya bagi Da’i atau ustadz untuk menyampaikan ajaran agama yang damai atau istilah lain Rohmatal Lil’alamiin karena Islam jelas mengajarkan dakwah dengan damai. Misalnya untuk menghadapi golongan yang memiliki perbedaan keyakinan Qur’an sudah jelas.

Surat Al Baqoroh 256 : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).

Surat Al Kafiruun ayat 6 : Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."

Surat Al Baqoroh ayat 139 : Katakanlah: "Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu; bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati.

Surat At taubah ayat 6 : Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.

Untuk menghadapi sesama muslim dalam Quran juga sudah jelas :

Surat Al Hujuroot ayat 10 : Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Surat Al Hujuroot ayat 11 : Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.

Dalam Hadits disebutkan : "Orang muslim adalah manusia atau masyarakat yang berada di lingkungannya merasa selamat dari mulutnya artinya bicaranya dan dari tangannya artinya perbuatannya, dan orang mukmin adalah manusia atau masyarakat yang berada di lingkungannya merasa aman baik darahnya (jiwanya) dan hartanya, dan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan menuju kebaikan, maka tinggalkanlah keburukan itu".

Dan masih banyak dalil-dalil agama yang menganjurkan kedamaian dalam bermasyarakat. Demikian sedikit pemikiran untuk ikut menyumbang terciptanya masyarakat yang damai (sakinah) yang menjujung tinggi tali persaudaraan antar manusia.

Menghambat Laju Radikalisme

KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Said Aqil Siraj menyatakan, gerakan radikalisme di Indonesia sudah sampai pada tingkat "lampu merah" yang membahayakan. Pernyataan tersebut tidak mengada-ada. 

Gerakan radikalisme, terutama yang dibungkus dengan semangat agama, sekarang memang sudah sampai pada tahap membahayakan, bukan saja mengancam pondasi kebangsaan, tapi juga mengancam kemanusiaan.

Terjadinya serangkaian kekerasan agama terhadap kelompok minoritas, tindakan terorisme yang tak pernah berhenti, tebongkarnya jaringan teroris baru, kelompok pengusung ideologi Negara Islam Indonesia (NII) yang sinyalir terus melakukan rekruitmen anggota dengan melakukan cuci otak, menjadi ancaman serius bagi bangsa ini.

Hal ini berarti, harus ada upaya yang sangat serius dari seluruh eksponen bangsa untuk membendung dan menghambat laju radikalisme.

Semua pejabat pemerintah, mulai dari presiden sampai gubernur memberi pernyataan-pernyataan yang menandakan bentuk permusuhan pada gerakan radikal, baik yang terang-terangan maupun gerakan radikal "bawah tanah". 

Pernyataan pejabat-pejabat Negara menunjukkan adanya perhatian terhadap isu ini. Namun, tampaknya pernyataan-pernyataan yang muncul masih sekedar respon politik dan belum menunjukkan adanya keseriusan untuk membuat langkah-langkah taktis-strategis.

Presiden menyatakan, jangan biarkan radikalisme. Di samping bisa mengancam rasa aman masyarakat, radikalisasi bisa mengancam karakter dan perilaku masyarakat yang sejatinya toleran, mencintai kerukunan dan suka ketentraman

Menkopolhukan, Djoko Suyanto mengatakan, gerakan NII saat ini belum menjadi ancaman serius terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski demikian, seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat harus tetap waspadan

Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh, tak mau kalah. Dia mengatakan, Kemendiknas akan melakukan revitalisasi Pelajaran Agama. Pendidikan Agama tak akan ditekankan pada hafalan semata, tapi juga diterjemahkan dalam perilaku. Menurutnya, pemikiran radikal hanya bisa dilawan dengan pemikiran.

Demikian pula dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Pulau Jawa mulai memperketat pengawasan terhadap para mahasiswanya yang disinyalir terlibat dalam gerakan radikal, terutama gerakan NII. Bahkan sejumlah Perguruan Tinggi sudah membuat NII Crisis Center untuk membantu korban "cuci otak" yang dilakukan NII.

Pernyataan-pernyataan tersebut sudah cukup untuk menunjukkan adanya kesadaran bahwa radikalisme (agama) merupakan musuh bersama. Sayangnya, pernyataan-pernyataan seperti ini masih sekedar sebagai pernyataan politik yang hangat pada saat-saat tertentu, dan akan segera hilang jika sudah muncul isu politik yang lain. Kita masih harus menunggu keseriusan dari pemerintah untuk membuktikan "Negara tak boleh kalah dengan radikalisme".

Berawal dari Intoleransi

Ideologi radikal merupakan perkembangan lebih lanjut dari pikiran dan sikap intoleran. Intoleransi merupakan bahan baku yang bisa berkembang menjadi gerakan radikal yang menghalalkan kekerasan, mengganti ideologi Negara, hingga terorisme. Karena itu, membunuh ideologi radikal tidak mungkin dilakukan kalau tidak dimulai dengan mempermasalahkan intoleransi.

Dari sinilah kita perlu mewaspadai sikap-sikap intoleransi yang semakin tumbuh dalam masyarakat. Dari laporan Tahunan yang dikeluarkan the WAHID Institute sejak tahun 2008, 2009 dan 2010 menunjukkan bahwa sikap dan tindakan intoleransi antar kelompok dalam masyarakat menunjukkan grafik yang terus naik.

Peristiwa kekerasan berbasis agama juga terus menunjukkan peningkatan. Bahkan, pikiran-pikiran intoleran juga semakin menelusup ke dalam relung kehidupan berbangsa, bukan hanya di kalangan masyarakat, tapi juga birokrasi dan lembaga pendidikan.

Sayangnya, warningdalam laporan kehidupan kegamaan yang dirilis setiap tahun tersebut dianggap angin lalu. Bahkan, laporan-laporan yang dikeluarkan sejumlah organisasi civil societydilihat sekedar untuk mencari-cari kekurangan pemerintah. Karena itu, pemerintah biasanya tidak terlalu menghiraukan laporan-laporan seperti itu.

Demikian juga dengan survey intoleransi yang dirilis Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) yang menunjukkan tumbuh dan berkembangnya pikiran dan sikap intoleran.

Dalam survey yang dilakukan Oktober 2010-Januari 2011, dengan sample 1.000 an siswa SMP (kelas III) dan SMU se-Jabodetabek serta guru Pendidikan Agama Islam (PAI) se-Jabodetabek diperoleh hasil yang sungguh mencengangkan. Mereka, guru (62,7%) dan siswa (40,7%), menolak berdirinya tempat ibadah agama non-Islam di lingkungan mereka.

Mereka juga, guru (57,1%) dan siswa (36,9%) menolak bertoleransi dalam perayaan keagamaan di lingkungan mereka. Bahkan seandainya ada perayaan keagamaan non-Islam di sekolah yang mestinya tidak perlu dipermasalahkan dalam Negara Pancasila, namun guru (47,5 %) dan siswa (39 %) menolaknya.

Hal yang menarik lagi, baik siswa maupun guru, hampir seperlimanya merasa Pancasila dan UUD 1945 tidak relevan lagi diterapkan sebagai landasan hidup dan bernegara Indonesia. Mereka, baik guru maupun siswa, juga cenderung menyetujui tindak kekerasan berbasis agama, yang jika dihitung dari respons "sangat setuju" dan "cukup setuju" mencapai masing-masing 41,8% dan 63,8%.

Angka-angka tersebut tidak bisa dianggap enteng. Meski sebagian kalangan ada yang meragukan kebenaran hasilnya dan sebagian yang lain ada yang mempermasalahkan metodologinya, namun survey ini tetap bisa dijadikan sebagai warning yang mengharuskan kita semua waspada.

Kita semua cukup bisa merasakan semakin menguatkan intoleransi tersebut. Karena itu, kita perlu memasang alarm supaya pikiran dan sikap intoleran tidak semakin berkembang.

Melihat kenyataan tersebut, memang tidak ada obat mujarab untuk menghentikan radikalisme. Namun saya melihat, lembaga pendidikan seharusnya mempunyai peran yang besar. Dalam kaitan inilah ada beberapa hal penting yang layak mendapat perhatian bersama.

Pertama, dunia pendidikan dalam berbagai tingkatan sudah saatnya memberi kewaspadaan tinggi terhadap berkembangnya ideologi intoleran dan radikal. Harus diakui, selama ini lembaga pendidikan tidak cukup sensitif dengan isu-isu seperti ini, bahkan di beberapa tempat tidak sedikit tenaga pendidik yang justru menjadi sponsor ideologi radikal.

Dengan demikian, sudah saatnya dilakukan penataan cara pandang tenaga-tenaga pendidik agar mereka bisa menjadi bagian dari upaya deradikalisasi, bukan justru berperan sebaliknya.

Kedua,sudah saatnya pendidikan keagamaan di sekolah (dan juga Perguruan Tinggi) harus selalu dikaitkan dengan persoalan kebangsaan. Hal ini penting dilakukan agar pendidikan agama tidak justru dijadikan sebagai ladang penanaman intoleransi dan radikalisme.

Hal ini hanya bisa dilakukan jika guru-guru agama mempunyai wawasan kebangsaan yang baik, terutama terkait dengan empat pilar bangsa: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan bhineka tunggal ika.

Ketiga,sudah saatnya dipikirkan kembali agar Pancasila menjadi bahan pelajaran di sekolah. Tanpa harus terjebak pada model indoktrinasi Pancasila sebagaimana pernah dilakukan pemerintah orde baru, perlu dipikirkan upaya-upaya kreatif untuk menanamkan kembali Pancasila sebagai ideologi berbangsa.

Harus diakui, setelah sebelas tahun reformasi ini, sebagai bangsa kita nyaris kehilangan pegangan. Pancasila yang menjadi fondasi kebangsaan juga nyaris dilupakan.

Bila hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia akan kehilangan sendi-sendi kebangsaanya. Apa yang terjadi sekarang ini dengan menguatnya intoleransi, radikalisme dan terorisme merupakan indikator ke arah sana.

Jika langkah-langkah tersebut maka kita akan bisa menghambat laju perkembangan radikalisme.