95168_82571.jpg
Politik · 4 menit baca

Menggugat Politik Representasi

Hiruk pikuk pendaftaran calon legislatif untuk seluruh jenjang perwakilan baru saja usai. Pendaftaran calon anggota DPR RI, DPR Provinsi, dan Kabupaten/Kota ditutup pada tanggal 17 Juli 2018 lalu. Banyak drama dan kejutan mewarnai komposisi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang ditawarkan oleh partai politik.

Salah satu hal yang cukup mengejutkan adalah munculnya fenomena vote getter, semakin banyaknya public figure yang menjadi bacaleg, lebih marak dibanding dengan Pemilu 2014. Sejumlah kalangan menganalisis bahwa maraknya public figure mencalonkan sebagai anggota legislatif merupakan salah satu bagian dari strategi parpol untuk meraup suara sebanyak-banyaknya (vote getter) pada Pemilu 2019.

Tidak ada yang salah. Semua orang memiliki hak untuk terlibat dalam gelaran pesta demokrasi. Namun sepertinya ada yang luput dari pandangan dan pemberitaan: 46% bacaleg yang merupakan public figure tidak berasal atau tumbuh berkembang di daerah pemilihan (dapil) tempat ia mencalonkan. 

Partai politik sengaja mencalonkan public figure pada dapil tertentu sebagai alat vote getter, meskipun bacaleg tersebut bukanlah ‘orang asli’ dapil. 

Sebut saja Imam Nahrawi, Menpora RI. Ia merupakan salah satu public figure yang lahir dan tumbuh berkembang di Bangkalan, Jawa Timur. Namun, dalam pencalonan legislatif Pemilu 2019, Imam dimandatkan oleh partainya untuk mencalonkan di Dapil Jakarta Timur. Ada banyak fenomena yang sama jika diungkap satu per satu.

Fenomena ini jelas mengangkangi prinsip dan makna representasi. Kenapa ini terjadi?

Ternyata disebabkan oleh pengaturan presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional dan parliamentary threshold 4 persen (naik dari sebelumnya 3,5 persen), yang mewajibkan setiap parpol untuk mencapai atau bahkan melewati ambang batas tersebut. Tidak heran parpol berlomba menangguk perolehan suara dan mengabaikan asas representasi.

Tulisan ini akan mengulas makna dasar asas representasi demokratis, juga sebab-akibat dari buramnya wajah representasi di Indonesia.

Krisis Representasi Demokratis

Menurut ahli-ahli studi kebijakan konvensional, ketika parlemen melayangkan palunya, sebuah daerah administratif di pelosok, yang bahkan tidak tergambar di dalam peta, dianggap sudah setuju dan memahami apa yang sudah disepakati oleh para wakilnya. Karena itu, keterwakilan yang dimandatkan hendaknya memahami realitas sosial yang terjadi di daerahnya, sehingga ketika menghasilkan sebuah kebijakan, bisa benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat.

Esensi demokrasi adalah menghadirkan ulang semua kepentingan dari ragam suku dan daerah yang bersifat partikular dan variatif. Karena jumlah penduduk, luas wilayah, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi tidak lagi memungkinkan rakyat memerintah diri mereka secara langsung dalam semua bidang kehidupan. Jalan keluar yang ditempuh adalah demokrasi perwakilan dan representasi politik.

Yang memerintah bukan lagi rakyat pemilik pemerintahan secara langsung, tetapi mereka yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum. Ironisnya, demokrasi perwakilan dan representasi politik justru memungkinkan demokrasi modern menyingkirkan rakyat pemilik kekuasaan pemerintahan dari institusi yang memerintah mereka. 

Mereka yang dipilih mewakili rakyat mengambil keputusan atas nama rakyat tanpa mendengarkan atau berkonsultasi sama sekali dengan rakyat.

Untuk mencegah rakyat pemilik kekuasaan pemerintahan tersingkir oleh keterwakilan yang mereka pilih untuk memerintah, dibentuklah daerah pemilihan (dapil), tidak saja sebagai wilayah tempat pejabat publik dipilih, tetapi juga sebagai lingkup pemilih yang akan menetukan siapa yang terpilih mewakili rakyat di wilayah tersebut.

Untuk menjamin agar demokrasi perwakilan dan representasi politik tidak mengasingkan rakyat, dibentuklah dapil dengan jumlah kursi/wakil yang jelas. Dengan demikian, konstituen mengetahui siapa yang mewakili mereka dan kepada siapa mereka menuntut akuntabilitas. 

Wakil rakyat juga akan mengetahui dengan jelas konstituen diwakili dan kepada siapa dia harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Dengan dapil yang jelas, rakyat pemilik kedaulatan akan mengetahui, tidak saja kepada siapa mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutan, tetapi juga dapat memengaruhi apa yang akan diputuskan oleh wakil rakyat tersebut.

Namun, bagaimana upaya menjamin representasi politik tidak mengasingkan rakyat di tengah maraknya fenomena public figure yang menjadi vote getter di dapil yang sebetulnya bukanlah tempat tinggalnya? Apakah ada instrumen yang akan menjamin public figure tersebut benar-benar mewakili masyarakat, baik secara ideologi, kepentingan, maupun kohesivitas yang berkembang di dapil tersebut? 

Tentu hal ini menjadi dilema tersendiri di dalam Pemilu 2019 yang akan segera diselenggarakan.

Pasca Pemilu 2009 sampai sekarang, kita memang sedang menghadapi fenomena krisis representasi politik, yakni hilangnya publik dalam hubungan representasi politik antara parlemen dan publik, kecenderungan menurunnya voter turnout, menurunnya keanggotaan di partai politik, menurunnya kepercayaan terhadap politisi, serta menurunnya minat terhadap politik sampai pada munculnya fenomena vote getter. 

Situasi ini boleh kita sebut sebagai masa-masa krisis representasi politik. Kondisi di mana gap antara representasi dan konstituen semakin jauh, masyarakat memilih hanya untuk melanggengkan status quo.

Meneguhkan Makna Representasi

Ketika berbicara mengenai representasi, maka ada tiga konsep yang mengikutinya. Pertama, pictorial representation, mereka yang dipilih untuk mewakili harus menyerupai yang diwakilinya. Kedua, theatrical representation, wakil yang terpilih harus menafsirkan, berbicara, dan bertindak untuk pihak yang diwakilinya. 

Ketiga, juridical representation, wakil yang terpilih harus bertindak atas nama yang diwakilinya dengan persetujuan demi kepentingan bersama. Untuk mewujudkan konsep tersebut, hendaknya representasi memiliki kesamaan prinsip kohesivitas (sosial-budaya) masyarakat di daerah tempat ia dipilih.

Kemunculan fenomena vote getter seharusnya menjadi refleksi atas wajah representasi di Indonesia. Orientasi partai politik yang seharusnya melakukan kaderisasi, kini hanya berusaha mendulang suara sebanyak-banyaknya menggunakan public figure.  

Fenomena ini bisa terjadi tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, persyaratan terlibat di dalam pemilu yang begitu ketat seperti presidential threshold dan ambang batas parlemen justru mengebiri kebebasan demokratis dan mengubah orientasi partai politik. Partai politik menjadi pragmatis, berlomba-lomba meraup suara demi melewati ambang batas. 

Kedua, peta politik dan peta kekuatan parpol berubah total. Metode Sainte Lague bisa dibilang adalah the winner takes it all – pemenangnya sapu bersih kursi yang tersedia. 

Dua faktor ini membuat semakin jelas dan gamblang kenapa begitu pentingnya untuk parpol mengusung public figure sebagai alat pendulang suara, namun mengabaikan asas representasi.

Ketentuan prosedural pemilu berimplikasi terhadap semakin terkikisnya makna representasi. Parpol cenderung mengabaikan makna representasi demi mencapai ketentuan prosedural tersebut.

Terjadi perubahan konsep representasi yang berkembang mengikuti berbagai perubahan perpolitikan di tataran praktis. Situasi ini bukan kemudian mencari siapa yang benar dan salah, melainkan mencoba kembali merekayasa demokrasi yang meneguhkan makna representasi melalui norma dan kebijakan pemilu ke depannya.