Qalama Institute
3 bulan lalu · 63 view · 4 menit baca · Budaya 86826_32010.jpg

Menggotong Pancasila ke Ruang Publik

Sebagai fondasi negara, Pancasila laiknya berada di posisi dominan. Pancasila dapat diletakkan sebagai wacana peristiwa kiwari. Upaya membumikan Pancasila pun dilakukan lewat beragam strategi. Pancasila dikemukakan kembali; “Saya Indonesia, Saya Pancasila”. Kenapa demikian?

Pada 28 Juni-5 Juli 2018, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA melakukan analisis pro-Pancasila. Survei dilaksanakan di 34 provinsi. Ternyata, survei menunjukkan publik yang pro-Pancasila pada 2018 berjumlah 75,3%.

Angka tersebut menurun dari tahun 2015, sebanyak 79,4%. Padahal pada 2010, publik yang pro-Pancasila 81,7% dan 2005 mencapai 85,2%. Artinya, dalam kurun waktu 13 tahun, publik yang pro-Pancasila menurun 10%.

Sebaliknya, publik yang pro-NKRI bersyariah mengalami kenaikan dalam kurun waktu 13 tahun. Hasil survei yang pro-NKRI Bersyariah pada 2005 berjumlah 4,6%. Tahun 2010 mencapai 7,3%, dan pada 2015 mencapai 9,8%.

Sementara itu, pada 2018 yang lalu mencapai 13,2%. Dengan kata lain, publik yang mengamini NKRI bersyariah meningkat 9%. Dari beberapa segmen, publik yang tidak pro-Pancasila ternyata berpenghasilan rendah.

Data di atas memang linier dengan situasi akhir-akhir ini. Pasca 212, Habib Rizieq salah satunya mulai ‘mengganggu’ publik dengan berteriak NKRI Bersyariah. Di balik teriakannya, tak muncul satu rancangan komprehensif terkait bagaimana membangun NKRI Bersyariah.

Kalau hanya slogan, tentu tak bisa dijadikan sebagai pijakan dalam bernegara. Gagasan semacam itu bisa terpental di ruang publik, juga sebaliknya, bisa menghantui pikiran warga. Alhasil, beberapa oknum lantas menjadikan itu sebagai semacam alat propaganda.

Kita tahu, diskursus Negara Syariah menjadi perdebatan panjang antara kaum Nasionalis dan Agamawan di sidang BPUPK. Apakah negara ini hendak menjadi sekuler atau teokrasi. Sempat muncul piagam Jakarta yang lantas direvisi kembali. Setelah melewati dua kali sidang, forum tersebut sepakat mendirikan Indonesia dalam sebuah titik liminal.

Di sisi lain, apa yang digaung-gaungkan sebagai NKRI Bersyariah sesungguhnya sudah terakomodasi dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara substantif, Islam menganjurkan manusia bergandengan tangan. Bahkan itulah pokok dari syariat semisal puasa mengajarkan manusia untuk menahan ambisi pribadi, zakat memerintahkan kita berbagi, dan haji untuk meneguhkan solidaritas (ukhuah).

Sebagai dasar negara, Pancasila berada dalam rel-rel nilai syariat itu tadi. Pancasila adalah intisari syariat, menyerap substansi Islam sekaligus nilai-nilai kemanusiaan. Peran agama dan negara dimungkinkan bertemu dalam titik itu. Dengan syarat keduanya harus saling mengerti batas otoritas masing-masing. Itulah yang disebut sebagai “toleransi kembar” (twin toleration).

Ketuhanan yang esa diharapkan mampu mempersatukan setiap pemeluk keyakinan dalam sebuah negara. Jika tidak, keyakinan-keyakinan itu akan mengalami semacam pengabaian eksistensi dan berdampak pada chaos di tengah warga negara sendiri.

Sila pertama khususnya diharapkan sebagai sumber etika dan spritualitas yang bersifat vertikal-transendental. Sebagai fundamen etik kehidupan bernegara yang dihuni oleh penduduk multiagama dan multikeyakinan.

Pancasila sekaligus sebagai pandangan dunia (weltanschauug) bagi Soekarno harus berada di atas meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana bangsa ini hendak digerakkan

Lantas apa lagi yang mau dicari dalam Pancasila? Pancasila merangkum kultur nusantara, sekaligus meringkas nilai-nilai universal. Diskursus kemanusiaan, agama, keadilan, persatuan sudah tertancap tanam dalam butir-butir silanya. Kalau dari lima sila itu diperas, kata Bung Karno, yang tersisa hanya gotong royong.

Gotong royong sebagai Ruang Publik 

Sebagai sebuah konsep, gotong royong adalah perwujudan dari persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Tak sebatas itu, dalam gotong royong, ada karya bersama yang dilaksanakan. Kerja nyata semacam itu menjadikan naluri kebangsaan kita berdegup dalam napas persatuan.

Gotong royong adalah kultur sekaligus berfungsi sebagai medium untuk menciptakan solidaritas. Karenanya, gotong royong itu semacam ruang publik, di mana tindakan dan opini publik terbentuk secara bersamaan. 

Selain kerja bersama, selama ini gotong royong juga berjalan sebagai semacam ruang untuk membicaraan hal-hal yang terkait dengan eksistensi sebuah komuni.

Selain itu, dalam gotong royong, warga negara dapat bertemu dan berkomunikasi secara intens. Di sana kecurigaan relatif mampu dihindarkan. Kalaupun terjadi konflik, ia akan meledak di tempat. Pada saat yang sama, konflik antarwarga dapat secara langsung dimediasi oleh warga lain tanpa harus ke petugas keamanan semacam ke polisi dan pengadilan.

Selain itu, gotong royong dapat dijadikan sebagai strategi untuk inisiasi usaha bersama, memproduksi usaha kecil yang modalnya swadana. Kalau memungkinkan, pembangunan ruang-ruang birokrasi seperti kantor desa, polsek, kantor camat bila perlu dilaksanakan lewat gotong royong.

Gotong royong akhir-akhir ini memang kerap diidentikkan sebagai partisipasi. Tapi partisipasi itu di sisi lain tak sepenuhnya sepadan dengan gotong royong. Partisipasi lebih menekankan pada upaya menggerakkan warga untuk si pemilik hajat. Di desa misalkan partisipasi itu tampak dari kebersamaan menyiapkan acara pernikahan dan kematian. Atau partisipasi dalam mengolah sawah.

Sedangkan gotong royong itu lahir dari kepentingan bersama. Semisal membersihkan tempat ibadah, saluran air, dan membangun MCK umum dan fasilitas publik lainnya. Gotong royong lahir dari kehendak dan kesadaran setiap warga negara untuk bertindak bagi kepentingan bersama.

Gotong royong patut diredesain secara buttom up. Sebab, selain untuk menjalin solidaritas, juga dapat diarahkan sebagai strategi pemberdayaan ekonomi warga. Inilah contoh ruang publik yang manusiawi, sebuah ruang yang lahir dari kepedulian untuk meletakkan kebutuhan bersama di atas segalanya.

Dengan begitu, intisari dari lima sila itu dapat dirasakan secara sosial-budaya maupun ekonomi. Pancasila hadir sebagai bingkai yang menyatukan sekaligus menjadi rumah yang paripurna. Kalau demikian, tak ada dasar untuk sepakat dengan NKRI Bersyariah itu!