Penulis
2 bulan lalu · 1013 view · 3 min baca menit baca · Politik 83497_87716.jpg
dictio.id

Menggagas Aceh Merdeka

Tulisan ini bukan hasutan apalagi makar. 

Ketika hendak menuliskan ini, saya banyak mendapat masukan, berupa kritik dan saran. Umumnya dari kalangan intelektual yang menganggap ide Aceh Merdeka sudah usang. Bahkan para pentolan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kini sudah ikhlas berdamai. Selain itu, ada juga pendapat bernada pesimis. 

Bagi saya, semua pendapat ada benarnya dan tentu saja ada ruang salahnya. Karenanya, gagasan Aceh Merdeka tetap memiliki ruang benar maupun salah. Konflik bersenjata memang telah berlalu, dan korbannya tidak sedikit. Saya cenderung memilih perlawanan rakyat Aceh selanjutnya terhadap pusat dalam medan tempur yang berbeda. 

Ruang dialektika menjadi medan tempur yang cocok digunakan. Alasannya sederhana, Indonesia negara demokrasi yang membuka ruang dialog terhadap perbedaan. Indonesia memberi kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Dengan demikian, tidaklah pantas ada ruang paksa oleh pemerintah terhadap kehendak rakyat. 


Bukankah sebuah negara hadir sebagai akibat dari keinginan rakyat? Bukankah konsensus hadir didahului dengan dialektika? Bila itu kita sepakati, maka keinginan rakyat Aceh harus diketahui, apakah tetap ingin menjadi bagian Indonesia atau malah sebaliknya. Pemerintah pusat bisa melakukan mekanisme referendum guna mengetahui hati rakyat Aceh.

Mekanisme referendum atau jajak pendapat merupakan ciri negara demokrasi. Melalui mekanisme tersebut, sebuah pemerintahan dapat mengambil langkah strategis dan taktis yang benar. 

Jajak pendapat terkait keinginan rakyat Aceh pernah diunggah sebelumnya. Sayangnya, peristiwa 8 November 1999 yang menghadirkan jutaan rakyat Aceh ke mesjid raya Baiturrahman berakhir antiklimaks. 

Kelihaian seorang Gus Dur mengulur waktu referendum telah mengubah segalanya. Jajak pendapat dengan opsi merdeka sebagaimana dilaksanakan di Timor Leste (30 Agustus 1999) batal dilaksanakan di Aceh. Perlawanan GAM dengan senjata juga sudah berakhir damai. Namun asa menjadi negara berdaulat masih terbungkus rapi di ruang hati rakyat Aceh.

Ruang itu harus dibuka kembali. Setelah pemerintah pusat sejauh ini gagal melaksanakan janji-janji politik, penegakan hukum, keadilan, dan hak dasar sebuah bangsa, maka menggagas Aceh Merdeka menjadi wajib. Namun, sebagaimana yang diungkapkan di atas, kali ini bukan perjuangan menggunakan senjata laras panjang dan pendek. Kalaupun dianalogikan, senjata laras panjang Aceh adalah visi, dan laras pendeknya adalah misi.

Menurut saya, peran ini harus dilaksanakan kaum intelektual Aceh. Rektor-rektor di Aceh harus mulai menyuarakan pentingnya jajak pendapat dengan opsi merdeka. 

Pemerintah pusat jangan menganggap gagasan jajak pendapat sebagai makar. Justru jajak pendapat memberi motivasi bagi pemerintah pusat untuk berkarya dan membuktikan mayoritas rakyat Aceh enggan berpisah. Jangan asal beda pendapat, apalagi ide mendirikan negara baru langsung dianggap makar.

Selain para rektor, kelompok mahasiswa dan pemuda merupakan pemain utama dalam proses terbentuknya negara baru (Aceh). Sekali lagi saya percaya, masih banyak yang tak percaya jajak pendapat bakal terwujud di Aceh. Saya juga yakin banyak yang tidak percaya dengan elite Aceh, sehingga jajak pendapat hanya bualan belaka. Kita dilarang berputus asa. Rakyat Aceh yang mayoritas pemeluk Islam dilarang keras putus asa.

Ibrahim berkata: Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya, kecuali orang-orang yang sesat. [QS. Al Hijr: 56]

Rakyat Aceh harus optimis. Jangan pedulikan energi negatif dari mereka yang pesimis. Menggagas kemerdekaan Aceh dari Indonesia bukanlah mustahil. Jika pada tahun 1999 jajak pendapat atau referendum nyaris sukses, konon lagi sekarang dunia digital, media sosial, yang dapat menyampaikan pesan langsung ke seluruh dunia. 

Jika massa damai sekitar 2-3 juta hadir ke Banda Aceh menyuarakan referendum, disaksikan seluruh dunia, kira-kira apa yang bakal terjadi?

Dalam hal ini, pihak TNI dan Polri dilarang keras menghalangi kegiatan. Karena menyampaikan pendapat di depan umum merupakan hak yang dijamin konstitusi negara. Justru bila dilarang, yang melarang telah melakukan tindakan inkonstitusional. Itu artinya gerakan penyampaian pendapat yang melibatkan massa jutaan adalah halal.

Barangkali media massa yang meliput kegiatan penyampaian pendapat pada saat 1999 tidak sebanyak hari ini. Rekaman video belum secanggih hari ini sehingga dunia internasional kurang merespons. Ke depannya, jika terjadi hal yang sama, saya yakin hasilnya akan beda. Apalagi anak-anak Aceh yang menimba ilmu di luar negeri juga turut mengampanyekan referendum atau jajak pendapat.

Menuju hari itu, kita sebagai rakyat Aceh harus istikamah dengan apa yang diperjuangkan. Jangan mudah tergoda sogokan. Penyakit ini banyak diindap para aktivis: menjual gerakan rakyat dengan uang dan jabatan. Karenanya, kita harus tetap waspada sembari memohon petunjukNya. Jika ingin menang dan merdeka, kita harus penuhi panggilan Allah sehari semalam lima waktu.


Azan adalah panggilan kemenangan. Mengharapkan merdeka tapi malas memakmurkan rumah Allah bukanlah tipikal rakyat Aceh. Rakyat Aceh adalah orang-orang yang merdeka berpikir, bertindak, namun taat pada Allah Azza Wa Jalla. 

Mari bicarakan gagasan kemerdekaan Aceh di mana pun kita berada. Kita harus memulai dengan hal itu. Tapi ingat, kita sangat butuh izin Allah, dan izin itu hanya didapat bila kita taat padaNya. Mari makmurkan masjid agar gagasan Aceh Merdeka segera terwujud.

Artikel Terkait