Banyak pemberi kerja/perusahaan terkadang terlalu fokus pada kewajiban pekerja/buruh dan apa yang harus pekerja/buruh berikan kepada perusahaan. Tetapi, perusahaan lupa dengan hak-hak para pekerja/buruh itu sendiri. 

Di sisi lain, para pekerja/buruh juga tidak sedikit yang mengerti dengan hak-haknya. Padahal UU Ketenagakerjaan sendiri sudah sangat jelas memberikan hak-hak kepada pekerja/buruh tersebut.

Sebelum saya menjelaskan hak pekerja/buruh sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu korelasi antara Pekerjaan dan Hak Asasi Manusia serta definisi dari pekerja/buruh itu sendiri.

Berbicara soal pekerjaan tentu tidak terlepas dari Hak Asasi Manusia. Hak atas pekerjaan merupakan dasar bagi warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan melakukan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak menimbulkan kesengsaraan bagi pihak lain.

Menurut Notonegoro, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Hak atas pekerjaan merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan keahlian, keterampilan, bakat, dan kemampuan.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948.

Diterimanya hak-hak asasi tersebut di atas dianggap sebagai kejadian penting yang menggambarkan kesadaran hukum dunia pada umumnya. Usaha meningkatkan kesadaran hukum telah berhasil selangkah dengan diterimanya resolusi itu melalui suara terbanyak, yaitu 48 (empat puluh delapan) orang setuju dengan 8 (delapan) orang abstain. 

Waktu itu telah diperhitungkan bahwa akan banyak pengaruh aliran dan paham-paham tertentu mengenai cara mewujudkan hak atas pekerjaan itu di kemudian hari. (Humalatua pardamean Rajagukguk: 1993, 24)

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 27 Ayat (2) menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ditegaskan pula oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Demikian juga setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Melihat Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan dalam satu napas bahwa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak manusia yang sangat penting. Pengertian penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan masalah jaminan sosial (social security), di mana jaminan sosial mempunyai tujuan utama sebagai jaminan terhadap pekerjaan, penghasilan, dan kesehatan, termasuk semua usaha yang ditujukan untuk mempertahankan kesinambungan dan kelangsungan hidup melalui penyediaan pekerjaan, penghasilan, dan sarana kesehatan perorangan atau kolektif. (Astrini Dwi Wahyuni: 2009, 3)

Hukum Indonesia mengenal adanya istilah pekerja/buruh dewasa (biasa disebut pekerja/buruh) yang merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

Dalam definisi tersebut, terdapat dua unsur, yaitu unsur orang yang bekerja dan unsur menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Berbeda dengan definisi dari tenaga kerja, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan masyarakat. (Maimun, 2004: 13)

Pengertian tenaga kerja mencakup pekerja/buruh yang merupakan kesesuaian dengan definisi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan. Menurut saya, seluruh pekerja/buruh, baik yang merupakan pegawai negeri, tentara, polisi, orang yang bekerja di sektor/bidang industri maupun jasa, seperti pekerja industri/jasa perbankan, industri/jasa asuransi, dan industri/jasa keuangan lainnya, tenaga medis, pekerja sektor pendidikan, pekerja media masa, pegiat LSM, orang yang berprofesi bebas seperti pengacara, dokter, pedagang, penjahit, dan lain-lain.

Serta seluruh pekerja yang bekerja di sektor-sektor pekerjaan/profesi lainnya yang di luar Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun orang yang sedang mencari pekerjaan adalah tenaga kerja yang ketentuan dan aturan, serta regulasi hukumnya masuk ke dalam payung hukum UU No. 13 Tahun 2003 yang berlaku secara nasional dimana masing-masing profesi tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya, walaupun secara keseluruhan semuanya masuk ke dalam kategori tenaga kerja.

Hal di atas terjadi karena hubungan hukum dan peraturan yang mengaturnya juga berlainan. Bagi pekerja/buruh ,misalnya, hubungan hukum dengan pemberi kerja bersifat ke-perdata-an yaitu dibuat di antara para pihak yang mempunyai kedudukan perdata. Hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut selain diatur dalam perjanjian kerja yang mereka tanda tangani juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh instansi atau lembaga yang berwenang. 

Bagi pegawai negeri sipil dan tentara, misalnya, hubungan hukum dengan pemerintah didasarkan pada hukum publik yang bersifat heteronom.

Istilah pekerja/buruh secara yuridis sebenarnya adalah sama dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Kedua kata tersebut dipergunakan dan digabungkan, menjadi pekerja/buruh dalam UU 13/2003 untuk disesuaikan dengan istilah serikat pekerja/serikat buruh yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah diundangkan sebelumnya.

UU No. 13 Tahun 2003 tidak lagi membedakan antara pekerja/buruh halus dengan pekerja/buruh kasar. Pembedaan pekerja/buruh dalam UU tersebut hanya didasarkan pada perbedaan jenis kelamin (pekerja/buruh perempuan dan laki-laki) dan usia (pekerja/buruh anak). Pembedaan ini dilakukan bukan dalam rangka diskriminatif tetapi untuk melindungi pekerja/buruh yang lemah daya tahan tubuhnya dan untuk menjaga norma-norma kesusilaan.

Hak Pekerja/Buruh Menurut UU

Meskipun dalam UU Ketenagakerjaan, hak pekerja/buruh tampak lebih banyak daripada kewajibannya, bukan berarti pekerja/buruh tidak wajib menaati aturan perusahaan. Pemberi kerja diperbolehkan membuat peraturan sendiri selama tidak menyalahi UU Ketenagakerjaan. 

Status tenaga kerja pada sebuah perusahaan bukanlah “robot” yang tidak memiliki aspirasi atau opini, sehingga Divisi HRD memiliki tugas untuk memfasilitasi adanya diskusi dan pembuatan perjanjian kerja yang seimbang antara pekerja/buruh dan perusahaan.

Setelah pekerja/buruh memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan tugas yang telah diberikan, pekerja/buruh berhak atas pengupahan yang adil, pemenuhan jaminan sosial, hak untuk cuti, waktu istirahat dan hak-hak normatif lainnya.

Di dalam UU ketenagakerjaan terdapat 4 (empat Bab) yang membahas soal hak pekerja/buruh. Pertama, Bab III (tiga) membahas soal “Kesempatan dan Perlakuan yang Sama”. Pasal 5Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6 Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Kedua, bab V (lima) membahas tentang “Pelatihan Kerja”. Pasal 11, Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Pasal 12 ayat (3), Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 18 ayat (1), Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Pasal 23, Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.

Ketiga, bab VI (enam) membahas tentang “Penempatan Tenaga Kerja”. Pasal 31Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

Keempat, bab X (sepuluh) membahas tentang “Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan”. Pasal 67 ayat (1), Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan-nya. 

Pasal 78 ayat (2), Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur. Pasal 79 ayat (1), Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. Pasal 80, Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

Pasal 82 ayat (1), Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Ayat (2), Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Pasal 84

Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh.

Pasal 85 ayat (1), Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Pasal 86 ayat (1), Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 

Pasal 88 ayat (1), Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 90 ayat (1), Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. Pasal 99 ayat (1), Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Pasal 104 ayat (1), Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Apabila pekerja/buruh mengetahui, memahami hak-hak tersebut di atas, maka para pekerja/buruh bisa dan dapat memprotes kebijakan pemberi kerja/perusahaan yang merugikan pihak pekerja/buruh. Selain itu, pekerja/buruh juga dapat membela diri apabila pemberi kerja/perusahaan melanggar hak-hak mereka yang dilindungi oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku.