Berawal dari sebuah pertanyaan yang mendasar, apa yang dimaksud dengan hukum perbankan? Dengan Sederhana, hukum perbankan  adalah  hukum  positif yang  mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat. Sehingga kita akan mempersoalkan hukum positif  (hukum sedang berlaku)  yang telah mengatur sesuatu yang menyangkut dengan bank. Kendatipun, Perihal ketentuan Perbankan yang sudah lama harus tetap dipelajari sebagai asumsi atau bahan historikal perkembangan pembentukan hukum perbankan. Berdasarkan sejarah, pembentukan hukum perbankan itu, dapat kita bandingkan keberlakuan ketentuan hukum perbankan di Indonesia. Sehingga konklusinya adalah bahwa pengertian hukum perbankan adalah serangkaian ketentuan hukum positif  yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya.

Sesuai dengan pengertian diatas, maka unsur-unsur yang terkandung dalam hukum perbankan yakni:

1. Serangkaian ketentuan hukum positif (perbankan). Adanya ketentuan hukum perbankan dengan dikeluarkannya pelbagai peraturan perundang-undangan, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Direksi dan Surat Edaran Bank Indonesia dan Peraturan pelaksana lainnya. Semua peraturan perundang-undangan di bidang perbankan tersebut terangkai sebagai suatu sistem dengan diikat oleh asas hukum tertentu.

2. Hukum positif (perbankan) tersebut bersumberkan ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis, ketentuan yang tertulis adalah ketentuan yang dibentuk badan pembentuk hukum dan perundang-undangan yang berwenang, baik berupa peraturan original (asli) maupun peraturan derivatif, sedangkan ketentuan yang tidak tertulisnya adalah ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelanggaraan operasional perbankan.

3. Ketentuan hukum perbankan tadi mengatur ketatalaksanaan pendirian bank. Di dalamnya diatur mengenai persyaratan pendirian bank, yang mencakup perizinan, bentuk hukum, kepengurusan, dan kepemilikan bank.  Juga mengatur bangun organisasi yang menunjang kegiatan usaha perbankan. Dimuat pula ketentuan pembinaan dan pengawasan bank oleh bank Indonesia dan kerahasiaan bank. 

 Asas-Asas Hukum Perbankan

Sebelum mengenali asas-asas hukum perbankan, perlunya kita ketahui apa yang dimaksud dengan asas? Asas secara umum dikenal dengan suatu nilai yang harus dijunjung tinggi agar supaya tidak dapat bertentang dengan realitas yang ada. Atau bahasa lainnya adalah asas merupakan tolok ukur untuk melakukan suatu hal tertentu. Sehingga dengan demikian dalam melaksanakan kemitraan antara bank dan nasabahnya, untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus) yaitu:

1. Asas Demokrasi Ekonomi 

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang diubah. Pasal tersebut menyatakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti, fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 19­45.

2. Asas Kerahasiaan (Confidential Principle

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuagan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpananya. Dengan demikian, bank harus memegang teguh rahasia bank.

3. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle

Asas kehati-hatian merupakan asas yang menyatakan bahwa bank dalam melaksanakan fungsi dan kegiatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka untuk melindungi dana masyarkaat yang telah dipercayakan padanya. Hal ini disebut dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang diubah, bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini harus dijalankan oleh bank bukan sekedar karena dikorelasikan dengan kewajiban agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja (Sjahdeini, 1993:175)

Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan adalah tempat dimana ditemukannya suatu ketentuan hukum dan perundang-undangan (tertulis) yang mengatur tentang perbankan itu sendiri. Yang dimaksud ketentuan hukum perbankan dan perundang-undangan yakni hukum positif, atau bahasa lainnya hukum perbankan yang berlaku sampai saat ini. Perihal ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat diketahui dalam:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 58, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 2489).

3. Peraturan tentang Usaha Perkreditan yang Diselenggarakan oleh Kelurahan di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Riksblaad dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9).

4. Staatsbald Tahun 1929 Nomor 357 Tanggal 14 Sepetember 1929 tentang aturan-aturan terkait Badan-badan Kredit Desa dalam Provinsi-provinsindi Jawa dan Madura di luar wilayah kotapraja-kotapraja


Daftar Pustaka

Usman, Rachmadi (2001). Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.