2 tahun lalu · 108 view · 3 menit baca · Pendidikan adapada.com-image-ada-apa-napak-tilas-wajah-pendidikan-di-indonesia.jpg
Ilustrasi: http://adapada.com/

Mengembalikan Wajah Pendidikan Kita

Kampus itu bukan terminal. Ia bukan ruang tunggu untuk memperoleh kartu ujian atau gelar kesarjanaan. Lebih lagi, ia bukan pabrik, bukan tempat di mana manusia dipersiapkan (didisiplinkan, dijinakkan) sebagai tenaga kerja, apalagi hanya untuk kepentingan akumulasi kapital para pemodal.

Sebaliknya, dan memang seharusnya, kampus punya peran yang lebih mulia dari sekadar menjadi aset potensial bagi sebuah pasar. Bahwa kampus adalah laboratorium pengetahuan sekaligus Kawah Candradimuka yang diperuntukkan hanya bagi intelektual organik dan generasi penerus cita-cita bangsa dan tanah air.

Secerca “Kata Pengantar” dalam Kesaksian: Kisah Perlawanan Mahasiswa UTY (2015) tersebut, di satu sisi, bisa jadi hanya akan menjelma sebagai harapan nan utopis. Akan tetapi, jika harapan itu mampu ditilik hingga ditampilkan sisi progresifitas yang terkandung di dalamnya, maka harapan tersebut akan menjadi pedoman utama di mana eksistensinya bisa kita jadikan, paling tidak sebagai sebuah kesadaran bersama.

Meski juga bukan hal yang patut kita pungkiri bahwa wajah pendidikan di negeri yang tersohor lantaran pendidikannya sekalipun, tetap nampak berkebalikan dari apa yang diidealkan di atas. Acapkali, wajah pendidikan tampil sebatas ruang pengekangan bukan pembebasan. Wajah pendidikan acapkali hadir bukan mencerdaskan melainkan membodohi. Kian hari, kebopengan wajahnya semakin menjadi-jadi dan hampir tak terbendung. Maka satu-satunya solusi yang tersisa bagi kita adalah mengembalikan wajah pendidikan.

Sadar akan Realitas

Dalam rangka upaya di atas, mengembalikan wajah pendidikan ke arah yang seharusnya (ideal bukan utopia), perlu kita catat bersama bahwa ada beberapa faktor bopengnya wajah pendidikan di negeri ini. Salah satunya bersumber dari corak atau cara berpikir kita sebagai subjek dari pendidikan.

Sebagai subjek pendidikan, tentu para stockholder (masyarakat dan tenaga pendidik) dan pelajar/mahasiswa (peserta didik) termasuk di dalamnya. Bahwa kedua subjek inilah yang mula-mula harus kita sadari sebagai pihak paling bertanggung jawab atas pendidikan.

Selain itu, pihak lain yang harus bertanggung jawab secara utama adalah pemerintah atau instansi-instansi terkait, dalam hal ini menteri atau dinas pendidikan. Melalui perannya sebagai penentu kebijakan pendidikan, tentulah punya tanggung jawab lebih daripada yang lain. Hanya saja, terus-menerus mengkambing-hitamkannya tentu juga adalah fatal jika tidak dibarengi dengan “kritik-diri” atas diri kita sendiri sebagai bagian daripadanya.

Saya selalu berasumsi bahwa “kritik-diri” itu jauh lebih penting dan utama daripada terus-terusan melontarkan kritik bagi orang lain dan lalu menganggapnya sebagai biang segala persoalan yang tengah terjadi. Tak hanya bagi peserta didik (pelajar/mahasiswa), masyarakat dan para tenaga pendidik (stockholder) pun senantiasa harus berlaku demikian.

Hari ini, jika realitas demikian tak mampu kita sikapi, maka ke depan selamanya akan demikian. Tak hanya wajah pendidikan yang kian hari kian bopeng, tetapi peradaban yang dicita-citakan pun, yakni “kehidupan bangsa yang cerdas”, secuilpun tidak akan pernah tercapai. Alhasil, bangsa yang hendak keluar sebagai sang pemenang ini, pada akhirnya hanya mampu berujung ke liang keterpurukan. Begitulah sampai pada akhirnya ia mampu tersadari.

Tiga Strategi Jitu

Mengingat bahwa upaya tersebut di atas akan mampu tercapai melalui kesadaran, maka strategi jitu yang perlu dikedepankan adalah bagaimana memberi “kesadaran” akan pentingnya pendidikan bagi manusia. Hal ini sekaligus menjadi upaya kita dalam mengembalikan wajah pendidikan, menjauhkan darinya dari kebopengan.

Membincang pendidikan memang akan sulit tanpa menggubris pemikiran seorang Paulo Freire. Darinya, kita mengerti bagaimana harusnya seorang pendidik menggagas wilayah kesadaran manusia sebagai kebutuhan ontologisnya.

Sebagai strategi jitu, Freire memperkenalkan tiga aspek dalam wilayah ini. Di antaranya adalah (1) penamaan, (2) berpikir, dan (3) aksi. Inilah yang kemudian dikenal dari Freire sebagai sistem pengkodean, yang dibangun melalui beragam pertanyaan-pertanyaan sebagai upaya pengidentifikasian kesadaran.

Dalam penamaan, hal utama yang harus dipertanyakan adalah masalah-masalah apa yang timbul dari realitas kehidupan manusia.. Bahwa orang harus menentukan seharusnya semua memang demikian. Jika tidak, bagaimana seharusnya. Hematnya, jenis dari masalah kemanusiaan harus digali lebih dalam melalui pengalaman dan kesadaran manusia sendiri dalam langkah pertama ini.

Strategi yang kedua adalah berpikir. Pada ranah ini, yang hendak digali adalah mengapa masalah-masalah tersebut muncul, atau apa yang jadi sebab masalah tersebut muncul. Di sini kita akan mendapat gambaran tentang siapa atau apa yang salah sehubungan dengan timbulnya masalah tersebut, serta menentukan apa peran kita dalam situasi seperti ini.

Dan yang terakhir adalah aksi. Dalam aksi, yang jadi penekanan dalam ranah ini adalah apa yang dapat dilakukan dalam situasi seperti ini. Kita harus menentukan apa yang bisa kita lakukan dan seharusnya kita lakukan, berikut hal yang telah atau akan dilakukan sekalipun.

Dengan demikian, kita akan menemukan bahwa di setiap fase di atas harus berangkai secara simultan. Serangkaian kategori atau strategi jitu tersebut (pengkodean) mesti didefinisikan dalam istilah-istilah perilaku khusus yang menggambarkan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya didiskusikan di setiap fase. Dengan begitu, upaya penyadaran demi mengembalikan wajah pendidikan benar-benar akan tercapai.