Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan pada tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.

Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut sebagai imbas penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973.

Kendati penyederhanaan partai ini sedikit banyak mengandung unsur paksaan dari pemerintah orde baru akan tetapi pada awal pendirianya secara internal hubungan antar unsur dalam PPP menunjukan suasana persaudaraan yang solid.

Dalam naskah deklarasi pembentukan PPP yang ditandatangani oleh K.H. Idham Khalid (NU), H.M.S. Mintaredja (Parmusi), H. Anwar Tjokroaminoto (PSII), Rusli Halil (Perti) dan K.H. Masykur (NU) dinyatakan bahwa :

 “ kelahiran PPP merupakan wadah penyelamat aspirasi umat islam dan cermin kesadaran serta tanggung jawab tokoh-tokoh umat dan pimpinan partai untuk bersatu membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT melalui perjuangan partai politik

Titik terendah PPP

Agustus 2019 KPU resmi menetapkan hasil akhir perolehan suara partai dalam pemilu 2019 di hari itu PPP sebagai partai islam tertua di Indonesia mendapatkan suara sah sebanyak 6,323.147 dan hanya mendapat 19 kursi di DPR-RI hasil ini merupakan hasil terendah diantara partai parlemen lain.

Bahkan secara presentase PPP hanya mendapat 4.52% yang mana angka tersebut hanya berselisih 0.2% dari ambang batas parlemen. Banyak pengamat menilai kondisi yang dialami PPP merupakan titik terendah bagi partai berlambang Kakbah tersebut sejak pertama kali didirikan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya suara PPP dari tahun ke tahun hingga berada di titik terendah pada pemilu 2019 diantaranya :

Faktor pertama : gejolak internal partai

Walaupun pada awal pendiriannya hubungan antar unsur dalam internal PPP terlihat solid hal ini terlihat pada masa keemasan PPP medio 1977-1982 akan tetapi setelah itu kehidupan internal di PPP beberapa kali mengalami pergolakan.

Peristiwa pertama yang menjadi pergolakan di internal PPP adalah kebijakan “de-NU-isasi” yaitu peristiwa penyingkiran tokoh-tokoh NU penting NU dari kepengurusan PPP dari pusat hingga ranting,peristiwa ini terjadi saat Ketua Umum PPP dijabat Djaelani Naro akibat dari kebijakan ini hampir semua tokoh NU menyatakan keluar dari PPP.

Pasca reformasi gejolak di internal PPP masih berlangsung bahkan selalu terjadi di era suksesi kepemimpinan,diawali dengan konflik pada era kepemimpinan Hamzah Haz bahkan pada periode ini beberapa kader potensial PPP seperti K.H. Zainuddin MZ dan Djafar Badjeber menyatakan keluar dari PPP dan membentuk PPP reformasi pada 20 Januari 2002.

Gejolak internal yang berbuntut perpercahan partai kembali terjadi pada masa kepemimpinan Suryadharma Ali (SDA) hal ini ditandai dengan hadirnya SDA pada kampanye Partai Gerindra hal ini dinilai melanggar AD/ART partai imbasnya beberapa DPW mendesak dilakukanya rapat pleno untuk meminta pertanggungjawaban SDA.

Konflik ini sempat mereda ketika PPP pada akhirnya mendukung Prabowo-Hatta menjadi Capres-Cawapres akan tetapi kembali mengalami pergolakan ketika beberapa pengurus merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDA.

Puncaknya perselisihan ini menghasilkan dualisme kepemimpinan yang ditandai dengan adanya dua muktamar yakni Muktamar Surabaya yang menetapkan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum dan Muktamar Jakarta yang menetapkan Djan Faridz menjadi Ketua Umum.

Gejolak internal yang terjadi dalam suatu partai merupakan hal yang biasa apalagi PPP merupakan fusi dari empat unsur partai politik islam yang “dipaksa bergabung” oleh orde baru akan tetapi gejolak internal ini terus berlanjut 

Bahkan pasca reformasi konflik ini terus meruncing di tiap kepemimpinan PPP hingga saat ini yang menyebabkan regenerasi kader yang tidak maksimal.

Faktor kedua : pilihan politik

Pilihan politik ini menjadi salah satu sebab krusial yang penurunan suara PPP dalam pemilu 2019. PPP sebagai partai yang identik dengan basis islam beberapa kali justru kehilangan suara umat islam karna pilihan politik partai tersebut

Hal ini sendiri dikonfirmasi oleh PLT Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa sesaat setelah penetapan suara oleh KPU. Suharso menyebut terjadi kemerosotan suara di lumbung suara PPP seperti Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

Di Jakarta misalnya suara PPP anjlok untuk DPR-RI dari sebelumnya meloloskan satu kader di pusat pada pemilu 2019 PPP tidak mendapat kursi di DPR-RI dari dapil DKI Jakarta di tingkat DPRD Provinsi justru lebih parah dari PPP kehilangan 9 kursi di DPRD dari sebelumnya 10 kursi menjadi satu kursi di 2019.

Hal ini disebabkan pilihan politik PPP yang mendukung Ahok sebagai pada pilgub DKI lalu. Basis pemilih PPP yang mayoritas umat islam kecewa akan hal tersebut dan mulai meninggalkan PPP, hal yang sama mungkin terjadi di wilayah  lain seperti Jawa Barat dan Banten imbas dari pilihan politik PPP dalam pilpres.

Faktor ketiga : penangkapan sang ketua umum

Beberapa bulan menjelang pemilu 2019 Ketua Umum PPP Romahurmuziy ditangkap oleh KPK, ini merupakan puncak dari tsunami politik yang menerpa PPP menjelang pemilu 2019 faktor inilah yang berdampak langsung pada kemerosotan suara PPP di 2019 dan memberikan image negative kepada PPP hingga ditinggalkan mayoritas pemilih potensialnya saat itu

Mengembalikan PPP menjadi “ Rumah Besar Umat Islam”

Ketika PPP sedang mengalami fase penurunan suara ini ada sedikit rasa optimis ketika beberapa kader PPP memenangi pilkada dan menduduki jabatan di beberapa provinsi strategis seperti Taj Yasin Maimoen sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah,UU Ruzhanul Ulum sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat dan terkahir Audy Joinaldi sebagai Wakil Gubernur Sumbar.

Walaupun di hantam oleh berbagai masalah dan konflik inernal penulis sendiri berkeyakinan suatu saat nanti PPP akan “kembali” menjadi partai islam terbesar di Indonesia dan kembali menjadi rumah besar umat islam.

Sebagai rumah besar umat islam sebaiknya PPP sendiri tidak melekatkan diri kepada satu organisasi islam saja melainkan harus mengakomodir semua karena secara market pemilih hal ini telah dilakukan partai lain misalnya PKB dengan NU dan PAN dengan Muhamadiyah.

Dengan lebih bersifat terbuka akan lebih mudah bagi PPP menggaet suara NU kultural misalnya yang merasa tidak terwakili oleh PKB atau suara Muhammadiyah yang tidak terwakili oleh PAN dan juga suara dari organisasi islam lainya.

PPP sebagai rumah besar umat islam haruslah mengakomodir semua golongan umat islam dari berbagai latar belakang dan organisasi seperti NU,Muhammadiyah,Persis dan lain-lain.

Hal kecil yang harus dimulai adalah menjalin komunikasi kepada berbagai organisasi islam dan sowan kepada ulama-ulama untuk meyakinkan mereka bahwa PPP adalah rumah besar umat Islam yang bisa menjadi wadah aspirasi dan perjuangan umat Islam di Indonesia sesuai dengan tujuan didirikanya PPP.