Menjelang Idul Fitri, atau penentuan awal Ramadhan kita selalu memperhatikan fatwa majelis ulama. Di luar moment tersebut, jika ada polemik di masyarakat terkait status hukum syariat suatu pekerjaan misalnya, kita menunggu pendapat para ulama. Kata “ulama” merupakan salah satu dari sekian banyak kata atau terma yang mewarnai dan membentuk pola pikir dan kehidupan beragama saya sejak kecil, disamping istilah iman, islam, kafir, bid’ah, fikih, dan sebagainya.

Selama puluhan tahun ini, bagi saya istilah ulama adalah identik dengan ustad, kiayi, ajengan, syech, mubaligh, atau para wali. ”Ulama adalah pewaris para nabi”, demikian bunyi hadits yang saya dengar. Tuhan meningkatkan level orang soleh dan berilmu beberapa derajat, begitu dalil quran dalam text terjemahan. Kesimpulan saya, bahwa ulama adalah orang yang memiliki keluasan ilmu agama, atau memang tokoh agama Islam. Jika hanya merujuk kepada akar kata semata, ulama berarti orang yang memiliki ilmu/berilmu. Tetapi ahli bahasa, professor, matematikawan, psikolog, filusuf, tidaklah umum disebut ulama.

Setelah beranjak dewasa, pegaulan berubah, zaman berkembang, masih saja kata ulama termasuk urutan top dari daftar terma-terma yang membuat saya bingung, bahkan tidak tahu lagi maksud sebenarnya dari istilah tersebut. Persoalannya,kemana dan kepada siapa harus mencari rujukan?, apakah ada lembaga yang cukup otoritatif sekaligus  resmi untuk bertanya. Istilah ulama kerap berkaitan dengan ilmu agama, fatwa, pencerahan, solusi, tetapi tidak jarang juga berkaitan dengan keruwetan dan kebingungan atas suatu putusan atau fatwa, terlebih di era global dan kehidupan sosial kemasyarakatan serta teknologi yang semakin dinamis.

Mungkin kalau ada waktu saya perlu ambil kuliah lagi kali yaa..., atau mondok barang setahun dua tahun untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi lebih valid. Untuk saat ini, setidaknya saya masih bisa cek dan membaca ulang sumber-sumber mapan, sejarah dan ngobrol dengan ara guru/ustad,buku-buku, teman-teman, menggunakan perspektif berbeda dan dengan hati lebih jujur .  

Jika seseorang membaca quran atau hadits, bahkan text-text kuno lain, kondisi dan situasinya bagaikan siswa SMA lulusan tahun 2019 membaca koran terbitan tahun 1940 atau 1950-an. Bahasa telah bergeser, tidak mudah menangkap maksud yang sesungguhnya. Kita harus hadirkan latar kehidupan sosial masyarakat waktu itu, dalam berbagai aspek. Kita juga jangan lupa bahwa text-text itu tidak ujug-ujug tersusun jadi sebuah buku dengan susunan seperti sekarang. Kita juga harus ingat bahwa hadits itu yag dianggap valid hanya 7 ribuan dari 600 ribuan, prosentase yang sangat kecil.   

Demikian juga dengan kata ulama. Pada abad ke-7 M, waktu Nabi dengan tegas mengatakan bahwa lelaki dan perempuan wajib mencari ilmu, itu ilmu apa sebenarnya? apakah ilmu fiqih? bukan. Ilmu fiqih baru ada 200 tahunan setelah Nabi wafat. Atau ilmu nahwu dan tajwid? tentu juga bukan, sebab kedua ilmu yang disebut terakhir itu juga belum ada.Kata beberapa guru ngaji, yang jelas ilmu agama, bukan ilmu “umum”. Nah lho .., sejak kapan juga ilmu dibagi-bagi seperti itu, lagi pula waktu itu belum ada secara eksplisit yang dinamakan ilmu agama, ilmu non agama, semua masih satu. Jadi agak kram juga otak saya memikirkannya.

Mari kita bayangkan sejenak, pada masa itu, abad 7 M, Nabi Muhammad S.A.W menyuruh laki-laki dan perempuan mencari ilmu, fardlu, wajib hukumnya. Iya, betul sekali, tetapi ilmu apakah gerangan yang dimaksud Nabi saat itu?, tentunya ilmu yang pada era itu sudah ada dong, baik ada di tempat lain atau di kelompok masyarakat tertentu, dan ilmu tersebut diperlukan, atau belum terlalu dikuasai. Tidak mungkin menyuruh menuntut ilmu yang belum ada saat itu. Saya menduga, dari informasi latar belakang kehidupan sosial saat itu, ilmu yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan umum seperti pertanian, bahasa, pengobatan, atau barangkali ilmu filsafat, hukum, sejenis itu. Adapun tentang ilmu agama, sudah ada Rasulullah bersama mereka yang siap kapan saja ditanya. 

Dengan demikian, jika hal tersebut realitanya benar, maka ulama bukanlah orang yang menguasai ilmu agama semata. Bisa ilmuwan, pakar ilmu terapan, pakar seni, kerajinan, dll. Tetapi kenyataan saat ini, kita tidak menyebut Isaac Newton, Einstein, Hawking, Durac, Moch. Hatta, atau Ki Hajar Dewantara sebagai ulama ya?. Atau para orang tua jika ada himbauan dari sekolah atau pengajian untuk berinfaq ke yang mengajarkan ilmu, hampir tidak pernah berinfaq atau bersedekah ke guru matematika, melainkan selalu ke guru ngaji, atau guru agama .

Di sisi lain, orang yang bergelar ulama, ngomong-ngomong, siapa pula yang melegitimasi?, apa lembaganya dan sejauh mana standarisasinya . Berbeda dari sarjana ekonomi, sarjana hukum, engineer misalnya, paling tidak ada standar, ada lembaga yang mengesahkan. Kalau begitu, tanpa tools tersebut, dasar kita mengikuti ulama hanya berlandaskan belief. Apakah manusia/ulama bisa dijamin bebas kekeliruan? saya rasa tidak .

Untuk sementara waktu, saya bisa menggeser sedikit sudut pandang dan pengertian apa itu ulama, yaitu orang yang menguasai bidang pengetahuan tertentu, bisa satu bidang atau banyak bidang, yang secara standar melalui lembaga resmi atau otoritatif telah disahkan .

Implikasi dari pergeseran pandangan ini adalah, sisi positifnya adalah saya lebih menghargai para ilmuwan, para pakar, guru, dosen yang berjasa dan berperan dalam perbaikan mutu kehidupan manusia.  Adapun terhadap orang dengan julukan “ulama” secara pengertian konvensional ,  saya jadi lebih bebas mempertimbangkan pendapat mereka, tidak ‘taqlid” buta, dan tidak mudah merasa benar sendiri. Karena untuk mencapai kebenaran diperlukan keterbukaan. 

Jadi, dengan pengertian, itu jika nanti kita ketemu dengan bu Susi mantan Menteri Kelautan, bisa saja dipanggil ulama kelautan,  Pak Mahfud MD ulama hukum, Indriyanto Seno Adji ulama hukum pidana, Roy Suryo ulama IT, hehehe. Dan ibu bapak saya bisa berinfak atau berdonasi kepada para “ulama” dari berbagai disiplin ilmu .