2 tahun lalu · 368 view · 5 menit baca · Politik jogja-berhenti-nyaman.jpg
Ilustrasi: dgi-indonesia.com

Mengembalikan Khittah Keistimewaan Yogyakarta

Tindakan kekerasan kembali terjadi di bumi Mataram, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sungguh, ingin rasanya saya gambarkan dengan sebuah pengibaratan, tapi saya tidak punya ilustrasi yang lebih elok selain "Yogyakarta tanpa kekerasan, ibarat sayur tanpa garam." Mungkin agak basi, tapi hanya begitulah yang bisa saya umpatkan.

Sepanjang pengalaman saya bergelut di Kota Pendidikan ini, saya mulai belajar di kotanya pada penghujung tahun 2010 sampai sekarang, jelas ini bukan kali pertama tindakan anti-kemanusiaan semacam itu terjadi. Saya sering melihatnya, bahkan juga pernah mengalaminya sendiri.

Ketika hendak bersuara atas nama kebebasan dan hak asasi manusia, cenderung akan dijawab dengan pengekangan dan tindakan-tindakan dehumanitatif seperti kekerasan (lihat: Kesaksian: Kisah Perlawanan Mahasiswa UTY, 2015).

Adalah benar bahwa maraknya tindakan-tindakan semacam itu sangat jelas tidak akan pernah membuahkan hasil apa-apa, apalagi yang manis-manis. Dengan lain perkataan, akibat yang akan ditimbulkannya justru hanya memberi keruh kota Yogyakarta sebagai negeri yang berfilosofi "istimewa": berhati nyaman, cinta akan kedamaian hidup, dan menjunjung tinggi kebebasan dan keberagaman manusia-manusianya.

***

Sekilas melihat penyebab apa yang menimbulkan tindak kekerasan itu terjadi baru-baru ini. Saat itu, Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) berusaha menggaungkan seruan mereka dalam bentuk aksi damai.

Bersama para mahasiswa serta organisasi dan kelompok pro demokrasi di Indonesia, mereka berupaya untuk mendukung keanggotaan penuh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Melanesian Spearhead Group (MSG). Semua hendak digaungkan, semata dalam rangka mewujudkan "Hak Menentukan Nasib Sendiri" sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.

Tapi apa mau dikata, seruan mulia mereka lagi-lagi terbentur oleh realitas yang mereka hadapi di lapangan. Dengan berbekal dalih "persatuan" atau "NKRI harga mati", bahkan "kafir" serta "separatis", aparat keamanan bersama ormas dan kelompok keagamaan (yang reaksioner) tertentu berusaha tampil untuk meredam aksi yang hendak digaungkan PRPPB ini.

Dan bermula dari sinilah tindakan kekerasan berbalut sikap yang sangat anti-kemanusiaan itu mulai terjadi lagi. Sampai-sampai berujung pada pengepungan Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I selama dua hari berturut-turut (15 - 16 Juli 2016).

Meski fakta mengerikan itu merupakan hal yang patut untuk saya suarakan juga, tetapi di tulisan ini, saya hanya hendak mempertegas kembali konsep "keistimewaan" Yogyakarta sebagai filosofi yang jelas anti pada hal-hal yang dehumanitatif seperti itu. Ya, tak berarti saya hendak mengesampingkan fakta mengerikan atasnya.

Tetapi bagi saya, nafas kebijakan (keistimewaan) inilah yang harus kita tilik secara utama sembari mempertegas bagaimana harusnya berlaku atas sesama manusia, terutama Yogyakarta atas warganya, termasuk kepada para pendatang/perantau di kotanya.

Keistimewaan sebagai Filosofi

Tak ada yang lebih menyayat hati selain melihat bahwa sebuah kehidupan bagi dan untuk manusia selalu tampil secara tak manusiawi. Apa yang terjadi di Yogyakarta baru-baru ini, jelas semakin memperlebar sayatan-sayatan itu. Tidak hanya tidak mencerminkan kehidupan yang demokratis, tidak hanya melanggar hak kemanusiaan yang asasi, tetapi yang paling  membuat hati tersayat adalah alpanya filosofi Yogyakarta sebagai kota yang berlabel "istimewa".

Sebagai suatu filosofi, tentu "keistimewaan" niscaya harus Yogyakarta tempatkan sebagai spirit dan arah atau orientasi hidup. Ia bukan benda, meski sebagai produk atau karya. Dan seperti manusia, si pembuat produk atau karya, tentu pula ia harus menggerakkan. Bahwa "keistimewaan" tak lebih sebagai dasar kebijakan, sebuah spirit yang memotivasi ke arah datangnya kemajuan.

Sehubungan dengan tindak kekerasan yang dialami mahasiswa/warga Papua di Yogyakarta ini, saya sungguh tak bisa membayangkan, bagaimana mungkin Yogyakarta yang orang kenal sebagai kota berlabel "istimewa", yakni salah satunya sebagai Kota Pendidikan, justru berlaku dengan cara-cara yang tidak terdidik?

Sekelompok massa aksi yang notabene adalah para pelajar daerahnya sendiri, ketika hendak menyuarakan aspirasi mereka ke khalayak publik, justru dijawab dengan pembubaran paksa hingga berujung pada pengepungan tempat kediaman mereka. Mestinya kan dengan cara dialog, bukan? Dan bukankah ini adalah karakter sebuah Kota Pendidikan?

Dengan filosofi yang dipatenkan dalam konsep "keistimewaan", bagi saya, mustahil untuk Yogyakarta bisa berlaku sebaliknya. Bukankah filosofi adalah spirit? Dan bukankah filosofi juga merupakan arah atau orientasi hidup? Bagaimana mungkin kekerasan bisa terjadi begitu saja? Dari mana datangnya semangat-semangat yang tak mencerminkan filosofi Yogyakarta sendiri?

Ya, melalui aparat keamanannya, cara-cara tak terdidik yang dipertontonkan itu justru mengundang pertanyaan besar: apakah dengan begitu Yogyakarta tidak bisa kita katakan sebagai negeri yang mendua—di satu sisi menghargai, sedang di sisi lain membredel kebebasan?

Dan benarkah Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan masih gandrung akan cara-cara yang terdidik? Sungguh pertanyaan yang sulit dijawab hanya dengan sepintas lalu mengingat benturan antara fakta kesejarahannya dan fakta realitas yang hari ini berlaku di permukaannya.

Disadari atau tidak, Yogyakarta tidaklah dibangun untuk tindakan-tindakan yang anti kebebasan dan kemanusiaan. Tetapi jauh lebih mulia darinya, Yogyakarta didesain sebagai negeri yang berfilosofi manusiawi. Konsep "Tahta untuk Rakyat yang diadopsi dari percikan pemikiran salah satu penguasanya, yakni Sultan HB IX, mempertegas adanya nuansa yang gandrung pada kebebasan ini.

Belum lagi, apa yang pernah diusung salah satu putra daerahnya, yakni Ki Hajar Dewantara, jelas membulatkan filosofi Yogyakarta sebagai daerah yang memanusiakan manusia. Bagaimana itu sampai bisa kita lupakan? Lagi-lagi apa mau dikata, tindakan kekerasan yang terjadi itu justru membenamkan paham mulianya sendiri. Dan bahkan menempatkannya sebagai cita-cita yang hanya mampu terpisah dari realitasnya.

Rahmat Bagi Semua

Sesungguhnya, konsep "keistimewaan" tidak jauh beda dengan konsep dalam ajaran Islam, yakni rahmatan lil alamin sebagai hilirnya. Sebagaimana dasar kebijakan publik secara umum, setiap kebijakan yang ditarik dari roh "keistimewaan" harus memuat unsur yang cenderung memberi rahmat bagi semua, bukan secara parsial, apalagi untuk kepentingan kelompok tertentu.

Persoalan apakah konsep tersebut dalam praktiknya berindikasi pada hilir rahmatan lil alamin atau tidak, tentu masyarakat Yogyakarta sendiri yang harus menilainya. Semisal, apakah konsep "Tahta untuk Rakyat", keberagaman atau pluralitas, serta toleransi antar-golongan benar-benar dijamin kepastian keadilannya atau tidak, tentu semua butuh pelurusan dalam bentuk dialog secara bersama.

Dan tentang kekerasan atas rekan-rekan Papua tersebut, jika menurut pada konsep "keistimewaan" sebagaimana tergambarkan di atas, jelas ini menyalahi kodratnya sendiri. Saya tidak yakin betul apakah saya yang keliru mendefinisikan filosofi Yogyakarta ini, atau justru filosofi itu sendiri yang bersikap mendua lalu mendorong lahirnya tindak kekerasan di tubuh Yogyakarta. Entahlah.

Saya hanya bisa berharap, hari ini dan ke depannya, Yogyakarta (entah itu pengambil kebijakan atau aparatnya) selalu mengedepankan cara-cara yang terdidik seperti dialog sebagai Kota Pendidikan. Bahwa memanusiakan manusia jauh lebih utama ketimbang mempertahankan serta mempraktikkan kekolotan atau cara-cara yang primitif. Dan dengan begitu, khittah "keistimewaan" benar-benar akan terwujud dan kembali sedia kala sebagaimana telah diusung para pendahulunya.