3 tahun lalu · 631 view · 4 min baca menit baca · Hukum hutan-adat.jpg
[Foto: pokjaperbatasankaltara.org]

Mengembalikan Hutan kepada Masyarakat Adat

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi oleh lebatnya pepohanan yang rimbun dan di dalamnya terdapat berbagai ekosistem makhluk hidup yang memiliki kepentingan tersendiri dalam bertahan hidup. Jika diambil kesimpulan, fungsi hutan sangat berguna bagi kehidupan makhluk hidup baik itu tumbuhan, hewan ataupun manusia.

Pada tumbuhan fungsi hutan sebagai tempat tumbuhnya berbagai macam tanaman, pada hewan hutan berfungsi sebagai tempat mencari makan dan sebagai tempat berlindung. Sedangkan bagi manusia hutan memiliki berbagai fungsi yaitu sebagai nilai ekonomis, nilai sosial dan berbagai macam hal.

Setidaknya terdapat empat jenis hutan, antara lain: Pertama, Hutan Lindung. Ini merupakan kawasan hutan yang berfungsi mengatur tata-air, membantu pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Kedua, Hutan Suaka Alam. Ini merupakan kawasan hutan yang sifatnya khas, diperuntukan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan manfaat-manfaat lainnya.

Ketiga, Hutan Wisata. Ini adalah kawasan hutan yang diperuntukan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan wisata-buru. Keempat, Hutan Produksi. Ini adalah kawasan hutan yang berfungsi memproduksi hasil hutan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, dan khususnya untuk kepentingan pembangunan industri dan ekspor. Berbagai jenis hutan seperti dijelaskan sebelumnya tentu tidak lepas dari fungsi hutan itu sendiri.

Fungsi hutan telah diatur dalam konstitusi negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3. Disebutkan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan peraturan tersebut, maka sebaiknya negara mempertahankan hutan sebagai milik negara dan sepenuhnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Namun pada kenyataannya, negara memilih perusahaan untuk mengelola sumber daya hutan, dan rakyat tidak memiliki hak atas pengelolaan hutan.

Pengelolaan sumber daya hutan oleh perusahaan terjadi di era orde baru, ketika pemerintah ingin menguatkan perekonomian negara melalui sumber daya hutan. Pergantian era Orde Lama ke Orde Baru, membawa perekonomian Indonesia menjadi lemah, sehingga mengakibatkan nilai inflasi melonjak hingga 650%.

Usaha pemerintah Orde Baru untuk menekan nilai inflasi saat itu, salah satunya dengan memanfaatkan sumber daya hutan. Para stakeholder/pemangku kebijakan pada akhirnya menyewakan hutan-hutan Indonesia kepada perusahaan swasta nasional ataupun perusahaan asing melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

Jadi, pada era Orde Baru Hutan dikuasai oleh negara dan negara memiliki hak untuk memberikan Hak Pengusahaan Hutan kepada perusahaan.

Hak Pengusahaan Hutan (HPH) oleh Perusahaan. Penguasaan negara terhadap hutan diperjelas melalui peraturan Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Peraturan ini menggunakan istilah “Hutan Negara” yang mana ditujukan untuk hutan-hutan yang berada di atas tanah yang bukan hak milik pribadi.

Dalam peraturan tersebut, pada pasal 2 dan melalui penjelasan umum UU Pokok Kehutanan, disebutkan bahwa Hutan Ulayat milik masyarakat hukum adat masuk ke dalam kategori Hutan Negara. Melalui peraturan tersebut, hak-hak masyarakat adat atas hutan yang telah mereka tempati dan mereka gunakan sumber dayanya sesuai kebutuhan, menjadi semakin tergerus oleh penguasa.

Tahun 1970, kesengsaraan masyarakat adat bertambah ketika pemerintahan Soeharto menerbitkan peraturan tentang pelaksanaan UU Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967 melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan.

Peraturan tersebut membuka ruang bagi perusahaan untuk mengambil alih pengelolaan hutan dengan mengeruk sumber daya hutan melalui pemanfaatan hasil kayu. Penguasaan hutan oleh perusahaan dapat dimiliki oleh perusahaan milik negara, perusahaan swasta dan perusahaan Joint Venture.

Kedua peraturan tersebut akhirnya menjadikan hutan di Indonesia pada masa Orde Baru dikuasai oleh perusahaan swasta ataupun perusahaan negara melalui HPH.

Perusahaan-perusahaan tidak henti-hentinya mengeruk sumber daya hutan di Indonesia. Menurut data FAO tahun 1976-1980, hampir 550.000 hektar hutan di Indonesia mengalami kerusakan setiap tahunnya.

Peningkatan kerusakan hutan semakin parah setiap tahunnya. Sejak tahun 1980, kerusakan hutan mencapai 1 juta hektar. Pada tahun 1985-1997 laju kerusakan hutan pun meningkat mencapai 1,7 juta hektar per tahunnya.

Hal tersebut menyebabkan permasalahan yang cukup besar karena memicu terjadinya suatu bencana seperti banjir dan tanah longsor di sekitar hutan. Masyarakat kembali menjadi korban keganasan perusahaan yang mengeruk hasil kayu di setiap hutan yang lebat tanpa memikirkan akibatnya.

Selain itu, penguasaan hutan oleh perusahaan tentunya merugikan ekonomi masyarakat. Terutama masyarakat adat. Mereka tidak bisa menggunakan lahan adatnya untuk bercocok tanam demi mencukupi kehidupannya.

Perlawanan Masyarkat Adat. Konflik masyarakat dengan perusahaan atau pengusaha telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya terjadi di Kawasan Hutan Register 45 di Mesuji, Lampung. Konflik bermula ketika pemerintah melalui kementerian kehutanan pada 22 November 1993, mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa Kawasan Hutan yang terletak di sungai buaya di kabupaten Dati II Lampung Utara, Provinsi Daerah Tingkat I Lampung seluas 43.100 Ha ditetapkan sebagai kawasan hutan register 45 dengan fungsi Hutan Produksi.

Kebijakan pemerintah terkait hutan Register 45 semakin jelas mengarah pada keuntungan kapitalis. Terutama ketika pemerintah mengeluarkan SK No. 93/kpts-II/1997 tentang pemberian Hak Pengusahaan Tanaman Indutri atas areal hutan seluas 43.100 Ha kepada PT. Silva Inhutani Lampung.

Berlakunya ketentuan tersebut menimbulkan suatu polemik di dalam masyarakat, terutama masyarakat adat.

Runtuhnya era Orde Baru yang korup melalui gerakan reformasi 1998, menjadikan Indonesia memasuki babak baru dalam hal kebebasan berpendapat. Selain kebebasan berpendapat, di era Reformasi, pemerintah melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang, mengeluarkan peraturan No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

Adanya kebebasan berpendapat serta peraturan terkait pengelolaan hutan adat, memicu suatu gelombang penuntutan tanah adat yang berujug konflik hutan antara masyarakat dan pengusaha.

Masyarakat adat mulai berani mengkritisi pemerintah terkait penguasaan hutan adat oleh perusahaan-perusahaan. Masyarakat mulai menuntut pemerintah untuk mengembalikan hak adatnya atas tanah. Kesadaran akan hak atas tanah ini lantas melahirkan demonstarasi besar yang berujung pada konflik antara negara dan masyarakat, ataupun masyarakat dan pengusaha yang "memiliki" wewenang atas hutan. 

Kebebasan berpendapat di era demokrasi saat ini dan adanya peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 9 Tahun 2015, menjadi landasan yang kuat bagi masayrakat adat untuk merebut kembali hak tanah adat yang telah dirampas oleh kapitalisme. Sehingga nantinya, sumber daya hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan bersama dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Artikel Terkait