Ada yang hilang tapi bukan perasaan.

Beberapa kali sempat dikejar-kejar, beberapa kali juga presiden tiba-tiba menghilang dari rumahnya ketika di sepanjang jalan sedang bergejolak dipenuhi massa aksi yang ingin bersilaturahmi dengan presiden.

Tanggal 8 Oktober 2020 merupakan kejadian dejavu karena presiden tidak bisa ditemui ketika massa aksi bergemuruh ingin menemuinya,  tapi kali ini mereka datang memenuhi jalan dengan membawa tuntutan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya.

Kali ini, masyarakat hampir di seluruh Indonesia terutama di daerah Jakarta sedang gencar melakukan aksi untuk menolak UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang sudah disahkan oleh DPR RI tanggal 5 Oktober 2020 secara mendadak.

Bukan hanya DPR saja yang berperan dalam UU Ombibus Law Cipta Kerja, tapi ada juga peran pemerintah yang ikut serta berperan sebagai pihak pengusul terutama Presiden Jokowi yang sesuai dengan janjinya dalam penyederhanaan birokrasi dan berwujud dalam bentuk omnibus law saat ini.

Omnibus law yang dicanangkan bukan hanya tentang cipta kerja, melainkan ada juga omnibus law tentang perpajakan, ibu kota negara, dan kefarmasian.

Mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi atau unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (8/10/2020).

Namun ketika sekumpulan massa aksi berencana untuk menemui presiden di Istana, dikabarkan beliau sedang melaksanakan kunjungan kerja. Presiden dikabarkan sedang mengunjungi lahan proyek lumbung pangan atau food estate yang terletak di Kalimantan Tengah.

Kepala Biro Protokol, Pers, dan Media Setpres, Bey Machmudin, mengatakan rencana Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke lahan food estate tersebut sudah direncanakan jauh-jauh hari.

Tapi pertanyaannya, apakah etis ketika banyak orang berkumpul di suatu tempat, sedang ramai menyuarakan aspirasinya untuk menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, orang yang dituju malah tidak ada keberadaannya di rumah megahnya? Apalagi kondisi ini terjadi ketika masih terjadi pandemi covid-19.

Pastinya orang-orang yang turun ke jalan sudah tahu risikonya. Tapi mereka beranggapan bahwasanya menegakkan keadilan jauh lebih penting dari itu.

Tagar #jokowikabur meramaikan media sosial Twitter dan menjadi salah satu topik terpopuler saat ini, Kamis (8/10/2020) pagi.

Bila dilihat ke belakang, bukan kali ini saja presiden tidak ada di istana. Ketika ada aksi besar-besaran di Jakarta dan masa aksi berniat untuk menemui beliau di istana, presiden malah tidak ada dengan berbagai alasan.

Pada tanggal 4 November 2016, massa aksi bergemuruh di dekat Istana, tapi ketika itu, presiden dikabarkan sedang tidak berada di istana dan diketahui sedang melakukan kunjungan kerja ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Hal ini cukup mengingatkan kita tentang perkataan yang pernah diucapkan presiden:

"Saya kangen sebetulnya didemo. Karena apa? Apa pun... apa pun... pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang peringatin kalo keliru. Jadi kalau enggak ada demo itu keliru. Jadi sekarang saya sering ngomong di mana-mana 'tolong saya didemo'. Pasti saya suruh masuk," kata Presiden Jokowi, Selasa (8/11).

"Kalau demonya saya sudah tahu sehari sebelumnya, pasti saya siapkan makan. Tapi kalau ndadak, saya siapkan snack sama aqua."

Kali ini kita bertanya-tanya, kapan presiden bisa menemui rakyatnya secara langsung untuk menjawab secara tegas banyak pertanyaan tentang disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja ini?

Bukannya apa-apa, sekali lagi saya sampaikan, hal ini rasanya tidak etis saja ketika rakyat sedang bergemuruh dan meminta untuk bertemu di istana negara, tapi tuan rumah tidak datang menyambut dan pergi.

Walau mungkin sudah direncanakan jauh-jauh hari tentang masalah kunjungan kerja, tapi hal ini adalah sesuatu force majeur atau keadaan yang mendesak dan genting.

Ribut-ribut pun memang harus dilihat dari beberapa sudut pandang. Kalaupun presiden dengan senang hati menyambut, mungkin tidak akan terjadi ribut-ribut seperti ini. Ketika terjadi seperti ini, malah presiden akan dituduh oleh masyarakat lantaran tidak mau mendengarkan aspirasi rakyatnya.

Keadaan bergejolak justru adalah ketika massa aksi tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah depan istana merdeka untuk menyampaikan aspirasinya ditambah presiden tidak ada di rumahnya.

Jangan sampai presiden seolah sedang balik badan dan perlu sesegera mungkin untuk menemui massa aksi yang menolah UU Omnibus Law Cipta Kerja, karena pemerintah menjadi pihak yang bertanggung jawab sebagai pihak pengusul.

Kenekatan masyarakat untuk melakukan aksi besar-besaran pada saat pandemi harusnya bisa dilirik oleh pemerintah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa tidak dibuat sederhana saja, cukup langsung temui orang-orang yang sedang meminta haknya bersuara dan bicarakan baik-baik?

Tentu hal ini akan meminimalisasi keributan yang terjadi terutama antara massa aksi dan aparat yang rasanya kedua belah pihak tersebut hanya jadi korban adu domba oleh penguasa-penguasa yang menjadi dalang semua ini.