Aktivis
3 bulan lalu · 123 view · 4 menit baca · Politik 39889_90439.jpg
Kricom

Mengasihani Elite Partai Politik

Peserta pemilihan umum adalah partai politik. Mereka telah memenuhi syarat sebagai parpol dari Kementerian Hukum dan HAM juga Komisi Pemilihan Umum, sehingga mendapatkan kesempatan menebar janji, mencari suara di pemilu. 

Ada tiga kategori peserta pemilu melihat kepesertaannya. Mereka terdiri dari parpol lama, baru, dan lokal.

Akan tetapi, apakah pemilih mengenal parpol peserta pemilu? Pertanyaan ini penting untuk menemukan jawaban. Mungkin pemilih mengenal sebatas nama parpol. Kalaupun mengenal lebih dalam, itu hanya berlaku pada parpol-parpol lama atau parpol turunan Orde Baru.

Khusus parpol baru, masyarakat bisa serentak menjawab; mengenal parpol Perindo dan PSI. Itupun karena kemampuannya memanfaatkan media. Perindo dibantu oleh koran. Sedangkan PSI berjaya di media sosial Twitter, Instagram, dan Facebook. Akan tetapi, bagaimana dengan konsep kesetaraan sesama peserta pemilu? 

Pertanyaan lanjutan tersebut lebih sulit untuk dijawab. Terlebih realitas politik telah menjauhkan pemilih dengan parpol. Pemilih lebih dekat dengan orang-perorangan. 

Misalnya, pemilih akan lebih mengenal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Sehingga pemilih sulit memahami apakah caleg akan membantu penguatan parpol. Atau pemilu hanya akan mengikis kelembagaan parpol.

Belum lagi permasalahan ini ditambah dengan migrasi anggota parpol. Misalnya, perpindahan yang cukup banyak dari berbagai parpol ke Nasdem. Atau, senior Golkar ke Berkarya. Tanpa disadari, perpindahan anggota parpol populis ikut membawa pemilihnya pada parpol baru. Lalu, bagaimana pemilih mengetahui perbedaan antara kepentingan parpol dengan anggota?

Kalau migrasi politik ternyata diikuti dengan migrasi pemilih, maka ada satu fungsi yang tidak jalan, yaitu fungsi pendidikan politik. Celakanya, pemilih sudah mulai bosan dengan pilihan. Sehingga urusan memilih adalah perkara semangat mencoblos. Tidak bisa membawa partisipatif masyarakat dalam pemilu. Parpol pun sulit mempertahankan pemilih yang loyal.

Oleh sebab itu, demi mengupayakan penguatan pilar demokrasi bernama parpol, maka perlu rekayasa sosial pemilih, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi parpol untuk berpesta, melebihi kesempatan paslon Presiden dan Wakil Presiden atau pestanya para celeg. Agar pemilih mengetahui dan memahami bahwa pemilu harus menguatkan kelembagaan politik, bukan menciptakan ‘politisi kuat’ dalam parpol.

Bila politisi lebih kuat dari parpol, maka pemilu bukan lagi menjadi suatu pesta demokrasi, melainkan pemilu telah mengubah wajahnya karena perilaku kontestan dan pemilih. 

Pelembagaan politik yang kita harapkan dari pemilu dapat berubah wujud menjadi penguatan personal. Pada kesimpulan awal, parpol bisa bisa menjaga suara rakyat. Karena pemilih sah suara adalah anggota dewan yang terhormat.

Membantu Parpol

Sebelum kelembagaan parpol terkikis habis akibat perilaku pemilih dan para caleg, maka perwakilan negara dalam demokrasi, yaitu KPU, bisa mengupayakan pertolongan atas nama kesetaraan. Bantuan ini bukan membatasi gerak dan gerik caleg atau mengurangi kreativitas tim pemenangan caleg. Pertolongan ini sebatas memberi ruang untuk membangun kembali semangat ber-partai.

Apakah itu bisa? Menurut hemat kita, KPU mampu memberikan fasilitas dan mengakomodir semua peserta pemilu. Sebagai contoh, adanya ketentuan debat paslon Presiden dan Wakil Presiden. 

Kenapa tidak ada ruang pemaparan program parpol? Teknisnya mudah saja. Seperti program Komisi Pemberantasan Korupsi dengan seminar integritas parpol. Jadi KPU mengundang seluruh Ketua Umum parpol. Lalu meminta mereka menyampaikan visi, misi dan program kerja. Tentu saja dokumen yang disampaikan harus terbuka untuk umum. Sehingga pemilih bisa menonton dan membaca program parpol. 

Agar lebih massif, setiap parpol diwajibkan membagi live streaming pemaparan ketumnya di semua media sosial. Dengan demikian, pemilih bisa menyimpan jejak digital dan bukti tertulis program parpol. Tujuannya adalah menjadikan panggung ketum parpol sebagai alat kontrol pasca pemilu. Pemilih dapat meminta pertanggungjawaban parpol bila ada caleg atau anggota dewan yang bekerja tidak sesuai dengan pemaparan Ketum parpol.

Atas nama kekinian dan semangat milenial, KPU RI bisa bekerjasama dengan Bawaslu untuk menyelenggarakan program penyampaian kinerja parpol di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Akan tetapi, setiap tingkatan harus serentak agar terjadi upaya mem-viral-kan kegiatan tersebut sekaligus mengantisipasi atau mengurangi perdebatan politik yang tidak mendidik.

Harapannya, program panggung untuk ketum parpol semua tingkatan bisa memindahkan fokus pemilih, dari perdebatan ngawur ke arah objektivitas untuk memilih. Keuntungan lain, apabila pemilih merasa susah menentukan hak pilihnya, dia bisa mendapatkan referensi politik untuk mencoblos lambang parpol. Biarlah hasil suara nanti diserahkan pada mekanisme yang ada.

Bukan Berdebat

Akan tetapi, perlu diingat, penyelenggaraan yang seremonial ini bukan ajang perdebatan. Kita tidak sedang mengadu para ketum. Karena ada kalanya perdebatan akan mengganggu konstelasi politik paslon Presiden dan Wakil Presiden. Program pemaparan visi, misi, dan kerja parpol hanya menyampaikan apa yang sudah dikerjakan atau mengutarakan apa yang tertulis di dokumen pendaftaran peserta pemilu.

Dengan demikian, waktu untuk mengadakan acara ini tidak membutuhkan ruang konfirmasi  atau tanya jawab antara perwakilan parpol dengan penonton. Cukup beberapa menit pemaparan semangat juang dan orasi politik, kemudian berakhir dengan deklarasi pendidikan politik bagi rakyat.

Selain itu, KPU seakan-akan membantu komunikasi antarketum parpol agar para petinggi parpol memiliki waktu berkumpul, ngobrol bareng, dan membangun kemesraan politik. Forum ketum parpol diharapkan bisa menyejukkan ketegangan politik cebong dan kampret. Seterusnya, antarketum parpol bisa memberi contoh bahwa politik hanyalah alat perjuangan.

Terakhir, ketiadaan aturan atau regulasi pemaparan materi pendaftaran peserta pemilu, maka kita membutuhkan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Revisi itu terkait pemberian ruang bagi ketum parpol untuk menyampaikan visi, misi, program, dan dokumen penting lainnya setelah KPU menetapkan peserta pemilu.