Freelancer
6 bulan lalu · 263 view · 10 menit baca · Politik 21489_34924.jpg
https://mmc.tirto.id/image/2018/12/17/kotak-suara-berbahan-karton-rawan-kecurangan-tirto.id-riyan.jpg

Mengapa Suara Rakyat Harus Dibungkus Kardus?

Persoalan terkait pemilu selalu terlihat tak berujung (kadang tak punya makna). Setelah sebelumnya publik ‘dipaksa’ harus menyaksikan militansi simpatisan kedua calon presiden yang seringkali di luar nalar, ditambah dengan lontaran beragam isu-isu hoax yang membuat tampilan demokrasi tak lagi mendidik, kali ini, KPU baru saja meluncurkan kebijakan mengenai logistik pemilu yang menimbulkan polemik.

Ya, kotak suara untuk pemilu 2019 akan seluruhnya berbahan dasar karton dupleks (kita mengenalnya dengan ‘kotak kardus’). Pilihan kebijakan semacam ini tentu mengundang pertanyaan, yang paling rasional adalah bertanya, mengapa? Namun lebih jauh lagi, kita juga patut memastikan, apakah kita bisa ‘menerima’ logika kebijakan ini sepenuhnya?

Menyoal Alasan KPU

Sebagai mandatoris pelaksana pemilu, KPU turut bertanggungjawab untuk menghasilkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai pemilih. Apapun kebijakan yang dikeluarkan KPU tentu sangat menentukan kapasitasnya dalam menjaga hak-hak masyarakat. Hal ini dikarenakan pemilu merupaan instrumen demokrasi yang bersentuhan langsung dengan pilihan politik masyarakat, sehingga KPU harus menjamin ketersediaan akses untuk memperoleh hak tersebut.

Sikap KPU untuk mengganti kotak suara alumunium dengan kotak suara berbahan karton harus dipahami secara bijak. Otoritas mutlak KPU dalam mengambil kebijakan harus dipahami bahwa KPU tidak sedang berada dalam kendali pemerintah, atau tendensius pada salah satu basis politik tertentu. Pemikiran ini agar menilai kebijakan KPU tidak secara tendensius, melainkan sepenuhnya kita menilai kebijakan ini lahir untuk kepentingan bersama. Meskipun selanjutnya kita boleh berdebat soal ini.

Seperti yang kita amati bersama, KPU belakangan ini lebih sering tampil untuk menjelaskan kepada publik, bahwa kebijakan yang diambil bukan tanpa pertimbangan yang matang. Penjelasan ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, sekaligus memotong argumentasi liar mengenai kredibilitas KPU sendiri.

Kalau kita menengok alasan yang sempat disampaikan oleh KPU, tentu kita perlu menaruh perhatian lebih pada dua hal ini: pertama, terkait dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan penggunaan kotak suara berbahan alumunium. KPU mengklaim penggunaan karton bisa memangkas biaya produksi hingga 70%. Hal ini ditunjukan dengan realisasi tender pengadaan kotak kardus tersebut yang hanya Rp 284 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 948 Miliar. Selain itu, kotak kardus juga dinilai akan mengurangi kebutuhan lain, seperti biaya perawatan atau biaya sewa gudang.

Bonica Adam, seorang profesor politik dari Stanford, pernah mengatakan bahwa “money matters a great deal in elections”. Menurutnya, masih relevan untuk menyebut pemilu sebagai ornamen politik yang membutuhkan sumber daya finansial yang tinggi. 

Biaya yang harus dikeluarkan oleh para kontestan misalnya, tidak bisa dikatakan sedikit jumlahnya, dikarenakan mereka memiliki motivasi untuk memenangkan pemilu. Demikian halnya dengan anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara, baik itu untuk pembiayaan pemilu yang sifatnya tetap maupun sebagai subsidi kampanye.

Untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2019, negara sudah menganggarkan sebesar Rp 24,8 Triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perencanaan anggaran untuk pemilu tahun 2014 (Rp 16 Triliun) dan pemilu tahun 2009 (Rp 13 Triliun). Data ini juga menunjukan bahwa penyelenggaraan pemilu selalu pararel dengan meningkatnya anggaran yang direncanakan oleh negara.

Dalam postur perencanaan, anggaran ini digunakan untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu yang tersebar secara proporsional pada masing-masing lembaga yang terkait. KPU sendiri memperoleh anggaran sebesar 18 Triliun yang seluruhnya digunakan untuk kepentingan pemilu. Angka ini bisa digunakan untuk mendanai program pengadaan kelengkapan pemilu, termasuk untuk kotak suara. Dalam kondisi yang lain, KPU bahkan berwenang untuk memutuskan, apakah kotak suara itu berbahan alumunium atau berbahan kardus sekalipun.

Kita memang perlu mengamini pernyataan KPU mengenai perlunya menghemat anggaran dalam pemilu. Kedewasaan berdemokrasi bisa ditunjukan ketika manajemen pelaksanaan pemilu dilakukan dengan biaya yang relatif murah. Hanya saja, kita belum sepenuhnya sepakat soal kotak kardus ini bisa menghemat anggaran. Mengapa?


Sekilas tentu penggunaan kotak kardus akan lebih hemat karena biaya yang dikeluarkan tidak akan sebesar biaya produksi kotak suara alumunium. Menurut KPU, untuk harga satuan kotak kardus hanya senilai Rp 57.500 hingga Rp 62.500 per buah, itupun sudah termasuk biaya distribusi ke seluruh daerah di Pulau Jawa. Bandingkan misalnya dengan harga kotak alumunium yang dibeli pada pemilu tahun 2004, yang bisa mencapai angka Rp 141.000 per buah. Sehingga apabila dihitung total sesuai dengan kebutuhan kotak suara per daerah, tentu akan jauh lebih menghemat anggaran apabila menggunakan kotak kardus.

Akan tetapi, data statistik ini tidak menjawab kekhawatiran publik mengenai daya tahan serta potensi kerusakan dari kotak kardus. KPU sendiri menyatakan bahwa kotak kardus ini hanya satu kali pakai, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya sewa gedung penyimpanan oleh KPU Daerah. Alasan semacam ini justru perlu dipertanyakan kembali, karena kalau dibandingkan dengan kotak alumunium yang bisa dipakai berulang kali, justru akumulasi keduanya menunjukan hipotesa yang berbeda dengan yang disampaikan oleh KPU.

Kemudian, terkait dengan pilkada misalnya, apakah pilkada juga akan menggunakan kotak kardus yang sama jenisnya dengan yang digunakan saat pemilu 2019 nanti? Kalau iya, bukankah itu juga akan menjadikan cost pilkada ikut membengkak? Selama ini, anggaran kotak suara untuk pilkada bisa ditekan dikarenakan masih ada kotak alumunium bekas yang masih bisa digunakan. Namun setelah kebijakan baru keluar, KPU Daerah bisa melakukan lelang terhadap kotak-kotak alumunium tersebut, sehingga akan digantikan dengan kotak kardus yang harus dibeli kembali.

Watak geografi indonesia yang terkadang bisa menyulitkan proses distribusi kotak suara juga perlu diperhatikan. Apakah kotak kardus ini akan sampai ke pelosok daerah masih dengan kondisi yang sama? Meskipun KPU sudah menunjukan bukti bahwa kotak kardus ini kedap air, tapi kondisinya tentu berbeda dengan yang terjadi di lapangan nantinya. Misalnya seperti kasus kotak kardus yang rusak di Kabupaten Badung yang diakibatkan oleh Banjir.

Dalih biaya murah yang dimaksud KPU perlu memperoleh penjelasan secara logis. Jangan sampai, kebijakan ini justru secara tidak langsung telah melestarikan pemborosan anggaran yang tidak bisa diketahui oleh publik. KPU perlu mencermati kembali hasil temuan BPK pada pemilu 2014 lalu, yang salah satunya ialah terkait dengan ketidakpatuhan KPU pada undang-undang yang menimbulkan kerugian negara hingga mencapai kurang lebih Rp 334 Miliar. Hal ini dimaksudkan agar KPU dapat menjamin, bahwa pengadaan kotak kardus memang bisa menghasilkan pemilu yang murah, sekaligus terhindar dari praktik pengelolaan anggaran yang ‘murahan’.

kedua, KPU beralasan bahwa kebijakan ini dibuat atas perintah undang-undang untuk menggunakan bahan yang transparan. Kita bisa merujuk pada penjelasan Pasal 341 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar. Ketetuan ini diderivasi dengan Peraturan KPU No. 15 tahun 2018, terutama pada Pasal 7 ayat (1) yang mengatakan bahwa kotak suara dalam  pemilu terbuat dari bahan karton kedap air yang pada satu sisinya bersifat transparan.

Ratio legis peraturan ini untuk memperbaiki pemilu-pemilu sebelumnya yang dianggap kurang transparan pada saat pemungutan suara berlangsung. Tujuan penggunaan bahan transparan di salah satu sisi kotak suara itu antara lain untuk memastikan bahwa kotak suara dalam keadaan kosong sebelum dilaksanakan pungut hitung di TPS. Kemudian usai dilaksanakan pemungutan, isi kotak suara tidak diganti dengan benda selain kertas suara.

Transpansi dalam pemilu merupakan hal yang sangat penting karena itu berarti membuat terang ruang-ruang gelap yang bisa dimanfaatkan oknum tertentu untuk kegiatan transaksional yang bisa mencederai integritas pemilu. 

Namun transparansi yang dimaksud harus dimaknai secara holistik sebagai tanggungjawab KPU sebagai pelaksana pemilu. Atinya, KPU secara institusional bertanggungjawab untuk memastikan bahwa proses penghitungan suara dilakukan secara transparan, bukan kemudian bergantung pada kotak suara yang transparan itu sendiri.

Kalau kita menggali latar belakang munculnya kebijakan ini, tentu akan bermuara pada kapasitas pembentuk undang-undang dalam menyusun norma yang sedemikian detail, yakni pada persoalan kotak suara yang sebenarnya menjadi domain dari KPU. Sejak awal ketika UU Pemilu ini disahkan, maka secara tidak langsung sudah ada kesepakatan, bahwa kotak suara alumunium yang banyak tersimpan di daerah itu tidak akan lagi digunakan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 341 UU Pemilu tersebut. Jadi, wajar saja apabila KPU berdalih, bahwa kebijakan ini timbul semata-mata untuk menjalankan perintah undang-undang.

Hanya saja, persoalan yang ingin ditanyakan oleh publik pada prinsipnya bukan tentang legitimasi KPU dalam membuat kebijakan tersebut, melainkan pada pilihan KPU untuk menggunakan kardus sebagai kotak suara yang transparan. KPU harus memastikan bahwa kotak kardus ini memang menjadi solusi yang paling tepat dan dirasa yang paling memenuhi unsur transparan tersebut. Karena dalam pandangan masyarakat, meskipun kardus ini bisa di desain secara transparan, bukan berarti KPU mengabaikan aspek-aspek yang lain, seperti misalnya keamanan dari kotak kardus ini.


Interpretasi KPU dalam memahami bentuk kotak suara yang transparan dengan menggunakan kotak berbahan dasar karton (kardus) tersebut jangan sampai menjadi semacam blunder dalam penyelenggaraan pemilu. Meskipun hasil simulasi KPU menunjukan bahwa kita nantinya dapat melihat secara jelas isi kotak tersebut, namun bukan berarti KPU tidak layak mempertimbangkan keamanan kotak kardus tersebut dari berbagai sisi. Secara sederhana, transparansi itu juga harus inheren dengan kelayakan dan keamanan dalam penggunaannya. 

Gagalnya KPU Memahami Public Trust

Sejauh ini, KPU lebih sering menguraikan penjelasan secara teknis dari penggunaan kotak suara kardus, dibandingkan dengan menemukan akar persoalan mengapa publik seolah khawatir dengan kebijakan yang diambil KPU tersebut. KPU pontang-panting harus menjelaskan bahwa kotak kardus ini aman, kedap air, murah dan lain sebagainya, sedangkan di satu sisi masyarakat tetap merasa cemas apabila suaranya harus dibungkus dengan kardus.

Benturan antara klaim KPU dengan fakta yang ditemukan di lapangan semakin membuat publik was-was. KPU yang berusaha meyakinkan bahwa kotak kardus itu tahan air dengan cara menyiramnya, misalnya, kemudian tidak berapa lama harus mencari alasan baru untuk menjawab rusaknya sekian puluh kotak kardus di Bantul yang diakibatkan oleh kebasahan. Bahkan ketika kotak kardus itu bisa bertahan saat diduduki oleh ketua KPU sendiri, di Kudus justru terjadi sebaliknya, kotak kardus jebol saat diduduki oleh Dandim Kudus.

Kalau KPU masih tetap bertahan pada alasan-alasan yang bersifat teknis, akan sangat mudah bagi kita untuk membuktikan kondisi yang sebaliknya. Bukan dengan maksud untuk mencari kesalahan, melainkan agar KPU menyadari, bahwa persoalan utama kotak kardus itu ialah terkait dengan kepercayaan publik pada pemilu. Artinya, publik merasa tidak yakin, apakah dengan kotak kardus ini bisa menjamin pemilu bisa berjalan dengan fair.

Ada sebuah idiom yang menyebutkan bahwa tidak ada sistem baik atau buruk. Yang ada hanyalah sistem yang bisa dipercaya dan/atau sistem yang tidak dapat dipercaya. Kepercayaan terhadap sistem ini tentu sangat tergantung pada publik itu sendiri. 

Dalam pemilu misalnya, kepercayaan terhadap pemangku kepentingan pemilu sangat mempengaruhi berjalannya sistem demokrasi yang sedang berlangsung. Seperti di Argentina, meskipun sistem pemilu itu masih dilakukan secara konvensional, namun kepercayaan masyarakat telah mendorong Argentina untuk lebih dewasa dalam menjalankan pemilu.

Jennifer McCoy, profesor politik dari Georgia State University, mengatakan bahwa dalam sistem pemilu, kepercayaan dapat diwujudkan apabila telah memenuhi lima hal, yaitu: 1) aturan yang jelas; 2) lembaga-lembaga yang tidak memihak untuk menjalankan pemilu dan menyelesaikan perselisihan; 3) persepsi keadilan dan persaingan; 4) transparansi di semua proses pemilu dan; 5) kewaspadaan oleh warga negara dan partai politik.

Bagi Indonesia, kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, khususnya KPU, menjadi prasyarat terselenggaranya sebuah pemilu yang demokratis, berintegritas, dan diterima oleh semua pihak. Ketidakpercayaan publik pada KPU akan berdampak pada kredibilitas KPU sebagai pelaksana pemilu, sekaligus berpotensi sistemik pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam memilih di pemilu-pemilu berikutnya. Demikian halnya pada kebijakan yang diambil KPU, termasuk kotak kardus ini.

Ketidakpercayaan publik pada kotak kardus ini pararel dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi selama tahapan pemilu ini. Kasus E-KTP yang tercecer di Bogor misalnya, akan menimbulkan kecurigaan bahwa telah terjadi percetakan e-ktp secara massal yang bisa digunakan untuk menambah suara pasangan calon tertentu. Kemudian, silang pendapat antara KPU dan Bawaslu yang terkait dengan mantan koruptor sebagai calon legislatif juga turut mempengaruhi kepercayaan publik pada kedua lembaga tersebut.

Pentingnya trust dalam pemilu harus dipahami betul oleh KPU. Kebijakan yang diambil KPU harus menggunakan akal sehat, yaitu dengan memperhatikan kondisi penyelenggaraan pemilu yang saat ini terjadi. KPU juga harus gemar melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan kebijakan. Karena KPU dibentuk untuk memastikan bahwa masyarakat bisa memperoleh kenyamanan pada saat melaksanakan hak politiknya.


Apa Langkah KPU Selanjutnya?

Hanya dalam hitungan bulan, pemilu tahun 2019 akan segera dilaksanakan.  Segenap polemik yang mengikuti prosesnya seperti persoalan kotak kardus ini, pada akhirnya akan tenggelam dengan sendirinya, karena kebijakan ini akan tetap dilaksanakan dengan atau tanpa penolakan sekalipun. Apalagi dengan kondisi KPU sudah melakukan finalisasi penyediaan kotak kardus tersebut yang ditambah dengan pelelangan terhadap kotak suara alumunium di berbagai daerah, maka tidak mungkin lagi bagi KPU untuk menyatakan berhenti, dan kembali pada sistem yang lama.

Ibarat kata, “nasi sudah menjadi bubur”, kotak suara itu juga sudah jadi kotak kardus. Sehingga argumentasi yang disampaikan ini hanya sebatas pengingat bagi KPU, agar pelaksanaan pemilu dengan kotak kardus tidak mencederai kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum. KPU memiliki beban moral untuk menjaga agar pemilu nantinya tidak dijadikan sebagai pesta kecurangan, area jual beli suara, dan manipulasi politik yang berbahaya. Terakhir, KPU harus mengembalikan kepercayaan publik yang belakangan ini menurun. Karena KPU harus kembali menjamin, bahwa kebijakan yang diambil ini dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Keberanian KPU untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pemilu nantinya, harus sama kuatnya dengan suara kita ketika bertanya, mengapa suara rakyat harus dibungkus kardus? Karena kalau kotak-kotak kardus itu ternyata gagal dijalankan, bukan lagi suara rakyat yang harus dibungkus kardus, melainkan KPU itu juga bisa layak untuk dibungkus dengan barang yang sama. Kardus. Adil?

Artikel Terkait